Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2015 yang mencapai skor 68,76 atau kategori "B", serta upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja untuk mencapai target skor di atas 80 pada tahun 2019.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menjamin efisiensi penggunaan anggaran. Standar biaya mencakup item-item seperti honorarium, transportasi, dan akomodasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan penggunaan dan pengawasan standar biaya tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2015 yang mencapai skor 68,76 atau kategori "B", serta upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja untuk mencapai target skor di atas 80 pada tahun 2019.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menjamin efisiensi penggunaan anggaran. Standar biaya mencakup item-item seperti honorarium, transportasi, dan akomodasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan penggunaan dan pengawasan standar biaya tersebut.
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas hasil evaluasi kinerja anggaran tahun 2019 untuk kementerian/lembaga di bidang ekonomi dan kemaritiman. Evaluasi mencakup aspek implementasi, manfaat, dan konteks untuk mengukur pencapaian target, efisiensi penggunaan anggaran, serta relevansi perencanaan anggaran. Hasil evaluasi digunakan untuk merekomendasikan perbaikan perencanaan dan pelaporan kinerja anggaran ke depannya.
Laporan ini merangkum kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan tahun 2020. Capaian kinerja diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan sesuai target Renstra 2020-2024 seperti jumlah teknologi pertanian yang dihasilkan dan rasio output akhir pengkajian. Realisasi anggaran mencapai 98,33% yang digunakan untuk kegiatan pengkajian, peningkatan SDM dan sarana prasarana
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Giri GirI pada 2022-2026 meliputi tiga area utama, yaitu: (1) manajemen SDM melalui pengembangan talenta dan peningkatan kompetensi, (2) manajemen perubahan dengan mendorong peran agen perubahan dan monitoring pelaksanaan, (3) peningkatan pelayanan publik dengan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terpadu.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari roadmap reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 yang mencakup tujuan dan sasaran reformasi birokrasi serta rencana kerja dan agenda prioritas program/kegiatan yang tertuang dalam delapan area perubahan.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2021 memberikan ringkasan rencana kegiatan bagian organisasi Kemnaker untuk tahun 2021. Terdiri dari 3 komponen kegiatan yaitu penyusunan standarisasi jabatan, evaluasi tugas dan fungsi ketenagakerjaan di daerah, serta evaluasi dan penguatan kelembagaan Kemnaker dengan total anggaran Rp625.910.000 yang akan direalisasikan sepanjang tahun 2021.
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas hasil evaluasi kinerja anggaran tahun 2019 untuk kementerian/lembaga di bidang ekonomi dan kemaritiman. Evaluasi mencakup aspek implementasi, manfaat, dan konteks untuk mengukur pencapaian target, efisiensi penggunaan anggaran, serta relevansi perencanaan anggaran. Hasil evaluasi digunakan untuk merekomendasikan perbaikan perencanaan dan pelaporan kinerja anggaran ke depannya.
Laporan ini merangkum kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan tahun 2020. Capaian kinerja diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan sesuai target Renstra 2020-2024 seperti jumlah teknologi pertanian yang dihasilkan dan rasio output akhir pengkajian. Realisasi anggaran mencapai 98,33% yang digunakan untuk kegiatan pengkajian, peningkatan SDM dan sarana prasarana
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan Giri GirI pada 2022-2026 meliputi tiga area utama, yaitu: (1) manajemen SDM melalui pengembangan talenta dan peningkatan kompetensi, (2) manajemen perubahan dengan mendorong peran agen perubahan dan monitoring pelaksanaan, (3) peningkatan pelayanan publik dengan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terpadu.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari roadmap reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 yang mencakup tujuan dan sasaran reformasi birokrasi serta rencana kerja dan agenda prioritas program/kegiatan yang tertuang dalam delapan area perubahan.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2021 memberikan ringkasan rencana kegiatan bagian organisasi Kemnaker untuk tahun 2021. Terdiri dari 3 komponen kegiatan yaitu penyusunan standarisasi jabatan, evaluasi tugas dan fungsi ketenagakerjaan di daerah, serta evaluasi dan penguatan kelembagaan Kemnaker dengan total anggaran Rp625.910.000 yang akan direalisasikan sepanjang tahun 2021.
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfFORTRESS
"PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Besi Rumah Minimalis di Buleleng; Pintu Double Rumah Minimalis di Sawan; Pintu Dua Daun Minimalis di Abang; Pintu Garis Minimalis di Manggis.
FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja; solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99; Rt.005/Rw.003; Binong; Kec. Curug; Kabupaten Tangerang; Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo; Pekanbaru; Surabaya; Lampung; Palembang; Kendari; Makassar; Balikpapan; Medan; Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura; Kab Bangli; Kab Buleleng-Singaraja; Kab Gianyar; Kab Jembrana-Negara; Kab Karangasem-Amlapura; Kab Klungkung-Semarapura; Kab Tabanan; Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintudobelminimalisdidenpasar #pintudoublebesirumahminimalisdibuleleng #pintudoublerumahminimalisdisawan #pintuduadaunminimalisdiabang #pintugarisminimalisdimanggis
Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Minimalis Motif Kayu di Busung Biu; Pintu Double Rumah Modern di Seririt; Pintu Dua Minimalis Terbaru di Bebandem; Pintu Hitam Minimalis di Rendang."
