Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
Isu, Permasalahan, dan Tantangan dalam pengelolaan persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan swasta, dan peraturan perundangan.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
Isu, Permasalahan, dan Tantangan dalam pengelolaan persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan swasta, dan peraturan perundangan.
Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-2 Tata Penyusunan Rencana Induk.
Menguraikan kelembagaan (aturan main dan lembaga/organisasinya) pengelolaan sampah di aras masyarakat dengan pendekatan yang baru, yaitu Ekonomi Sirkuler atau Ekonomi Biru. Jadi pengelolaan sampah bukan hanya bertujuan untuk sanitasi tapi juga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga dibahas mengenai pengelolaan sampah di era Revolusi Industri 4.0.
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Lampiran 3
Penutupan dan Rehabilitasi TPA dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-2 Tata Penyusunan Rencana Induk.
Menguraikan kelembagaan (aturan main dan lembaga/organisasinya) pengelolaan sampah di aras masyarakat dengan pendekatan yang baru, yaitu Ekonomi Sirkuler atau Ekonomi Biru. Jadi pengelolaan sampah bukan hanya bertujuan untuk sanitasi tapi juga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga dibahas mengenai pengelolaan sampah di era Revolusi Industri 4.0.
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Lampiran 3
Penutupan dan Rehabilitasi TPA dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
Presented by Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. KURNIADI, S.HUT
PENYUSUN BAHAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
BPLHD PROVINSI JAWA BARAT
Purwakarta 23 Desember 2013
PELAKSANAAN PROGRAM
KAMPUNG IKLIM DI JAWA BARAT
3. E f e k R u m a h K a c a
A T M O S F I R
B U M I
Sebagian radiasi matahari
dipantulkan oleh atmosfir dan
permukaan bumi
Sebagian radiasi infra merah
melewati atmosfir dan hilang di
angkasa
Radiasi matahari yang keluar:
103 Watt per m2
Radiasi neto matahari
yang masuk:
240 Watt per m2
Radiasi neto matahari
yang masuk:
240 Watt per m2
Radiasi matahari yang masuk:
343 Watt per m2
Radiasi matahari melalui
atmosfir yang jernih
168 Watt per m2
Energi matahari diserap permukaan
bumi dan menghangatkannya …
Sebagian radiasi infra merah diserap dan
diemisikan kembali oleh molekul-molekul
gas rumah kaca. Efek yang langsung
ditimbulkan adalah meningkatnya suhu
permukaan bumi dan troposfir
Permukaan bumi menerima lebih
banyak panas dan radiasi inframerah
diemisikan kembali
… dan diubah menjadi panas yang
menyebabkan emisi gelombang
panjang (infra merah) kembali ke
atmosfir
MATAHARI
8. Aksi pada tingkat yang berbeda
Pemerintah
• Pengembangan
kebijakan dan
program terkait
perubahan iklim
Dunia Usaha
• Community
development dan
kegiatan CSR
Masyarakat
• Inisiatif lokal
dalam
menghadapi
perubahan iklim
10. Penanganan
perubahan
iklim
UU 32 Tahun
2009 tentang
PPLH
Rencana Aksi
Nasional
Perubahan
Iklim
Tahun 2007
UU 6 Tahun
1994 tentang
Ratifikasi
UNFCC
Permen LH No.
19 Tahun 2012
tentang
Program
Kampung Iklim
Perpres 71
Tahun 2011
tentang
Penyelenggara
an Inventarisasi
GRK
Perpres 61
Tahun 2011
tentang RAN
GRK
KEBIJAKAN NASIONAL
11. Penanganan
Perubahan
Iklim
Perda No. 1 Tahun
2012 tentang
Pengelolaan
Lingkungan Hidup &
Penaatan Hukum
Lingkungan
Pelaksanaan
Inventarisasi
Gas Rumah
Kaca
Pergub No. 65
Tahun 2012
tentang Rencana
Aksi Daerah
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Pelaksanaan
Program
Kampung Iklim
dan
Memasukannya
dalam RPJMD
Pelaksanaan
Kajian
Ketahanan
Daerah
terhadap
Perubahan
Iklim
KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT
13. • Kampung Iklim suatu lokasi yang masyarakatnya
melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
secara terukur dan berkesinambungan.
• Program Kampung Iklim merupakan program yang
memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif
masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga
dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional
dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap
dampak perubahan iklim.
Sumber: KLH
14. Memberikan kontribusi terhadap upaya penanganan perubahan iklim
secara global, termasuk pencapaian target penurunan emisi GRK baik
secara nasional (26% pada tahun 2020) maupun internasional
Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi
variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim;
Tersedianya data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta
potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan
masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait
perubahan iklim.
