• 1. Jl. Multi karya III No. 16 Kel. Utan kayu utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur Telp. 0813 – 8577-2333, 0838-0687-3021, 081280884244 021-2536-0121,
ALKUDUS M GORAT / ASEP
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini berjanji dapat menyelesaikan pengurusan perijinan dengan cepat dan harga terjangkau.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Mereka menyediakan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, API, NIK, SIUP, dan lainnya. Perusahaan ini memiliki tenaga profesional berpengalaman untuk membantu pengusaha dan investor dalam mengurus perijinan usaha.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha dan dokumen perusahaan, termasuk pengurusan izin PMA, API, NIK, IT, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengurus berbagai perijinan.
Urus SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi) legalservice
Jl. Gading Raya II No. 20
Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung Jakarta Timur 13220
Telp. 021 – 4759206 , 08121942042, 081288419332. Fax. 021-33092820
email:jeklindo@gmail.com
www.izinusahaindonesia.com
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, dan sertifikasi tanah. Layanan konsultasi perijinan lainnya tersedia untuk memudahkan pengusaha dalam berinvestasi di Indonesia.
Izin Pembuatan NPIK, Tanda Pengenal Importir.legalservice
PT. Jeklindo Consulting adalah perusahaan konsultan perijinan yang menawarkan berbagai jasa pengurusan perijinan usaha dan dokumen perusahaan serta pribadi seperti izin usaha, perijinan impor, perijinan tenaga kerja asing, perijinan PMA, dan lainnya. Perusahaan ini memiliki tenaga profesional berpengalaman untuk membantu pengusaha dan investor.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini berjanji dapat menyelesaikan pengurusan perijinan dengan cepat dan harga terjangkau.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Mereka menyediakan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, API, NIK, SIUP, dan lainnya. Perusahaan ini memiliki tenaga profesional berpengalaman untuk membantu pengusaha dan investor dalam mengurus perijinan usaha.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha dan dokumen perusahaan, termasuk pengurusan izin PMA, API, NIK, IT, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengurus berbagai perijinan.
Urus SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi) legalservice
Jl. Gading Raya II No. 20
Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung Jakarta Timur 13220
Telp. 021 – 4759206 , 08121942042, 081288419332. Fax. 021-33092820
email:jeklindo@gmail.com
www.izinusahaindonesia.com
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, dan sertifikasi tanah. Layanan konsultasi perijinan lainnya tersedia untuk memudahkan pengusaha dalam berinvestasi di Indonesia.
Izin Pembuatan NPIK, Tanda Pengenal Importir.legalservice
PT. Jeklindo Consulting adalah perusahaan konsultan perijinan yang menawarkan berbagai jasa pengurusan perijinan usaha dan dokumen perusahaan serta pribadi seperti izin usaha, perijinan impor, perijinan tenaga kerja asing, perijinan PMA, dan lainnya. Perusahaan ini memiliki tenaga profesional berpengalaman untuk membantu pengusaha dan investor.
Surat permohonan pindah tugas PNS dari Kabupaten Padang Lawas ke Kota Medan karena ikut suami yang ditugaskan di sana. Surat kedua adalah permohonan pindah tugas PNS dari SMKN 1 Sei Kanan Langgapayung ke SMP Negeri 2 Kualuh Selatan untuk lebih dekat dengan keluarga. Surat ketiga adalah pernyataan kepala sekolah menyetujui permohonan mutasi guru dari SDN Balerejo 01 ke salah satu SD di wil
Urus Izin Pendaftaran Penanaman Modal / SP BKPMpersadajeklindo
PT. Jeklindo Consulting adalah perusahaan konsultan perijinan yang mengurus berbagai izin usaha dan dokumen perusahaan serta pribadi. Perusahaan ini menawarkan layanan pengurusan izin usaha, dokumen impor, dokumen tenaga kerja asing, dokumen PMA, dan dokumen lainnya.
Surat pernyataan tanggung jawab pejabat pembina kepegawaian menyatakan tanggung jawab atas data tenaga honorer sesuai peraturan perundang-undangan, dengan sanksi administratif dan pidana bila ditemukan ketidakbenaran data. Surat pernyataan calon pegawai negeri menyatakan tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak dengan hormat, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, serta tidak menjadi pengurus partai politik dengan sanksi
Surat pernyataan dari kepala PAUD Marwahsaji mengenai tanggung jawab mutlak atas pernyataan bahwa tiga orang guru yaitu Sarmila, Siti Andriani dan Wa Ode Rasna bertugas sebagai Guru Tetap Yayasan di PAUD tersebut dan masih aktif mengajar 30 jam per minggu sehingga layak menerima tunjangan fungsional guru tahun 2015.
SECURITY GUARD TEAM
Human Integrated Team
Jasa Mitra Pengaman SATPAM Profesional dengan sistem outsourcing. Dikemas dalam paket kontrak kerja yang sudah meliputi :
1. Gaji yang sesuai dengan UMP/UMR/UMK setempat
2. Jamsostek bagi anggota
3. Layanan Kesehatan bagi anggota
4. THR/Annual Bonus bagi anggota
5 . Kelengkapan Seragam Security Guard/Seragam Satpam standar Perkap.
