Pelayanan publik yang baik melibatkan berbagai unsur baik penyelenggara maupun pengguna layanan, fokus Partisipasi Masyarakat sangat penting kontribusinya untuk pelayanan publik yang baik. Standar layanan salah satu tahapannya adalah keterlibatan masyarakat dalam penyusunannya, tidak lengkap sebuat standar layanan jika tidak mengikutsertakan elemen masyarakat dalam penyusunnya.

1. “PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK”
Herdi Puryanto, SE
Ekspert Pelayanan Publik
Disampaikan pada Acara Akses Pengaduan Pelayanan Publik
Kecamatan Amen Kab Lebong , 22 November 2023
1

2. Pengertian Partisipasi Publik
Partisipasi Publik ((PP) adalah suatu prinsip atau praktik
politik, dan juga dapat diakui sebagai suatu hak (as vital
part of democratic governance)
PP adalah komunikasi dua arah dan kolaborasi
pemecahan masalah yang bertujuan untuk mencapai
keputusan-keputusan yang lebih baik dan dapat diterima
oleh semua pihak.
PP dapat mencegah atau mengurangi
perselisihan/sengketa dengan menciptakan suatu proses
untuk memecahkan suatu isu sebelum terpolarisasi.
2

3. Partisipasi Publik dalam UU Pelayanan Publik (1)
3
Pasal 18 – Masyarakat Berhak:
• Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
• Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
• Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
• Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
• Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk
memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai
dengan standar pelayanan;
• Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan
apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan;
• Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada
penyelenggara dan ombudsman;
• Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina
penyelenggara dan ombudsman; dan
• Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan

4. Partisipasi Publik dalam UU Pelayanan Publik
4
Pasal 19 – Masyarakat Berkewajiban
• Mematuhi dan memenuhi ketentuan
sebagaimana dipersyaratkan dalam
standar pelayanan;
• Ikut menjaga terpeliharanya sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan
publik; dan
• Berpartisipasi aktif dan mematuhi
peraturan yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Internal
• Pengawasan oleh atasan
langsung sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan; dan
• Pengawasan oleh
pengawas fungsional
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Eksternal
• Pengawasan oleh
masyarakat berupa
laporan atau pengaduan
masyarakat dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik;
• Pengawasan oleh
ombudsman sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan;
dan
• Pengawasan oleh DPR,
DPRD provinsi, DPRD
kabupaten/kota.
5
Pengawasan Pelayanan Publik – Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2009

6. Partisipasi Publik dalam UU Pelayanan Publik
6
Pasal 39 – Peran Serta Masyarakat
• Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar
pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian
penghargaan.
• Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama,
pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran
aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.
• Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan
pelayanan publik.
• Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut
dalam peraturan pemerintah.

7. Masih Pentingkah Partisipasi Publik?
Di satu sisi, berbagai
indikator yang ada
menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan publik
di Indonesia masih perlu
diperbaiki
Di sisi yang lain,
kerangka regulasi sudah
mendukung dan telah
diikuti dengan berbagai
bentuk partisipasi publik
7

8. Tantangan Penguatan Partisipasi Publik
Pemerintah:
• Lemahnya komitmen
penyelenggara pelayanan publik
dalam melibatkan masyarakat
untuk perbaikan kualitas
pelayanan publik;
• Pola pikir dan budaya kerja
aparatur yang masih belum
berorientasi pada pelayanan; dan
• Strategi komunikasi yang tidak
tepat sasaran sehingga sebagian
masyarakat tidak memahami hak
dan kewajibannya dalam
partisipasi pelayanan publik.
Masyarakat:
• Tingkat pendidikan, ekonomi dan
kesadaran masyarakat yang relatif
rendah terkait hak-hak partisipatif;
• Tidak adanya trust (kepercayaan)
masyarakat kepada pemerintah
sehingga masyarakat kehilangan
kepercayaan dan apatis terhadap
pemerintah karena sebelumnya
masyarakat hanya dijadikan objek
oleh kebijakan pemerintah dan
tidak dilibatkan dalam proses
pembuatan kebijakan; dan
• Keberagaman kepentingan
lembaga informal mengakibatkan
peran mereka belum optimal
dalam pemberdayaan masyarakat.
8

9. Saran
9
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan public untuk
mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.
Kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif
antara penyelenggara layanan public dengan public untuk
membahas antara lain:
(a) Rancangan Kebijakan,
(b) Penerapan Kebijakan,
(c) Dampak Kebijakan,
(d) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan, ataupun
(e) Permasalahan terkait Pelayanan Publik.
DASARHUKUM
Undang-undang Nomor 25 Tahun2009TentangPelayananPublik
PP Nomor 96 Tahun2012TentangPelaksanaanUndang-undangnomor25 tahun2009
PeraturanMenteri PANRB No 16 Tahun2017 TentangPedomanPenyelenggaraanForum
KonsultasiPublik di LingkunganUnit PenyelenggaraPelayananPublik
Surat EdaranMenpanMenteri PANRB No 19 Tahun2022 TentangPenyelenggaraanForum
KonsultasiPublik di LingkupInstansiPemerintah

10. TERIMA KASIH
10