Proses penyusunan strategi sanitasi kota (ssk) step by stepJoy Irman
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang meliputi identifikasi isu, perumusan visi dan misi, penetapan sistem dan zona sanitasi, perumusan strategi subsektor, penyiapan program dan kegiatan, konsultasi publik, dan finalisasi dokumen SSK.
Proses penyusunan buku putih sanitasi step by stepJoy Irman
Dokumen tersebut merangkum proses penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota melalui beberapa tahapan seperti pengumpulan data sekunder dan primer, penilaian kondisi sanitasi, penetapan area berisiko, draf Buku Putih, konsultasi publik, dan finalisasi Buku Putih. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen acuan tentang kondisi sanitasi kota berdasarkan data dan masukan dari berbagai pihak.
Garis besar materi strategi sanitasi kota (SSK)Joy Irman
Presentasi ini berisikan garis besar dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari kerangka kerja sektor sanitasi, isu strategis dan tantangan, rumusan strategi sanitasi, program dan kegiatan, dan monitoring dan evaluasi.
Pedoman Penyusunan Buku Putih berisikan panduan dalam proses survei dan penelitian lapangan, kompilasi dan pensistematisasian data, dan pengolahan data sanitasi.
Proses penyusunan strategi sanitasi kota (ssk) step by stepJoy Irman
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang meliputi identifikasi isu, perumusan visi dan misi, penetapan sistem dan zona sanitasi, perumusan strategi subsektor, penyiapan program dan kegiatan, konsultasi publik, dan finalisasi dokumen SSK.
Proses penyusunan buku putih sanitasi step by stepJoy Irman
Dokumen tersebut merangkum proses penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota melalui beberapa tahapan seperti pengumpulan data sekunder dan primer, penilaian kondisi sanitasi, penetapan area berisiko, draf Buku Putih, konsultasi publik, dan finalisasi Buku Putih. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen acuan tentang kondisi sanitasi kota berdasarkan data dan masukan dari berbagai pihak.
Garis besar materi strategi sanitasi kota (SSK)Joy Irman
Presentasi ini berisikan garis besar dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari kerangka kerja sektor sanitasi, isu strategis dan tantangan, rumusan strategi sanitasi, program dan kegiatan, dan monitoring dan evaluasi.
Pedoman Penyusunan Buku Putih berisikan panduan dalam proses survei dan penelitian lapangan, kompilasi dan pensistematisasian data, dan pengolahan data sanitasi.
Buku Putih ini berisi penilaian dan pemetaan situasi sanitasi di suatu kota. Dokumen ini
memberikan gambaran umum kondisi sanitasi saat ini meliputi limbah cair, sampah, dan drainase.
Buku ini juga menjelaskan rencana pengembangan sanitasi yang sedang berjalan berdasarkan
perencanaan pembangunan kota.
Dokumen tersebut membahas tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas khususnya pada Bab II yang membahas penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Terdapat delapan standar, dua puluh kriteria, dan sembilan puluh empat elemen penilaian yang menjadi acuan pelaksanaan UKM di puskesmas.
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah. Pedoman ini memberikan prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan SOP serta tahapan penyusunannya. SKPD wajib menyusun SOP sesuai tugas dan fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan.
130329 Irrigation Service Delivery: 'Kesiapan OP' (Readiness for O&M)RuurdKuiper
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi setelah proyek peningkatan sistem irigasi selesai, mencakup penilaian awal kondisi infrastruktur irigasi, organisasi pengelola, dan kesiapan sumber daya manusia."
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DESA, senin 14 Nov 2022 SISI BASISIR CETAK.pdfDataDesanatuna
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah Kabupaten Natuna.
2. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan dana desa digunakan sesuai peraturan guna mensejahterakan masyarakat.
3. Metode pengawasan mencakup survey, pemeriksaan rutin, investigasi, dan monitoring tindak lanjut temuan audit.
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi infosanitasi
Pelaksanaan Aktivitas Kunci Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Program PPSP di daerah
1. Buku ini membahas pengelolaan keuangan daerah melalui tiga paradigma yakni yuridis, pragmatis, dan teoretis
2. Jelaskan proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah secara sederhana
3. Semoga buku ini bermanfaat untuk memahami pengelolaan keuangan daerah
TOR UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPONS PENYAKIT TAHUN 2024.pdfbellysouisa
Dokumen ini menjelaskan kerangka acuan kerja pelaksanaan bantuan operasional kesehatan Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 untuk upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 27 juta untuk kegiatan pelacakan kontak penyakit berpotensi.
