Laporan mengenai kegiatan sosialisasi dan public hearing kerjasama diklat bidang peternakan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu pada 25-27 Juni 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapat masukan dari pemangku kepentingan terkait peningkatan pelayanan balai. Hasilnya, terdapat berbagai saran seperti pengembangan diklat khusus wanita, peningkatan fasilitas, dan optimalisasi publ
Dokumen ini berisi tentang penjaringan calon peserta diklat yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu pada tahun 2014 tentang pengolahan limbah ternak. Diklat akan diselenggarakan pada bulan Maret hingga Mei 2014 dengan kategori aparatur dan non aparatur, dengan jumlah peserta 30 orang per kelas. Instansi diminta mengusulkan calon peserta.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab berbagai subbagian dan unit di Puskesmas Muara Ancalong, termasuk subbagian tata usaha, unit keuangan, unit umum dan kepegawaian, serta unit-unit program kesehatan.
Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo menetapkan profil dan panduan informasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dokumen ini berisi profil lengkap fasilitas kesehatan, pelayanan, tarif, dan cara mendapatkan pelayanan di RSUD Dr. Soetomo serta hak dan kewajiban pasien, dokter, dan perawat. Profil ini bertujuan memberikan informasi yang jelas kepada masyarak
Dokumen ini membahas rencana pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan bidang peternakan Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian tahun 2014, mencakup pengembangan agribisnis berbasis kelompok, alokasi dana, fasilitasi pengolahan hasil peternakan, pelaksanaan pilot project, dan rencana anggaran untuk berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Laporan mengenai kegiatan sosialisasi dan public hearing kerjasama diklat bidang peternakan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu pada 25-27 Juni 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapat masukan dari pemangku kepentingan terkait peningkatan pelayanan balai. Hasilnya, terdapat berbagai saran seperti pengembangan diklat khusus wanita, peningkatan fasilitas, dan optimalisasi publ
Dokumen ini berisi tentang penjaringan calon peserta diklat yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu pada tahun 2014 tentang pengolahan limbah ternak. Diklat akan diselenggarakan pada bulan Maret hingga Mei 2014 dengan kategori aparatur dan non aparatur, dengan jumlah peserta 30 orang per kelas. Instansi diminta mengusulkan calon peserta.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab berbagai subbagian dan unit di Puskesmas Muara Ancalong, termasuk subbagian tata usaha, unit keuangan, unit umum dan kepegawaian, serta unit-unit program kesehatan.
Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo menetapkan profil dan panduan informasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dokumen ini berisi profil lengkap fasilitas kesehatan, pelayanan, tarif, dan cara mendapatkan pelayanan di RSUD Dr. Soetomo serta hak dan kewajiban pasien, dokter, dan perawat. Profil ini bertujuan memberikan informasi yang jelas kepada masyarak
Dokumen ini membahas rencana pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan bidang peternakan Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian tahun 2014, mencakup pengembangan agribisnis berbasis kelompok, alokasi dana, fasilitasi pengolahan hasil peternakan, pelaksanaan pilot project, dan rencana anggaran untuk berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Pedoman ini memberikan daftar peralatan kesehatan yang dibutuhkan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya untuk pelayanan masyarakat secara primer berdasarkan jenis layanan dan fasilitas. Tujuannya adalah menunjang perencanaan kebutuhan peralatan kesehatan.
Keputusan Kepala BPTP Sumatera Selatan menetapkan standar pelayanan publik di BPTP Sumatera Selatan untuk memastikan kualitas pelayanan. Standar pelayanan mencakup 5 jenis pelayanan yakni informasi dan konsultasi teknologi pertanian, perpustakaan, penyaluran benih, publikasi inovasi, dan kerjasama penelitian. Standar ini mengatur prosedur, waktu penyelesaian, sarana dan fasilitas, serta kompetensi peg
Dokumen tersebut merangkum pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Compreng tahun 2011. Ia membahas profil puskesmas, perencanaan program dan anggaran, realisasi dana BOK, permasalahan yang dihadapi seperti keterlambatan kebijakan dan pedoman, serta usulan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti penetapan kebijakan lebih awal.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pelaksanaan fasilitasi pos penyuluh desa (posluhdes) di Jawa Barat. Posluhdes ditujukan untuk meningkatkan akses informasi petani serta optimalisasi koordinasi antar lembaga terkait. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, strategi, proses pembentukan, organisasi, serta peran dan layanan posluhdes.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pelaksanaan fasilitasi Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) di Jawa Barat, mencakup tujuan pembentukan Posluhdes untuk memberdayakan petani, dasar hukum dan strategi peningkatan kapasitas Posluhdes, proses pembentukan, organisasi, sumber daya manusia pendukung, serta mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan fasilitasi Posluhdes.
