SlideShare a Scribd company logo
PEMETAAN KELEMBAGAAN

    dalam


   Dipresentasikan dalam
   Pelatihan untuk TIM IUWASH
   Bandung, Februari 2012
Pemetaan Kelembagaan




                 Esensi Pemetaan Kelembagaan :
                  Gambaran kondisi kelembagaan &
                  kebijakan sanitasi kabupaten/kota saat ini

                 Tujuan :
                  1. Identifikasi stakeholder pembangunan
                     dan pengelolan sanitasi permukiman
                  2. Identifikasi tugas & fungsi masing-
                     masing stakeholder
                  3. Identifikasi kondisi ketersediaan &
                     pelaksanaan kebijakan sanitasi

2
Lingkup Pemetaan Kelembagaan




3
Data Sekunder Kelembagaan




               Perda tentang Organisasi Perangkat
                Daerah Kabupaten/Kota
               Peraturan KDH tentang Tupoksi SKPD
               RPJMD, RKPD, Renstra SKPD
               Kebijakan / Aturan yang terkait dengan :
                 1. Kerjasama Daerah dengan Daerah lain atau
                    Pihak Ketiga
                 2. Retribusi layanan sanitasi
                 3. Lain-lain penyediaan layanan sanitasi



4
Alat Bantu Pemetaan Kelembagaan (1)




                         Tabel Pemangku Kepentingan
                          Sub-Sektor Air Limbah Domestik,
                          Persampahan,  Drainase  Lingkungan,
                          PHBS
       Identifikasi &
       efektifitas       Tabel Peraturan Daerah tentang
       pelaksanaan        Pengelolaan Sanitasi
                          Sub-Sektor Air Limbah Domestik,
                          Persampahan,   Drainase Lingkungan,
                          PHBS

5
Alat Bantu Pemetaan Kelembagaan (2)
Analisis Stakeholder




6
Alat Bantu Pemetaan Kelembagaan (3)




7
Proses & Output Pemetaan Kelembagaan
     Langkah Pemetaan                                                                         Pengisian Dalam
                                                        Output Proses
       Kelembagaan                                                                               Buku Putih
1 Pengumpulan Data Sekunder
2 Kaji Perda tentang Organisasi dan  a. Organigram (Struktur Organisasi) Pemkab/Pemkot
  Tata Kerja Pemerintah Daerah          Saat Ini
                                     b. Struktur SKPD terkait Pengelolaan Sanitasi Kab/Kota
                                                                                                     Bab. 2.6
                                     c. Informasi tentang Regulator dan Operator
                                        - Nomenklatur Organisasi Regulator & Operator
                                        - Bentuk Unit Organisasi Regulator & Operator
3 Kaji Perda & PerBup/Perwal tentang a. Tabel Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sanitasi
  Tupoksi SKPD                          Saat Ini                                               Bab 3.1.2; Bab 3.2.2;
                                     b. Daftar Fungsi Pengelolaan Sanitasi Yang Belum               Bab 3.3.2
                                        Ditangani di Kab/Kota Saat Ini
4 Kaji Perda, Perbup/Perwal &        a. Tabel Peraturan / Kebijakan Sanitasi Kab/Kota Saat
  Kebijakan Teknis Pengelolaan          Ini
  Sanitasi di Kab/kota               b. Informasi Ketersediaan Peraturan Sanitasi Kab/Kota
                                        - Peraturan Sanitasi Yang Sudah Ada
                                                                                               Bab 3.1.2; Bab 3.2.2;
                                        - Peraturan Sanitasi Yang Belum Ada
                                                                                                    Bab 3.3.2
                                     c. Informasi Pelaksanaan Peraturan Sanitasi Saat Ini
                                         - Peraturan Yang Sudah Efektif Dilaksanakan
                                         - Peraturan Yang Belum Efektif Dilaksanakan
                                         - Peraturan Yang Tidak Efektif Dilaksanakan
5 Identifikasikan Kekuatan,           Informasi tentang Kekuatan, Kelemahan, Peluang &
  Kelemahan, Peluang &                Ancaman dalam Pengelolaan Masing-Masing Sub-             Bab 3.1.2; Bab 3.2.2;
  Ancaman/Tantangan SWOT              Sektor Sanitasi                                               Bab 3.3.2
 8
  Kelembagaan Sanitasi Kab/Kota
Contoh SWOT Kelembagaan Sanitasi Kab/Kota
(Kasus Pengelolaan Persampahan Kota X)




