SPT merupakan laporan tahunan wajib pajak untuk menyampaikan perhitungan dan pembayaran pajak. SPT wajib disampaikan setiap tahun oleh wajib pajak badan paling lambat 30 April, dan wajib pajak orang pribadi paling lambat 31 Maret. Sanksi berupa denda dikenakan jika SPT tidak disampaikan tepat waktu.

1. Paper:
“PENGELOLAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN”
FARMA
1201112496
ADMINITRASI PERPAJAKAN
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2013/2014

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang maha Esa atas rahmat yang telah
diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan paper ini dengan judul “PENGELOLAAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN”.
Penulis menyadari bahwa didalam pembuatan paper ini berkat bantuan dan tuntunan
dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan
makalah ini.
Akhir kata semoga paper ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.Kritik
dan saran dari pembaca,penulis harapkan untuk membantupenyempurnaan paper ini.
Pekanbaru, 22 okt 2013
Penulis

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I: PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Paper
BAB II : LANDASAN TEORI
2.1.Pajak
2.1.1.Pengertian Pajak
2.1.2.Fungsi Pajak
2.1.3.Penggolongan Jenis-jenis Pajak
2.2.Sistem Pemungutan Pajak
2.3.Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT)
2.3.1.Pengertian SPT
2.3.2.Fungsi SPT
2.3.3.Jenis-Jenis SPT
2.3.4 Batas Waktu Penyampaian SPT
2.3.5Sanksi apabila SPT tidak disampaikan
2.4 Batas waktu Penympaian SPT Tahunan
2.5 Prosedur Penyampaian SPT
BAB III:PEMBAHASAN MASALAH
3.1 Penyampaian SPT Tahunan WP Badan
3.1.1 Tempat Pengambilan SPT

4. 3.1.2 Cara Pengisian SPT Tahunan WP Badan
3.1.3 Syarat Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan
BAB IV:PENUTUP
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA

5. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 45 yang menjunjung tinggi
hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam
mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan
kesadaran dan rasa tanggung jawab, Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang.
Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa
timbal balik dari Negara. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam membayar
pajak masih banyak Wajib Pajak yang salah penyetoran, misalnya lebih bayar ( lb ) atau
kurang bayar ( kb ) maka Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP perlu diberikan Surat
pemberitahuan ( SPT ) Tahunan dan perlu diberi himbauan.
Surat pemberitahuan ( SPT ) Tahunan yang dimaksud bertujuan Sebagai sarana wajib
pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan
perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu pengisian SPT tahunan ini disusun untuk
memberikan pedoman yang baik kepada wajib pajak agar dapat mengisi SPT Tahunan
dengan benar, lengkap dan jelas. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan
menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak, serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan setelah tahun pajak terakhir dengan
menggunakan SPT Tahunan PPh. Apabila masih terdapat pajak yang kurang bayar, maka
harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan ke kantor
pelayanan pajak. Perbaikan administrasi dan penyempurnaan ketentuan perpajakan selalu di
lakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Untuk menyesuaikan dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku dan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam
mengisi SPT Tahunan

6. 1.2.Rumusan Masalah
Prosedur penyampaian SPT Tahunan ?
Pengolahan SPT Tahunan?
1.3.Tujuan Paper
Untuk mengetahui prosedur penyampaian SPT Tahunan ?
Untuk mengetahui pengolahan SPT Tahunan?

7. BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Pajak
2.1.1Pengertian Pajak
Dibawah ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli, diantaranya:
Pengertian Pajak Menurut P.J.A Adriani ( Guru Besar Hukum Pajak pada Univ.
Amsterdam )
Pajak adalah Iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
Pengertian Pajak menurut. Rochmat Soemitro :
Pajak adalah Iuran rakyat pada kas Negara ( peralihan kekayaan dari sektor
partikulir ke sektor pemerintah ) Berdasarkan Undang-undang ( dapat dipaksakan )
dengan tiada mendapatkan jasa timbal ( tegen prestosi ), yang langsung dapat di
tunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak secara
umum adalah pembayaran berupa uang kepada pembendaharaan negara atau daerah, yang
dikenakan atas wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, yang imbalannya dari negara dan daerah yang bersifat umum dan menyeluruh,
dan meskipun nyata namun tidak dapat ditunjukkan serta dipisah-pisahkan secara khas, untuk
masing-masing pembayaran tersebut, namun pemungutannya dapat dipaksakan.