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta KerjaWahyu Yuns
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) UU Cipta Kerja akan menyederhanakan perizinan lingkungan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
2) Dokumen lingkungan seperti AMDAL akan tetap diperlukan namun prosesnya akan disederhanakan.
3) UU ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat lokal.
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...infosanitasi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2003 menetapkan pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) bagi usaha dan kegiatan yang tidak wajib menyusun analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL). Pedoman ini mengatur proses pengisian formulir UKL-UPL, pengajuan, evaluasi, dan penerbitan rekomendasi serta pemantauan pelaksanaan UKL-U
Dokumen ini membahas rencana strategis sanitasi kota meliputi pemetaan kondisi sanitasi dan kesehatan masyarakat saat ini, penentuan strategi dan program sanitasi kota, serta skema pendanaan untuk mencapai tujuan sanitasi yang bersih dan sehat.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melalui implementasi program-program reformasi birokrasi seperti penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik."
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
Prosedur operasional standar unit pengelolaan mencakup 32 prosedur terkait perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk perencanaan sambungan baru, pemetaan jaringan, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sumber daya manusia.
More Related Content
Similar to Pemetaan Kelembagaan Sanitasi di Daerah
Buku Putih ini berisi penilaian dan pemetaan situasi sanitasi di suatu kota. Dokumen ini
memberikan gambaran umum kondisi sanitasi saat ini meliputi limbah cair, sampah, dan drainase.
Buku ini juga menjelaskan rencana pengembangan sanitasi yang sedang berjalan berdasarkan
perencanaan pembangunan kota.
Dokumen tersebut membahas tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas khususnya pada Bab II yang membahas penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Terdapat delapan standar, dua puluh kriteria, dan sembilan puluh empat elemen penilaian yang menjadi acuan pelaksanaan UKM di puskesmas.
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah. Pedoman ini memberikan prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan SOP serta tahapan penyusunannya. SKPD wajib menyusun SOP sesuai tugas dan fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan.
130329 Irrigation Service Delivery: 'Kesiapan OP' (Readiness for O&M)RuurdKuiper
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi setelah proyek peningkatan sistem irigasi selesai, mencakup penilaian awal kondisi infrastruktur irigasi, organisasi pengelola, dan kesiapan sumber daya manusia."
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DESA, senin 14 Nov 2022 SISI BASISIR CETAK.pdfDataDesanatuna
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah Kabupaten Natuna.
2. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan dana desa digunakan sesuai peraturan guna mensejahterakan masyarakat.
3. Metode pengawasan mencakup survey, pemeriksaan rutin, investigasi, dan monitoring tindak lanjut temuan audit.
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi infosanitasi
Pelaksanaan Aktivitas Kunci Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Program PPSP di daerah
1. Buku ini membahas pengelolaan keuangan daerah melalui tiga paradigma yakni yuridis, pragmatis, dan teoretis
2. Jelaskan proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah secara sederhana
3. Semoga buku ini bermanfaat untuk memahami pengelolaan keuangan daerah
TOR UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPONS PENYAKIT TAHUN 2024.pdfbellysouisa
Dokumen ini menjelaskan kerangka acuan kerja pelaksanaan bantuan operasional kesehatan Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 untuk upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 27 juta untuk kegiatan pelacakan kontak penyakit berpotensi.
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta KerjaWahyu Yuns
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) UU Cipta Kerja akan menyederhanakan perizinan lingkungan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
2) Dokumen lingkungan seperti AMDAL akan tetap diperlukan namun prosesnya akan disederhanakan.
3) UU ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat lokal.
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...infosanitasi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2003 menetapkan pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) bagi usaha dan kegiatan yang tidak wajib menyusun analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL). Pedoman ini mengatur proses pengisian formulir UKL-UPL, pengajuan, evaluasi, dan penerbitan rekomendasi serta pemantauan pelaksanaan UKL-U
Dokumen ini membahas rencana strategis sanitasi kota meliputi pemetaan kondisi sanitasi dan kesehatan masyarakat saat ini, penentuan strategi dan program sanitasi kota, serta skema pendanaan untuk mencapai tujuan sanitasi yang bersih dan sehat.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melalui implementasi program-program reformasi birokrasi seperti penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik."
