Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Rutan Kelas I Tanjungpinang melalui beberapa program seperti penerapan budaya anti korupsi, penguatan manajemen SDM, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan pengawasan.
PRESENTASI YANG PERLU DIREPRESENTASIKAN BY AJAJAJA.pptxIrvanChang
Dokumen tersebut membahas tentang zona integritas dari enam area yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik.
Dokumen tersebut membahas rencana penerapan aplikasi SITERTIB (Sistem Ketentraman dan Ketertiban) di Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang ketentraman dan ketertiban. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan secara online dan memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
PRESENTASI YANG PERLU DIREPRESENTASIKAN BY AJAJAJA.pptxIrvanChang
Dokumen tersebut membahas tentang zona integritas dari enam area yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik.
Dokumen tersebut membahas rencana penerapan aplikasi SITERTIB (Sistem Ketentraman dan Ketertiban) di Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang ketentraman dan ketertiban. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan secara online dan memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) perlunya kajian kelayakan usaha untuk menentukan jenis usaha yang layak dilakukan, (2) tahapan pendirian BUMDes meliputi sosialisasi, musyawarah desa, dan pemilihan unit usaha, (3) pentingnya kerjasama antar BUMDes untuk memperkuat ekon
From smartcity to smart village fd - genueneFrans Dione
Desa Cerdas Indonesia membahas upaya pemerintah untuk membangun desa-desa di Indonesia menjadi lebih cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan e-government. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan kebijakan pemerintah terkait implementasi e-government, serta inisiatif prioritas seperti e-budgeting dan integrasi sistem elektronik pemerintahan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Fokus implementasi diarahkan p
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...Dr. Zar Rdj
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Top 9 Innovation in the Competition of the Public Service Innovation 2014
Seri Inovasi Administrasi Negara No. 10
Deputi Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl. Veteran No. 10
Jakarta
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas strategi dan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi melalui pembangunan Zona Integritas di tingkat unit kerja prioritas. Beberapa poin pentingnya adalah merumuskan sasaran dan indikator pembangunan Zona Integritas, menetapkan unit-unit kerja contoh, serta langkah-langkah pemantauan dan evaluasi capaian reformasi birokrasi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas penilaian kinerja Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil Freedom of Information Network Indonesia (FOINI). Penilaian ini bertujuan untuk memberikan penilaian kinerja KI Pusat dan rekomendasi perbaikan. Aspek yang dinilai antara lain pelaksanaan tugas dan fungsi KI Pusat sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dan pencapaian program
1. Dokumen ini merangkum program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam acara Baur SDK II (Tour & Service Satu Hari di Kecamatan) yang bertujuan untuk mempermudah layanan publik kepada masyarakat.
2. Program utama acara ini meliputi perkemahan, hiburan, dialog publik, pelayanan kesehatan dan perizinan, program BAZ, cerdas-cermat, klinik konsultasi pertanian, penyuluhan, pameran, dan kerja bakti/
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan integritas dalam kerangka pelatihan pendataan rumah tidak layak huni oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian integritas, etika, dan moral; landasan pembangunan integritas; serta pemahaman integritas dalam kerja konstruksi infrastruktur.
Online Training "Upaya Pemberdayaan UMKM & Koperasi" (di Era Digital 4.0 & RU...Kanaidi ken
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merangkum tentang upaya pemberdayaan UMKM dan koperasi di Indonesia di era digital dan RUU Omnibus Law, melalui pelatihan online selama masa pandemi Covid-19.
2. Pelatihan ini membahas strategi pemasaran dan promosi produk UMKM dan koperasi untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen generasi milenial, serta dampak dari diterbitkannya Omnibus Law terhad
dalam rangka penyiapan kelembagaan masyarakat pasca alih kelola program PNPM Mandiri Perkotaan kepada pemerintah daerah, perlu penguatan kelambagaan masyarakat dalam bentuk Badan Kerjasama Antar LKM,,
Dokumen tersebut membahas peran pengelolaan Baznas dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat religius di Maluku. Baznas belum maksimal menjalankan perlindungan umat melalui pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat serta sistem informasinya belum sesuai dengan peraturan pelayanan publik.
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) fasilitatorsid
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdfBismaJZ
Dokumen ini membahas ketentuan mengenai keabsahan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Kompetensi Ahli, dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2016, serta pedoman penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk jasa konsultansi.
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)FatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan kepemimpinan pengawas pelayanan publik digital yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pelatihan, dan fokus pembahasan seputar konsep dan kebijakan pelayanan publik digital serta tantangan implementasinya."