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok menetapkan tenaga pendamping akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Enam orang ditunjuk sebagai tenaga pendamping yang akan melakukan pendampingan pra dan pasca akreditasi untuk puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik di Kota Depok.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pelaksanaan fasilitasi Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) di Jawa Barat, mencakup latar belakang, tujuan, dasar hukum, strategi, proses pembentukan, organisasi, sumber daya manusia pendukung, hubungan kerja, layanan, uji coba penerapan teknologi informasi, kondisi Posluhdes, implementasi program dan kegiatan, serta roadmap pengembangan Posluhdes di Jawa Barat."
Dokumen tersebut merupakan instrumen akreditasi puskesmas yang terdiri dari 9 bab yang mencakup standar-standar pelayanan puskesmas. Bab pertama membahas analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan puskesmas berdasarkan hasil analisis tersebut. Bab selanjutnya membahas tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas, peningkatan mutu, upaya kesehatan masyarakat, sasaran kinerja, layanan klinis, penunjang
Program Jarkomluhdes memberikan sarana teknologi informasi seperti database online dan video conference kepada posluhdes untuk memudahkan pelaporan program dan pertukaran informasi tanam pangan. Hal ini membantu monitoring pertanian secara aktual dan komunikasi antara provinsi, kabupaten dan posluhdes.
PPT Presentasi KA UPTD Di Padma resort LEGIAN 171121.pptxyustina11
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah provinsi Bali dalam memajukan obat tradisional dan industri kesehatan berbasis herbal. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain membangun Pusat Pengolahan Bahan Alam Obat Tradisional (P4TO) untuk menghasilkan bahan baku dan produk obat herbal, memberdayakan pelaku usaha kecil, serta merencanakan pembangunan laboratorium pengujian mutu produk.
Surat ini mengundang instansi terkait untuk mengusulkan calon peserta pelatihan kerjasama di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dengan biaya Rp. 350.000 per hari. Surat ini mencantumkan daftar pelatihan yang ditawarkan dan formulir pendaftaran calon peserta.
Dokumen tersebut membahas standar pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, visi dan misi, organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta standar pelayanan yang meliputi sub bagian tata usaha, seksi penyidikan dan pengujian penyakit hewan, dan seksi penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen sumber daya manusia (SDM) di puskesmas. Terdapat penjelasan mengenai peraturan yang mengatur perencanaan dan pengelolaan SDM kesehatan di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas. Juga dijelaskan metode-metode yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan SDM kesehatan di puskesmas seperti standar ketenagaan minimal dan analisis beban kerja kesehatan.
Pedoman ini memberikan daftar peralatan kesehatan yang dibutuhkan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya untuk pelayanan masyarakat secara primer berdasarkan jenis layanan dan fasilitas. Tujuannya adalah menunjang perencanaan kebutuhan peralatan kesehatan.
Keputusan Kepala BPTP Sumatera Selatan menetapkan standar pelayanan publik di BPTP Sumatera Selatan untuk memastikan kualitas pelayanan. Standar pelayanan mencakup 5 jenis pelayanan yakni informasi dan konsultasi teknologi pertanian, perpustakaan, penyaluran benih, publikasi inovasi, dan kerjasama penelitian. Standar ini mengatur prosedur, waktu penyelesaian, sarana dan fasilitas, serta kompetensi peg
Dokumen tersebut merangkum pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Compreng tahun 2011. Ia membahas profil puskesmas, perencanaan program dan anggaran, realisasi dana BOK, permasalahan yang dihadapi seperti keterlambatan kebijakan dan pedoman, serta usulan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti penetapan kebijakan lebih awal.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pelaksanaan fasilitasi pos penyuluh desa (posluhdes) di Jawa Barat. Posluhdes ditujukan untuk meningkatkan akses informasi petani serta optimalisasi koordinasi antar lembaga terkait. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, strategi, proses pembentukan, organisasi, serta peran dan layanan posluhdes.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pelaksanaan fasilitasi Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) di Jawa Barat, mencakup tujuan pembentukan Posluhdes untuk memberdayakan petani, dasar hukum dan strategi peningkatan kapasitas Posluhdes, proses pembentukan, organisasi, sumber daya manusia pendukung, serta mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan fasilitasi Posluhdes.