8. 2.1.2 Fungsi Pajak
Dibawah ini adalah fungsi pajak Menurut Mardiasmo, dalam buku “perpajakan” ( 2002:1
) yaitu:
a. Fungsi Peneriamaan ( Budgetair )
Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran Pemerintah.
b. Fungsi Mengatur ( Regulerend )
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam
bidang sosial ekonomi.
2.1.3 Penggolongan Jenis – jenis Pajak
Dibawah ini penggolongan Jenis – jenis pajak Menurut Mardiasmo dalam buku
”perpajakan” yaitu:
1.Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan
2.Pajak tidak langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain.Contohnya: Pajak pertambahan nilai
2.2 Sistem Pemungutan Pajak
Dibawah ini adalah 3 cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam buku
”perpajakan”yaitu:
1.Stelsel nyata ( riel stelsel ) yaitu, pengenaan Pajak didasarkan pada objek ( penghasilan
yang nyata ), sehngga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

9. 2.Stelsel anggapan ( fictieve stelsel ) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya
pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
3.Stelsel campuran yaitu, Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya.
2.3 Surat Pemberitahuan ( SPT )
2.3.1Pengertian SPT
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan
atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban
yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.3.2. Fungsi SPT
Fungsi SPT adalah :
-Bagi
WP
Pajak
Penghasilan
adalah
sebagai
sarana
untuk
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk
melaporkan tentang :
o
.Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun pajak atau
bagian tahun pajak.
o
Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
o
Harta dan kewajiban
o
Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu ) Masa Pajak, yang
ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

10. - Bagi PKP adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
o
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
o
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP
dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
2.3.3Jenis-Jenis SPT
a. Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak
atau Bagian Tahun Pajak.
2.3.4Batas Waktu Penyampaian SPT
a. SPT Masa
Jenis Pajak
Yang Menyampaikan
Batas
Penyampaian
PPh Pasal 21
Pemotong PPh Pasal 21
Tanggal 20 Bulan
Takwim
berikutnya
setelah
Masa
Pajak
berakhir
PPh Pasal 22 Impor PPN dan
Direktorat
PPnBM Impor
Cukai
PPh Pasal 22 Impor, PPn dan
Direktorat
Waktu
Bea
dan
14
hari
setelah
berakhirnya Masa Pajak
Bea
dan
7 hari setelah batas

11. PPnBM atas Impor ( DJBC )
Cukai
waktu penyetoran Pajak
berakhir
PPh Pasal 22 Bendaharawan
Bendaharawan
Tanggal 14 bulan
takwim berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 Bahan Bakar
Pertamina
20 hari setelah Masa
Pajak berikutnya
Pemungut Pajak
20 hari setelah Masa
Pajak berakhir
Pemotong PPh Pasal 23
Tanggal 20 bulan
Takwim
berikutnya
setelah
Masa
Pajak
berikutnya
PPh Pasal 22 Pemungutan Oleh
Badan tertentu
PPh Pasal 23
PPh Pasal 25
Wajib
Pajak
Mempunyai NPWP
Yang
Tanggal 20
Takwim setelah
Pajak berakhir
bulan
Masa
PPh Pasal 26
Pemotong PPh Pasal 26
Tanggal 20
Takwim setelah
Pajak berakhir
bulan
Masa
PPN dan PPnbM
PKP
Tanggal 20
Takwim setelah
Pajak berikutnya
bulan
Masa
PPN
dan
Bendaharawan
PPN
dan
PPnBM
PPnBM
selain
Bendaharawan
Pemerintah
Selain Bendaharawan
14 hari setelah Masa
Pajak berikutnya
20 hari setelah Masa

12. Bendaharawan
Pajak berakhir
b. SPT Tahunan
- WP Badan ; Paling Lambat Tanggal 30 April.
- WP Pribadi ; Paling Lambat Tanggal 31 Maret.
2.3.5Sanksi apabila SPT tidak disampaikan
• Denda Administrasi :
a. SPT Masa :
- PPN
= Rp
500.000,00
- Non PPN
= Rp
100.000,00
b. SPT Tahunan :
- Badan
= Rp. 1.000.000,00
- OP
= Rp.
100.000,00
c. Denda sebesar 2% dari DPP, jika :
- pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- PKP tetapi tidak membuat FP
- PKP membuat FP tetapi tidak lengkap
- PKP membuat FP tetapi tidak tepat waktu
d. Denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar dalam hal WP dilakukan tindakan
penyidikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya
e. Denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, atau yang tidak seharusnya
dikembalikan dalam hal terjadi penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
atas persetujuan MENKEU untuk kepentingan penerimaan negara.

