Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, tujuan, dan regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan perairan di Indonesia secara nasional dan internasional. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta tujuan, kebijakan, dan strategi yang mendasarinya di tingkat kabupaten/kota.

1. Dasar Hukum, Asas dan Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Laut Nasional Dan Internasional
Pengelolaan Sumberdaya
Perairan
Semester Genap T.A 2021/2022

2. 2
Dasar Hukum
• Keputusan PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention on The Law of the Sea 1982 menempatkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan
pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber perairan di zona
ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan
berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.
• Regulasi dari KKP Indonesia :
• Regulasi terkait Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
• Regulasi terkait Kelautan dan Perikanan
• Regulasi terkait dengan Pengelolaan Kawasan Konsevasi

3. 3
Regulasi terkait Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil
• Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang
diatur dengan UU Nomor 27 tahun 2007 akhirnya diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
• Alasan perubahannya adalah bahwa Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan
tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan
Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa
pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan hukum di masyarakat.
Temukan Pasal-Pasal apa saja yang telah diubah (Tugas 1)

4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)
• Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang di ubah ke
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa
Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
4
• Tujuan penyusunan rencana zonasi adalah untuk
membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai
dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung
(compatible) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling
bertentangan (incompatible).

5. Manfaat RZWP3K :
• Memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir
5
• Mengidentifikasi daerah-daerah mana yang sesuai untuk
dimanfaatkan
• Mendorong pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecil
• Mengurangi kemungkinan dampak negatif dari pemanfaatan
sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
• Menjamin dan memastikan alokasi ruang untuk
keanekaragaman hayati dan konservasi
• Melindungi ruang yang secara turun-temurun dimanfaatkan
untuk kepentingan sosial budaya

6. Batas Wilayah Perencanaan
RZWP3K Kabupaten/Kota
6
UU No. 33 Thn 2014, Pasal 27 Ayat 3 (Provinsi)
UU No. 33 Thn 2014, Pasal 14 Ayat 6 ( Kabupaten/Kota

7. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Kabupaten/Kota
• Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota merupakan arahan perwujudan alokasi ruang
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota yang
ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).
7
fungsi:
1) Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan
strategi RZWP-3-K kabupaten/kota;
2) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
RZWP-3-K kabupaten/kota; dan
3) Sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota.

8. • Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan:
8
1) visi dan misi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil kabupaten/kota;
2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota;
3) isu strategis;
4) kondisi objektif yang diinginkan.
• Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota dirumuskan dengan kriteria:
1) tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan nasional;
2) jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu
perencanaan;
3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan

9. Kebijakan Kebijakan pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota
• Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota merupakan arah tindakan yang harus
ditetapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota.
9
1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota;
2) sebagai dasar untuk merumuskan alokasi ruang wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil;
3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program
utama pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil kabupaten/kota; dan
4) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.

10. • Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan:
10
1) tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil kabupaten/kota;
2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota;
3) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil kabupaten/kota dalam mewujudkan tujuan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
4) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
• Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil kabupaten/kota dirumuskan dengan kriteria:
1) mengakomodasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil nasional dan provinsi yang berlaku pada
wilayah kabupaten/kota bersangkutan;
2) mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada
sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di
masa yang akan datang; dan jelas serta realistis dan
juga tidak bertentangan dengan peraturan per undang-
undangan

11. Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota
• Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota merupakan penjabaran kebijakan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota ke dalam langkah-langkah operasional
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11
• Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota berfungsi:
1) sebagai dasar untuk penyusunan rencana alokasi ruang,
dan penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program
utama dalam RZWP-3-K kabupaten/kota; dan
3) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota.

12. • Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan:
12
1) kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil wilayah kabupaten/kota;
2) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil kabupaten dalam melaksanakan kebijakan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3) ketentuan peraturan perundang-undangan
• Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
wilayah kabupaten/kota dirumuskan dengan kriteria:
1) tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nasional
dan provinsi;
2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka
waktu perencanaan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil kabupaten/kota bersangkutan secara efisien dan
efektif;

13. 13
Rencana Alokasi Ruang WP-3-K
Kabupaten/Kota

14. 14

15. 15
Ilustrasi