The document is a weather report and local news from Decatur, Alabama. It includes weather statistics for the area, forecasts for the coming days, and high/low temperatures across the US. It also lists some local obituaries and a story about a license commissioner who has spent over $13,000 on conferences since October.
The document encourages summer reading by saying reading is important and can be done every day. It says reading with a library card is the truth and will get you through summer. The piece repeats that it will read every day and read all the time because reading is important.
David McGill is seeking a position utilizing his mechanical aptitude and warehouse experience. He has extensive experience in cable television installations, repairs, and network maintenance. He also has skills in computer systems, software, organizing complex projects, and delegating tasks. His background includes experience in warehouse operations, mailrooms, customer service, inventory counting, assembling lighting fixtures, retail work including fuel clerk and food clerk roles, stocking, and service and network operations as a technician. He holds an Associate of Arts degree from Broward County Community College and a high school diploma from South Plantation High School.
PS Lifestyle is a national leader in providing amenity services like salons, spas, shops, magazines, and enrichment programs to senior living communities. It operates in over 500 communities across 31 states, employs over 650 people, and has provided over 2 million services to seniors. PS Lifestyle aims to cater to the needs of seniors, their families, communities, and caregivers through its various initiatives.
This short document promotes the creation of Haiku Deck presentations on SlideShare by stating it provides inspiration and allows users to get started making their own presentations. It encourages the reader to create presentations on the Haiku Deck platform hosted on SlideShare.
The document provides information on conflict resolution training courses, workshops, and webinars offered by the Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS). It describes various training programs focused on mediation skills, facilitation skills, communication skills, and dealing with difficult behaviors like bullying. Live and web-based trainings are available on topics such as basic and advanced mediation, managing emotions in conflict, using interest-based problem solving techniques, and developing self-awareness. The goal is to provide federal employees and managers with effective tools for resolving workplace conflicts.
The document is a weather report and local news from Decatur, Alabama. It includes weather statistics for the area, forecasts for the coming days, and high/low temperatures across the US. It also lists some local obituaries and a story about a license commissioner who has spent over $13,000 on conferences since October.
The document encourages summer reading by saying reading is important and can be done every day. It says reading with a library card is the truth and will get you through summer. The piece repeats that it will read every day and read all the time because reading is important.
David McGill is seeking a position utilizing his mechanical aptitude and warehouse experience. He has extensive experience in cable television installations, repairs, and network maintenance. He also has skills in computer systems, software, organizing complex projects, and delegating tasks. His background includes experience in warehouse operations, mailrooms, customer service, inventory counting, assembling lighting fixtures, retail work including fuel clerk and food clerk roles, stocking, and service and network operations as a technician. He holds an Associate of Arts degree from Broward County Community College and a high school diploma from South Plantation High School.
PS Lifestyle is a national leader in providing amenity services like salons, spas, shops, magazines, and enrichment programs to senior living communities. It operates in over 500 communities across 31 states, employs over 650 people, and has provided over 2 million services to seniors. PS Lifestyle aims to cater to the needs of seniors, their families, communities, and caregivers through its various initiatives.
This short document promotes the creation of Haiku Deck presentations on SlideShare by stating it provides inspiration and allows users to get started making their own presentations. It encourages the reader to create presentations on the Haiku Deck platform hosted on SlideShare.
The document provides information on conflict resolution training courses, workshops, and webinars offered by the Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS). It describes various training programs focused on mediation skills, facilitation skills, communication skills, and dealing with difficult behaviors like bullying. Live and web-based trainings are available on topics such as basic and advanced mediation, managing emotions in conflict, using interest-based problem solving techniques, and developing self-awareness. The goal is to provide federal employees and managers with effective tools for resolving workplace conflicts.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang melalui berbagai metode pengadaan seperti lelang umum, terbatas
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Perubahan ini mencakup penambahan jenis pakaian dinas dan penyesuaian model pakaian dengan budaya daerah. Peraturan ini bertujuan meningkatkan pelayanan, tanggung jawab, dan keseragaman aparatur sipil negara.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara terbuka maupun terbatas melalui berbagai metode
Buku informasi ini membahas pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan melakukan pemilihan penyedia terlebih dahulu. Pemilihan penyedia dapat dilakukan melalui e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, atau tender/seleksi. Setelah dipilih, penyedia akan terikat kontrak yang mengatur tentang pembayaran, perubahan kontrak, penghentian kontrak, dan serah terima barang.