13. • Sanksi Bunga = 2% x jumlah bulan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir
sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak dan akibat pembetulan tersebut.
• Denda Kenaikan
a.SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak
juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran. Dirjen Pajak
dapat menerbitkan SKPKB dengan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang kurang bayar dalam
satu tahun pajak untuk PPh yang harus disetor sendiri dan 100% PPh pemotong dan
pemungutan PPN
b.WP yang berkewajiban melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21/23/26
atau PPN namun tidak melakukan pemotongan, melakukan pemotongan namun kurang, tidak
menyetorkan pemotongan yang telah dilakukan maka dikenakan sanksi kenaikan 100%
dalam hak WP tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat
teguran.
c.Berdasarkan pemerikasaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan kelebihan
pajaknya , dikenakan sanksi 100%
d.WP karena kealfaannya sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara tidak
dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%.
• Pidana ; Jika WP melakukan perbuatan tidak benar dibidang perpajakan maka
kepadanya tidak akan dilakukan penyidikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut
:
a. Atas kemauan sendiri WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
b. Belum dilakukan tindakan penyelidikan.
c. Ketidakbenaran perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kealfaan Pasal 38,
yaitu alfa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar ( ada
indikasi penyelundupan ).
d. Bersedia melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang
beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2x jumlah pajak yang harus dibayar.

14. 2.4 Batas waktu Penympaian SPT Tahunan
Jenis Pajak
SPT Tahunan
PPh Pasal 21
Tahunan
Yang menyampaikan Pajak
Wajib
Pajak
mempunyai NPWP
yang
Pemotong PPh Pasal 21
Batas Waktu Penyampaian
Selambatnya 3 bulan setelah akhir
tahin pajak (biasanya tanggal 31 maret
Tahun berikutnya)
Selambatnya 3 bulan setelah akhir
Tahun Pajak
2.5 Prosedur Penyampaian SPT
a. SPT Tahunan di cetak oleh kantor Direktorat Jendral Pajak ( DJP ), lalu disalurkan
keseluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian di sampaikan kepada
para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP.
b. Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan dengan
mengambil sendiri blanko SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk di isi
dengan lengkap, benar dan jelas.
c. Setelah di isi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT Tahunan tersebut
dikembalikan lagi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian pelayanan untuk
diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai pembayaran pajak.
d. Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan kebagian
Pemeriksaan Data dan Informasi ( PDI ) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman terjadi
kesalahan, misalnya kurang bayar ( kb ), lebih bayar ( lb ) diperlukan pemeriksaan, untuk
memeriksa kesalahan tersebut maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian Pengawasan dan
konsultasi ( waskon ) 1 sampai waskon 1V atau menurut wilayah tempat si Wajib Pajak
tinggal.
e. Bagian pengawasan dan konsultasi ( waskon ) akan memeriksa kesalahan tersebut,
Apabila setelah diperiksa terjadi kurang bayar ( kb ) maka Wajib Pajak akan dipanggil untuk
diberikan himbauan dan diberikan SKPKB ( surat ketetapan kurang bayar ) dan Wajib Pajak
harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, Tapi apabila lebih bayar ( lb ) maka Wajib
Pajak akan diberikan restitusi atau uang milik Wajib Pajak akan dikembalikan ( konpensasi )
juga dapat diberikan restitusi.

15. f. Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT di arsipkan oleh KPP
sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan.