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok menetapkan tenaga pendamping akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Enam orang ditunjuk sebagai tenaga pendamping yang akan melakukan pendampingan pra dan pasca akreditasi untuk puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik di Kota Depok.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pelaksanaan fasilitasi Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) di Jawa Barat, mencakup latar belakang, tujuan, dasar hukum, strategi, proses pembentukan, organisasi, sumber daya manusia pendukung, hubungan kerja, layanan, uji coba penerapan teknologi informasi, kondisi Posluhdes, implementasi program dan kegiatan, serta roadmap pengembangan Posluhdes di Jawa Barat."
Dokumen tersebut merupakan instrumen akreditasi puskesmas yang terdiri dari 9 bab yang mencakup standar-standar pelayanan puskesmas. Bab pertama membahas analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan puskesmas berdasarkan hasil analisis tersebut. Bab selanjutnya membahas tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas, peningkatan mutu, upaya kesehatan masyarakat, sasaran kinerja, layanan klinis, penunjang
Program Jarkomluhdes memberikan sarana teknologi informasi seperti database online dan video conference kepada posluhdes untuk memudahkan pelaporan program dan pertukaran informasi tanam pangan. Hal ini membantu monitoring pertanian secara aktual dan komunikasi antara provinsi, kabupaten dan posluhdes.
PPT Presentasi KA UPTD Di Padma resort LEGIAN 171121.pptxyustina11
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah provinsi Bali dalam memajukan obat tradisional dan industri kesehatan berbasis herbal. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain membangun Pusat Pengolahan Bahan Alam Obat Tradisional (P4TO) untuk menghasilkan bahan baku dan produk obat herbal, memberdayakan pelaku usaha kecil, serta merencanakan pembangunan laboratorium pengujian mutu produk.
Surat ini mengundang instansi terkait untuk mengusulkan calon peserta pelatihan kerjasama di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dengan biaya Rp. 350.000 per hari. Surat ini mencantumkan daftar pelatihan yang ditawarkan dan formulir pendaftaran calon peserta.
Dokumen tersebut membahas standar pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, visi dan misi, organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta standar pelayanan yang meliputi sub bagian tata usaha, seksi penyidikan dan pengujian penyakit hewan, dan seksi penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen sumber daya manusia (SDM) di puskesmas. Terdapat penjelasan mengenai peraturan yang mengatur perencanaan dan pengelolaan SDM kesehatan di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas. Juga dijelaskan metode-metode yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan SDM kesehatan di puskesmas seperti standar ketenagaan minimal dan analisis beban kerja kesehatan.
Dokumen tersebut merupakan pedoman manual mutu bagian mutu Puskesmas Kecamatan Cakung. Pedoman ini menjelaskan tentang latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi tim mutu, dan uraian tugas masing-masing tim yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Kecamatan Cakung.
Dokumen tersebut membahas penjelasan kegiatan anggaran pembiayaan Badan Usaha Milik Negara (APBN-P) tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapentasker) Kemnaker. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, program, kegiatan, dan mekanisme pelaporan terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Pengurusan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (RPHP) melibatkan permohonan, persyaratan, proses penerbitan, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi RPHP bagi importir perikanan.
Arah kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan SPM kesehatanMuh Saleh
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian yang mengatur tentang tahapan sertifikasi mulai dari pendaftaran, materi uji kompetensi, metode penilaian, hingga kelembagaan yang terlibat seperti Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Evaluasi sistem dan pengelolaan pendederan ikan kerapu di HSRT Mina Bina Sejahtera dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha dan rekomendasi pengembangan. Evaluasi mencakup profil usaha, proses produksi, analisis biaya dan keuntungan, serta analisis SWOT. Hasilnya menunjukkan sistem dan pengelolaan masih layak tetapi perlu pengembangan seperti peningkatan kapasitas dan hilirisasi
Pedoman ini menjelaskan tentang pelaksanaan sistem pengendalian intern di Badan Litbang Pertanian untuk memastikan pelaksanaan tugas secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pedoman ini mengacu pada peraturan terkait sistem pengendalian intern pemerintah dan pedoman umum yang diterbitkan Kementerian Pertanian."
Balai Pelatihan Kesehatan Batam didirikan pada 2010 untuk memberikan pelatihan kesehatan bagi tenaga medis. Balai ini memiliki fasilitas pelatihan lengkap seperti ruang kelas, laboratorium, dan simulasi pasien. Berbagai pelatihan kesehatan telah diselenggarakan untuk lebih dari 600 peserta.
