Ringkasan dokumen: 1) Dokumen membahas pengelolaan surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara. 2) SPT digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, serta memenuhi kewajiban pelaporan tahunan. 3) Dokumen menjelaskan prosedur pengisian dan penyampaian SPT serta sanksi bagi yang tidak

1. Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
Paper
Oleh:
Wulandari Afrima Linda
1201135101
Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
2012/2013

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran allah SWT atas karunianya sehingga penulis
mampu menyelesaikan pembuatan paper ini. Kepada dosen pembimbing juga penulis
ucapkan terima kasih karena telah membantu memberikan bimbingan dalam pembuatan
paper tulis ini yang berjudul “Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan“.
Penulis memohon kepada Bapak/Ibu dosen khususnya, umumnya para pembaca
apabila menemukan kesalahan atau kekurangan dalam karya tulis ini, baik dari segi
bahasanya maupun isinya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun
kepada semua pembaca demi lebih baiknya karya-karya tulis yang akan datang.
Pekanbaru, Oktober 2013

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
i
ii
BAB I: PENDAHULUAN
Latar Belakang
1
Rumsan Masalah
2
Tujuan
2
BAB II: PEMBAHASAN
Pajak
4
Surat Pemberitahuan Tahunan
6
BAB III: PENUTUP
Kesimpulan
13
Saran
14
DAFTAR PUSTAKA
iii

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 45 yang menjunjung
tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat
dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat
meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab, Peran pajak bagi suatu Negara menjadi
sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang,
bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya
tanpa jasa timbal balik dari Negara. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun
dalam membayar pajak masih banyak Wajib Pajak yang salah penyetoran, misalnya lebih
bayar ( lb ) atau kurang bayar ( kb ) maka Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP perlu
diberikan Surat pemberitahuan ( SPT ) Tahunan dan perlu diberi himbauan.
Surat pemberitahuan ( SPT ) Tahunan yang dimaksud bertujuan Sebagai sarana wajib
pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan
perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu pengisian SPT tahunan ini disusun untuk
memberikan pedoman yang baik kepada wajib pajak agar dapat mengisi SPT Tahunan
dengan benar, lengkap dan jelas. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan
menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak, serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan setelah tahun pajak terakhir dengan
menggunakan SPT Tahunan PPh. Apabila masih terdapat pajak yang kurang bayar, maka
harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan ke kantor
pelayanan pajak. Perbaikan administrasi dan penyempurnaan ketentuan perpajakan selalu di
lakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Untuk menyesuaikan dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku dan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam
mengisi SPT Tahunan. Maka dari itu penulis memilih judul “Pengelolaan Surat
Pemberitahuan Tahunan”.

5. 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik pokok permasalahan untuk di analisis
dan dikaji dalam pembuatan makalah ini. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam
pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana prosedur penyampaian SPT Tahunan bagi WP Badan di Kantor
Pelayanan Pajak Bojonagara
b. Bagaimana pengolahan SPT Tahunan bagi WP Badan di Kantor Pelayanan Pajak
Bojonagara
c. Bagaimana Penataberkasan dan Pengarsipan SPT Tahunan bagi WP Badan di Kantor
Pelayanan Pajak Bojonagara
d. Bagaimana fasilitas internet dalam penyampaian SPT Tahunan bagi WP Badan di
Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara
e. Bagaimana fasilitas CD yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara
dalam penyampaian SPT Tahunan WP Badan
1.3 Tujuan
Tujuan pembuatan makalah ini adalah agar mahasiswa mempelajari dan mengetahui
bagaimana ilmu yang sangat berguna yang bisa di dapatkan dalam materi ini. Materi tentang
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan ini penulis buat sebagai acuan serta motivasi dan
semangat mahasiswa dalam belajar, supaya bisa berguna pada diri mahasiswa tersebut serta
supaya bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman.

6. BAB II
PEMBAHASAN
PAJAK
2.1 PENGERIAN PAJAK
Dibawah ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli, diantaranya: Pengertian
Pajak Menurut P.J.A Adriani ( Guru Besar Hukum Pajak pada Univ. Amsterdam )
Pajak adalah Iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali,
yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.
Pengertian Pajak menurut. Rochmat Soemitro : Pajak adalah Iuran rakyat pada kas
Negara ( peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah ) Berdasarkan
Undang-undang ( dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapatkan jasa timbal ( tegen prestosi ),
yang langsung dapat di tunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak
secara umum adalah pembayaran berupa uang kepada pembendaharaan negara atau daerah,
yang dikenakan atas wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, yang imbalannya dari negara dan daerah yang bersifat umum dan menyeluruh,
dan meskipun nyata namun tidak dapat ditunjukkan serta dipisah-pisahkan secara khas, untuk
masing-masing pembayaran tersebut, namun pemungutannya dapat dipaksakan.
2.2 FUNGSI PAJAK
Dibawah ini adalah fungsi pajak Menurut Mardiasmo, dalam buku “perpajakan” ( 2002:1 )
yaitu:
1. Fungsi Peneriamaan ( Budgetair )
Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran
Pemerintah.

