Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum jaminan mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Sejarah hukum jaminan di Indonesia meliputi zaman Hindia Belanda, penjajahan Jepang, hingga masa kemerdekaan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Ruang lingkup h
Bab 1 menjelaskan pengertian dan konsep teoretis hukum jaminan serta asas-asasnya. Bab 2 membahas penggolongan jaminan yang terdiri dari jaminan materiil dan imateriil. Bab 3 menjelaskan aspek hukum gadai mulai dari subjek, objek, bentuk perjanjian hingga hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima gadai.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...risnadica
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi. Pertama, menjelaskan pengertian hukum perbankan dan sumber-sumber hukum perbankan. Kedua, mendefinisikan asuransi dan unsur-unsur pokok asuransi serta tujuan asuransi. Ketiga, membahas mengenai Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi (BMAI) yang berperan dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi antara nasabah dengan perusahaan
Bab 1 menjelaskan pengertian dan konsep teoretis hukum jaminan serta asas-asasnya. Bab 2 membahas penggolongan jaminan yang terdiri dari jaminan materiil dan imateriil. Bab 3 menjelaskan aspek hukum gadai mulai dari subjek, objek, bentuk perjanjian hingga hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima gadai.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...risnadica
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi. Pertama, menjelaskan pengertian hukum perbankan dan sumber-sumber hukum perbankan. Kedua, mendefinisikan asuransi dan unsur-unsur pokok asuransi serta tujuan asuransi. Ketiga, membahas mengenai Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi (BMAI) yang berperan dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi antara nasabah dengan perusahaan
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut merupakan jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perjanjian Kredit oleh Rachardy Andriyanto. Dokumen tersebut membahas tentang istilah-istilah dalam kredit perbankan seperti jaminan dan hukum jaminan, serta jenis-jenis jaminan seperti fidusia, hipotik, dan hak tanggungan.
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi, dana pensiun, dan pegadaian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menjamin penggantian kerugian pihak tertanggung. Dana pensiun dikelola untuk memberikan manfaat pensiun kepada pekerja, ada dua jenis yaitu dana pensiun lembaga keuangan dan pemberi kerja. Pegadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang ber
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...Alorka 114114
Teks tersebut membahas tentang hakikat publisitas sebagai salah satu ciri hak kebendaan jaminan fidusia. Secara ringkas, teks tersebut menjelaskan bahwa (1) jaminan kebendaan memberikan hak preferen bagi kreditur untuk pelunasan utang lebih dulu dibanding kreditur lain, (2) terdapat beberapa jenis hak jaminan seperti gadai, hipotik, dan fidusia, (3) agar hak jaminan dapat ber
Undang-undang ini mengatur tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia dengan memberikan hak yang diutamakan atas Benda yang dijadikan agunan untuk pelunasan utang. Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan memberikan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial untuk dieksekusi apabila Debitor cidera janji. Pengalihan Jaminan Fid
presentasi penjelasan mengenai hukum jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, dan jaminan lain. dari dokumen ini kalian dapat belajar penjelasan mengenai jaminan secara keseluruhan
Hak Kebendaan yang memberikan jaminan (gadai, Hipotek, Hak Tanggungan, Fidusi...RioAyu
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis hak kebendaan yang memberikan jaminan, seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan jaminan gudang. Dijelaskan dasar hukum, ciri-ciri, dan ketentuan masing-masing jenis hak kebendaan tersebut.
Makalah ini membahas tentang pengertian asuransi, prinsip dasar, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menanggung risiko pihak tertanggung. Prinsip dasar asuransi meliputi insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution.
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas Mercu...Naufal Alwan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Hukum perbankan dan asuransi adalah kumpulan peraturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank dan perusahaan asuransi, mencakup aspek esensi, eksistensi, dan hubungannya dengan bidang lain. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian, sumber, asas, dan sanksi dalam hukum perbankan dan asuransi.
Akad Fidusia memberikan penjelasan mengenai pengertian, jenis, unsur, objek, ketentuan eksekusi, dan isi akta pembebanan jaminan fidusia. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui sistem Ditjen AHU.
More Related Content
Similar to Pengantar Hk Jaminan, Definisi, Sejarah.pptx
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut merupakan jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perjanjian Kredit oleh Rachardy Andriyanto. Dokumen tersebut membahas tentang istilah-istilah dalam kredit perbankan seperti jaminan dan hukum jaminan, serta jenis-jenis jaminan seperti fidusia, hipotik, dan hak tanggungan.
