Dokumen ini membahas pentingnya alat pelindung diri (APD) dalam konteks keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk kewajiban pengusaha untuk menyediakan dan memastikan penggunaan APD oleh pekerja. Selain itu, dokumen ini menyajikan regulasi terkait, statistik kecelakaan kerja, serta manajemen APD yang harus diterapkan di tempat kerja untuk meminimalkan risiko. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan pekerja menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan ketentuan tersebut.

1. ALAT PELINDUNG DIRI
Kementerian Ketenagakerjaan RI
1

2. Tujuan
2
1. Membantu peserta untuk :
– memahami ketentuan dalam perundang-undangan K3
mengenai APD;
– mengetahui hak dan kewajiban dan;
– memecahkan permasalahan dalam melaksanakan
ketentuan Permenakertrans No. Per. 08/Men/2010 di
tempat kerja
2. Berbagi pengalaman, pengetahuan dan
pemahaman dalam penerapan K3 .

3. Agenda
3
1. Regulasi yang terkait dengan APD
2. Kasus kecelakaan Kerja
3. Permenakertrans Per. 08/10/2010 ttg APD

4. Regulasi yang terkait dengan APD (1)
4
• Undang-undang No.1 tahun 1970.
– Pasal 3 ayat (1) butir f : Dengan peraturan perundangan
ditetapkan syarat - syarat k3 untuk
memberikan APD
– Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengurus diwajibkan
menunjukkan dan menjelaskan pada
tiap tenaga kerja baru tentang APD .
– Pasal 12 butir b : Dengan peraturan perundangan diatur
kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai
APD .
– Pasal 12 butir e : pekerja menyatakan keberatan kerja bila
meragukan APD yang diberikan .
– Pasal 13 : pekerja wajib menggunakan apd yang
diwajibkan
– Pasal 14 butir c : Pengurus diwajibkan menyediakan APD yg
diwajibkan secara cuma-cuma

5. Regulasi yang terkait dengan APD (2)
5
1. Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 Tahun 1969 ) tentang
Higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor.
Perlindungan pekerja dari bahan, proses, dan teknik berbahaya dan
penyediaan APD. ( pasal 17)
2. Permenakertrans No.Per-01 / MEN / 1981
Pasal 4 ayat (3) menyebutkan kewajiban
pengurus menyediakan alat pelindung diri dan wajib
bagi tenaga kerja untuk menggunakannya untuk
pencegahan PAK .
3. Permenakertrans No.Per.03 / Men / 1982
Pasal 2 butir I : memberikan nasehat mengenai perencanaan
dan pembuatan tempat kerja, pemilihan APD yang diperlukan
dan gizi serta penyelenggaraan makanan ditempat kerja

6. • Kepmenaker No. Kep. 187/1999
– LDKB dan Label : APD yang digunakan
• Per. 05/per/1996
– 6.1.7. apd disediakan dan layak pakai
– 6.1.8. APD dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai
standar dan atau per uu an yg berlaku.
• Per.04/Men/1987
– Pasal 4, (2) b. 3) menunjukan dan menjelaskan ttg APD
• Per.03/Men/1985
– Pasal 4, 8,9, 10,11,12, 14,17,
• Per. 04/Men 1985
– Psl 125,126,127
• Per 01/Men/1980
– Psl 66, psl 80, 83,86, 87, 95, 99.
• Per.01/Men/1978
– Psl 3 ay. 4 huruf e., psl 5, psl 7, , psl 8,9, 11 6
• Dll.
Regulasi yang terkait dengan APD (3)

7. Kasus kecelakaan Kerja (1)
7
• OSHA Injuries Statistic in 1999
– 1,735,841 hand and fingers
– 38, 739 eye injuries
– 74, 246 head and face injuries
– 49, 956 toe and foot injuries

8. Kasus kecelakaan Kerja (2)
• 25 Agustus 2009. Korban terjatuh dari atap yang dalam
keadaan rapuh ketika sedang membongkar atap
bangunan sekolah. korban mengalami luka serius di bagian
kepala, di dada dan punggung sebelah kanan.
• 9 September 2009. Pada saat membuka valve dengan
menggunakan alat bantu kunci, alat tersebut melesat ke
permukaan valve yang licin terkena tetesan CPO, kunci pipa
mengenai pelipis mata kiri korban yang mengakibatkan
pelipis mata kiri korban mengalami luka sobek sepanjang 4
cm.
• 7 November 2009. Ketika korban sedang menggulung
benang tali pancing, ada benang yang putus dan ujung
benang mengenai mata sebelah kanan. mata korban terluka..

9. MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.08/MEN/VII/2010
TENTANG
ALAT PELINDUNG DIRI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR
330
I

10. 10
Terminologi dan ruang lingkup (1)
• Alat Pelindung Diri
– suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk
melindungi seseorang yang fungsinya
mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari
potensi bahaya di tempat kerja.

11. Pasal 2
(1)Pengusaha wajib menyediakan APD
bagi pekerja/buruh di tempat kerja.
– bagi tenaga kerja & setiap orang
lain yang memasuki tempat kerja.
– jumlah yang cukup dan sesuai dengan jenis potensi
bahaya
(3)APD wajib diberikan oleh pengusaha
secara cuma-cuma.
– pada pekerja yang baru ditempatkan;
– APD yang ada telah kadaluarsa;
– APD telah rusak dan tidak dapat berfungsi
dengan baik karena dipakai bekerja;

12. 12
Perencanaan dan pembuatan
pasal 2 (2)
APD harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
(SNI) atau standar yang berlaku.
• Pembuat dan distributor alat pelindung diri
wajib bertanggung jawab atas kualitas,
keamanan dan keselamatan alat pelindung
diri yang dibuat dan diedarkan.
• stándar lain yang berlaku : ANSI, JIS, AS/NZS
dll.
EUROPE
STANDAR
D
AMERICA
N
STANDAR
D

13. Cakupan
13
Pasal
3
– Alat pelindung kepala;
– Alat pelindung mata dan muka;
– Alat pelindung pernapasan;
– Alat pelindung telinga;
– Alat pelindung tangan;
–Alat pelindung kaki;
Termasuk APD adalah:
– Pakaian pelindung;
– Alat pelindung
jatuh perorangan;
– Pelampung.

14. Alat Pelindung Diri
t
T
S 14

15. 15
Kapan dan dimana APD wajib di gunakan ?
a. dibuat, dicoba, dipakai atau
dipergunakan mesin, pesawat, alat
perkakas, peralatan atau instalasi
yang berbahaya yang dapat
menimbulkan kecelakaan, kebakaran
atau peledakan;
b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan,
diperdagangkan, diangkut atau
disimpan bahan atau barang yang
dapat meledak, mudah terbakar,
korosif, beracun, menimbulkan
infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu
rendah;
c. dikerjakan pembangunan, perbaikan,
perawatan, pembersihan atau
pembongkaran rumah, gedung atau
bangunan lainnya termasuk bangunan
perairan, saluran atau terowongan di
bawah tanah dan
Psl 4

16. 16
Kapan dan dimana APD wajib di gunakan ?
d. dilakukan usaha pertanian,
perkebunan, pembukaan hutan,
pengerjaan hutan, pengolahan kayu
atau hasil hutan lainnya, peternakan,
perikanan dan lapangan kesehatan;
e. dilakukan usaha pertambangan dan
pengolahan batu-batuan, gas, minyak,
panas bumi, atau mineral lainnya,
baik di permukaan, di dalam bumi
maupun di dasar perairan;
f. dilakukan pengangkutan barang,
binatang atau manusia, baik di
daratan, melalui terowongan, di
permukaan air, dalam air maupun di
udara;
g. dikerjakan bongkar muat barang
muatan di kapal, perahu, dermaga,
dok, stasiun, bandar udara dan
gudang;
Psl 4

17. 17
Kapan dan dimana APD wajib di gunakan ?
h. dilakukan penyelaman,
pengambilan benda dan pekerjaan
lain di dalam air;
i. dilakukan pekerjaan pada ketinggian
di atas permukaan tanah atau perairan;
j. dilakukan pekerjaan di bawah
tekanan udara atau suhu yang tinggi
atau rendah;
k. dilakukan pekerjaan yang
mengandung bahaya tertimbun
tanah, kejatuhan, terkena pelantingan
benda, terjatuh atau terperosok,
hanyut atau terpelanting;
l. dilakukan pekerjaan dalam ruang
terbatas
tangki, sumur atau lubang;
m. terdapat atau menyebar suhu,
kelembaban, debu, kotoran, api, asap,
gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau
radiasi, suara atau getaran;
Psl 4