7. 2. Fungsi Mengatur ( Regulerend )
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam
bidang sosial ekonomi.
Penggolongan Jenis – jenis Pajak
Dibawah ini penggolongan Jenis – jenis pajak Menurut Mardiasmo dalam buku ”perpajakan”
yaitu:
1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain
Contohnya: Pajak pertambahan nilai
2.3 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
Dibawah ini adalah 3 cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam buku
”perpajakan”yaitu:
1. Stelsel nyata ( riel stelsel ) yaitu, pengenaan Pajak didasarkan pada objek (
penghasilan yang nyata ), sehngga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun
pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
2. Stelsel anggapan ( fictieve stelsel ) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap
sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
3. Stelsel campuran yaitu, Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan
yang sebenarnya.

8. 2.4 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
A. Pengertian SPT
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan
kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
B. Fungsi SPT
Fungsi SPT adalah :
Bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan
untuk melaporkan tentang :
a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun pajak atau
bagian tahun pajak.
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
c.
Harta dan kewajiban
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan
pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu ) Masa Pajak, yang ditentukan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Bagi PKP adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan
atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

9. C. Jenis-jenis SPT
a. Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak
atau Bagian Tahun Pajak.
D. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT
a.
SPT Masa
Jenis Pajak
PPh Pasal 21
Yang Menyampaikan
Batas Waktu Penyampaian
Pemotong PPh Pasal
Tanggal 20 Bulan Takwim berikutnya
21
setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 Impor PPN
Direktorat Bea dan
14 hari setelah berakhirnya Masa Pajak
dan PPnBM Impor
Cukai
PPh Pasal 22 Impor, PPn dan Direktorat Bea dan
7 hari setelah batas waktu penyetoran
PPnBM atas Impor ( DJBC ) Cukai
Pajak berakhir
PPh Pasal 22 Bendaharawan Bendaharawan
Tanggal 14 bulan takwim berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 Bahan Bakar
Pertamina
20 hari setelah Masa Pajak berikutnya
PPh Pasal 22 Pemungutan
Pemungut Pajak
20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Pemotong PPh Pasal
Tanggal 20 bulan Takwim berikutnya
23
setelah Masa Pajak berikutnya
Wajib Pajak Yang
Tanggal 20 bulan Takwim setelah Masa
Mempunyai NPWP
Pajak berakhir
Pemotong PPh Pasal
Tanggal 20 bulan Takwim setelah Masa
26
Pajak berakhir
PKP
Tanggal 20 bulan Takwim setelah Masa
Oleh Badan tertentu
PPh Pasal 23
PPh Pasal 25
PPh Pasal 26
PPN dan PPnbM
Pajak berikutnya
PPN dan PPnBM
Bendaharawan
Bendaharawan
Pemerintah
14 hari setelah Masa Pajak berikutnya

10. PPN dan PPnBM selain
Selain Bendaharawan 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Bendaharawan
b. SPT Tahunan
WP Badan ; Paling Lambat Tanggal 30 April.
WP Pribadi ; Paling Lambat Tanggal 31 Maret.
E. SANKSI APABILA SPT TIDAK DISAMPAIKAN
 Denda Administrasi :
a. SPT Masa :
PPN
= Rp
500.000,00
Non PPN
= Rp
100.000,00
b. SPT Tahunan :
Badan
= Rp. 1.000.000,00
OP
= Rp.
100.000,00
c. Denda sebesar 2% dari DPP, jika :
pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
PKP
PKP tetapi tidak membuat FP
PKP membuat FP tetapi tidak lengkap
PKP membuat FP tetapi tidak tepat waktu
d. Denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar dalam hal WP dilakukan
tindakan penyidikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya
e. Denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, atau yang tidak
seharusnya dikembalikan dalam hal terjadi penghentian penyidikan tindak pidana

