Dokumen tersebut membahas peran negara dalam kebijakan publik dan fase-fase keterlibatan negara, mulai dari laissez-faire society, kemudian berkembang menjadi welfare state, dan kemudian economic rationalism. Dokumen tersebut juga membahas instrumen-instrumen yang digunakan negara dalam kebijakan publik seperti government provision, subsidy, production, dan regulation. Terakhir, dibahas pula isu-isu besaran pemerintah seperti alokasi sumber daya,

1. PERAN NEGARA DALAM
KEBIJAKAN PUBLIK
AGUS PRAMUSINTO

2. FASE-FASE KETERLIBATAN
NEGARA
1. The laissez-faire society. Akhir abad 18 merupakan
tahap akhir merkantilisme di mana pemerintah terlibat
sangat intensive dalam kegiatan ekonomi. Peran negara
sangat luas dan intrusive serta mendominasi
perekonomian.
Tulisan Adam Smith tahun 1776 berjudul The Wealth of
Nations merupakan reaksi terhadap merkantilisme
dengan membatasi tugas negara sbb: melindungi
masyarakat dari kekerasan dan invasi masyarakat lain;
melindungi masyarakat dari ketidakadilan dan
ketertindasan; menyediakan pekerjaan publik dan
lembaga publik yang tidak pernah menjadi perhatian
individual (invisible hand and invisible foot)

3. Fase lanjutan
2. The rise of the welfare state. Di abad 19, di Inggris ada
usaha serious untuk menegakkan minimal state. Akan
tetapi, ketika standar hidup meningkat banyak sekali
efek samping: eksploitasi tenaga kerja anak, perumahan
yang tidak memadai dan kesehatan warga yang buruk.
Marx: Laissez-faire kontradiksi dengan kapitalisme
The Welfare State dianggap dimulai di tahun 1880an di
Jerman, yakni negara berperan untuk melindungi warga
“from the cradle to the grave”: unemployment benefits,
universal health schemes, educational assistance and
social aid programmes

4. Fase lanjutan
3. Economic rationalism. Tahun 1970an
banyak yang menganggap bahwa welfare
state terlalu mahal. Pemilu Thatcher 1979
dan Reagan di 1980 mengintrodusir “small
government”. Tetapi pemilu Clinton
merupakan tanda “a return to
governmentalism”

5. Ciri-ciri economic rationalism
 Asumsi rasionalitas individu
 Maksimasi kekuatan pasar
 Minimisasi peran pemerintah

6. Instrumen Pemerintah
1. Government provision
a. Allocation: menyangkut ukuran relatif sektor publik dan
swasta. Pengeluaran pemerintah dan kebijakan perpajakan
mempengaruhi alokasi dan distribusi sumberdaya di sektor
swasta (contoh pengeluaran di sektor konstruksi berpengaruh
ke ekonomi konstruksi, sektor manufaktur dan
ketenagakerjaan)
b. Distribution: menyangkut upaya mempertahankan
kesetimbangan (keseimbangan) seperti transfer payments
c. Stabilisation: bertujuan memperbaiki perekonomian secara
keseluruhan melalui kebijakan anggaran. Dalam pandangan
Keynesian: pemerintah bertanggungjawab atas full
employment, price stability, economic growth and balance of
payments

7. Instrumen lanjut
2. Subsidy: kadang sulit dibedakan dengan
government provision ketika swasta
membangun jalan atau jembatan dengan dana
pemerintah (ini subsidi atau provision?)
3. Production: tidak menggunakan budget
pemerintah melainkan dengan menarik bayaran
pada users (listrik, air dlll)
4. Regulation: perijinan dan larangan atas kegiatan
tertentu (lisensi, penentuan tarif, regulasi
ketenagakerjaan dlll)

8. ISU BESARAN PEMERINTAH
 Seberapa proporsi sumberdaya masyarakat dikonsumsi
atau diinvestasikan pemerintah dan berapa untuk
swasta? (problem alokasi)
 Seberapa besar seharusnya anggaran pemerintah, dan
sejauhmana pemerintah memberi kontribusi pada
penerimaan swasta dalam bentuk transfer payments?
(problem distribusi)
 Berapa persentase angkatan kerja seharusnya
dipekerjakan di sektor publik (problem birokrasi)
 Seberapa besar sumberdaya produktif dimiliki oleh
pemerintah (problem kepemilikan)
 Seberapa derajat otoritas di tangan pemerintah atau
masyarakat? (problem kebebasan individu)