Download to read offline
ne document.pptx
- 1.
- 2. Agenda STANDAR AUDIT -ISA 1. SPAP 2. SPKN 3.
- 3. 1. Indonesia, sebagaibagian dari G20 dan IFAC, berkomitmen untuk sepenuhnya mengadopsi ISA pada 1 January 2013 2. Konsekuensi dari adopsi ISA adalah perubahan mendasar terhadap cara pandang, cara berpikir dan cara bekerja auditor di Indonesia 3. Benarkah dengan mengadopsi ISA kualitas informasi keuangan di Indonesia akan lebih baik? Latar Adopsi International Auditing Standard
- 4. TIGA TITIK KRITISAUDIT 1. Penerimaan Klien 2. Pemahaman Bisnis 3. Penentuan Materialitas Source: Berpikir Kritis dalam Auditing , Tuanakotta
- 5. SEJARAH ISA 1978 International Auditing PracticeCommittee (IAPC) 1979 International Auditing Guideline, Objectives, Scope of The Financial Statements 1991 IAPC’s guidelines re- codified as International Standards on Auditing (ISAs) 1998 IFAC survey found more than 70 countries worldwide had adopted IAPC standards or use them as a basis for national standards 2002 The IAPC was reconstituted as the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB); 2007 IAASB issued third version of Objectives and Scope of the Audit of Financial Statements More than 100 countries has adopted ISA 2008 Clarity Project Completed 2013 Indonesia adopted ISA
- 6. 1. Penekanan padaAudit Berbasis risiko 2. Perubahan dari Rules based ke Principle Based 3. Berpaling dari model matematis 4. Menekankan pada Kearifan Profesional (professional judgement) 5. Melibatkan peran Those Charged With Governance (TCWG) Perbedaan ISA dan Standar Lama
- 7. 1. Penekanan padaAudit Berbasis risiko 2. Perubahan dari Rules based ke Principle Based 3. Berpaling dari model matematis 4. Menekankan pada Kearifan Profesional (professional judgement) 5. Melibatkan peran Those Charged With Governance (TCWG) Perbedaan ISA dan Standar Lama
- 8. 1. Audit ofHistorical Financial Information 2. Audits and Reviews of Historical Financial Information (audit dan review atas informasi keuangan historis) 3. Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (penugasan selain audit atau review) 4. Related Services (jasa-jasa terkait) 5. International Standards on Quality Control (Standar Internasional mengenai pengendalian mutu) Pokok Bahasan ISA
- 9. Audits of HistoricalFinancial Information 200 – 299 General Principles and Responsibilities 300 – 499 Risk Assessment and Response To Assessed Risk 500 – 599 Audit Evidence 600 – 699 Using the Work of Others 700 – 799 Audit Conclusion and Reporting 800 – 899 Specialized Areas Audits and Reviews of Historical Financial Information 1000 – 1100 International Auditing Practices Statements (IAPSs) 2000 – 2699 International Standards on Review Engagements (ISREs) Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information 3000 – 3699 International Standards on Assurance Engagement (ISAEs) Related Services 4000 – 4699 International Standards On Related Services (ISRSs) International Standards on Quality Control (ISQCs) Struktur isi ISA
- 10. Seksi-Seksi Penjelasan Introduction (Pengantar) Informasi tentangtujuan, lingkup dan pokok bahasan dari ISA tersebut, hal- hal yang diharapkan dari auditor Objective (Tujuan) Pernyataan yang jelas mengenai tujuan auditor secara menyeluruh (overall objectives) Untuk mencapai tujuan tersebut harus memperhatikan ISA yang lain. Definitions (Definisi) Mencantumkan istilah-istilah yang berkenaan dengan hal-hal yang dibahas Requirements (Persyaratan/Ketentuan) Setiap tujuan didukung oleh penjelasan mengenai persyaratan yang diwajibkan. Kewajiban dinyatakan dengan frasa “the auditor shall” atau “auditor wajib” Application and Other Explanatory Material Petunjuk untuk melaksakanan persyaratan / kewajiban 1. Menjelaskan lebih tepat 2. Mencantumkan pertimbangan-pertimbangan 3. Contoh prosedur Appendices (Lampiran) Merupakan bagian tidak terpisahkan. Tujuan dan maksud digunakannya suatu lampiran dijelaskan dalam batang tubuh ISA Sistematika ISA
- 11. Kaitan antar ISA 200.3Tujuan Audit ialah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporen keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporean keuangan disusun, dalam segal hal yang material, sesuai dengankerangka pelaporan keuanga yang berlaku. 315.3 Tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material karena kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi, melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian intern entitas, yang memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasi tanggapan terhadap risiko (salah saji material ) yang dinilai 330.3 Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko (salah saji material) yang dinilai, dengan merancang dan mengimplementasi tanggapan yagn tepat terhadap risiko tersebut