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang upaya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bekasi dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi, meningkatkan standar mutu, dan melakukan berbagai inovasi seperti Samsat Online, Samsat Keliling, dan Display Indikator Kepuasan Konsumen.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) perlunya kajian kelayakan usaha untuk menentukan jenis usaha yang layak dilakukan, (2) tahapan pendirian BUMDes meliputi sosialisasi, musyawarah desa, dan pemilihan unit usaha, (3) pentingnya kerjasama antar BUMDes untuk memperkuat ekon
From smartcity to smart village fd - genueneFrans Dione
Desa Cerdas Indonesia membahas upaya pemerintah untuk membangun desa-desa di Indonesia menjadi lebih cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan e-government. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan kebijakan pemerintah terkait implementasi e-government, serta inisiatif prioritas seperti e-budgeting dan integrasi sistem elektronik pemerintahan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Fokus implementasi diarahkan p
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...Dr. Zar Rdj
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Top 9 Innovation in the Competition of the Public Service Innovation 2014
Seri Inovasi Administrasi Negara No. 10
Deputi Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl. Veteran No. 10
Jakarta
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas strategi dan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi melalui pembangunan Zona Integritas di tingkat unit kerja prioritas. Beberapa poin pentingnya adalah merumuskan sasaran dan indikator pembangunan Zona Integritas, menetapkan unit-unit kerja contoh, serta langkah-langkah pemantauan dan evaluasi capaian reformasi birokrasi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas penilaian kinerja Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil Freedom of Information Network Indonesia (FOINI). Penilaian ini bertujuan untuk memberikan penilaian kinerja KI Pusat dan rekomendasi perbaikan. Aspek yang dinilai antara lain pelaksanaan tugas dan fungsi KI Pusat sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dan pencapaian program
1. Dokumen ini merangkum program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam acara Baur SDK II (Tour & Service Satu Hari di Kecamatan) yang bertujuan untuk mempermudah layanan publik kepada masyarakat.
2. Program utama acara ini meliputi perkemahan, hiburan, dialog publik, pelayanan kesehatan dan perizinan, program BAZ, cerdas-cermat, klinik konsultasi pertanian, penyuluhan, pameran, dan kerja bakti/
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan integritas dalam kerangka pelatihan pendataan rumah tidak layak huni oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian integritas, etika, dan moral; landasan pembangunan integritas; serta pemahaman integritas dalam kerja konstruksi infrastruktur.
Online Training "Upaya Pemberdayaan UMKM & Koperasi" (di Era Digital 4.0 & RU...Kanaidi ken
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merangkum tentang upaya pemberdayaan UMKM dan koperasi di Indonesia di era digital dan RUU Omnibus Law, melalui pelatihan online selama masa pandemi Covid-19.
2. Pelatihan ini membahas strategi pemasaran dan promosi produk UMKM dan koperasi untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen generasi milenial, serta dampak dari diterbitkannya Omnibus Law terhad
dalam rangka penyiapan kelembagaan masyarakat pasca alih kelola program PNPM Mandiri Perkotaan kepada pemerintah daerah, perlu penguatan kelambagaan masyarakat dalam bentuk Badan Kerjasama Antar LKM,,
Dokumen tersebut membahas peran pengelolaan Baznas dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat religius di Maluku. Baznas belum maksimal menjalankan perlindungan umat melalui pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat serta sistem informasinya belum sesuai dengan peraturan pelayanan publik.
Bantul Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-DESA) fasilitatorsid
Presentasi Study Visit Oxfam GB ke Desa implementator SID
Rombonga Berasal dari : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Tenggara
lokasi kunjungan :
Combine Resource Institution, Panggungharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (17-09-2014 dan 20-09-2014)
Balai Desa Balerante Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Radio Komunitas Lintas Merapi Sidorejo Kemalang Klaten Jawa Tengah (18-09-2014)
Balai Desa Terong Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Balai Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Sanggar Giri Gino Guno Desa Gilangharjo Pandak Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (19-09-2014)
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdfBismaJZ
Dokumen ini membahas ketentuan mengenai keabsahan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Kompetensi Ahli, dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2016, serta pedoman penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk jasa konsultansi.
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)FatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan kepemimpinan pengawas pelayanan publik digital yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pelatihan, dan fokus pembahasan seputar konsep dan kebijakan pelayanan publik digital serta tantangan implementasinya."