Manfaat ProKlim
15. TYPE LOKASI PROKLIM:
Masyarakat Desa Tepi HutanMasyarakat Desa Pesisir Pantai
Masyarakat Desa
Pertanian/Perkebunan
Masyarakat Perkotaan
16. Proses penetapan
ProKlim
Pemberian rekomendasi
Penilaian teknis
(Dewan Teknis Proklim)
Verifikasi Lapangan
Penilaian Persyaratan
Administrasi
Lembar Pengusulan
Lokasi ProKlim
PROSES PENGAJUAN LOKASI PROKLIM
Ditembuskan Kepada BPLHD Provinsi Jawa Barat
17. TAHAPAN PELAKSANAAN PROKLIM
Pengusulan
s/d Mei
(awal Juli)
Verifikasi
Lapangan
Juli -Oktober
Evaluasi
Teknis
Oktober
Penyiapan
Rekomendasi
Penerima
Penghargaan
Oktober-Nov
Pemberian
Penghargaan
November
Dilaksanakan
BLHD Prov dan
Kab/Kota
19. Apa Itu Adaptasi ?
ADAPTASI : Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap
perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan
kejadian iklim ekstrim sehingga potensi
kerusakan akibat perubahan iklim berkurang,
peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim
dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang
timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi
Sumber: Permen LH 19 Tahun 2012
KEGIATAN MENYESUAIKAN TERHADAP
PERUBAHAN IKLIM
20. Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim
1.1 Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor
a. Pemanenan Air Hujan Pembuatan
Embung, Kolam,
Sistem
Penampungan Air
Hujan melalui
Talang
b. Peresapan Air Pembuatan Lubang
Resapan Biopori,
Sumur Resapan,
Bangunan Terjunan
Air/Rorak, Saluran
Pengelolaan Air
c. Perlindungan mata air Pembuatan aturan,
Penjagaan dan
Pemeliharaan,
Upacara Adat
d. Penghematan air Penggunaan
Kembali air untuk
keperluan tertentu,
Pembatasan
Penggunaan Air
21. e. Penyedian sarana dan prasarana
pengendalian banjir
Membangun saluran
saluran drainase, Kanal,
Kolam Retensi, Rumah
Pompa, pengerukan /
pemeliharaan drainase
atau sungai /selokan
f. Sistem peringatan dini Adanya Alat Komunikasi
tradisional, alat
komunikasi jarak jauh
untuk menginformasikan
apabila ada bencana, rute
evakuasi
g. Rancang bangun yang adaptif Meninggikan struktur
bangunan , design rumah
apung, design rumah
panggung
h. Terasering Pesawahan dan lahan
pertanian dibuat secara
terasering
i. Penanaman Vegetasi Penanaman dalam rangka
upaya penanggulangan
Erosi/longsor,
Penanganan Lahan Kritis
22. 1.2. Peningkatan ketahanan pangan
a. Sistem pola tanam Melakukan penanaman
secara tumpang sari
b. Sistem irigasi Pengaturan air untuk
pertanian telah dilakukan
dengan sistem irigasi
dengan pengaturan waktu
c. Peranian terpadu Melakukan kombinasi
antara tanaman semusim
Perikanan,Peternakan,
Perkebunan, Kehutanan
d. Pengelolaan potensi lokal Mengembangkan tanaman
lokal di pekarangan rumah
e. Penganekaragaman hayati Selain menanam padi,
masyarakat juga
melakukan pertanian
yang lain dilokasi sawah
mereka dengan menanam
umbi-umbian dan kacang
23. f. Sistem dan teknologi pengelolaan
lahan dan pemupukan
Pengelolaan lahan tanpa
bakar, sisa panen
digunakan sebagai pupuk
organik, Penanaman Padi
Hemat Air, Padi Apung,
Padi Organik
g. Teknologi pemuliaan tanaman dan
ternak
Penyilangan Varietas
Tanaman atau Hewan
Ternak yang tahan
terhadap perubahan iklim
h. Pemanfaatan lahan pekarangan Pengembangan tanaman
sistem tabulapot dan
memanfaatkan lahan
pekarangan menanam
sayuran dsb,
24. 1.3. Penanganan atau antisipasi kenaikan muka air laut
a. Stuktur Pelindung Alamiah Penanaman Vegetasi pantai
dan Perlindungan Gumuk
Pasir dan Terumbu karang
b. Stuktur Pelindung Buatan Membangun Sea Wall,
Pemecah Ombak, Green
Belt, Terumbu buatan,
Pintu Air Pasang Surut
c. Stuktur Kontruksi Bangunan Meninggikan bangunan,
Rumah Panggung, Rumah
Apung
25. d. Relokasi Pemukiman Penataan aturan batas
sempadan pantai
e. Penyediaan Air Bersih Pengendalian