Balai Pelatihan Kesehatan Batam didirikan pada 2010 untuk memberikan pelatihan kesehatan bagi tenaga medis. Balai ini memiliki berbagai fasilitas pelatihan seperti ruang kelas, laboratorium, dan ruang simulasi. Balai ini telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pertemuan kesehatan dengan jejaring berbagai instansi kesehatan.
Banyak orang menganggap mempelajari kitab Wahyu adalah sulit. Selain karena membicarakan simbol-simbol yang tidak biasa, kitab Wahyu juga memiliki tema-tema yang kompleks. Nah, bagaimana cara terbaik membedah kitab Wahyu?
Mari kita pelajari bersama lebih dahulu 3 pasal pertama dari kitab ini dalam kelas diskusi "Bedah Kitab Wahyu" (BKW) pada 19—26 Juni 2024 melalui grup WA.
Sebelum kelas dimulai, ikuti lebih dahulu pemaparan materinya via Zoom pada:
Rabu, 19 Juni 2024.
- Pagi: pkl. 10.30—12.00 WIB
- Malam: pkl. 19.00—20.30 WIB
Daftarkan diri Anda segera di https://bit.ly/form-mlc.
Kontak:
WA: 0821-3313-3315 (MLC)
E-Mail: kusuma@in-christ.net
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
1. KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
Jl. Songgoriti. No.24 Kotak Pos 17-Batu 65301
Telp. (0341) 591302 - Fax. [034'tl 597032, 590288, 599796
Eflail ; ahtc-batu@pertanian.go.id
Website : http:rrbbppbatu.bpp3dmP.Pcrtanian.go.id
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN . BATU
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) BATU
NOMOR : 005.c/Kpts/OT. 1 401 11 5.1 lol l2o'18
TENTANG
PENETAPA].I STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA JENIS PELAYANAN JASA
PELATIHAN, PENJUALAN PRODUK DAN OLAHAN HASIL TERNAK SERTA PRODUK
OLAHAN LIiIBAH SATUAN KERJA
BALAI BESAR PELATIHA]{ PETERilAKAN (BBPP} BATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU
Menimbang :4. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik agar
lebih profesional sesuai dengan visi dan misi balai maka perlu
dilaksanakan peningkalan efisiensi dan efeKifttas pelayanan, agar
inovasi dan perbaikan pelayanan kepada publik dapat terwujud;
bahwa sehubungan dengan hal lersebut diatas perlu menetapkan Tim
Penyusunan Standart Pelayanan Publik di Balai Besar Pelatihan
Peternakan (BBPP) Batu;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran
Negara Nomor 3058);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Keputusan Presiden Nomor 84iP Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabinet lndonesia Bersatu ll;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ientang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ientang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
20't1.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25IM.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan lndeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan lnstansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/Of l4Ol10l2O1O
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Os/Permentan/OT.1401 1012013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Petemakan
Batu;
Uengingat '. 1.
b.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2. enetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
MEMUTUSKAN
Standart Pelayanan Publik di Balai Besar Pelatihan Petemakan (BBPP)
seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan ini.
Standart Pelayanan Publik di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP)
Batu meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Jasa dan;
b. Barang/Produk
Standart Pelayanan Publik di Balai Besar Pelatihan Petemakan (BBPP)
seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pelayanan oleh pimpinan Unit Kerja Pelayanan Publik, aparat pengawasan,
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan :Batu
Pada tanggal : 02 Januari 2018
Salinan Surat Keostusan ini disamraikan keoada Yth.:
l. Sekreteris Jendral Kementerian Pertanian diJakarta;
2- Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jendral Kemenierian Pertanian diJakarla:
3. Kepala Bagian Umum Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian diJakarta;
4. Pejabat Eselon lll dan lV lingkup Balai Besar Pelatihan Pelemakan- Batu.
3. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN-BATU
NOIVIOR : @5 . c /Kpts/OT.140A15j10112018
TANGGAL : 02 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN TIIU PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (SBPP) BATU
A. PENDAHULUAN
Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu mempunyaitugas melaksanakan pelatihan
fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik
pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur
pertanian.
Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang
peternakan ;
d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasilternak bagi
aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negerii
f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak
bagi aparatur dan non aparatur;
g. Pelaksanaan uji kompetensidi bidang peternakan ;
h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan
teknis di bidang peternakan;
i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di
badang pasca panen dan pengolahan hasilternak i
j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan peternakan swadaya;
k. Pelaksanaan pemberian konsultasidi bidang peternakan ;
l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan
non aparatur;
m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan tungsional bagi
aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan
fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan
instalasi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu
B. STANDAR PELAYANAN
Jenis pelayanan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu adalah
sebagai berikut :
4. A. JENIS PELAYANAN JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN
PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
VETERINER, BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU
BIDANG TEKNIS
MASYARAKAT
No. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
1 OslPermentan/OT. 1 4 0 I 10 12013.
2. Jam Pelayanan Jam 07.30 s.d. 21.00 WB.
3. Persyaratan
Aparatur sesuai bidang keahlian (lnseminator, Medik,
Paramedik,Pernyuluh/Petugas Teknis Peternakan) dan
Non Aparatur. Jumlah peserta disesuaikan dengan jenis
diklatnya.
4.
Sistem, Mekanisme dan
Prosedur
Calon Peserta datang ) Panitia untuk registrasi )
mengisi Formulir Biodata ) ke asrama ) Pembukaan
pelatihan ) proses berlatih ) penutupan ) menerima
sertifikaUSTTPL.
5. Jangka Waktu 1 (satu) s.d. 3 (tiga) minggu.
6. Biayaffarif
Rp. 350^000 per orang/hari sesuai dengan jenis Diklat
diluar biaya perjalanan.
7. Produk Pelayanan Keterampilan/Keahlian sesuai bidangnya.
L
Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas
Pelayanan
Asrama, Aula, Kelas, Ruang Makan, Laboratorium Susu
dan Pakan, Kandang Sapi Perah, Kandang Sapi Potong,
Kandang Pedet, Kandang Kambing Perah, Kandang
Kambing Potong,Kandang Ayam Broiler, kandang Ayam
Peterlur Closed House, RPH, Divisi Ternak Perah, Divisi
Ternak Potong, Divisi Pakan, Divisi Penyuluhan, Divisi
Keswan, Divisi Kesmavet, Divisi reproduksi, Divisi
Pengolahan Susu, Divisi Pengolahan Daging, Divisi
Limbah.
9.
Kompetensidan Jumlah
Pelaksana
Total Pegawai 87 Pegawai terdiri dari Struktural Eselon
ll, lll, lV sebanyak 10 orang, Widyaiswara 21 orang,
Arsiparis 1 orang, Analis Kepegawaian 1 orang dan
Fungsional umum 54 orang.
10. Pengawasan lnternal Pt).
11. Penanganan Pengaduan Tim Evaluasi ISO dan SPl.
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan berdasarkan Standar Manajemen Mutu ISO
9001 -2008.
13.
Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
Penjagaan Keamanan oleh Satpam sebanyak 5 (lima)
PNS dan 3 (tiga) orang THL, pelayanan akomodasi oleh
tim Rumah Tangga sebanyak 1 (satu) orang PNS dan 7
(tujuh) THL orang.
14.
Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi Penyelenggaraan sesuai instrumen evaluasi
(Form LP4 s.d. LP10) dan evaluasipembelajaran diklat
PELAIIHAN
5. B. JENIS PELAYANAN PENJUALAN PRODUK DAN OLAHAN HASIL TERNAK, SATUAN
KERJA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) BATU.
1. Dasar Hukum SK Kepala BBPP Batu
2. Jam Pelayanan 08.00 s.d. 16.00 WIB
3. Persyaratan Masyarakat Umum
4.