18. Kapan dan dimana APD wajib digunakan ?
n. dilakukan pembuangan atau
pemusnahan sampah atau
limbah;
o. dilakukan pemancaran, penyiaran
atau penerimaan telekomunikasi
radio, radar, televisi, atau telepon;
p. dilakukan pendidikan, pembinaan,
percobaan, penyelidikan atau
riset yang menggunakan alat
teknis;
q. dibangkitkan, dirubah,
dikumpulkan, disimpan, dibagi-
bagikan atau disalurkan listrik,
gas, minyak atau air; dan
r. diselenggarakan rekreasi yang
memakai peralatan, instalasi
listrik atau mekanik.
Psl 4
18

19. Pasal 4 ayat (2)
19
• Pegawai pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat
menetapkan tempat-tempat kerja lain yang wajib
menggunakan alat pelindung diri.
Pasal 5
• Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan
secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai
kewajiban penggunaan APD di tempat kerja.
– Jelas dan mudah terbaca

20. Pasal 6
(1)Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki
tempat kerja wajib memakai atau menggunakan
APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko.
– Hrs tersedia dokumen penilaian risiko
(2)Pekerja/buruh berhak menyatakan keberatan untuk
melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan
tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan.
– Perusahaan menentukan spesifikasi APD dan di
konsultasikan di P2K3.
– Catatan Riksa uji (log book) APD.

21. Manajemen APD
( pasal 7)
(1) Pengusaha atau Pengurus wajib
melaksanakan manajemen APD di tempat
kerja.
(2) Manajemen APD meliputi:
a. identifikasi kebutuhan dan syarat APD;
b. pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya
dan kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh;
c. pelatihan;
d. penggunaan, perawatan, dan penyimpanan;
e. penatalaksanaan pembuangan atau
pemusnahan;
f. pembinaan;
g. inspeksi; dan
h. evaluasi dan pelaporan.

22. Pemusnahan APD
( pasal 8)
(1)APD yang rusak, retak atau tidak dapat berfungsi
dengan baik harus dibuang dan/atau dimusnahkan.
(2)APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta
mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(3)Pemusnahan APD yang mengandung bahan
berbahaya harus dilengkapi dengan berita acara
pemusnahan.

23. Sanksi
Pasal 9
Pengusaha atau pengurus yang
tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 dapat
dikenakan sanksi sesuai Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970.
– Penyediaan & standard
– Lokasi / kegiatan wajib
– Rambu dan pengumuman

24. Pengawasan dan pemberlakuan
Pasal 10
• Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri
ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
Pasal 11
• Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
• Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan
Menteri ini diundangkan dengan penempatan dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

25. Action of PPE Program
25
No
.
Action at your Facility Yes / No
1. Has your company made every effort to reduce or eliminate hazards
through engineering and administrative control before using PPE ?
2. Is PPE mandated where it is needed ?
3. Are accident and illness record collected and analyzed for working
improve worker safety and health ?
4. Are safety people informed of changes to operations and materials so
that they can participate in making modifications that are safer ?
5. Do employees use PPE they are issued ?
6. Does your facility have a PPE program ?
7. Are employees educated in using PPE ?
8. Is PPE written into the contract agreement ?
9. Do employees participated in selecting PPE ?
10. Is PPE inspected and checked regularly ?
11. Are variety of sizes and styles available when possible ?

26. Kesimpulan
26
• Penggunaan APD adalah hirarki pengendalian
bahaya yang terakhir. Oleh karenanya
identifikasi dan penilaian risiko harus
dilakukan sebelum memutuskan penggunaan
APD di tempat kerja.
• Untuk optimalisasi dan efektifitas Pelaksanaan
K3, maka manajemen APD harus dikelola
dengan baik.

27. Referensi
27
• Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja dan Peraturan- peraturan
perundang-undangan K3.
• Permenakertrans No. Per. 08/Men/2010
• OSHA, Assessing the Need for Personal
Protective Equipment A Guide for Small Business
Employers,
U.S. Department of Labor Occupational Safety and
Health Administration, 1997
• International Labour Office: Encyclopedia of
Occupational Health and Safety
• Berbagai ILO code of practice & guideleines

28. TERIMA
KASIH
28