Pengambilan Air tanah,
Penampungan Air Hujan
f. Sistem Pengelolaan Pesisir terpadu Wana Wisata
g. Mata Pencaharian Alternatif Budidaya Kepiting, Udang
pengganti Ikan
26. 1.4. Pengendalian penyakit terkait iklim
a. Pengendalian vektor Terdapat Juru Pemantau
Jentik (jumantik),
Masyarakat telah
melaksanakan gerakan 3M
b. Sistem kewaspadaan dini Kewaspadaan dini
terhadap penyakit diare,
DBD, dan Malaria
c. Sanitasi dan air bersih Memiliki Rumah yang
sehat,
Tersedianya Akses Air
Bersih dan Jamban
d. PHBS Prilaku Mencuci tangan
dengan sabun
27. Apa Itu Mitigasi ?
Mitigasi: Serangkaian kegiatan yang dilakukan
dalam upaya menurunkan tingkat emisi
gas rumah kaca sebagai bentuk upaya
penanggulangan dampak perubahan
iklim.
Sumber: Permen LH 19 Tahun 2012
KEGIATAN YANG DAPAT MENURUNKAN EMISI /
MENINGKATKAN SERAPAN
28. Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim
2.1. Pengolahan sampah dan limbah padat
a. Pewadahan dan pengumpulan 1. Penyediaan tempat
sampah yang layak,
2. Tidak membuang
sampah
sembarangan,
3. Pemilahan sampah,
4. Memiliki TPS
b. Instalasi Pengolahan 1. Pengomposan,
2. Tidak melakukan
pembakaran
sampah,
3. memiliki fasilitas
pengolahan sampah
c. Pemanfaatan 1. 3 R,
2. Pemanfaatan gas
methan,
3. Pemanfaatan pupuk
organik
d. Perinsip Zerowaste 1. Pengurangan jumlah
sampah,
2. Penengomposan TK
RumahTangga,
3. Bank Sampah
29. 2.2. Pengolahan dan pemanfaatan limbah cair
a. Domestik Penangkapan Gas Methan
dari septitank sebagai
Sumber energi
b. Industri rumah tangga Memiliki IPAL
30. 2.3. Penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi
a. Teknologi rendah emisi GRK Tungku hemat energi,
Kompor sekam padi,
kompor berbahan bakar
biji-bijian, biogas, briket
sampah
b. Energi baru terbarukan 1. Mikrohidro,
2. kincir,
3. solar cell,
4. biogas,
5. gelombang,
6. biomasa
c. Efesiensi Energi 1. Gerakan Hemat
Energi,
2. Penggunaan Lampu
hemat energi,
3. ventilasi
pencahayaan alami
31. 2.4. Pengelolaan budidaya pertanian
a. Pengurangan pupuk dan modifikasi
sistem pengairan
Penggunaan Pupuk
Organik, Irigasi berselang
b. Kegiatan pascapanen Jerami sisa panen tidak
dibakar
2.5. Peningkatan tutupan vegetasi
a. Penghijauan Pengijauan telah
dilakukan oleh masyarakat
bekerjasama dengan LSM,
Pihak Pemerintah, Swasta,
siswa-siswi sekolah
b. Praktek wanatani Pembibitan, Pemilihan
Jenis Tanaman,
Pemeliharaan, Pemanenan
Hasil Hutan
32. 2.6. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
a. Sistem pengendalian kebakaran hutan
dan lahan
Masyarakat sudah
memiliki dan dilibatkan
dalam Sistem
Penanggulangan
Kebakaran Hutan
b. Pengelolaan lahan gambut
33. MEMASUKAN KEGIATAN- KEGITAN MASYARAKAT
YANG TELAH DILAKUKAN KE DALAM FORMAT
USULAN PROKLIM YANG TELAH DITENTUKAN
36. TIM VERIFIKATOR MELAKUKAN
VERIFIKASI KE LOKASI YANG DIUSULKAN
WAWANCARA MENCARI
INFORMASI DENGAN
PENANGGUNGJAWAB
KEGIATAN DI LOKASI USULAN
PROKLIM
PENGECEKAN DAN
PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN YANG
TELAH DILAKUKAN MASYARAKAT
38. TIM VERIFIKATOR MEMBUAT LAPORAN HASIL
VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK DI KAJI OLEH TIM
TEKNIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
39. Kriteria PembobotanProKlim
Kegiatan (60%)
Adaptasi:
penyesuaian
terhadap dampak
Mitigasi: mengurangi
emisi GRK
Aspek Kelompok
Masyarakat dan Dukungan
Keberlanjutan (40%)
Menyangkut kelembagaan
pihak yang mengajukan usulan
lokasi dan yang akan
melakukan kegiatan ProKlim
misal: institusi, penanggung
jawab, eksistensi kelembagaan,
keanggotaan
Menjamin bahwa kegiatan
ProKlim akan dilakukan secara
berkelanjutan
Sumber: KLH
40. PROSES PENETAPAN STATUS PROKLIM
KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
PROKLIM
PENGEMBANGAN
BINAAN
RINTISAN
41.