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pelaksanaan e-tendering (pelelangan secara elektronik) untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, mencakup penjelasan umum, tata cara pelaksanaan, ketentuan jaminan penawaran, perubahan jadwal, sanksi, dan audit.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi yang mencakup beberapa hal antara lain rencana waktu pelaksanaan, kronologis penyusunan, konsep pengganti peraturan sebelumnya, dan penjelasan mengenai pemilihan penyedia jasa konstruksi."
Pascakualifikasi adalah proses evaluasi kualifikasi peserta pengadaan barang/jasa yang dilakukan setelah penawaran diajukan. Proses ini dilaksanakan untuk tender barang/jasa dan seleksi jasa konsultansi nonkonstruksi/konstruksi perorangan. Pokja pemilihan mengumumkan pascakualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, serta pembuktian kualifikasi calon pemenang. Apabila tidak ada peserta yang lulus,
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang melalui berbagai metode pengadaan seperti lelang umum, terbatas
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Perubahan ini mencakup penambahan jenis pakaian dinas dan penyesuaian model pakaian dengan budaya daerah. Peraturan ini bertujuan meningkatkan pelayanan, tanggung jawab, dan keseragaman aparatur sipil negara.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara terbuka maupun terbatas melalui berbagai metode
Buku informasi ini membahas pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan melakukan pemilihan penyedia terlebih dahulu. Pemilihan penyedia dapat dilakukan melalui e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, atau tender/seleksi. Setelah dipilih, penyedia akan terikat kontrak yang mengatur tentang pembayaran, perubahan kontrak, penghentian kontrak, dan serah terima barang.
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pelaksanaan e-tendering (pelelangan secara elektronik) untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, mencakup penjelasan umum, tata cara pelaksanaan, ketentuan jaminan penawaran, perubahan jadwal, sanksi, dan audit.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi yang mencakup beberapa hal antara lain rencana waktu pelaksanaan, kronologis penyusunan, konsep pengganti peraturan sebelumnya, dan penjelasan mengenai pemilihan penyedia jasa konstruksi."
Pascakualifikasi adalah proses evaluasi kualifikasi peserta pengadaan barang/jasa yang dilakukan setelah penawaran diajukan. Proses ini dilaksanakan untuk tender barang/jasa dan seleksi jasa konsultansi nonkonstruksi/konstruksi perorangan. Pokja pemilihan mengumumkan pascakualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, serta pembuktian kualifikasi calon pemenang. Apabila tidak ada peserta yang lulus,
Panduan ini memberikan garis panduan pelaksanaan penilaian keterampilan melalui kaedah penilaian portfolio untuk mengesahkan pencapaian terdahulu calon. Ia menjelaskan proses pembangunan portfolio oleh calon, penilaian portfolio oleh Penilai-Penilai Pertama dan verifikasi portfolio oleh Penilai-Penilai Kedua untuk menentukan kelayakan calon mendapat sijil keterampilan.
Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur.
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingIrman Gapur
Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-tendering) melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP. Secara umum e-tendering dilakukan tanpa jaminan penawaran, sanggahan kualifikasi, dan sanggahan banding, serta dilanjutkan dengan negosiasi apabila penawaran kurang dari 3 peserta. Metode e-tendering terdiri atas
Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi baru untuk menyelamatkan bisnis dan pekerjaan yang terkena dampak virus corona. Paket ini mencakup insentif pajak, keringanan pinjaman, dan bantuan tunai langsung untuk warga yang terdampak. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan mencegah resesi akibat wabah Covid-19.
PMK NO 19 tahun 2014 dana kapitasi JKN Irman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk obat,
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Pengunaan ASPSE 3.5
1. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SPSE 3.5 UNTUK MENJALANKAN
E-TENDERING DAN E-PURCHASING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 4 TAHUN 2015
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat
(8) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta
memperhatikan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1
Tahun 2015 tentang e-Tendering, dipandang perlu untuk
menetapkan keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi
dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Panduan
Penggunaan aplikasi SPSE 3.5 untuk menjalankan e-
Tendering dan e-Purchasing berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 4 tahun 2015;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SPSE 3.5 UNTUK
MENJALANKAN E-TENDERING DAN E-PURCHASING
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN
2015.