9
Bahan Bacaan




           UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah
           PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat
            Daerah
           Permendagri 57/2007 tentang Petunjuk Teknis
            Penataan Organisasi Perangkat Daerah
           Permendagri 56/2010 tentang Perubahan atas
            Permendagri 57/2007 tentang Petunjuk Teknis
            Penataan Organisasi Perangkat Daerah


10
Terima Kasih

More Related Content

Similar to Pemetaan Kelembagaan Sanitasi di Daerah

4 Daftar Isi Buku Putih Sanitasi
4 Daftar Isi Buku Putih Sanitasi4 Daftar Isi Buku Putih Sanitasi
4 Daftar Isi Buku Putih Sanitasi
infosanitasi
 
BAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptxBAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptx
HDetchGaming
 
Contoh perkada ttg sop pemda
Contoh perkada ttg sop pemdaContoh perkada ttg sop pemda
Contoh perkada ttg sop pemda
Kencana Bayu Aji
 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan SanitasiKebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
infosanitasi
 
Pemetaan Kelembagaan Sanitasi di Daerah
Pemetaan Kelembagaan Sanitasi di DaerahPemetaan Kelembagaan Sanitasi di Daerah
Pemetaan Kelembagaan Sanitasi di Daerah
infosanitasi
 
130329 Irrigation Service Delivery: 'Kesiapan OP' (Readiness for O&M)
130329  Irrigation Service Delivery: 'Kesiapan OP' (Readiness for O&M)130329  Irrigation Service Delivery: 'Kesiapan OP' (Readiness for O&M)
130329 Irrigation Service Delivery: 'Kesiapan OP' (Readiness for O&M)
RuurdKuiper
 
2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias
2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias
2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias
EkaOnwardana
 
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DESA, senin 14 Nov 2022 SISI BASISIR CETAK.pdf
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DESA, senin 14 Nov 2022 SISI BASISIR CETAK.pdfMATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DESA, senin 14 Nov 2022 SISI BASISIR CETAK.pdf
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DESA, senin 14 Nov 2022 SISI BASISIR CETAK.pdf
DataDesanatuna
 
PENYUSUNAN DOKUMEN REGULASI.pptx
PENYUSUNAN DOKUMEN REGULASI.pptxPENYUSUNAN DOKUMEN REGULASI.pptx
PENYUSUNAN DOKUMEN REGULASI.pptx
DartoSudarto2
 
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi
infosanitasi
 
Fungsi dprd slide
Fungsi dprd slideFungsi dprd slide
Fungsi dprd slide
apotek agam farma
 
TOR UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPONS PENYAKIT TAHUN 2024.pdf
TOR UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPONS PENYAKIT TAHUN 2024.pdfTOR UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPONS PENYAKIT TAHUN 2024.pdf
TOR UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPONS PENYAKIT TAHUN 2024.pdf
bellysouisa
 
Definisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Definisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor SanitasiDefinisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Definisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor Sanitasi
infosanitasi
 
Ind puu-7-2011-permen-lh-14-th-2011-perumusan-muatan-pplh2
Ind puu-7-2011-permen-lh-14-th-2011-perumusan-muatan-pplh2Ind puu-7-2011-permen-lh-14-th-2011-perumusan-muatan-pplh2
Ind puu-7-2011-permen-lh-14-th-2011-perumusan-muatan-pplh2
Nurul Huda
 
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta Kerja
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta KerjaMateri MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta Kerja
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta Kerja
Wahyu Yuns
 
Pengantar strategi sanitasi kab kota RL
Pengantar strategi sanitasi kab kota RLPengantar strategi sanitasi kab kota RL
Pengantar strategi sanitasi kab kota RLEdison Thomas
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
infosanitasi
 