16. BAB III
PEMBAHASAN MASALAH
3.1 Penyampaian SPT Tahunan WP Badan
3.1.1 Tempat Pengambilan SPT
SPT Tahunan dapat diambil di:
a. Kantor Pelayanan Pajak
b.Kantor Penyuluhan Pajak atau
c Tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
3.1.2 Cara Pengisian SPT Tahunan WP Badan
Dibawah ini adalah cara pengisian SPT, agar SPT Tahunan dapat dengan mudah diisi dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.Isilah SPT Tahunan berdasarkan keadaan yang sebenarnya
2.Sebelum mengisi Induk SPT, isi dulu lampiran-lampirannya.
Urutan pengisian formulir lampiran yaitu:
a.Isilah formulir 1721-A1, lalu mengisi formulir 1721-A
b.Isilah formulir 1721-C, kemudian mengisi formulir 1721-B
c.Isilah formulir induk SPT 1721.
3.Beri tanda tangan pada induk SPT dan pada formulir 1721-A sebelum SPT Tahunan
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak.

17. 4.SPT Tahunan beserta lamprannya diisi dalam beberapa rangkap, yaitu:
Kode Formulir
Jumlah Rangkap
1721
2
1721-A
2
1721-A1
3
1721-B
2
1721-C
2
Lembar ke-1 untuk KPP
Lembar ke-2 untuk arsip pemotong pajak
Lembar ke-3 untuk Pegawai yang bersangkutan
5.Melampirkan suatu daftar khusus yang bentuknya sama dengan formulir 1721-A yang
memuat nama pegawai tidak tetap/penerima upah, jumlah penghasilan bruto, dan PPh pasal
21 yang terutang.

18. 3.1.3 Syarat Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama enam
bulan. Permohonan diajukan secara tertulis menggunakan Formulir 1721-Y ke Kantor
Pelayanan Pajak dengan syarat sebagai berikut:
1.Permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT, dengan menyebutkan
alasan-alasannya
2.Menyampaikan perhitungan sementara PPh pasal 21 yang terutang
3.Melampirkan bukti pelunasan atau kekurangan penyetoran yang terutang.
3.2 Pengolahan SPT Tahunan WP Badan
Pengolahan SPT meliputi :
a.Seksi pelayanan menerima berkas SPT
b.Penilaian SPT yang bertujuan memperoleh keyakinan bahwa WP telah menyampaikan
SPT dengan lengkap.
c.SPT diteliti oleh petugas peneliti ( ada tim peneliti yang ditugaskan oleh notaris kepala
kantor sehingga terbentuk jadwal peneliti.
d.SPT dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman.
Editing SPT bertujuan untuk :
1.membetulkan : salah tulis, salah hitung, salah penerapan PTKP, dan salah penerapan
tarif
2.meneliti ketepatan penyampaian SPT
3.meneliti ketepatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang
4.meneliti kelengkapan pengisian kolom-kolom SPT
5.mencocokkan angka-angka dalam SPT induk dengan angka-angka yang tercantum
dalam lampirannya untuk mempersiapkan perekaman

19. Perekaman SPT yang bertujuan untuk menyimpan data SPT yang diperlukan dalam sistem
informasi perpajakan ( SIP )

20. BAB IV
PENUTUP
4.KESIMPULAN
Pengolahan SPT Tahunan WP Badan
Pengolahan SPT meliputi :
a. Seksi pelayanan menerima berkas SPT
b. Penilaian SPT yang bertujuan memperoleh keyakinan bahwa WP telah menyampaikan
SPT dengan lengkap.
c. SPT diteliti oleh petugas peneliti ( ada tim peneliti yang ditugaskan oleh notaris kepala
kantor sehingga terbentuk jadwal peneliti.
d. SPT dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman.

21. DAFTAR PUSTAKA
I.
Buku
S. Gustiawan, Uwon, 2007, PedomanPraktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sukmana, Wahyu, Pengantar Perpajakan, Universitas Padjadjaran Program D3 Fakultas
Ekonomi PAAP.
II
Dokumen
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tentang Tata
Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.03/2003
3. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-215/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerimaan
Surat Pemberitahuan
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2003 tentang Tata Cara Penerimaan
dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
5. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-36/PJ/2004.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 184/PMK.03/2007 tentang
Penentuan Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat
pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara
pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak
7. UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
8. UU PPh No. 36 Tahun 2008

22. 9. UU KUP No 28 Tahun 2007
10. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 1/PJ/2010 tentang Perubahan Atas peraturan
Direktorat Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2009 tentang Tata cara Penerimaan dan Pengolahan
SPT
III. Website :
http://acilbdgcity.wordpress.com/2011/02/02/