Presentasi dan Koresponden hubungi ;
0817897967
02197706977
karyadharma@gmail.com
Human Integrated Team
Siap Mengelola Team SATPAM/OUTSOURCING SATPAM/TENAGA KEAMANAN ALIH DAYA
Jasa Keamanan Team Mitra Pengaman :
- Jasa Pengamanan Security
- Jasa Pengamanan Kantor
- Jasa Pengamanan Kawasan
- Jasa Pengamanan Perumahan
- Jasa Pengamanan Apartemen
- Jasa Pengamanan Perkantoran
- Jasa Pengamanan Rumah Sakit
- Jasa Pengamanan Hotel
- Jasa Pengamanan Gedung
- Jasa Pengamanan Pabrik
- Jasa Pengamanan Gedung Pemerintah
- Jasa Pengamanan Mall
- Jasa Pengamanan Pusat Perbelanjaan
- Jasa Pengamanan Pelabuhan
- Jasa Pengamanan Pribadi
- Jasa Pengawalan Personal
Meliputi Investigasi dan Plotting Safe Area
Garda Inti Adhi Tamtama (GIAT)
PT. BINTANG GARDA NUSANTARA
PT. KARYA DHARMA JAYA BERSAMA
Karya Dharma Human Integrated Team
http://slideshare.net/karyadharma
Contoh surat permohonan mahasiswa teknikAneuk Meutuah
Kumpulan contoh surat permohonan yang digunakan di universitas, meliputi permohonan transkrip nilai, keterangan lulus, pindah kuliah, surat keterangan aktif kuliah untuk beasiswa dan pengurusan gaji orang tua, serta permohonan cuti akademik.
Statistik daerah-kabupaten-nunukan-2015Arifuddin Ali
Publikasi ini membahas statistik daerah Kabupaten Nunukan tahun 2015 yang mencakup indikator geografi, iklim, pemerintahan, penduduk, pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Nunukan."
Dokumen pertama berisi pernyataan kesanggupan seseorang bernama Wahyu Nurdiansah untuk bekerja sebagai staff manajemen di suatu perusahaan, meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Dokumen kedua berisi pernyataan cerai seseorang bernama Vitalia Shesa dari suaminya dengan alasan tidak cocok lagi. Dokumen ketiga berisi pernyataan kehilangan KTP oleh Wahyu Nurdiansah.
Surat ini merupakan permohonan bantuan dari OSIS SMAN 1 Cabang Jaya kepada Kepala Kepolisian Sektor Bone-Bone untuk pengamanan acara Pentas Seni yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2014 di Taman Tengah SMAN 1 Cabang Jaya dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Dokumen tersebut merupakan kumpulan 10 contoh surat pernyataan yang umum digunakan, seperti surat pernyataan belum menikah, surat pernyataan diri, surat pernyataan kesanggupan, dan lainnya. Dokumen ini juga memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan dan isi masing-masing contoh surat pernyataan.
PT. TIMBEL mengajukan permohonan kerjasama kepada dua perusahaan untuk menjadi pemasok bahan baku dan agen konseling, serta menawarkan kerjasama refill tinta kepada dua perusahaan lain dengan menyatakan keuntungan sistem dan kualitas refillnya.
Surat permohonan pindah tugas PNS dari Kabupaten Padang Lawas ke Kota Medan karena ikut suami yang ditugaskan di sana. Surat kedua adalah permohonan pindah tugas PNS dari SMKN 1 Sei Kanan Langgapayung ke SMP Negeri 2 Kualuh Selatan untuk lebih dekat dengan keluarga. Surat ketiga adalah pernyataan kepala sekolah menyetujui permohonan mutasi guru dari SDN Balerejo 01 ke salah satu SD di wil
Urus Izin Pendaftaran Penanaman Modal / SP BKPMpersadajeklindo
PT. Jeklindo Consulting adalah perusahaan konsultan perijinan yang mengurus berbagai izin usaha dan dokumen perusahaan serta pribadi. Perusahaan ini menawarkan layanan pengurusan izin usaha, dokumen impor, dokumen tenaga kerja asing, dokumen PMA, dan dokumen lainnya.
Surat pernyataan tanggung jawab pejabat pembina kepegawaian menyatakan tanggung jawab atas data tenaga honorer sesuai peraturan perundang-undangan, dengan sanksi administratif dan pidana bila ditemukan ketidakbenaran data. Surat pernyataan calon pegawai negeri menyatakan tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak dengan hormat, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, serta tidak menjadi pengurus partai politik dengan sanksi
Surat pernyataan dari kepala PAUD Marwahsaji mengenai tanggung jawab mutlak atas pernyataan bahwa tiga orang guru yaitu Sarmila, Siti Andriani dan Wa Ode Rasna bertugas sebagai Guru Tetap Yayasan di PAUD tersebut dan masih aktif mengajar 30 jam per minggu sehingga layak menerima tunjangan fungsional guru tahun 2015.
SECURITY GUARD TEAM
Human Integrated Team
Jasa Mitra Pengaman SATPAM Profesional dengan sistem outsourcing. Dikemas dalam paket kontrak kerja yang sudah meliputi :
1. Gaji yang sesuai dengan UMP/UMR/UMK setempat
2. Jamsostek bagi anggota
3. Layanan Kesehatan bagi anggota
4. THR/Annual Bonus bagi anggota
5 . Kelengkapan Seragam Security Guard/Seragam Satpam standar Perkap.
Presentasi dan Koresponden hubungi ;
0817897967
02197706977
karyadharma@gmail.com
Human Integrated Team
Siap Mengelola Team SATPAM/OUTSOURCING SATPAM/TENAGA KEAMANAN ALIH DAYA
Jasa Keamanan Team Mitra Pengaman :
- Jasa Pengamanan Security
- Jasa Pengamanan Kantor
- Jasa Pengamanan Kawasan
- Jasa Pengamanan Perumahan
- Jasa Pengamanan Apartemen
- Jasa Pengamanan Perkantoran
- Jasa Pengamanan Rumah Sakit
- Jasa Pengamanan Hotel
- Jasa Pengamanan Gedung
- Jasa Pengamanan Pabrik
- Jasa Pengamanan Gedung Pemerintah
- Jasa Pengamanan Mall
- Jasa Pengamanan Pusat Perbelanjaan
- Jasa Pengamanan Pelabuhan
- Jasa Pengamanan Pribadi
- Jasa Pengawalan Personal
Meliputi Investigasi dan Plotting Safe Area
Garda Inti Adhi Tamtama (GIAT)
PT. BINTANG GARDA NUSANTARA
PT. KARYA DHARMA JAYA BERSAMA
Karya Dharma Human Integrated Team
http://slideshare.net/karyadharma
Contoh surat permohonan mahasiswa teknikAneuk Meutuah
Kumpulan contoh surat permohonan yang digunakan di universitas, meliputi permohonan transkrip nilai, keterangan lulus, pindah kuliah, surat keterangan aktif kuliah untuk beasiswa dan pengurusan gaji orang tua, serta permohonan cuti akademik.
Statistik daerah-kabupaten-nunukan-2015Arifuddin Ali
Publikasi ini membahas statistik daerah Kabupaten Nunukan tahun 2015 yang mencakup indikator geografi, iklim, pemerintahan, penduduk, pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Nunukan."
Dokumen pertama berisi pernyataan kesanggupan seseorang bernama Wahyu Nurdiansah untuk bekerja sebagai staff manajemen di suatu perusahaan, meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Dokumen kedua berisi pernyataan cerai seseorang bernama Vitalia Shesa dari suaminya dengan alasan tidak cocok lagi. Dokumen ketiga berisi pernyataan kehilangan KTP oleh Wahyu Nurdiansah.
Surat ini merupakan permohonan bantuan dari OSIS SMAN 1 Cabang Jaya kepada Kepala Kepolisian Sektor Bone-Bone untuk pengamanan acara Pentas Seni yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2014 di Taman Tengah SMAN 1 Cabang Jaya dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Dokumen tersebut merupakan kumpulan 10 contoh surat pernyataan yang umum digunakan, seperti surat pernyataan belum menikah, surat pernyataan diri, surat pernyataan kesanggupan, dan lainnya. Dokumen ini juga memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan dan isi masing-masing contoh surat pernyataan.
PT. TIMBEL mengajukan permohonan kerjasama kepada dua perusahaan untuk menjadi pemasok bahan baku dan agen konseling, serta menawarkan kerjasama refill tinta kepada dua perusahaan lain dengan menyatakan keuntungan sistem dan kualitas refillnya.
Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)legalservice
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini berjanji dapat menyelesaikan pengurusan perijinan dengan cepat dan harga terjangkau.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini berjanji dapat menyelesaikan pengurusan perijinan dengan cepat dan harga terjangkau.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini berjanji dapat menyelesaikan pengurusan perijinan dengan cepat dan harga terjangkau.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Layanan ini ditujukan untuk memudahkan pengusaha dan investor dalam mengurus perijinan usaha di Indonesia.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Layanan konsultasi perijinan disediakan oleh tenaga profesional berpengalaman.
Jl. Gading Raya II No. 20
Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung Jakarta Timur 13220
Telp. 021 – 4759206 , 08121942042, 081288419332. Fax. 021-33092820
email:jeklindo@gmail.com
www.izinusahaindonesia
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini berjanji dapat menyelesaikan pengurusan perijinan dengan cepat dan harga terjangkau.
PT.Jeklindo Consulting adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan perijinan yang bergerak dibidang layanan pemberian jasa pengurusan perijinan usaha di Indonesia. Disini kami mengundang anda untuk mengetahui lebih banyak tentang kami serta jasa layanan kami. Dengan pengalaman kami dalam mengurus Perijinan usaha dan dokumen Perusahaan maupun Pribadi maka kami menjamin dapat mengurus perijinan dengan cepat dan harga yang terjangkau atas ijin usaha anda .
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha dan dokumen perusahaan, termasuk pengurusan izin PMA, API, NIK, IT, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengurus berbagai perijinan.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha dan dokumen perusahaan, termasuk pengurusan izin PMA, API, NIK, IT, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengurus berbagai perijinan.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
1. A. PROFIL PT. MULTI AGATHA SUKSES
PT.Multi Agatha Sukses adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan perijinan
yang bergerak dibidang layanan pemberian jasa pengurusan perijinan usaha di Indonesia. Disini
kami mengundang anda untuk mengetahui lebih banyak tentang kami serta jasa layanan kami.
Dengan pengalaman kami dalam mengurus Perijinan usaha dan dokumen Perusahaan maupun
Pribadi maka kami menjamin dapat mengurus perijinan dengan cepat dan harga yang terjangkau
atas ijin usaha anda .
Ijin Usaha ataupun Jasa-jasa Pengurusan yang dapat kami berikan antara lain :
1. Pengurusan PMA ( Penanaman Modal Asing )
2. Pendirian PT ( Perseroan Terbatas )
3. Jual PT
4. API ( Angka Pengenal Importir )
5. Surat Registrasi Pabean ( SRP ) / Nomer Induk Kepabeanan ( NIK )
6. Importir Terdaftar Product Tertentu
7. Sertifikat tanah
8. Surat ijin Usaha Perdagangan ( SIUP )
9. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
10. Sertifikasi Badan Usaha ( SBU )
11. Sertifikasi
12. Keagenan
13. Merek Patent
14. Nomer Pengenal Importir Khusus ( NPIK )
15. dan perijinan lainnya.