Similar to Pemetaan Kelembagaan Sanitasi di Daerah (20)
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
Prosedur operasional standar unit pengelolaan mencakup 32 prosedur terkait perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk perencanaan sambungan baru, pemetaan jaringan, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sumber daya manusia.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Terdiri dari 5 jenis prosedur operasional standar untuk unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan sanitasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 66 Tahun 2014. Saat ini, pendanaan sanitasi berasal dari APBN dan APBD, namun UU Kesehatan menetapkan alokasi minimum 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan, termasuk untuk sanitasi. UU dan PP tersebut juga menetapkan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan tanggung jawab pemerintah
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang arahan kebijakan program sanitasi dan air minum Indonesia untuk periode 2015-2019. Target utamanya adalah tercapainya akses universal atau cakupan 100% untuk air minum dan sanitasi layak. Dokumen ini juga menjelaskan perhitungan target sanitasi per provinsi hingga tahun 2019 berdasarkan baseline tahun 2014 dan faktor-faktor seperti persentase penduduk perkotaan dan kapasitas fiskal provinsi. Dibut
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas perhitungan pembiayaan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya untuk sub bidang Sumber Daya Air. Terdapat rumus-rumus untuk menghitung biaya kegiatan penyediaan air baku dan air irigasi mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga pemeliharaan.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Pemetaan Kelembagaan Sanitasi di Daerah
1. PEMETAAN KELEMBAGAAN
dalam
Dipresentasikan dalam
Pelatihan untuk TIM IUWASH
Bandung, Februari 2012
2. Pemetaan Kelembagaan
Esensi Pemetaan Kelembagaan :
Gambaran kondisi kelembagaan &
kebijakan sanitasi kabupaten/kota saat ini
Tujuan :
1. Identifikasi stakeholder pembangunan
dan pengelolan sanitasi permukiman
2. Identifikasi tugas & fungsi masing-
masing stakeholder
3. Identifikasi kondisi ketersediaan &
pelaksanaan kebijakan sanitasi
2
4. Data Sekunder Kelembagaan
Perda tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan KDH tentang Tupoksi SKPD
RPJMD, RKPD, Renstra SKPD
Kebijakan / Aturan yang terkait dengan :
1. Kerjasama Daerah dengan Daerah lain atau
Pihak Ketiga
2. Retribusi layanan sanitasi
3. Lain-lain penyediaan layanan sanitasi
4
5. Alat Bantu Pemetaan Kelembagaan (1)
Tabel Pemangku Kepentingan
Sub-Sektor Air Limbah Domestik,
Persampahan, Drainase Lingkungan,
PHBS
Identifikasi &
efektifitas Tabel Peraturan Daerah tentang
pelaksanaan Pengelolaan Sanitasi
Sub-Sektor Air Limbah Domestik,
Persampahan, Drainase Lingkungan,
PHBS
5
8. Proses & Output Pemetaan Kelembagaan
Langkah Pemetaan Pengisian Dalam
Output Proses
Kelembagaan Buku Putih
1 Pengumpulan Data Sekunder
2 Kaji Perda tentang Organisasi dan a. Organigram (Struktur Organisasi) Pemkab/Pemkot
Tata Kerja Pemerintah Daerah Saat Ini
b. Struktur SKPD terkait Pengelolaan Sanitasi Kab/Kota
Bab. 2.6
c. Informasi tentang Regulator dan Operator
- Nomenklatur Organisasi Regulator & Operator
- Bentuk Unit Organisasi Regulator & Operator
3 Kaji Perda & PerBup/Perwal tentang a. Tabel Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sanitasi
Tupoksi SKPD Saat Ini Bab 3.1.2; Bab 3.2.2;
b. Daftar Fungsi Pengelolaan Sanitasi Yang Belum Bab 3.3.2
Ditangani di Kab/Kota Saat Ini
4 Kaji Perda, Perbup/Perwal & a. Tabel Peraturan / Kebijakan Sanitasi Kab/Kota Saat
Kebijakan Teknis Pengelolaan Ini
Sanitasi di Kab/kota b. Informasi Ketersediaan Peraturan Sanitasi Kab/Kota
- Peraturan Sanitasi Yang Sudah Ada
Bab 3.1.2; Bab 3.2.2;
- Peraturan Sanitasi Yang Belum Ada
Bab 3.3.2
c. Informasi Pelaksanaan Peraturan Sanitasi Saat Ini
- Peraturan Yang Sudah Efektif Dilaksanakan
- Peraturan Yang Belum Efektif Dilaksanakan
- Peraturan Yang Tidak Efektif Dilaksanakan
5 Identifikasikan Kekuatan, Informasi tentang Kekuatan, Kelemahan, Peluang &
Kelemahan, Peluang & Ancaman dalam Pengelolaan Masing-Masing Sub- Bab 3.1.2; Bab 3.2.2;
Ancaman/Tantangan SWOT Sektor Sanitasi Bab 3.3.2
8
Kelembagaan Sanitasi Kab/Kota
10. Bahan Bacaan
UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah
PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
Permendagri 57/2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Permendagri 56/2010 tentang Perubahan atas
Permendagri 57/2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah
10