SlideShare a Scribd company logo

Pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia.pptx

•Download as PPTX, PDF•
•
D
DewiBulan6

Pengelolaan Pesisir Terpadu

Environment
1 of 2
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) • Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) adalah kawasan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan SD ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan • Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan sekitarnya yang selajutnya disebut RPZ-KKP3K-KDPS adalah Rencana Pengelolaan dan Zonasi yang menggambarkan Visi, Misi, strategi, sasaran , dan arah kebijakan pengelolaan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, pemulihan, pemanfaatan sumber daya terhadap target pengelolaan KKP3K-KDPS pada periode tahun 2019 - 2039.

Recommended

Kelompok 4 teori pembangunan
Kelompok 4 teori pembangunanKelompok 4 teori pembangunan
Kelompok 4 teori pembangunanSulistinasulistina
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanDidi Sadili
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
 
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilPenjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilrafieraine02
 
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Rizki Fitrianto
 
Bab 4 renc pola ruang
Bab 4 renc pola ruangBab 4 renc pola ruang
Bab 4 renc pola ruangAgus Taruna
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
 
pengelolaan wpppk.pptx
pengelolaan wpppk.pptxpengelolaan wpppk.pptx
pengelolaan wpppk.pptxGuidoParera3
 

Recommended

Kelompok 4 teori pembangunan
Kelompok 4 teori pembangunanKelompok 4 teori pembangunan
Kelompok 4 teori pembangunanSulistinasulistina
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanDidi Sadili
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
 
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilPenjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Penjelasan uu 27 2007 -pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilrafieraine02
 
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Rizki Fitrianto
 
Bab 4 renc pola ruang
Bab 4 renc pola ruangBab 4 renc pola ruang
Bab 4 renc pola ruangAgus Taruna
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
 
pengelolaan wpppk.pptx
pengelolaan wpppk.pptxpengelolaan wpppk.pptx
pengelolaan wpppk.pptxGuidoParera3
 
1 uu-2014-1
1 uu-2014-11 uu-2014-1
1 uu-2014-1Amrul Hasani
 
Analisis potensi wilayah dan daerah
Analisis potensi wilayah dan daerahAnalisis potensi wilayah dan daerah
Analisis potensi wilayah dan daerahTaufik Hamidi
 
Zonasi
ZonasiZonasi
ZonasiAgung Setiawan Pribadi
 
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdf
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdfUU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdf
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdfssuserd809ef
 
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kUu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kMagda lena
 
Uu no 1 2014
Uu no 1 2014Uu no 1 2014
Uu no 1 2014Marita Ika Joesidawati
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfUU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfssuserd809ef
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppkguest6887f0
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppkguest6887f0
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Didi Sadili
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007JalinKrakatau
 
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampatadetriputra3
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanCIFOR-ICRAF
 
Uu no.272007
Uu no.272007Uu no.272007
Uu no.272007bachrisb
 

More Related Content

Similar to Pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia.pptx

Analisis potensi wilayah dan daerah
Analisis potensi wilayah dan daerahAnalisis potensi wilayah dan daerah
Analisis potensi wilayah dan daerahTaufik Hamidi
 
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdf
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdfUU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdf
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdfssuserd809ef
 
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kUu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kMagda lena
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfUU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfssuserd809ef
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppkguest6887f0
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppkguest6887f0
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Didi Sadili
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007JalinKrakatau
 
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampatadetriputra3
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanCIFOR-ICRAF
 
Uu no.272007
Uu no.272007Uu no.272007
Uu no.272007bachrisb
 

Similar to Pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia.pptx (15)

1 uu-2014-1
1 uu-2014-11 uu-2014-1
1 uu-2014-1
 
Analisis potensi wilayah dan daerah
Analisis potensi wilayah dan daerahAnalisis potensi wilayah dan daerah
Analisis potensi wilayah dan daerah
 
Zonasi
ZonasiZonasi
Zonasi
 
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdf
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdfUU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdf
UU Nomor 27 Tahun 2007 (1).pdf
 
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kUu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
 
Uu no 1 2014
Uu no 1 2014Uu no 1 2014
Uu no 1 2014
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014
 
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfUU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
 
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir PpkUu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
Uu 27 2007 Wilayah Pesisir Ppk
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007
 
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
(SAPPK ITB MSP) Pembangunan Pesisir Potensi Kawasan Wisata Raja Ampat
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
Uu no.272007
Uu no.272007Uu no.272007
Uu no.272007
 

Pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia.pptx

  • 1. Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)
  • 2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) • Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) adalah kawasan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan SD ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan • Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan sekitarnya yang selajutnya disebut RPZ-KKP3K-KDPS adalah Rencana Pengelolaan dan Zonasi yang menggambarkan Visi, Misi, strategi, sasaran , dan arah kebijakan pengelolaan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, pemulihan, pemanfaatan sumber daya terhadap target pengelolaan KKP3K-KDPS pada periode tahun 2019 - 2039.