Dengan tenaga profesional yang berpengalaman menjadikan kami sebagai mitra bagi Pengusaha
dan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
B. LAYANAN KAMI :
Pengurusan Dokumen
DOKUMEN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
URUS PENDIRIAN PMA - PERUSAHAAN MODAL ASING
URUS PENDIRIAN PT - PERSEROAN TERBATAS
URUS PENDIRIAN CV
URUS PENDIRIAN UD - USAHA DAGANG
URUS SIUP – SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
URUS TDP – TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
DOKUMEN IMPOR
URUS APIU DAN APIP
URUS NIK (Nomor Identitas Kepabeanan)
URUS NPIK - ELEKTRONIK
URUS NPIK – SEPATU
URUS NPIK – TEKSTIL
URUS NPIK – SEPATU
URUS NPIK – MAINAN ANAK
URUS NPIK – GULA
URUS NPIK – KEDELAI
URUS NPIK – BERAS
URUS IT - BESI BAJA
URUS IT – KOSMETIK
2. URUS IT – OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL
URUS IT – MAKANAN DAN MINUMAN
URUS IT – ALAS KAKI
URUS IT – MAINAN ANAK
URUS IT – PAKAIAN JADI
URUS IT – ELEKTRONIKA
URUS IT – BPO – BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
URUS IT – MESIN FOTO COPY DAN MULTIFUNGSI
URUS IT – INTAN KASAR
URUS IT – MINUMAN BERALKOHOL
URUS IT – SAKARIN DAN GARAMNYA
URUS IT – PREKURSOR NON FARMASI
URUS IT – NITROCELLULOSE (LC)
URUS IT – BAHAN BERBAHAYA (B2)
URUS IT – GULA KRISTAL PUTIH
URUS IT – GARAM
URUS IT – BAHAN PELEDAK INDUSTRI
URUS IT – CAKRAM OPTIK
URUS IP TEKSTIL
URUS IP PREKURSOR NON PHARMASI
URUS IP GULA – KRISTAL RAFINASI
URUS IP PLASTIK
URUS IP GARAM
URUS IP PELUMAS
URUS IP BESI BAJA
URUS IP CENGKEH
URUS IMPOR TANPA API
URUS IMPOR TANPA API DAN NPIK
URUS IMPOR TANPA API BARANG SEMENTARA
URUS IMPOR TANPA API BARANG HIBAH
URUS IMPOR TANPA API BARANG PERBAIKAN
DOKUMEN TENAGA KERJA ASING
URUS KITAS – TENAGA KERJA ASING
URUS SKLD – TENAGA KERJA ASING
URUS RPTKA – TENAGA KERJA ASING
DOKUMEN PMA
URUS IZIN PRINSIP DAN PERUBAHAN PMA
URUS IZIN PRINSIP DAN PERLUASAN PMA
URUS IZIN INDUSTRI-TDI/IUI
URUS IUT
DOKUMEN PERDAGANGAN
URUS SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
(SIUP3A)
URUS SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW)
URUS KARTU JAMINAN PURNA JUAL BHS INDONESIA BARANG DALAM NEGERI
URUS SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTY
(SPSIU-P4)
URUS PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR (PGAPT)
URUS SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU ( SPPGAP)
3. URUS SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA RAFINASI ANTAR PULAU
(SPPGRAP)
URUS PEDAGANG KAYU ANTAR PULAU TERDAFTAR (PKAPT)
URUS SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)
URUS SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL (SIUP-MB)
URUS SURAT KETERANGAN PEMBEBASAN LABEL
DOKUMEN LAIN-LAIN
URUS SIUPP/SIUPAL/SIOPSUS
URUS SALVAGE – PEKERJAAN BAWAH AIR
URUS BUJP – KEAMANAN
URUS BPW – BIRO PERJALANAN WISATA/TRAVEL
URUS KEAGENAN/DISTRIBUTOR
URUS UUG/HO – UNDANG-UNDANG GANGGUAN
IUJK/SIUJK
URUS MERK DAGANG,HAK PATEN,HAK CIPTA
URUS IZIN POSTEL
URUS PINDAH ALAMAT SRP/NIK BEACUKAI
URUS REKOMENDASI ILMTA PERINDUSTRIAN
URUS IZIN USAHA PERFILMAN/IUP/PH
URUS SERTIFIKAT TANAH
URUS PERDAGANGAN BESRA FARMASI (PBF)
URUS EKSPORTIR TERTENTU
URUS SIUJP – IJIN JASA PERTAMBANGAN
URUS UKL UPL/AMDAL
URUS PENYALUR ALAT KESEHATAN
URUS SKT MIGAS
URUS SKT PERTAMBANGAN
URUS ETPIK
URUS SURAT NIKAH/ASING/CATPIL
Pembuatan Ijin PMA
Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Dokumen yang diurus:
1. SP BKPM (Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanam Modal).
2. Akte Notaris Pendirian Perusahaan.
3. Domisili Perusahaan.
4. NPWP (Nomor Pengenal Wajib Pajak)
5. SK Kehakiman
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
7. PKP ( Pengukuhan Kena Pajak)
8. Berita negara
Persyaratannya :
1. Copy Paspor Khusus orang asing / KTP Orang Indonesia apabila ikut pemegang saham.
2. Copy KK / Direktur bila penanggung jawab WNI.
3. Copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri.
4. Copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak.
5. Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung, apabila berada di Gedung.
