Panduan ini memberikan instruksi tentang penggunaan aplikasi pelaporan P3DN Pemda tahun 2022 untuk memudahkan pelaporan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah daerah. Aplikasi ini memungkinkan impor dan input data serta menampilkan statistik realisasi belanja dan produk dalam negeri secara terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah.
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - KotaMattula Ada
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman kelitbangan dan inovasi di kabupaten/kota. Secara singkat, dibahas tentang definisi dan tugas badan penelitian dan pengembangan daerah, jenis dan tahapan kelitbangan, serta tenaga dan pelaku yang terlibat dalam kelitbangan di tingkat kabupaten/kota.
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
Dokumen tersebut membahas sistematika dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD menurut Permendagri 86/2017, termasuk perubahan sistematika, pemetaan permasalahan, dan daftar periksa pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra OPD."
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Pedoman baru evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memperbarui pedoman sebelumnya dengan metode dan teknik evaluasi yang lebih sederhana sesuai kondisi saat ini serta mengatur pelaksanaan evaluasi internal dan nasional untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah."
Staf Ahli Bupati Bengkulu Selatan memberikan saran kepada Bupati untuk melakukan rekrutmen pejabat aparatur sipil negara secara terbuka dan berdasarkan kompetensi melalui penerbitan peraturan bupati dan pembentukan panitia seleksi guna mendapatkan pejabat yang profesional dan memenuhi harapan organisasi.
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - KotaMattula Ada
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman kelitbangan dan inovasi di kabupaten/kota. Secara singkat, dibahas tentang definisi dan tugas badan penelitian dan pengembangan daerah, jenis dan tahapan kelitbangan, serta tenaga dan pelaku yang terlibat dalam kelitbangan di tingkat kabupaten/kota.
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
Dokumen tersebut membahas sistematika dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD menurut Permendagri 86/2017, termasuk perubahan sistematika, pemetaan permasalahan, dan daftar periksa pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra OPD."
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Pedoman baru evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memperbarui pedoman sebelumnya dengan metode dan teknik evaluasi yang lebih sederhana sesuai kondisi saat ini serta mengatur pelaksanaan evaluasi internal dan nasional untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah."
Staf Ahli Bupati Bengkulu Selatan memberikan saran kepada Bupati untuk melakukan rekrutmen pejabat aparatur sipil negara secara terbuka dan berdasarkan kompetensi melalui penerbitan peraturan bupati dan pembentukan panitia seleksi guna mendapatkan pejabat yang profesional dan memenuhi harapan organisasi.
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptxAbizianMuah
Dokumen tersebut merupakan rencana pembangunan Kabupaten OKI untuk periode 2019-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan program-program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Dokumen ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang tepat dalam perumusan prioritas pembangunan. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi analisis kondisi internal dan eksternal, identifikasi permasalahan pelayanan, penentuan faktor penghambat dan pendorong, serta penilaian isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya agar isu-isu yang diidentifikasi se
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap jenjang jabatan mulai dari eselon I hingga pegawai negeri sipil berdasarkan rencana strategis dan kerja organisasi serta unit kerja yang lebih rendah. SKP tersebut merupakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai beberapa topik utama yang diulas dalam blognya, seperti reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penajaman visi-misi melalui pendekatan positioning differentiation brand, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptxAbizianMuah
Dokumen tersebut merupakan rencana pembangunan Kabupaten OKI untuk periode 2019-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan program-program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Dokumen ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang tepat dalam perumusan prioritas pembangunan. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi analisis kondisi internal dan eksternal, identifikasi permasalahan pelayanan, penentuan faktor penghambat dan pendorong, serta penilaian isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya agar isu-isu yang diidentifikasi se
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap jenjang jabatan mulai dari eselon I hingga pegawai negeri sipil berdasarkan rencana strategis dan kerja organisasi serta unit kerja yang lebih rendah. SKP tersebut merupakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai beberapa topik utama yang diulas dalam blognya, seperti reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penajaman visi-misi melalui pendekatan positioning differentiation brand, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
PPT Integrasi dan Pemanfaatan Komdat Kesmas.pdfmursal sigli
Laporan ini membahas latar belakang pengembangan Komdat Kesmas untuk mengintegrasikan data program kesehatan masyarakat dari berbagai sumber, alur pencatatan dan pelaporan data program Kesmas, dan konsep integrasi aplikasi untuk menyatukan data dari berbagai sistem terkait kesehatan masyarakat.
Sistem Informasi Laporan Keuangan Desa (SIKADES) adalah sistem yang dikembangkan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa berdasarkan standar akuntansi keuangan desa dan prinsip penganggaran berbasis kinerja. SIKADES menggunakan basis data transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk menghasilkan laporan keuangan desa secara otomatis.
Dokumen tersebut merupakan panduan penggunaan Aplikasi SIMLARAS untuk koordinasi teknis antara pemerintah pusat dan daerah. Aplikasi ini digunakan untuk mengusulkan kegiatan daerah yang mendukung prioritas nasional serta menukarkan informasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Panduan ini menjelaskan tentang login, menu utama, format pengisian usulan, dan diskusi online yang tersedia dalam aplikasi.
Proposal ini mengajukan pengembangan modul pengolahan data untuk portal kepegawaian PNS se-Jawa Tengah. Tujuannya adalah menyediakan informasi kepegawaian yang terintegrasi dari berbagai sumber data kepegawaian di Jawa Tengah. Proposal ini mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, standar teknis, lingkup kegiatan, keluaran, jadwal, dan permasalahan yang mendasari pengembangan portal tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas gambaran umum aplikasi gaji berbasis web PPNPN Kementerian Keuangan;
(2) Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan dan pengiriman Dokumen Pembuktian Pembayaran (DPP) secara digital;
(3) Dokumen tersebut juga menjelaskan proses implementasi pilot aplikasi ini pada beberapa satuan kerja di Kementerian Keuangan.