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi, dana pensiun, dan pegadaian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menjamin penggantian kerugian pihak tertanggung. Dana pensiun dikelola untuk memberikan manfaat pensiun kepada pekerja, ada dua jenis yaitu dana pensiun lembaga keuangan dan pemberi kerja. Pegadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang ber
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...Alorka 114114
Teks tersebut membahas tentang hakikat publisitas sebagai salah satu ciri hak kebendaan jaminan fidusia. Secara ringkas, teks tersebut menjelaskan bahwa (1) jaminan kebendaan memberikan hak preferen bagi kreditur untuk pelunasan utang lebih dulu dibanding kreditur lain, (2) terdapat beberapa jenis hak jaminan seperti gadai, hipotik, dan fidusia, (3) agar hak jaminan dapat ber
Undang-undang ini mengatur tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia dengan memberikan hak yang diutamakan atas Benda yang dijadikan agunan untuk pelunasan utang. Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan memberikan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial untuk dieksekusi apabila Debitor cidera janji. Pengalihan Jaminan Fid
presentasi penjelasan mengenai hukum jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, dan jaminan lain. dari dokumen ini kalian dapat belajar penjelasan mengenai jaminan secara keseluruhan
Hak Kebendaan yang memberikan jaminan (gadai, Hipotek, Hak Tanggungan, Fidusi...RioAyu
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis hak kebendaan yang memberikan jaminan, seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan jaminan gudang. Dijelaskan dasar hukum, ciri-ciri, dan ketentuan masing-masing jenis hak kebendaan tersebut.
Makalah ini membahas tentang pengertian asuransi, prinsip dasar, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menanggung risiko pihak tertanggung. Prinsip dasar asuransi meliputi insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution.
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas Mercu...Naufal Alwan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Hukum perbankan dan asuransi adalah kumpulan peraturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank dan perusahaan asuransi, mencakup aspek esensi, eksistensi, dan hubungannya dengan bidang lain. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian, sumber, asas, dan sanksi dalam hukum perbankan dan asuransi.
Akad Fidusia memberikan penjelasan mengenai pengertian, jenis, unsur, objek, ketentuan eksekusi, dan isi akta pembebanan jaminan fidusia. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui sistem Ditjen AHU.
Similar to Pengantar Hk Jaminan, Definisi, Sejarah.pptx (20)
2. Pengantar Hukum Jaminan
Hukum Jaminan merupakan mata kuliah yang membahas menganai
Jaminan, baik itu jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan
secara keseluruhan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku.
Hak Jaminan tidak terlepas dari hak Kebendaan, karena sebagian hak
jaminan lahir dari hak kebendaan.
Hak Jaminan tidak dapat berdiri sendiri karena hak jaminan merupakan
perjanjian yang bersifat perjanjian tambahan (accesoir) dari perjanjian
pokoknya yaitu perjanjian utang piutang.
3. Pendahuluan
Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak
lama dalam kehidupan masyarakat yang telah
mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat
diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah
menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai
sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung
perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk
meningkatkan taraf kehidupannya.
4. Penyediaan dana oleh lembaga keuangan bank maupun
lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk kegiatan
pembangunan membutuhkan adanya pengamanan bagi
pengembalian dana yang dikucurkan tersebut. Penyaluran
dana dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank
maupun LKBB) membutuhkan jaminan kepastian hukum
dan perlindungan bagi kembalinya dana tersebut kepada
kreditur.
6. Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid yang
artinya cara kreditur mejamin dipenuhinya tagihan. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, mengartikan jaminan sebagai :
● Tanggungan atas pinjaman yang diterima, agunan.
● Biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh
pembeli untuk jangka waktu tertentu, garansi.
● Janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila
utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.
ISTILAH JAMINAN
7. Menurut para Ahli
1. BADAN PEMBINAAN HUKUM
NASIONAL
Jaminan ialah menjamin dipenuhinya
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang
yang timbul dari perikatan hukum.
2. SUTARNO
Jaminan adalah segala sesuatu yang
mempunyai nilai mudah untuk diuangkan
yang diikat dengan janji sebagai jaminan
pembayaran utang debitur.
3. HARTONO HADISOEPRAPTO
Jaminan merupakan segala sesuatu yang
diberikan kepada kreditur untuk
menimbulkan keyakinan bahwa debitur
akan memenuhi kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang yang timbul dari suatu
perikatan.
4. M. BAHSAN
Jaminan adalah segala sesuatu yang
diterima kreditur dan diserahkan debitur
untuk menjamin utang pituang.
8. 1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur.
2. Wujud jaminan dapat dinilai dengan uang (jaminan materiel).
3. Jaminan timbul karena perikatan antar kreditur dan debitur.
4. Keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.
Konsep Jaminan
9. ISTILAH
HUKUM JAMINAN
Secara Bahasa, hukum jaminan berasal dari
kata recht dan zekerheid yang dirangkai
menjadi zekerheidrechten sehingga
menunjukan istilah hak-hak Jaminan.
Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan
dari security of law yang berarti hukum
keamanan (jaminan)
10. Menurut para Ahli
1. Sri Soedewi Masjhoen
Megatur kostruksi yuridis yang
memungkinkan pemberian fasilitas kredit,
dengan menjaminkan benda-benda yang
dibelinya sebagai jaminan. Peraturan
demikian harus cukup menyakinkan dan
memberikan kepastian hukum bagi
lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam
negeri maupun luar negeri.
2. J. Satrio
Hukum jaminan itu diartikan peraturan
hukum yang mengatur tentang jaminan-
jaminan piutang seorang kreditur terhadap
seorang debitur.
3. Salim H.S
Hukum Jaminan ialah keseluruhan dari
kaidah hukum yang mengatur hubungan
hukum antara pemberi dan penerima
jaminan dalam kaitannya dengan
pembebanan jaminan untuk mendapatkan
fasilitas kredit.
4. M. Ali Mansyur
Hukum Jaminan mengatur hubungan hukum
antara kreditur dan debitur yang berkaitan
dengan pembebanan jaminan atas
pemberian kredit.
11. Hukum jaminan adalah peraturan hukum antara pemberi dengan penerima jaminan dengan
menjaminkan benda-benda sebagai jaminan yang dijadikan tanggungan perjanjian utang
piutang antara kreditur dan debitur.
Unsur-unsur Hukum Jaminan :
1. Adanya Kaidah Hukum
2. Adanya Pemberi dan Penerima Jaminan
3. Adanya Jaminan
4. Adanya Fasilitas Kredit
13. Ada 3 (tiga) fase dalam sejarah hukum jaminan di
Indonesia
1. Hindia Belanda,
2. Masa penjajahan Jepang, dan
3. Saat Indonesia merdeka sampai dengan sekarang.
14. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum
jaminan dapat kita kaji dalam Buku II KUH Perdata dan Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana
telah diubah menjadi Stb.1937 Nomor 190 tentang Credietverband. Dalam Buku II KUH
Perdata, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai
dan hipotek
Credietverband merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembebanan jaminan
bagi orang bumi putra (Indonesia asli). Hak atas tanah yang dapat dibebani Credietverband
adalah hak milik, hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU). Bagi orang Eropa
dan dipersamakan dengan itu, berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan
hipotek.
Hindia Belanda
15. Pada zaman Jepang, ketentuan hukum jaminan tidak berkembang, karena pada
zaman ini ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan dalam pembebanan
jaminan didasarkan pada ketentuan hukum yang tercantum dalam KUH Perdata
dan Credietverband, hal ini dapat kita ketahui dari bunyi Pasal 3 Undangundang
Nomor 1 Tahun 1942 tentang Bala Tentara Jepang (Osamu Rei)
Penjajahan Jepang
16. Ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan di Indonesia pada zaman kemerdekaan
adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA). UU ini mencabut berlakunya Buku II KUH Perdata mengenai bumi,
air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai
hipotek yang masih berlaku sejak berlakunya UU ini.
Pada tahun 1996 diundangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Pada era reformasi telah di undangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia.
Indonesia
17. Selanjutnya pada tahun 2011, disahkanlah Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Undang-undang ini
bertujuan membantu dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya,
terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis
pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena
keterbatasan akses dan jaminan kredit.
18. Ruang Lingkup
Hukum Jaminan
Ruang Lingkup Hukum Jaminan dibagi
menjadi dua :
Lahir karena adanya perjanjian
Pasal 1133 KUH Perdata
- Jaminan Kebendaan
- Jaminan bersifat Perorangan
Lahir karena diatur dalam UU
Pasal 1131 KUH Perdata, “semua
kebendaan si berutang, baik yg bergerak
maupun tidak bergerak, baik yg sudah
ada maupun yg akan ada, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan
perorangan”
1. Jaminan Umum
2. Jaminan Khusus
19. CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics &
images by Freepik.
Thanks!