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
UNIKBET : Daftar Slot Pragmatic Play Yang Ada Deposit Sesama Bank DKI Promo B...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 13 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank DKI Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Pematang Siantar, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank DKI khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Pematang Siantar:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
Kepada anda para warga kota Pematang Siantar, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank DKI resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#PematangSiantar #slotBankDKI #slotviaBankDKI #daftarslotBankDKI #unikbet
1. REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2021,
ANGGARAN & TIMELINE KEGIATAN TAHUN 2022,
DAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
Kedeputian
Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
6 Januari 2022
3. No. Unit Kerja
Jumlah PAGU
Awal
Penghematan/
Refocusing
Jumlah PAGU
setelah Refocusing
Tahap IV
Realisasi s.d. TW IV
(98,25%)
1. Dit Jab ASN 3.050.000.000,- 408.008.000,- 2.641.992.000,- 2.601.629.713,- 98.47%
2 Dit PPU 950.000.000,- 294.380.000,- 645.585.000,- 633.062.574,- 98.1%
3 Dit Kinerja ASN 4.500.000.000,- 1,639.265.000,- 3.420.071.000,- 3.324.993.026 97.22%
4
Dit Kompensasi
ASN
3.199.389.000,- 890.813.000,- 2.308.576.000,- 2.290.192.344,- 99.20%
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
3
6. 6
NO URAIAN KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
1. FGD penyusunan kebijakan (Dialog Kinerja, Standard Kinerja, Core
Values, Penilaian Kinerja)
JANUARI -
MARET
2. Penyusunan Kebijakan SMK
(Dialog Kinerja, Standard Kinerja, Core Values, Penilaian Kinerja)
MARET - JULI
3. Uji Publik Kebijakan SMK (Dialog Kinerja, Standard Kinerja, Core
Values, Penilaian Kinerja)
AGUSTUS -
SEPTEMBER
4. Sosialisasi Kebijakan SMK (Dialog Kinerja, Standard Kinerja, Core
Values, Penilaian Kinerja)
OKTOBER -
DESEMBER
5. Evaluasi Kebijakan SMK (Dialog Kinerja, Standard Kinerja, Core
Values, Penilaian Kinerja)
DESEMBER
TIMELINE TAHUN 2022 DIREKTORAT KINERJA ASN
7. 7
TIMELINE TAHUN 2022 DIREKTORAT PERUNDANG-UNDANGAN
NO URAIAN KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN
1. Penyusunan Rumusan Naskah Kebijakan Teknis dan Pembinaan
Manajemen ASN
JANUARI -
NOVEMBER
2. Peremajaan data dan Informasi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Bidang Kepegawaian
MARET - JULI
3. Konsinyasi/Diseminasi/Uji Publik Peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian
FEBRUARI - MEI
4. Workshop/Uji publik peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian
MARET - JULI
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan direktorat PPU NOVEMBER -
DESEMBER
9. 9
TIMELINE TAHUN 2022 DIREKTORAT KOMPENSASI ASN
NO. KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
I. Penyusunan Rancangan Kebijakan Teknis Gaji, Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan ASN
A. Rancangan Kebijakan Teknis Gaji ASN (Analisis, Simulasi, dan FGD/Uji Publik) Januari
B. Rancangan Kebijakan Teknis Jaminan Pensiun dan JHT ASN (Analisis, Simulasi, dan FGD/Uji Publik) Februari – Maret
C. Rancangan Kebijakan Teknis Perlindungan dan Penghargaan ASN (Analisis, Simulasi, dan FGD/Uji Publik) April
II. Penyusunan Rancangan Kebijakan Teknis Tunjangan, Fasilitas, dan Evaluasi Jabatan ASN
A. Rancangan Kebijakan Teknis Tunjangan ASN (Analisis, Simulasi, dan FGD/Uji Publik) Mei
B. Penyusunan Rancangan Kebijakan Teknis Fasilitas ASN (Analisis, Simulasi, dan FGD/Uji Publik) Juni
C. Penyusunan Rancangan Kebijakan Teknis Evaluasi Jabatan ASN (Analisis, Simulasi, dan FGD/Uji Publik) Juni
III.
Penataan Kelas Jabatan PNS pasca Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi pada
Instansi Pemerintah
A. FGD Penataan Kelas Jabatan PNS Pasca Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Juni – Juli
B.
Bimbingan Teknis Penataan Kelas Jabatan PNS pasca Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi
pada Instansi Pemerintah
Agustus – September
C.