42.
43. BIMBINGAN TEKNIS PROKLIM
6-9 Mei 2013 Sanur Beach Hotel - Bali
DUTA PROKLIM : MENSOSIALISASIKAN DAN MENULARKAN KEPADA
DESA YANG LAINNYA MENGENAI PENTINGNYA
PROGRAM PROKLIM
45. USULAN LOKASI PROKLIM JAWA BARAT
TAHUN 2013
NO LOKASI PENANGGUNGJAWAB
CONTACT
PERSON
KELOMPOK
1 Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur Subarkah Bahrum 0266-260278 HISAB & HUFEA
081563714469
2 Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya Zaenal Abidin 085321334007 BANK SAMPAH TUNAS HARAPAN
3
Dusun Wage RT.08 RW.04 Desa Pajambom Karamatmulya
Kabupaten Kuningan Mulyadi 081220795435
Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR)
Lembah
4 Desa Longkewang Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan Sudarman 081947162988 Kelompok tani Mekar Saluyu 1
5 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Ir. Teguh Hari Widodo 021-77820718 RW. 16
6 RW.01 Perum Bumi Asri Dirgantara RW.01 Agus Yono 085223756411 RW.01
Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
7 Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Arif Yudi 081324334006 Jatiwangi Art Factory
8 Kelurahan Cicurug Kecamatan Majalengka Eman 081320084002 Saung Eurih
9
Kasepuhan Ciptarasa Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten
Sukabumi Abah Sukarma 082124142187 Kasepuhan Ciptarasa
10
Kasepuhan Sirnaresmi Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok
Kabupaten Sukabumi Abah Asep Nugraha 087720654666
Kasepuhan Adat Sirnaresmi, Cipta Mulya, dan
Cipta Gelar
11
Kp. Kiarasanding RW.06 RW.14 Desa Pulosari Kecamatan
Pangalengan Kabupaten Bandung Hery Supriyatna 081221888456 P3T (Paguyuban Petani Pengelola Tanaman)
12 Desa Lumajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Darso 085223513874 KTP Karya Bhakti Muda
13
Dusun Sukawangi Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya
Kabupaten Tasikmalaya Asep 085222700937 Kelompok Tani Remaja
14
Kp. Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten
Ciamis Warmin Setiawan 081323608701 Ketua Adat Kampung Kuta
15 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Emon Sulaeman
0821
30612842 Indocement Tunggal Prakasrsa
16 Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Mustaqim 087847223508 Kelompok Tani Tiga Daun
17 Desa Wangkelang Kecamatan Lemah abang Kabupaten Cirebon Akun Kurnia Alam 081313333405 Kelompok Tani Penghijauan Lembah Hijau
18 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Dr. Kartini, M.Pd 085295883501 LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon
19 Desa Tugu Kabupaten Bogor Yahya Muslim 081384929723 Kelompok Tani Sutan
20 Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Abdul Latief 081947232261 Kelompok Jaka Kencana'
46. KATEGORI PERAIH TROPY DAN
SERTIFIKAT PROKLIM 2013
1. Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong
Kabupaten Cianjur Subarkah Bahrum
2. Dusun Sukawangi Desa Pasirpanjang Kecamatan
Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya
47. KATEGORI SERTIFIKAT PROKLIM 2013
1. Kasepuhan Sirnaresmi Desa Sirnaresmi
Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
2. Kp. Kiarasanding RW.06 RW.14 Desa Pulosari
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
3. Desa Lumajang Kecamatan Pangalengan
Kabupaten Bandung
4. Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten
Cirebon
48. • Program Kampung Iklim Bukan merupakan Lomba ataupun pemberian
Bantuan dari pemerintah -- > mengidentifikasi upaya upaya lokal yang telah
melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi
• Aksi menghadapi perubahan iklim tidak dimulai dari nol bukan kegiatan baru
Kegiatan dalam ProKlim merupakan kegiatan pengelolaan lingkungan yang
sudah dilakukan sejak dahulu.
• Partisipasi aktif masyarakat serta keberlanjutan kegiatan merupakan aspek
penting dalam implementasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
• Kemitraan dengan berbagai pihak akan memperkuat kapasitas adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim
Dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan lainnya.
• Manfaat dirasakan masyarakat setelah melakukan upaya adaptasi-mitigasi PI:
Peningkatan kualitas lingkungan
Menghindari / mengurangi kehilangan dan kerugian akibat bencana terkait
iklim;
Peningkatan sosial-ekonomi, misalnya adanya alternatif pendapatan.
PENUTUP