6. Kantor berada di wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, dan tidak berada di wilayah
4. pemukiman.
7. Nama PT .
8. Kedudukan dan bidang usaha.
9. Komposisi Saham .
10. Susunan Direksi dan Komisaris.
11. Apabila atas nama perusahaan Asing (Group) pemegang saham:
- Semua dokumen asingnya dilegalisasi oleh KBRI dan DEPLU
- List of Share holder direktur
- Resolution of BOD (RUPS) yang isinya persetujuan dan penunjukan salah seorang Direktur
PMA.
- Surat kuasa dari direktur yang ditunjuk untuk menghadap kenotaris
( Proses Pengurusan : 40 Hari Kerja )
Angka Pengenal Importir (API)
Angka Pengenal Impor atau API adalah tanda pengenal sebagai Importir yang harus dimiliki
perusahaan yang dalam kegiatan usahanya melakukan impor sesuai dengan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 50/MPP/Kep10/1999 Tahun 1999 tentang ANGKA
PENGENAL IMPOR (API).
Silahkan pilih jasa layanan yang anda perlukan :
1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
3. Angka Pengenal Importir Terbatas ( API-T)
Syarat Pengurusan API-U :
1. Foto copy SIUP
2. Foto copy TDP
3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan
4. Foto copy NPWP Perusahaan.
5. Foto copy NPWP Pribadi Penanggung Jawab.
6. Foto copy KTP + Paspor Penanggung Jawab.
7. Foto copy SK Kehakiman.
8. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
9. Foto copy PBB/Surat Sewa-Menyewa ( min 2 tahun ).
10. Pas Foto 3X4 = 3 lembar bewarna
11. Refernsi Bank (Asli)
12. Lokasi Kantor siap survey ( Proses Pengurusan : 20 Hari Kerja )
Syarat Pengurusan API Produsen (API-P) :
Persyaratannya :
1. Foto copy KTP Penanggung Jawab.
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan
4. Foto copy NPWP Perusahaan.
5. Foto copy NPWP Pribadi Penanggung Jawab.
6. Foto Copy Izin Industri
7. Foto copy SK Kehakiman.
8. Foto copy TDP.
9. Foto copy PBB/Surat Sewa-Menyewa ( min 2 tahun ).
10. Pas Foto 3X4 = 3 lembar bewarna
5. 11. Foto Copy UUG/HO bagi perusahaan untuk API-P
12. Foto copy paspor yg masih berlaku
13. Surat Kuasa dalam Kop Surat
14. Lokasi kantor siap disurvey ( Proses Pengurusan : 20 Hari Kerja )
Syarat Pengurusan API Terbatas ( API-T)
Persyaratannya:
1. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan
stempel Perusahaan. Bagi penandatanganan dokumen bukan direksi perlu surat kuasa direksi diatas
materai.
2. Foto copy Akte Perusahaan
3. Penandatanganan aplikasi APIT yang bukan direksi,harus dengan surat kuasa dari direksi diatas
materai.
4. Foto copy NPWP
5. Foto copy IMTA bagi TKA penandatangana dokumen impor
6. Bagi penandatanganan yang bukan pengurus perusahaan harus melampirkan Surat Kuasa dari
direksi
7. Foto copy SP PMDN atau SP PMA
8. Foto copy domisili perusahaan
9. LKPM periode terakhir
10.Foto copy KTP dan pasport
11.Pas photo 3x4=4 lembar (warna) ( Proses Pengurusan : 14 Hari Kerja )
Urus NIK Beacukai/Kepabeanan/NIK baru/NIK Penyesuaian/buka blokir NIK
Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011
Persyaratannya :
1. Copy Akta Pendirian dan Akta Perubahan dan SK Kehakiman
2. Copy Domisili yang masih berlaku
3. Copy kartu NPWP
4. Copy PKP (Khusus Import)
5. Copy SIUP (Swasta Nasional) / IUT/Izin Prinsip ( PMA )
6. Copy TDP
7. Copy API (Khusus import)
8. Copy KTP, NPWP Semua Direksi dan Penanda tangan API
Waktu Proses:
Very Expres = 5 Hari Kerja ( Syarat dan Ketentuan berlaku )
Expres = 14 Hari Kerja
Normal = 21 Hari Kerja
IT Elektronika
Dokumen yang diurus :
1. Importir Terdaftar Produk Tertentu Elektronika
Persyaratannya :
1. Surat Permohonan (Asli), distempel dan ditandatangani pimpinan perusahaan dengan menyebut
nama produk IT.
6. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Nomor Pengenal Importir Khusus Elektronika dan Komponennya
4. Tanda Daftar Perusahaan
5. Rencana impor produk tertentu (jumlah, jenis barang, HS 10 digit dan pelabuhan tujuan) untuk 1
(satu) tahun (Asli).
6. Nomor Identitas Kepabeanan
7. API-U / API-P / APIT
IT Pakaian Jadi
Dokumen yang diurus :
1. Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian Jadi
Persyaratannya :
1. Surat Permohonan (Asli), distempel dan ditandatangani pimpinan perusahaan dengan menyebut
nama produk IT.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Tanda Daftar Perusahaan
4. Rencana impor produk tertentu (jumlah, jenis barang, HS 10 digit dan pelabuhan tujuan) untuk 1
(satu) tahun (Asli).
5. Nomor Identitas Kepabeanan
6. API-U / API-P / APIT ( Lama Pengurusan : 7 Hari Kerja )
IT Alas Kaki
Dokumen yang diurus :
1. Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian Jadi
Persyaratannya :
1. Surat Permohonan (Asli), distempel dan ditandatangani pimpinan perusahaan dengan menyebut
nama
produk IT.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Tanda Daftar Perusahaan
4. Rencana impor produk tertentu (jumlah, jenis barang, HS 10 digit dan pelabuhan tujuan) untuk 1
(satu)
tahun (Asli).
5. Nomor Identitas Kepabeanan
6. API-U / API-P / APIT
7. NPIK Sepatu ( Lama Pengurusan : 7 Hari Kerja )
Sertifikasi Tanah
Kami melayani pengurusan pembuatan sertifikat atas tanah, berdasarkan kategori dibawah ini :
Pendaftaran Pertama Kali:
1. Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Yang Belum Terdaftar
2. Pendaftaran Pertama Kali Konversi - Sistematik
3. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi - Sporadik
4. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Dan Penegasan Hak - Sporadik
Tanah Terdaftar:
7. 1. Penggabungan Sertifikat
2. Pemisahan
3. Pemecahan Sertifikat
4. Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Tanpa Ganti Blanko
5. Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Dengan Ganti Blanko
6. Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Tanpa Ganti Blanko
7. Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Dengan Ganti Blanko
8. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
9. Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Terdaftar
Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Yang Belum Terdaftar
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan
2. Identitas diri Wakif (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat
yang berwenang)
3. Identitas diri Nadzir (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat
yang berwenang)
4. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan
5. Bukti perolehan kepemilikan tanah disertai:
1. pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 tahun terus
menerus
2. keterangan Kepala Desa/Lurah dengan saksi 2 orang tetua adat/penduduk setempat
yang membenarkan penguasaan tanah tersebut.
6. Akta Ikrar Wakaf
7. Surat Pengesahan Nadzir
8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan
Pendaftaran Pertama Kali Konversi - Sistematik
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
8. 2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan
dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).
3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:
o Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang
bersangkutan, atau
o sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau
o surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun
sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang
diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau
o petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum
berlakunya PP No. 10/1961, atau
o akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh
Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
o akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan
dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
o akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP
No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
o risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
o surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh
Pemerintah Daerah, atau
o Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
o lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
o Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum berlakunya UUPA
4. Surat Pernyataan Tdk Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua adat /
penduduk setempat.
5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi - Sporadik
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan
2. Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang) dan
atau kuasanya (untuk Perorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku atau untuk
Badan Hukum: fotocopy Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya, serta
dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)
3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:
1. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang
bersangkutan, atau
2. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau
9. 3. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum
ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak
yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau
4. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum
berlakunya PP No. 10/1961, atau
5. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh
Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
6. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
7. akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum
atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang
diwakafkan, atau
8. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
9. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh
Pemerintah Daerah, atau
10. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang), atau
11. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau
12. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya
UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau
4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan Penguasaan fisik
lebih dari 20 thn secara terus-menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikan oleh 2
org tetua adat / penduduk setempat.
5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas
6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
7. Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)
Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha:
1. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang
100 cm dan bergaris tengah 5 cm
2. Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaris tengah
7.5 cm, atau
3. Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau
4. Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok atau pagar
besi / beton / kayu.
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Dan Penegasan Hak - Sporadik
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
10. 1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan
2. Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang) dan
atau kuasanya (untuk perseorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku atau untuk
Badan Hukum: fotocopy Akte Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya, serta
dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)
3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:
1. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang
bersangkutan, atau
2. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau
3. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun
sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang
diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau
4. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum
berlakunya PP No. 10/1961, atau
5. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh
Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
6. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan
dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
7. akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau
sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
8. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
9. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh
Pemerintah Daerah, atau
10. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang), atau
11. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau
12. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya
UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau
4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan Penguasaan fisik
lebih dari 20 thn secara terus-menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikan oleh 2
org tetua adat / penduduk setempat.
5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas
6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
7. Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)
Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha:
1. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang
100 cm dan bergaris tengah 5 cm
2. Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaris tengah
7.5 cm, atau
3. Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau
4. Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok atau pagar
besi / beton / kayu.
Penggabungan Sertifikat
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
11. 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Permohonan yang disertai alasan Penggabungan tersebut.
2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang).
3. Sertifikat Hak Atas Tanah asli, dengan catatan :
1. Jika semua Sertifikat yang digabung sudah menggunakan SU maka tidak diperlukan
pengukuran (harus ada pernyataan dari pemohon bahwa bidang tanah yang akan
digabung tidak ada perubahan fisik)
2. Jika salah satu atau semua Sertifikat yang digabung masih menggunakan Gambar
Situasi, maka perlu dilaksanakan pengukuran
3. Jika SU pada salah satu atau semua Sertifikat tidak memenuhi syarat teknis atau ada
perubahan bentuk dan ukuran, maka perlu dilakukan pengukuran
Pemisahan
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
Permohonan yang disertai alasan Pemisahan tersebut.
Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP).
Sertipikat Hak Atas Tanah asli.
Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan
Pemecahan Sertifikat
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
12. 1. Permohonan yang disertai alasan Pemecahan tersebut.
2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP).
3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli.
4. Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan)
Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Tanpa Ganti Blanko
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
4. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 1997
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
6. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
Persyaratan:
1. Surat Permohonan perubahan hak
2. Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeterai cukup
3. Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :
1. Perorangan : KTP yang masih berlaku *)
2. Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan *)
4. sertifikat Hak Atas Tanah (aslinya)
5. Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan
6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)
7. Bukti pelunasan BPHTB
Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Dengan Ganti
Blanko
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
4. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 1997
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
6. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
Persyaratan:
1. Surat Permohonan perubahan hak
2. Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeterai cukup
3. Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :
1. Perorangan : KTP yang masih berlaku *)
2. Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan *)
4. Sertipikat Hak Atas Tanah (aslinya)
5. Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan
6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)
7. Bukti pelunasan BPHTB
13. Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Tanpa Ganti Blanko
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
4. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997
5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997
6. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
8. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
Persyaratan:
1. Surat Permohonan perubahan hak
2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku) *)
3. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan
4. Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih dari
400 m2 untuk luar perkotaan
5. Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)
6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)
7. Membayar uang pemasukan kepada Negara.
Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Dengan Ganti Blanko
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
4. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997
5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997
6. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
8. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
Persyaratan:
1. Surat Permohonan perubahan hak
2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku) *)
3. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan
4. Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih dari
400 m2 untuk luar perkotaan
5. Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)
6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)
7. Membayar uang pemasukan kepada Negara.
Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Dasar Hukum:
1. Undang-undang No 5 Tahun 1960
2. Undang-undang No 16 Tahun 1986
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
14. 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
7. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003
8. Perda tentang Rumah Susun (Belum semua daerah punya Perda)
Persyaratan:
1. Permohonan yang disertai proposal pembangunan rumah susun
2. Identitas pemohon (Perorangan/Badan Hukum)
3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli
4. Ijin layak huni
5. Advis Planinng
6. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan Rumah Susun, dengan
lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai
perbandingan proposionalnya.
Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Terdaftar
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. UU Tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977.
6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan.
2. Akta Ikrar Wakaf.
3. Sertipikat Hak Milik asli.
4. Surat Pengesahan Nadzir.
5. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
6. Identitas Wakif (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).
7. Identitas Nadzir (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Penanam modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan
usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal
diwilayah negara Republik Indonesia.
Dokumen pendukung permohonan:
1. Bukti diri pemohon :
1. Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/ BUMD, CV,
Fa; atau
2. Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; atau
3. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.
2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan oleh
pemohon sendiri.
15. 3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
4. Uraian Rencana Kegiatan :
1. Uraian Proses Produksi yang dilengkapi dengan alir proses (Flow Chart), serta
mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau
2. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.
5.
1. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah,
seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman
Modal.
2. Khusus sektor pertambangan yang merupakan kegiatan ekstraksi, sektor energi, sektor
perkebunan kelapa sawit dan sektor perikanan harus dapat rekomendasi dari instansi yang
bersangkutan.
3. Khusus untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang
bahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan bahan
baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota setempat.
6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
1. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha
Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan
yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan
yang diberikan kepada usaha kecil.
2. Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil
sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
7. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang
bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.
Note : Untuk persyaratan No. 5 a, b, c akan di koordinasikan oleh BKPM dengan instansi
terkait
Proses pengurusan:
1. Pemeriksaan dan persiapan permohonan MODEL I / PMDN
2. Pengajuan dan monitor permohonan
3. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
4. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
6. NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak
7. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. SPPKP – Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
9. TDP – Tanda Daftar Perusahaan
CV Kelas Kecil
Dokumen yang diurus:
1. Akta Notaris
2. Legalisir Pengadilan
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Persyaratannya :
1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang
16. 2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur
3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, f oto copy Surat Kontrak,
apabila status kantor kontrak
4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung
5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah
pemukiman khusus Jakarta
6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna>
CV Kelas Menengah
Dokumen yang diurus:
1. Akta Notaris
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. Legalisir Pengadilan
5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Persyaratannya :
1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang
2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur
3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, f oto copy Surat Kontrak,
apabila status kantor kontrak
4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung
5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah
pemukiman khusus Jakarta
6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna
CV Kelas Besar
Dokumen yang diurus:
1. Akta Notaris
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. Legalisir Pengadilan
5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Persyaratannya :
1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang
2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur
3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, f oto copy Surat
Kontrak, apabila status kantor kontrak
4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung
5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di
wilayah
pemukiman khusus Jakarta
6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna>
Undang-Undang Gangguan / HO
Dokumen yang diurus :
1. Izin Undang-Undang Gangguan / HO
Persyaratannya :
1.Foto copy surat izin lokasi (bagi usaha kawasan)
17. 2.Foto copy KTP pemohon
3.Foto copy akta pendirian perusahaan
4.Foto copy PBB terakhir
5.Foto copy sertifikat tanah dan IMB
6.Persetujuan tetangga yg ditandatangani RT/RW
Proses Pengurusan : 30 Hari kerja Biaya Pengurusan : Tergantung luas usaha
NPIK- Elektronika
Dokumen yang diurus :
1. NPIK Elektronika dan Komponennya
Persyaratannya :
1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Foto Berwarna Penanggung Jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam API
ukuran
3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).
4. API-U / API-P / APIT
Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak (NPIK- MAINAN ANAK)
Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak (NPIK- MAINAN ANAK)
Dokumen yang diurus :
1. Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak - Anak
Persyaratannya :
1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Foto Berwarna Penanggung Jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam API
ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).