Monev Penataan Kelas Jabatan PNS pasca Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi pada
Instansi Pemerintah
Oktober – November
10. RENCANA KERJA TAHUN 2023
Kedeputian
Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
II
10
11. 11
RENCANA KERJA TAHUN 2023
Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama Target 2023
1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN
Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran indeks
profesionalitas ASN sesuai pedoman
96%
2. Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas Prima
Indeks Kepuasan Instansi yang Menerima Layanan Pembinaan
Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN
93
3.Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN
Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen
ASN
100%
4.Tersusunnya Rencana Pengembangan Karir Instansi
Jumlah Instansi yang menyusun Rencana Pengembangan Karir 137
12. 12
RENCANA KERJA TAHUN 2023
Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama Target 2023
5. Implementasi Kebijakan Kompensasi (Pemberian Tunjangan Kinerja)
berbasis pada Hasil Evaluasi Jabatan
Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan
Kompensasi (Pemberian Tunjangan Kinerja) berbasis pada Hasil
Evaluasi Jabatan
85%
6. Implementasi Sistem Manajemen Kinerja ASN pada Instansi
Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem
Manajemen Kinerja ASN berkriteria baik
85%
TOTAL ANGGARAN 11.150.000.000,00
13. 13
RENCANA KERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT KINERJA ASN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
TOTAL ANGGARAN : 3.900.000.000,00
1.
Meningkatnya Manajemen Kinerja ASN
yang efektif di Instansi Pemerintah di
Instansi Pusat dan Daerah
1.
Indeks Efektifitas Pembinaan Manajemen
Kinerja ASN
93
2.
Tersusunnya Standar dan Pedoman
Penilaian Kinerja ASN
2.
Jumlah rumusan Standar dan Pedoman untuk
mendukung penerapan sistem manajemen
kinerja ASN
4
3.
Imolementasi Sistem Manajemen Kinerja
ASN pada Instansi
3.
Persentase instansi pemerintah yang telah
menggunakan Sistem Manajemen Kinerja
ASN dengan kriteria minimal baik
85%
4.
Terimplementasikannya Core Values
ASN pada K/L/D
4.
Jumlah instansi yang sudah menerapkan Core
Values ASN
250
instansi
14. 14
RENCANA KERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
TOTAL ANGGARAN : 2.000.000.000,00
1.
Terwujudnya
Pemenuhan
Kebijakan Teknis
Manajemen ASN
1
Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan
Instrumen Manajemen ASN
100
2
Jumlah dokumen pelaksanaan deregulasi peraturan
di bidang kepegawaian
1
3
Jumlah dokumen pelaksanaan uji publik dalam
penyusunan peraturan di bidang kepegawaian
1
4
Jumlah dokumen informasi hukum, regulasi teknis,
dan instrumen hukum lainnya yang terdokumentasi
1
15. 15
RENCANA KERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JABATAN ASN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
TOTAL ANGGARAN : 2.800.000.000,00
1.
Terwujudnya Instansi
Pemerintah yang profesional
dalama menerapkan
Manajemen ASN yang efektif
1
Persentase Instansi Pemerintah yang
melakukan pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN sesuai pedoman
96
2.
Terwujudnya NSPK tentang
standar teknis jabatan
2
Jumlah NSPK tentang standar teknis
jabatan
2
3
Terlaksananya fasilitasi
penyusunan rencana
pengembangan karier instansi
3
Jumlah instansi yang menyusun rencana
pengembangan karir
137
16. 16
RENCANA KERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT KOMPENSASI ASN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
TOTAL ANGGARAN : 2.450.000.000,00
1.
Terwujudnya Pembinaan Penyelenggaraan
Kebijakan Kompensasi ASN
1
Persentase Instansi Pemerintah yang telah memperoleh
Pembinaan di Bidang Kompensasi ASN
80%
2.
Terwujudnya Sistem Pemberian Gaji, Tunjangan,
dan Fasilitas Pegawai ASN
2
Persentase Rancangan Rumusan Kebijakan Gaji,
Tunjangan, dan Fasilitas Pegawai ASN
100%
3.
Implementasi Kebijakan Kompensasi (Pemberian
Tunjangan Kinerja/TPP) berbasis pada Hasil
Evaluasi Jabatan
3
Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan
Kebijakan Kompensasi (Pemberian Tunjangan
Kinerja/TPP) berbasis pada Hasil Evaluasi Jabatan
85%
4.
Terwujudnya Sistem Pemberian Jaminan
Pensiun, Jaminan Hari Tua bagi Pegawai ASN
4
Persentase Rancangan Rumusan Kebijakan Pemberian
Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua bagi Pegawai ASN
100%
5.
Terwujudnya Sistem Pemberian, Perlindungan,
dan Penghargaan bagi Pegawai ASN
5
Persentase Rancangan Rumusan Kebijakan Pemberian
Perlindungan, dan Penghargaan bagi Pegawai ASN
100%
6.
Terwujudnya Instansi Pemerintah yang telah
menyusun (Pemutakhiran) Evaluasi Jabatan
sebagai basis penyusunan Kebijakan Kompensasi
ASN
6
Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyusun
(Pemutakhiran) Evaluasi Jabatan sebagai basis
Penyusunan Kebijakan Kompensasi ASN
42
Instansi
7.
Terwujudnya Sistem Pemberian Hak Keuangan
dan Fasilitas Pejabat Negara dan
Pimpinan/Anggota Lembaga Non Struktural (LNS)
7
Persentase Rancangan Rumusan Kebijakan Pemberian
Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Negara dan
Pimpinan/Anggota Lembaga Non Struktural (LNS)
100%