.
KESATU : Menetapkan panduan penggunaan aplikasi SPSE 3.5 untuk
menjalankan e-tendering dan e-purchasing berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
KEDUA : Panduan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara
Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku
secara nasional dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,
ROBIN ASAD SURYO
Tembusan:
1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG PANDUAN
PENGGUNAAN APLIKASI SPSE 3.5
UNTUK MENJALANKAN E-TENDERING
DAN E-PURCHASING BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4
TAHUN 2015
NOMOR :
TANGGAL :
No Metode Pemilihan Solusi
1 e-Lelang Umum/e-Lelang Sederhana/e-Lelang Pemilihan Langsung
Metode Kualifikasi :
Pascakualifikasi
Metode
Pemasukkan
Penawaran :
1 File / 2 File
Metode Evaluasi :
Gugur / Nilai /
Umur Ekonomis
Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah
:
a. membuat paket
b. membuat lelang
c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP
langsung menekan tombol
d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini
ditutup/diulang karena, diisi dengan
“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015”
e. klik tombol
f. mengikuti alur pada aplikasi
2 e-Lelang Umum
Metode Kualifikasi :
Prakualifikasi
Metode
Pemasukkan
Penawaran :
1 File / 2 File / 2
Tahap
Metode Evaluasi :
Gugur / Nilai /
Umur Ekonomis
Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah
:
a. membuat paket
b. membuat lelang
c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP
langsung menekan tombol
d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini
ditutup/diulang karena, diisi dengan
“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Awal”
e. klik tombol
f. membuat lelang ulang (lelang ini dianggap
sebagai lelang awal)
g. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi,
panitia memasukkan waktu pada halaman
Jadwal Lelang pada tahap Masa Sanggah
Kualifikasi
h. dalam hal tidak diperlukan sanggahan
kualifikasi, panitia pada halaman Jadwal
Lelang memasukkan waktu 1 menit pada
tahap Masa Sanggah Kualifikasi
4. i. dalam hal penyedia yang memasukkan
dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga)
penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang
ulang (walaupun dokumen kualifikasi
penyedia dapat dibuka) serta pada form isian
Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang
karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 –
Lelang Ulang”
j. dalam hal penyedia yang memasukkan
dokumen kualifikasi lebih dari 3 (tiga)
penyedia, namun yang lulus evaluasi
kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia,
maka Pokja ULP melakukan lelang ulang
(walaupun sistem dapat dilanjutkan), serta
pada form isian Menutup Lelang, lelang ini
ditutup/diulang karena, diisi dengan
“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”
k. dalam hal setelah lelang ulang akibat huruf i
atau j, maka Pokja ULP melanjutkan proses
evaluasi kualifikasi.
3 e-Seleksi Umum untuk Jasa Konsultansi Perorangan
Metode Kualifikasi :
Pascakualifikasi
Metode Pemasukan
Penawaran :
1 (satu) File
Metode Evaluasi :
Kualitas
Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan
langkah :
a. membuat paket
b. membuat lelang
c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP
langsung menekan tombol
d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini
ditutup/diulang karena, diisi dengan
“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015”
e. klik tombol
f. mengikuti alur pada aplikasi
4 e-Seleksi Sederhana untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha
Metode Kualifikasi :
Pascakualifikasi
Metode Pemasukan
Penawaran :
1 (satu) File
Metode Evaluasi :
Biaya Terendah /
Pagu Anggaran
Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan
langkah :
a. membuat paket
b. membuat lelang
c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP
langsung menekan tombol
d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini
ditutup/diulang karena, diisi dengan
“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015”
e. klik tombol
5. f. pada field Kategori, pilih Jasa Konsultansi
Perorangan
g. pada field Jenis Pelelangan, pilih e-Seleksi
Sederhana
h. pada field Metode, pilih Pascakualifikasi-1
File-Kualitas
5 E-Seleksi Umum untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha
Metode Kualifikasi :
Prakualifikasi
Metode Pemasukan
Penawaran :
1 (satu) File
Metode Evaluasi :
Biaya Terendah /
Pagu Anggaran
Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan
langkah :