4. API-U / API-P / APIT
NPIK Sepatu
Syarat NPIK- Nomor Pengenal Importir Khusus Sepatu :
1. Foto Copy NPWP
2. Foto Copy SIUP atau SP BKPM Khusus PMA
3. Foto Copy TDP
4. Foto Copy API-U atau APIP untuk industri
5. Foto Copy APIT Khusus PMA
6. Pas Photo 3x4 = 2 lembar Background Merah
7. Foto Copy KTP direktur
8. Sales kontrak / Purchase Order (Bisa dibantu)
9. Surat Kuasa di kop surat.
NPIK Tekstil
Dokumen yang diurus :
1. Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil
Persyaratannya :
1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. 3. Foto Berwarna Penanggung Jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam API
ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).
4. API-U / API-P / APIT
Keagenan / Distributor
Berkas yang diurus :
1. Keagenan / Distributor
Persyaratannya :
1. Surat permohonan dari perusahaan yg berbentuk Badan Hukum, ditandatangani
penanggungjawab perusahaan, di tujukan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran
Perusahaan, Departemen Perdagangan, Jl. M.I.Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat.
2. Daftar Isian Permohonan.
3. Foto copy SIUP.
4. Foto copy NPWP.
5. Foto copy API Umum,Khusus untuk distributor tunggal barang produksi luar negeri.
6. Foto copy Akta Pendirian dan Perubahannya.
7. Foto copy TDP.
8. Foto copy SK Kehakiman dan Perubahan
9. Izin Industri bagi prinsipal produsen dalam negeri atau dari BKPM bagi prinsipal produsen
PMA/PMDN
10. Surat Perjanjian (Agreement) yg sudah dilegalisasi oleh notaris (untuk produksi dalam
negeri)
dan Notary Public dan Atase Perdagangan/Kantor Perwakilan RI yg ada di negara principal
(untuk produksi luar negeri). * Surat Asli dilampirkan selama proses
11. Leaflet / Brosur / Katalog asli dari negara Prinsipal untuk jenis barang
12. Surat Perjanjian atau Penunjukan dari Prinsipal Produsen kepada Prinsipal Supplier
apabila
surat perjanjian bukan dari prinsipal produsen.
Urus NIK Beacukai/Kepabeanan/NIK baru/NIK Penyesuaian/buka blokir
NIK
Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011
Persyaratannya :
1. Copy Akta Pendirian dan Akta Perubahan dan SK Kehakiman
2. Copy Domisili yang masih berlaku
3. Copy kartu NPWP
4. Copy PKP (Khusus Import)
5. Copy SIUP (Swasta Nasional) / IUT/Izin Prinsip ( PMA )
6. Copy TDP
7. Copy API (Khusus import)
8. Copy KTP, NPWP Semua Direksi dan Penanda tangan API
Izin Penyalur Alat Kesehatan ( PAK )
Berkas yang diurus :
1. Izin Penyalur Alat Kesehatan
19. Persyaratannya :
1. Surat Permohonan dari direktur ditujukan kpd Menkes RI Cq Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi DKI Jakarta beserta lampirannya 1 rangkap diatas materai 6000,-
2. Akte Pendirian dan Perubahannya serta SK.Kehakimannya
3. Peta lokasi kantor dan gudang
4. Denah ruangan kantor dan gudang beserta ukurannya sesuai skala
5. Foto copy KTP Penaggungjawab perusahaan
6. Foto copy NPWP
7. Foto copy SIUP
8. Foto copy Domisili usaha
9. Foto copy API apabila alkes impor
10. Foto copy Izin Gangguan/HO
11. Foto copy Ijazah dan sertifikat keahlian penaggungjawab teknis
12. Surat Perjanjian kerja sama penaggungjawab teknis dan direktur perusahaan
13. Surat penunjukan sebagai Agen Tunggal dari prinsipal luar negeri yg di sahkan oleh
KBRI setempat atau bila penunjukan dari pabrik dalam negeri melampirkan foto copy
Izin Produksi Alkes
14. Foto copy ijazah teknisi untuk alkes elektromedik
15. Daftar brosur / katalog alkes yg disalurkan
16. Daftar peralatan bengkel khusus alkes elektromedik
17. Surat Pernyataan Garansi Purna Jual dari perusahaan tersebut
18. Status Gedung dgn melampirkan sertifikat/IMB/akta jual-beli
Surat Permohonan Label Bagi Importir
Persyaratan permohonan Label bagi importir :
1. Surat Permohonan
2. Daftar Barang
3. Contoh Label
4. Fotokopi Angka Pengenal Impor (API)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan
usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan
perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang
diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik
Indonesia.
Syarat Pengurusan SIUP - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN :
1. Foto Copy KTP Direktur Utama
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kehakiman.
3. Asli Izin Domisili Perusahaan
4. Foto Copy NPWP
5. Pass Foto Direktur Utama 3 x 4= 3 Pcs berwarna
6. Asli Surat Keterangan dari Gedung apabila kantor di Gedung dan apabila di Ruko Sewa
Menyewa Kantor.
20. Best Regards,
ALKUDUS M GORAT / ASEP
PT . Multi Agatha Sukses
Corporate Legal Services
DEKAT GEDUNG BPKP
JL. MULTI KARYA III NO.16
Jakarta Timur – Indonesia
multi_agathasukses@yahoo.co.id
081280884244 , 081385772333
| (62-21) 25360121
perizinanusahajakarta.blogspot.com