11. di bidang perpajakan atas persetujuan MENKEU untuk kepentingan penerimaan
negara.
 Sanksi Bunga = 2% x jumlah bulan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir
sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak dan akibat pembetulan tersebut.
 Denda Kenaikan
a. SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan
tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran.
Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dengan sanksi kenaikan 50% dari pajak
yang kurang bayar dalam satu tahun pajak untuk PPh yang harus disetor sendiri
dan 100% PPh pemotong dan pemungutan PPN
b. WP yang berkewajiban melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal
21/23/26 atau PPN namun tidak melakukan pemotongan, melakukan pemotongan
namun kurang, tidak menyetorkan pemotongan yang telah dilakukan maka
dikenakan sanksi kenaikan 100% dalam hak WP tidak menyampaikan SPT dalam
jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran.
c. Berdasarkan pemerikasaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan
kelebihan pajaknya , dikenakan sanksi 100%
d. WP karena kealfaannya sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara tidak
dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%.
 Pidana ; Jika WP melakukan perbuatan tidak benar dibidang perpajakan maka
kepadanya tidak akan dilakukan penyidikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Atas kemauan sendiri WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
b. Belum dilakukan tindakan penyelidikan.
c. Ketidakbenaran perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kealfaan Pasal
38, yaitu alfa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya
tidak benar ( ada indikasi penyelundupan ).
d. Bersedia melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya
terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2x jumlah pajak
yang harus dibayar.
F. PROSEDUR PENYAMPAIAN SPT

12. a. keseluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian di sampaikan
kepada para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP.
b. Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan
dengan mengambil sendiri blanko SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak
setempat untuk di isi dengan lengkap, benar dan jelas.
c. Setelah di isi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT Tahunan tersebut
dikembalikan lagi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian
pelayanan untuk diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahfahaman
mengenai pembayaran pajak.
d. Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan kebagian
Pemeriksaan Data dan Informasi ( PDI ) untuk direkam. Apabila pada saat
perekaman terjadi kesalahan, misalnya kurang bayar ( kb ), lebih bayar ( lb )
diperlukan pemeriksaan, untuk memeriksa kesalahan tersebut maka SPT Tahunan
diserahkan ke bagian Pengawasan dan konsultasi ( waskon ) 1 sampai waskon 1V
atau menurut wilayah tempat si Wajib Pajak tinggal.
e. Bagian pengawasan dan konsultasi ( waskon ) akan memeriksa kesalahan tersebut,
Apabila setelah diperiksa terjadi kurang bayar ( kb ) maka Wajib Pajak akan
dipanggil untuk diberikan himbauan dan diberikan SKPKB ( surat ketetapan
kurang bayar ) dan Wajib Pajak harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak,
Tapi apabila lebih bayar ( lb ) maka Wajib Pajak akan diberikan restitusi atau uang
milik Wajib Pajak akan dikembalikan ( konpensasi ) juga dapat diberikan restitusi.
f. Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT di arsipkan oleh
KPP sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan.
2.5 PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WP BADAN
A. TEMPAT PEGAMBILAN SPT
SPT Tahunan dapat diambil di:
a. Kantor Pelayanan Pajak
b. Kantor Penyuluhan Pajak atau
c. Tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
B. CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN WP BADAN

13. Dibawah ini adalah cara pengisian SPT, agar SPT Tahunan dapat dengan mudah diisi dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. Isilah SPT Tahunan berdasarkan keadaan yang sebenarnya
2. Sebelum mengisi Induk SPT, isi dulu lampiran-lampirannya.
Urutan pengisian formulir lampiran yaitu:
a. Isilah formulir 1721-A1, lalu mengisi formulir 1721-A
b. Isilah formulir 1721-C, kemudian mengisi formulir 1721-B
c. Isilah formulir induk SPT 1721.
3. Beri tanda tangan pada induk SPT dan pada formulir 1721-A sebelum SPT Tahunan
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak.
4. SPT Tahunan beserta lamprannya diisi dalam beberapa rangkap, yaitu:
Kode Formulir Jumlah Rangkap
1721
2
1721-A
2
1721-A1
3
1721-B
2
1721-C
2
Lembar ke-1 untuk KPP
Lembar ke-2 untuk arsip pemotong pajak
Lembar ke-3 untuk Pegawai yang bersangkutan
5. Melampirkan suatu daftar khusus yang bentuknya sama dengan formulir 1721-A yang
memuat nama pegawai tidak tetap/penerima upah, jumlah penghasilan bruto, dan PPh
pasal 21 yang terutang.
C. SYARAT PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

14. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama
enam bulan. Permohonan diajukan secara tertulis menggunakan Formulir 1721-Y ke Kantor
Pelayanan Pajak dengan syarat sebagai berikut:
1. Permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT, dengan menyebutkan
alasan-alasannya
2. Menyampaikan perhitungan sementara PPh pasal 21 yang terutang
3. Melampirkan bukti pelunasan atau kekurangan penyetoran yang terutang.
2.6 PENGELOLAAN SPT TAHUNAN WP BADAN
Pengolahan SPT meliputi :
a. Seksi pelayanan menerima berkas SPT
b. Penilaian SPT yang bertujuan memperoleh keyakinan bahwa WP telah
menyampaikan SPT dengan lengkap.
c. SPT diteliti oleh petugas peneliti (ada tim peneliti yang ditugaskan oleh notaris kepala
kantor sehingga terbentuk jadwal peneliti).
d. SPT dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman.
Editing SPT bertujuan untuk :
1. membetulkan : salah tulis, salah hitung, salah penerapan PTKP, dan salah penerapan
tarif
2. meneliti ketepatan penyampaian SPT
3. meneliti ketepatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang
4. meneliti kelengkapan pengisian kolom-kolom SPT
5. mencocokkan angka-angka dalam SPT induk dengan angka-angka yang tercantum
dalam lampirannya untuk mempersiapkan perekaman
Perekaman SPT yang bertujuan untuk menyimpan data SPT yang diperlukan dalam
sistem informasi perpajakan ( SIP )
2.7 PENATABERKASAN DAN PENGARSIPAN SPT TAHUNAN

15. 1. SPT dikumpulkan ke dalam rumah berkas
2. SPT dimasukan ke masing-masing bagiannya
BAB III

16. PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Bersadarkan uraian yang kami paparkan diatas yang dapat kami simpulkan adalah:
A. Penyampaian SPT Tahunan WP Badan
Dibawah ini adalah cara pengisian SPT, agar SPT Tahunan dapat dengan mudah diisi dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. Isilah SPT Tahunan berdasarkan keadaan yang sebenarnya
2. Sebelum mengisi Induk SPT, isi dulu lampiran-lampirannya.
Urutan pengisian formulir lampiran yaitu:
a. Isilah formulir 1721-A1, lalu mengisi formulir 1721-A
b. Isilah formulir 1721-C, kemudian mengisi formulir 1721-B
c. Isilah formulir induk SPT 1721.
Beri tanda tangan pada induk SPT dan pada formulir 1721-A sebelum SPT Tahunan
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak.
B. Pengolahan SPT Tahunan WP Badan
Pengolahan SPT meliputi :
a. Seksi pelayanan menerima berkas SPT
b. Penilaian SPT yang bertujuan memperoleh keyakinan bahwa WP telah
menyampaikan SPT dengan lengkap.
c. SPT diteliti oleh petugas peneliti ( ada tim peneliti yang ditugaskan oleh notaris
kepala kantor sehingga terbentuk jadwal peneliti.
d. SPT dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman.
C. Penataberkasan dan Pengarsipan SPT Tahunan

17. 1. SPT dikumpulkan ke dalam rumah berkas
2. SPT dimasukan ke masing-masing bagiannya
3.2 Saran
Berdasarkan Uraian diatas, maka yang dapat kami sarankan adalah :
1. Sebaikanya dilakukan sosialisasi yang lebih efektif dalam hal pemberitahuan
mengenai perubahan tarif PPh karena tidak sedikit juga WP yang tidak mengetahui
perubahan tarif tersebut
2. Menyiapkan Drop Box lebih banyak lagi pada tempat-tempat umum yang strategis
beserta petugas penerima dan penelitiannya untuk memudahkan penyampaian dan
sebagai bentuk pelayanan kepada WP.
3. Penambahan pegawai di loket Tempat Pelayanan Terpadu ( TPT ) sehubungan pada
tanggal-tanggal akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan dikarenakan jumlah
WP yang melapor sangat banyak dan untuk mengurangi antrian panjang.
DAFTAR PUSTAKA

18. I. Buku
S. Gustiawan, Uwon, 2007, Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sukmana, Wahyu, Pengantar Perpajakan, Universitas Padjadjaran Program D3
Fakultas Ekonomi PAAP.
II. Dokumen
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.03/2003
3. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-215/PJ/2001 tentang Tata Cara
Penerimaan Surat Pemberitahuan
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2003 tentang Tata Cara
Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
5. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-36/PJ/2004.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 184/PMK.03/2007 tentang
Penentuan Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat
pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta
tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak
7. UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
8. UU PPh No. 36 Tahun 2008
9. UU KUP No 28 Tahun 2007
10. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 1/PJ/2010 tentang Perubahan Atas peraturan
Direktorat Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2009 tentang Tata cara Penerimaan dan
Pengolahan SPT