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Joy Irman
 
Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sanitasi Kota
Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sanitasi KotaMenyusun Rencana Strategis (Renstra) Sanitasi Kota
Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sanitasi Kota
Joy Irman
 
Tahapan Zona Integritas
Tahapan Zona IntegritasTahapan Zona Integritas
Tahapan Zona Integritas
Mohammad Syaiful
 

Similar to Pemetaan Kelembagaan Sanitasi di Daerah (20)

4 Daftar Isi Buku Putih Sanitasi
4 Daftar Isi Buku Putih Sanitasi4 Daftar Isi Buku Putih Sanitasi
4 Daftar Isi Buku Putih Sanitasi
 
BAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptxBAB 2 - PISPK.pptx
BAB 2 - PISPK.pptx
 
Contoh perkada ttg sop pemda
Contoh perkada ttg sop pemdaContoh perkada ttg sop pemda
Contoh perkada ttg sop pemda
 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan SanitasiKebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
 
Pemetaan Kelembagaan Sanitasi di Daerah
Pemetaan Kelembagaan Sanitasi di DaerahPemetaan Kelembagaan Sanitasi di Daerah
Pemetaan Kelembagaan Sanitasi di Daerah
 
130329 Irrigation Service Delivery: 'Kesiapan OP' (Readiness for O&M)
130329  Irrigation Service Delivery: 'Kesiapan OP' (Readiness for O&M)130329  Irrigation Service Delivery: 'Kesiapan OP' (Readiness for O&M)
130329 Irrigation Service Delivery: 'Kesiapan OP' (Readiness for O&M)
 
2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias
2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias
2_AMDAL and ANDAL Procedures and criterias
 
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DESA, senin 14 Nov 2022 SISI BASISIR CETAK.pdf
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DESA, senin 14 Nov 2022 SISI BASISIR CETAK.pdfMATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DESA, senin 14 Nov 2022 SISI BASISIR CETAK.pdf
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DESA, senin 14 Nov 2022 SISI BASISIR CETAK.pdf
 
PENYUSUNAN DOKUMEN REGULASI.pptx
PENYUSUNAN DOKUMEN REGULASI.pptxPENYUSUNAN DOKUMEN REGULASI.pptx
PENYUSUNAN DOKUMEN REGULASI.pptx
 
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi
 
Fungsi dprd slide
Fungsi dprd slideFungsi dprd slide
Fungsi dprd slide
 
TOR UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPONS PENYAKIT TAHUN 2024.pdf
TOR UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPONS PENYAKIT TAHUN 2024.pdfTOR UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPONS PENYAKIT TAHUN 2024.pdf
TOR UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPONS PENYAKIT TAHUN 2024.pdf
 
Definisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Definisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor SanitasiDefinisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Definisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor Sanitasi
 
Ind puu-7-2011-permen-lh-14-th-2011-perumusan-muatan-pplh2
Ind puu-7-2011-permen-lh-14-th-2011-perumusan-muatan-pplh2Ind puu-7-2011-permen-lh-14-th-2011-perumusan-muatan-pplh2
Ind puu-7-2011-permen-lh-14-th-2011-perumusan-muatan-pplh2
 
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta Kerja
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta KerjaMateri MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta Kerja
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta Kerja
 
Pengantar strategi sanitasi kab kota RL
Pengantar strategi sanitasi kab kota RLPengantar strategi sanitasi kab kota RL
Pengantar strategi sanitasi kab kota RL
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
 
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
 
Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sanitasi Kota
Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sanitasi KotaMenyusun Rencana Strategis (Renstra) Sanitasi Kota
Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sanitasi Kota
 
Tahapan Zona Integritas
Tahapan Zona IntegritasTahapan Zona Integritas
Tahapan Zona Integritas
 

More from infosanitasi

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
infosanitasi
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
infosanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
infosanitasi
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
infosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
infosanitasi
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
infosanitasi
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
infosanitasi
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
infosanitasi
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
infosanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
infosanitasi
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
infosanitasi
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
infosanitasi
 

More from infosanitasi (20)