a. membuat paket
b. membuat lelang
c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP
langsung menekan tombol
d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini
ditutup/diulang karena, diisi dengan
“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Awal”
e. klik tombol
f. membuat lelang ulang (lelang ini dianggap
sebagai lelang awal)
g. pada field Kategori, pilih Jasa Konsultansi
Badan Usaha
h. pada field Jenis Pelelangan, pilih e-Seleksi
Sederhana
i. pada field Metode, pilih Pascakualifikasi-1
File-Biaya Terendah atau Pascakualifikasi-
1 File-Pagu Anggaran
j. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi,
panitia memasukkan waktu pada halaman
Jadwal Lelang pada tahap Masa Sanggah
Kualifikasi
k. dalam hal tidak diperlukan sanggahan
kualifikasi, panitia pada halaman Jadwal
Lelang memasukkan waktu 1 menit pada
tahap Masa Sanggah Kualifikasi
l. dalam hal penyedia yang memasukkan
dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga)
penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang
ulang (walaupun dokumen kualifikasi
penyedia dapat dibuka) serta pada form isian
Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang
karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 –
Lelang Ulang”
m. dalam hal penyedia yang memasukkan
dokumen kualifikasi lebih dari 3 (tiga)
penyedia, namun yang lulus evaluasi
kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia,
maka Pokja ULP melakukan lelang ulang
(walaupun sistem dapat dilanjutkan), serta
pada form isian Menutup Lelang, lelang ini
6. ditutup/diulang karena, diisi dengan
“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”
n. dalam hal setelah lelang ulang akibat huruf l
atau m, maka Pokja ULP melanjutkan proses
evaluasi kualifikasi.
6 e-Seleksi Umum untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha
Metode Kualifikasi :
Prakualifikasi
Metode
Pemasukkan
Penawaran :
2 File
Metode Evaluasi :
Kualitas /
Kualitas dan Biaya
/ Pagu Anggaran
Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan
langkah :
a. membuat paket
b. membuat lelang
c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP
langsung menekan tombol
d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini
ditutup/diulang karena, diisi dengan
“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Awal”
e. klik tombol
f. membuat lelang ulang (lelang ini dianggap
sebagai lelang awal)
g. pada field Kategori, pilih Jasa Konsultansi
Badan Usaha
h.pada field Jenis Pelelangan, pilih e-Seleksi
Umum
i. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi,
panitia memasukkan waktu pada halaman
Jadwal Lelang pada tahap Masa Sanggah
Kualifikasi
j. dalam hal tidak diperlukan sanggahan
kualifikasi, panitia pada halaman Jadwal
Lelang memasukkan waktu 1 menit pada
tahap Masa Sanggah Kualifikasi
k. dalam hal penyedia yang memasukkan
dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga)
penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang
ulang (walaupun dokumen kualifikasi
penyedia dapat dibuka) serta pada form isian
Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang
karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 –
Lelang Ulang”
l. dalam hal penyedia yang memasukkan
dokumen kualifikasi lebih dari 3 (tiga)
penyedia, namun yang lulus evaluasi
kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia,
maka Pokja ULP melakukan lelang ulang
(walaupun sistem dapat dilanjutkan), serta
pada form isian Menutup Lelang, lelang ini
ditutup/diulang karena, diisi dengan
“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”
7. m. dalam hal setelah lelang ulang akibat huruf k
atau l, maka Pokja ULP melanjutkan proses
evaluasi kualifikasi
n. apabila penyedia yang lulus kualifikasi lebih
dari 3, panitia membuat daftar pendek 3 (tiga)
sampai 5 (lima) penyedia.
7. E-Purchasing Pihak yang melakukan e-Purchasing :
a. Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan
pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-
purchasing dapat dibuatkan user id sebagai
panitia pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat
membuat paket pada aplikasi e-Purchasing.
b. PPK dalam melaksanakan pengadaan
barang/jasa pemerintah melalui e-purchasing
dapat dibuatkan user id sebagai panitia pada
aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat
paket pada aplikasi e-Purchasing, sehingga
PPK yang bersangkutan memiliki 2 user id
(user id panitia untuk membuat paket, dan
user id ppk untuk menyetujui paket)
DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,
ROBIN ASAD SURYO