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang upaya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bekasi dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi, meningkatkan standar mutu, dan melakukan berbagai inovasi seperti Samsat Online, Samsat Keliling, dan Display Indikator Kepuasan Konsumen.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. PEMBANGUNAN Z I
MENUJU WBK/ WBBM
RUTAN TANJUNGPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPRI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG
2. MANAJEMEN PERUBAHAN
01 MELAKSANAKAN PENCANANGAN
02
MEMBUAT MOTTO DALAM RANGKA
MEMBANGUNAN BUDAYA ANTI
KORUPSI
“BERJIWA MULIA TANPA PUNGLI,
BERJIWA MULIA TANPA KORUPSI”
“MELAYANI ADALAH SEBUAH
KEBAIKAN KEHORMATAN DAN
IBADAH”
03
PENGUATAN DISIPLIN PETUGAS
MELALUI APEL KEDINASAN
(APEL PAGI & SORE, JAM PIMPINAN
(JAMPI), MENERAPKAN 10 BUDAYA
MALU)
04 PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL
05
PENERAPAN BUDAYA KERJA DAN TATA
NILAI PASTI
(RAPAT DINAS, PENGUATAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI, PENDAMPINGAN
WBBM)
06
CATUR TERTIB, DALAM RANGKA
MEBANGUN KULTURSET DAN MINDSET
3. PENATAAN TATA LAKSANA
01 MEMBUAT SOP INOVASI DAN
MENSOSIALISASIKAN
02 PENERAPAN
E-OFFICE DI LINGKUNGAN KANTOR
03 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
6. PENGUATAN PENGAWASAN
01 MEMBENTUK UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI (UPG)
02 MELAKSANAKAN PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
03
PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT BAIK SECARA ONLINE
(E.LAPOR,FACEBOOK,INSTAGRAM,
WEBSITE RUTAN TANJUNGPINANG)
04 WISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
05
PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN
7. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
01 PENILAIAN KEPUASAAN PELAYANAN
TERHADAP MASYARAKAT
02
MEMBANGUN BUDAYA PELAYANAN
PRIMA (SENYUM, SAPA, SALAM,
MINTA TOLONG, MINTA MAAF &
TERIMA KASIH)
03 KOMPENSASI PELAYANAN
(SIJEMPOL)
04 MEMBUAT PETUNJUK ARAH/ INFORMASI
05 KEJELASAN INFORMASI PELAYANAN
(LEAFLET)
06 KEPASTIAN WAKTU DALAM HAL
PELAYANAN
35. GRUP WA SIJEMPOL (JEMPUT BOLA )
Pelayanan ini bertujuan untuk memberikan
kemudahan dan Transparansi data personal
kepada keluarga dalam memperoleh surat
pernyataan dan jaminan dalam pengurusan
program integrasi PB, CB, CMB, CMK dan
Asimilasi bagi WBP yang telah memenuhi
persyaratan administratif.
2020
2022
36. JAMPI (JAM PIMPINAN) SARANA KOMUNIKASI ANTARA KA RUTAN/ PEJABAT STRUKTURAL
DENGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Program ini bertujuan sebagai sarana penyampaian informasi, perintah, arahan,
kebijakan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tidak hanya dalam
urusan formal dinas juga sebagai forum brainstoreming serta menampung
aspirasi positiv dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
2020
2022
37. RUANG SEKRETARIAT WBK/ WBBM
&
RUANG CORPORATE UNIVERSITY
Tersedia ruangan yang di fungsikan sebagai tempat
melakukan diskusi monitoring dan evaluasi terhadap progres
capaian rencana aksi tim kerja pembangunan Zona Integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM).
2020
2022
Ruang Layanan untuk mengolah data dan informasi yang
berkaitan dengan seluruh kegiatan Rumah Tahanan Kelas I
Tanjungpinang serta sarana untuk meningkatkan kapasitas
dan profesionalisme petugas melalui program Corporate
University.
38. SISUMAKER (SISTEM SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR)
&
WHATSAPP GROUP DENGAN MITRA MEDIA
Sisumaker adalah Sistem Surat Masuk dan Surat
Keluar, Dasar Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.
2020
2022
Sarana komunikasi antar Rutan Kelas I
Tanjungpinang dengan 32 Mitra media di Seluruh
Kepri.
39. LAYANAN TERPADU SATU PINTU (LTSP)
Pelayanan ini merupakan one stop service bertujuan untuk memberikan
kemudahan akses dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Layanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
1. Layanan Kunjungan
2. Layanan Integrasi
3. Layanan Yankomas
4. Layanan Kehumasan
2020
2022
40. PUSLING (PERPUSTAKAAN KELILING)
&
PERAWAT KELILING (WATLING) PERAWAT KELILING (WATLING)
Sebagai sarana membina dan
mengembangkan kebiasaan membaca bagi
Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga
berkembang daya kreasi dan inovasinya
walaupun berada di dalam Penjara
2020
2022
Pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan
Pelayanan Kesehatan terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara
Kelas I Tanjungpinang
41. KOTAK GRATIFIKASI (KOFIK)
2020
2022
Kotak tersebut digunakan sebagai media apabila ada petugas Rumah
Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang yang menerima suap/ gratifikasi
dalam bentuk apapun sebagai contoh makanan, rokok, uang dapat
dimasukkan kedalam kotak yang telah disediakan setelah itu akan
diproses oleh tim Unit Pengendali Unit Gratifikasi (UPG)