Sistem, Mekanisme dan
Prosedur
Konsumen ) Pengelola ) Terima Barang
5. Jangka Waktu I Jam
6 Biaya lTarif
1 Stik Susu 1Kg Rp. a5.000,-
2 Yoghurt Susu sapi 180 ml 1 Cup Rp. 3.000,-
3 Permen Susu 1Kg Rp. 45.000,-
4 lce cream Susu Sapi 1 Cup Rp. 3.500,-
5 Susu Pasturisasi 1Bfl Rp. 3.000,-
b Nugget 1Kg Rp. 57.000,-
7 Bakso daging sapi 1Kg Rp. 134.000,-
8 Bakso daging Ayam 1Kg Rp. 76.000,-
I Daging Sapi perah 1Kg Rp. 70.000,-
10 Daging sapi potong 1Kg Rp. 80.000,-
11 Daging kambing perah 1Kg Rp. 70.000,-
12 Daging kambing potong 1Kg Rp. 70.000,-
13 Susu Kambing segar 1 liter Rp. 15.000,-
14 Susu sapi segar 1 liter Rp. 4.000,-
15 Kefier 250 ml Rp. 7.000,-
16 lce Cream susu Kambing 1 Cup Rp. 7.000,-
17 Nugget Susu 100 gr Rp. 12.000,-
18 Keripik Ceker 50 gr Rp. 12.500,-
19 Keripik Usus 100 gr Rp. 14.000,-
20 Keripik Ceker 75 gr Rp. 16.000,-
21 Abon Sapi 100 gr Rp. 31.000,-
22 Abon Sapi 200 gr Rp. 56.000,-
23 Abon Ayam 100 gr Rp. 21.000,-
24 Sosis Sapi 200 gr Rp. 29.000,-
25 Sosis Ayam 10 bh Rp. 17.000,-
26 Siomay 150 gr Rp. 10.000,-
27 Nugget Ayam 200 gr Rp. 21.000,-
28 Telur Ayam Omega 3 10 btr Rp. 18.000,-
7. Produk Pelayanan Produk Hasil dan Olahan Hasil Ternak.
8.
Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas
Pelayanan
Laboratorium Susu dan Pakan, Kandang Sapi Perah,
Kandang Sapi Potong, Kandang Pedet, Kandang
Kambing Perah, Kandang kambing Potong,Kandang
Ayam Boiler, Kandang Ayam Petelur Closed house,
RPH, Divisi Ternak Perah, Divisi Ternak Potorrg, Divisi
Pakan, Divisi Penyuluhan, Divisi Keswan, Divisi
Kesmavet, Divisi Reproduksi, Divisi Pengolahan Susu,
Divisi Pengolahan Daging, Divisi Limbah
9.
Kompetensi dan Jumlah
Pelaksana
21 (dua puluh satu)Widyaiswara
10. Pengawasan lnternal Tim Auditor lnternal (Divisi & Dokter Hewan)
No. KOMPONEN URAIAN
6. Kualitas Produk sesuai Standar Nasional lndonesia
(sNr).
Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
Auditor I nternal Kesehatan Masyarakat Veteriner.
I
No. KOMPONEN URAIAN
11. Penanganan Pengaduan Tim Pengelola.
12. Jaminan Pelayanan
13. SOP
14.
Evaluasi Kinerja
Pelaksana
PELATIHAN
7. C. JENIS PELAYANAN PENJUALAN PRODUK PENGOLAHAN LIMBAH TERNAK,
SATUAN KERJA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) BATU.
1. Dasar Hukum SK Kepala BBPP Batu
2. Jam Pelayanan 08.00 s.d. 16.00 WIB
3. Persyaratan Masyarakat Umum
4.
Sistem, Mekanisme dan
Prosedur
Konsumen ) Pengelola ) Terima Barang
5. Jangka Waktu 8 Jam
6. Biaya/Tarif
Pupuk Kandang Kambing, Sapi 50 Kg Rp. 8.000,-
Pupuk Kandang ltik atau ayam 50 Kg Rp. 5.000,-
Bokasi Padat Organik 1 Kg Rp. 3000,-
Urine 1 liter Rp. 1500,-
Pupuk cair (Bio urine) 1 per liter Rp. 10.000,-
7. Produk Pelayanan Produk Pengolahan Limbah Ternak.
8.
Sarana, Prasarana, dan/atau
Fasilitas Pelayanan
Divisi Pengolahan Limbah Ternak dan Hasil
Samping Ternak
9.
Kompetensi dan Jumlah
Pelaksana
3 (tiga)Widyaiswara
10. Pengawasan lnternal
Koordinator Divisi Pengolahan Limbah Ternak dan
Hasil
Samping Ternak
11. Penanganan Pengaduan
Tim Pengelola (Divisi Pengolahan Limbah Ternak
dan
Hasil Samping Ternak)
12. Jaminan Pelayanan
Kualitas Produk sesuai :
Hasil Tes Pengujian Balai Pengkajian dan Teknologi
Karangploso Malang Jawa Timur, Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian, Kementerian
Pertanian.
Pupuk Organik: Tes Kandungan Unsur Makro
(NPK) Kadar air dan C Organik
Laboratorium Tanah Fakultas Peternakan
Universitas Brawijaya Malang
Pupuk Bio Urine :Tes Kandungan Unsur Makro
(NPK)
13.
Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Tim Auditor lnternal.
PELATIHAN
s
F)E
No. KOMPONEN URAIAN