PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
OLEH:
FITRI ELFIANI, S.H., M.H.
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

2. POKOK BAHASAN
HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

3. PENDAHULUAN
Secara etimologis, KEWARGANEGARAAN/civic
(s) berasal dari kata civis, civicus, atau civitas
(Bahasa Latin), citoyen (Bahasa Perancis), citizen
(Bahasa Inggris) yang berarti anggota suatu
masyarakat atau warga negara. Secara
terminologis civics diartikan sebagai studi yang
berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan
dan hak kewajiban warga

4. PENDAHULUAN
Sejarah pendidikan kewarganegaraan dunia
pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat
pada tahun 1790.
Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di
Indonesia dimulai pada tahun 1957 di masa
pemerintahan Sukarno atau yang lebih dikenal
dengan istilah civics. Civics diartikan sebagai
suatu studi yang berkaitan dengan tugas-tugas
pemerintahan dan hak kewajiban warga Negara.

5. PENDAHULUAN
Mengapa PKn Penting?
• Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
Undang-Undang ini telah menetapkan bahwa
kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan
Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa.

6. Mengapa PKn Penting?
• Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tinggi wajib
memuat matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan
Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia serta Bahasa
Inggris, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tinggi
Program Diploma dan Sarjana wajib memuat
matakuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan
serta matakuliah statistika dan atau matematika.

7. Mengapa PKn Penting?
• SK. No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu- Rambu
Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan
Kepribadian (MKPK) di Perguruan Tinggi.
Surat keputusan ini menetapkan bahwa yang termasuk
MKPK di Perguruan Tinggi adalah mata kuliah
Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargenegaraan dan
Pendidikan Pancasila.

8. PENGUATAN
Khusus Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
merupakan Pendidikan yang memfokuskan pada
pembentukan warga negara yang memahami dan
mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya
untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas,
terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD N RI Tahun 1945.

9. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan: Pembelajaran
ke-Indonesia-an, membentuk keperibadian,
membangun karakter kebangsaan, memupuk cinta
tanah air, berani bela negara dan berwawasan
nasional, sehingga menjadi warga negara yang baik dan
cerdas (smart and good citizen) dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
demokratis.

10. LANDASAN ILMIAH
Secara rasional Ilmiah:
• Setiap bangsa dan negara bertujuan
meningkatkan taraf hidup warga negaranya.
• Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup
berguna dan bermakna bagi negara dan
bangsanya, serta mampu mengantisipasi
perkembangan dan perubahan masa depannya.
Untuk itu di perlukan pembekalan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni (Iptek) yang
berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral dan
budaya bangsa.

11. VISI DAN MISI
• Visi PKn : menjadi sumber dan pedoman bagi
penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan
mahasiswa mengembangkan kepribadiannya
• Misi PKn : membantu mahasiswa agar mampu
mewujudkan nilai dasar agama dan budaya serta
kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya
dengan rasa tanggungjawab kemanusiaan.
(Berdasar SK. No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan MKPK di
Perguruan Tinggi)

12. Tujuan PKn
Tujuan Umum PKn:
Membentuk peserta didik yang menguasai kemampuan
berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan
luas sebagai manusia intelektual.

13. Tujuan Khusus PKN:
1. Mengantarkan peserta didik memiliki wawasan
kesadaran bernegara untuk bela Negara dan
memiliki pola pikir, pola sikap dan pola perilaku
untuk cinta tanah air Indonesia.
2. Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan,
kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga
terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional.
3. Menumbuhkembangkan peserta didik untuk
mempunyai pola sikap dan pola pikir yang
komprehensif, integral pada aspek kehidupan
nasional.