Dokumen tersebut berisi target dan indikator pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020 dan 2021 dalam bidang ekonomi, pengangguran, kemiskinan, pembangunan manusia, ketimpangan, pelayanan publik, serta program unggulan untuk pencapaian daerah tahun 2021.
Dokumen tersebut memberikan panduan penggunaan sistem TEPRA-KALTIM yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengawasi realisasi anggaran serta mendorong percepatan penyerapan anggaran SKPD di Kalimantan Timur. Sistem ini dapat diakses secara online dan memuat informasi mengenai dashboard, data dasar, realisasi keuangan dan fisik, serta panduan penginputan dan penggunaan berbagai fitur yang tersedia.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. P3DN
Dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2018
tentang Pemberdayaan Industri yang didalamnya mengatur mengenai
kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Diharapkan sektor industri
menjadi penggerak perekonomian untuk mendukung Indonesia sebagai
negara produsen yang berdampak pada peningkatan kesempatan berusaha
dan bekerja, serta percepatan pemerataan pembangunan dan ketahanan
nasional.
Melalui ketentuan TKDN, pengadaan barang dan jasa Pemerintah
wajib menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai penjumlahan
TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%.
Aplikasi pelaporan P3DN Pemda ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari layanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam
rangka pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pelaporan
perencanaan dan realisasi atas penggunaan produk dalam negeri yang
terintegrasi dengan dashboard pelaporan P3DN Nasional.
PENDAHULUAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
3. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI
Mekanisme Akses
Pengguna
1. Buka url http://p3dn.sipd.kemendagri.go.id/ pada browser.
2. Pilih daerah.
3. Masukan Username dan Password akun kepala OPD yang sudah terdaftar di aplikasi SIPD di
masing masing Pemerintah Daerah.
1
2
3
4. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI
Halaman Dashboard
Selanjutnya, akan tampil halaman Dashboard (1) yang menggambarkan statistik realisasi belanja dan
total realisasi PDN. Untuk mulai melakukan proses input, klik menu Input Data (2) pada side bar di
sebelah kiri. Maka akan tampil halaman import data dan input data.
1
2
5. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI
Mekanisme Import dan
Menampilkan Data
Mekanisme Import Data
1. Pilih periode Bulan dari data APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Import Data dari aplikasi SIPD, kemudian Klik
Import Data.
• Jika Data pada bulan Januari tersebut belum pernah di import maka akan muncul pesan “Data Pada
Bulan Januari 2022 Berhasil Di Disimpan.”
• Jika Data pada bulan Januari sudah pernah di import maka akan muncul pesan “Data Untuk Kombinasi
Tahun dan Bulan ini Sudah Ada.”
1
2
6. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI
Mekanisme Import dan
Menampilkan Data
2. Mekanisme Menampilkan Data
Pilih Bulan untuk menampilkan data yang akan di input, lalu klik tombol Tampilkan
• Jika Data pada bulan tersebut belum di import maka akan tampil peringatan ‘Data Tidak
Ditemukan’(!)
!
7. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI
Mekanisme Import dan
Menampilkan Data
• Jika Data berhasil ditampilkan maka akan tampil List Program (*) pada bulan
tersebut
*
8. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI
Proses Input Data 1. Melalui Form Isian Aplikasi
1
2
Berikut merupakan langkah penginputan data pada aplikasi P3DN
1. Klik salah satu Program yang terdapat pada list program, maka akan tampil list Kegiatan
2. Klik tombol panah pada bagian kanan list kegiatan untuk membuka list subkegiatan
9. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI
Proses Input Data
3
3. Klik tombol panah pada bagian kanan list subkegiatan untuk melihat rincian
10. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI
Proses Input Data
a
4. Lakukan penginputan data pada kolom, Realisasi Belanja(a), TKDN% (b), Realisasi PDN(c), No.
Sertifikat(d), dan Keterangan (e), jika sudah melakukan penginputan, klik simpan, untuk
melihat detail informasi yang telah di input.
b c d e
11. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI
Proses Input Data
1. Klik menu export|import
2. Melalui Import Excel
1
12. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI
Proses Input Data
3. Isi data di Excel
4. Import data Excel sesuai dengan periode bulan yang di pilih
5. Lalu klik upload, untuk menyelesaikan import data.
2. Export Template Excel yang sudah disediakan sesuai dengan bulan yang di pilih
13. Modul Penggunaan Aplikasi P3DN tahun 2022 ini diharapkan dapat
memudahkan para pengguna khususnya Pemerintah Daerah dalam penggunaan
dan penginputan secara teknis didalam system aplikasi pelaporan P3DN
Pemda.
Penggunaan aplikasi pelaporan P3DN Pemda tersebut akan dimulai
pada tanggal 1 Juli 2022. Adapun User Acceptance Test pada Pemerintah
Daerah akan dilakukan sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
Dalam hal diperlukan Untuk koordinasi dan komunikasi lebih lanjut terkait
implementasi layanan pelaporan P3DN tersebut dapat menghubungi Help Desk
SIPD Kemendagri melalui call center Kemendagri.
P3DN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
HOTLINE/Whatsapp Chatbot
HOTLINE | (021) 50958800
Chatbot | 081317633727
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri
| 085210420329
14. P3DN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI
PELAPORAN P3DN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI