Pendidikan Kewarganegaraan HAM Tugas Kelompok

1. Kelompok IV Pendidikan
Kewarnegaraan
Hak Asasi Manusia
Dani Maskur Bayhaqi L13123047
Feronsyah Akwilah L13123316
Abimanyu L13123046
Raihanzidqi L13123302
Ikhwan Dedi Zahari L13123293
Moh. Chairul Barriah L13123064
Mutrin Fuad L13123052
Abdi Gunawan Nengah L13123316
Wahyu Tomosu L13123065

2. Definisi HAM
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.

3. HAM adalah hak-hak asasi manusia yang
asasi bahwa HAM secara kodrati inheren
atau melekat, universal mengacu bahwa
HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras,
agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial
lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu
dimiliki oleh individu sematamata karena
mereka adalah manusia ciptaanNya bukan
karena mereka adalah warga negara suatu
negara.

4. HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia
memiliki hak yang bersifat mendasar yang
menyatu pada jati diri manusia, adanya hak
tersebut berarti seseorang mempunyai suatu
“keistimewaan” yang memungkinkan baginya
diperlakukan sesuai kesitimewaan yang
dimilikinya.
Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia
Dikutip dari buku Hukum Asasi Manusia oleh Dr. A.
Widiada Gunakaya, sejarah HAM bermula dari Eropa
melalui kristalisasi pemikiran seorang filsuf Inggris pada
adab ke-17 bernama John Locke. Ia menyatakan adanya
hak kodrati (natural rights) yang melekat pada setiap diri
manusia, yakni hak atas hidup, hak kebebasan, da hak
milik.

5. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia
Sejarah perkembangan HAM juga ditandai
dengan adanya tiga peristiwa penting yakni
Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi
Prancis. Sistem pemikiran HAM disuarakan
secara internasional ke seluruh dunia untuk
memperjuangkan HAM untuk diakui, dihormati,
dilindungi, dan ditegakan demi harga diri dan
martabat manusia. Pada Januari 1947,
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk
komisi hak asasi manusia (commission of
human right), yang sidangnya dimulai di bawah
pimpinan Ny. Eleanor Roosevelt.

6. Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan
bermuara pada Pancasila. Artinya Hak Asasi
Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah
bangsa, yakni Pancasila. Bagi bangsa Indonesia,
melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti
melaksanakan dengan sebebas-bebasnya,
melainkan harus memperhatikan ketentuan-
ketentuan yang terkandung dalam pandangan
hidup bangsa Indonesia, yaitu pancasila.

7. Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan kebebasan dasar manusia
sebagai hak yang secara kodrati melekat dan
tidak terpisah dari manusia yang harus
dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi
peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan
serta keadilan.

8. Berbagai instrumen hak asasi manusia
yang dimiliki Negara Republik
Indonesia diantaranya:
Undang-Undang Dasar 1945
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

9. Contoh Hak Asasi Manusia
Hak-hak asasi pribadi yang meliputi kebebasan
menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama,
dan kebebasan bergerak.
Hak-hak asasi ekonomi yang meliputi hak untuk
memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual
serta memanfaatkannya.
Hak-hak asasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam
pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam
pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.

10. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan.
Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara
peradilan dan perlindungan. Misalnya peraturan
dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan,
dan peradilan.
Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan. Misalnya hak
untuk memilih pendidikan dan hak untuk
mengembangkan kebudayaan.