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 

Pemetaan Kelembagaan Sanitasi di Daerah

  • 1. PEMETAAN KELEMBAGAAN dalam Dipresentasikan dalam Pelatihan untuk TIM IUWASH Bandung, Februari 2012
  • 2. Pemetaan Kelembagaan  Esensi Pemetaan Kelembagaan : Gambaran kondisi kelembagaan & kebijakan sanitasi kabupaten/kota saat ini  Tujuan : 1. Identifikasi stakeholder pembangunan dan pengelolan sanitasi permukiman 2. Identifikasi tugas & fungsi masing- masing stakeholder 3. Identifikasi kondisi ketersediaan & pelaksanaan kebijakan sanitasi 2
  • 4. Data Sekunder Kelembagaan  Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Peraturan KDH tentang Tupoksi SKPD  RPJMD, RKPD, Renstra SKPD  Kebijakan / Aturan yang terkait dengan : 1. Kerjasama Daerah dengan Daerah lain atau Pihak Ketiga 2. Retribusi layanan sanitasi 3. Lain-lain penyediaan layanan sanitasi 4
  • 5. Alat Bantu Pemetaan Kelembagaan (1)  Tabel Pemangku Kepentingan Sub-Sektor Air Limbah Domestik, Persampahan, Drainase Lingkungan, PHBS Identifikasi & efektifitas  Tabel Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Pengelolaan Sanitasi Sub-Sektor Air Limbah Domestik, Persampahan, Drainase Lingkungan, PHBS 5
  • 6. Alat Bantu Pemetaan Kelembagaan (2) Analisis Stakeholder 6
  • 7. Alat Bantu Pemetaan Kelembagaan (3) 7
  • 8. Proses & Output Pemetaan Kelembagaan Langkah Pemetaan Pengisian Dalam Output Proses Kelembagaan Buku Putih 1 Pengumpulan Data Sekunder 2 Kaji Perda tentang Organisasi dan a. Organigram (Struktur Organisasi) Pemkab/Pemkot Tata Kerja Pemerintah Daerah Saat Ini b. Struktur SKPD terkait Pengelolaan Sanitasi Kab/Kota Bab. 2.6 c. Informasi tentang Regulator dan Operator - Nomenklatur Organisasi Regulator & Operator - Bentuk Unit Organisasi Regulator & Operator 3 Kaji Perda & PerBup/Perwal tentang a. Tabel Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sanitasi Tupoksi SKPD Saat Ini Bab 3.1.2; Bab 3.2.2; b. Daftar Fungsi Pengelolaan Sanitasi Yang Belum Bab 3.3.2 Ditangani di Kab/Kota Saat Ini 4 Kaji Perda, Perbup/Perwal & a. Tabel Peraturan / Kebijakan Sanitasi Kab/Kota Saat Kebijakan Teknis Pengelolaan Ini Sanitasi di Kab/kota b. Informasi Ketersediaan Peraturan Sanitasi Kab/Kota - Peraturan Sanitasi Yang Sudah Ada Bab 3.1.2; Bab 3.2.2; - Peraturan Sanitasi Yang Belum Ada Bab 3.3.2 c. Informasi Pelaksanaan Peraturan Sanitasi Saat Ini - Peraturan Yang Sudah Efektif Dilaksanakan - Peraturan Yang Belum Efektif Dilaksanakan - Peraturan Yang Tidak Efektif Dilaksanakan 5 Identifikasikan Kekuatan, Informasi tentang Kekuatan, Kelemahan, Peluang & Kelemahan, Peluang & Ancaman dalam Pengelolaan Masing-Masing Sub- Bab 3.1.2; Bab 3.2.2; Ancaman/Tantangan SWOT Sektor Sanitasi Bab 3.3.2 8 Kelembagaan Sanitasi Kab/Kota
  • 9. Contoh SWOT Kelembagaan Sanitasi Kab/Kota (Kasus Pengelolaan Persampahan Kota X) 9
  • 10. Bahan Bacaan  UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah  PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Permendagri 57/2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah  Permendagri 56/2010 tentang Perubahan atas Permendagri 57/2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 10