- 12. Tahap/Langkah Penjelasan Risk Assesment(menilai risiko) Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan Risk Response (Merespon Risiko) Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yangmenanggapi risiko (salah saji yang material) yang telah diidentifikasi dan dinilai, pada tingkat laporan keuangan dan asersi Reporting (Pelaporan) Tahap melaporkan meliputi: a) Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh dan b) Membuat dan menerbitkan laporanyang tepat. Sesuai kesimpulan yang ditarik Audit Berbasis Risiko
- 13. Kegiatan Pra Penugasan Rencanakan Audit LaksanakanProsedur Penilaian risiko PUTUSKAN TERIMA ATAU TOLAK PENUGASAN BUAT STRATEGI AUDIT MENYELURUH DAN RENCANA AUDIT IDENTIFIKASI / NILAI RSSM DENGAN MEMAHAMI ENTITAS Rinci Faktor risiko/Independensi/Sura t Tugas Materialitasi, Diskusi Tim Audit, Strategi Audit risiko Bisnis & Fraud, Risiko Signifikan Rancang/ Implementasi PI Nilai RSSM di tingkat Laporan Keuangan Asersi RSSM = risiko Salah Saji Material PI = Pengendalian Internal Menilai Risiko
- 14. RancanganTanggapan Menyeluruh dan prosedur Audit Selanjutnya Implementasikan Tanggapanterhadap RSSM yang dinilai Buat tanggapan tepat terhadap RSSM yang dinilai Turunkan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima Melahirkan Strategi menyeluruh tanggapan menyeluruh Rencana audit yang mengaitkanRSSM yang dinilai ke Prosedur Pekerjaan yang dilaksanakan, temuan audit, supervisi staff, review kertas kerja RSSM = risiko Salah Saji Material PI = Pengendalian Internal Merespon Risiko
- 15. Evaluasi Bukti Audit BuatLaporan Audit Tentukan Pekerjaan audit tambahan yang diperlukan Rumuskan Opini Faktor risiko baru dan prosedur audit, Perubahan materialitas, komunikasi temuan audit, kesimpulan atas prosedur audit yang dilaksanakan Keputusan penting , tandatangan Opini RSSM = risiko Salah Saji Material PI = Pengendalian Internal Perlu pekerjaan Tambahan Tidak Ya Melaporkan Risiko
- 16. Prinsip-Prinsip Risk Assessment 1.Sejak awal libatkan auditor senior 2. Tekankan skeptisisme profesional 3. Rencanakan auditnya 4. Laksanakan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan 5. Fokus pada identifikasi risiko 6. Evaluasi secara cerdas tanggapan manajemen mengenai risiko 7. Gunakan kearifan profesional
- 17.
- 18. Menanggapi risiko ISA 330.3Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko (salah saji material) yang dinilai, dengan merancang dan mengimplementasi tanggapan yagn tepat terhadap risiko tersebut AUDITOR PERLU 1. Menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi (untu setiap jenis transaksi, saldo akun dan pengungkapan) 2. Mengembangkan prosedur audit responsif, yakni prosedur audit yg menanggapi risiko yang dinilai RENCANA AUDIT 1. Berisi tanggapan menyeluruh atas risiko yang diidentifikasi pada tingkat laporena keuangan 2. Menangani area laporan keuangan yang material 3. Berisi sifat luasnya dan penjadwalan prosedur audit spesifik untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat asersi
- 19. KOMBINASI AUDIT YANGTEPAT 1. Uji pengendalian (test of controls) 2. Prosedur analitikal subtantif (substantif analytical procedures) 3. Pendadakan (Unpredicatability) 4. Management override 5. Significant risks
- 20. PELAPORAN ISA 700.6 Tujuanauditor merumuskan opini mengenai laporena keuangan berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang diperoleh dan memberikan opini yang jelas, melalui laporan tertulis, yang juga menjelaskan dasar (untuk memberikan ) pendapat tersebut. AUDITOR PERLU MENENTUKAN 1. Setiap perubahan dalam tingkat risiko yang dinilai 2. Apakah kesimpulan yang ditarik dari pekerjaan audit, sudah tepat 3. Apakah ada situasi mencurigakan yang dialami 4. risiko tambahan (yang sebelumnya tidak teridentifikasi) sudah dinilai dengan tepat dan prosedur audit selanjutnya ausdah dilaksanakan sebagai mana diwajibkan. TEAM DEBRIEFING 1. Temuan audit dilaporkan kepada manajemen dan TCWG (Those Cahged with governance) 2. Opini audit dirumuskan dan keputusan mengenai redaksi yang tepat untuk laporan auditor harus dibuat
- 21. IMPLIKASI 1. Bagaimana dengansistem pendidikan kita? 2. Apakah semua ada kaitan tipe kepribadian dengan kemampuan untuk berpikir kritis? 3. Paska UU Akuntan Publik dan penerapan ISA bagaimana dengan minat lulusan akuntansi untuk menjadi profesi auditor? 4. Bagaimana KAP kecil dan klien-klien audit UMKM ?
- 22.
- 23. 23 Reformasi Hukum UUD 1945 UU No.17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 Prinsip dasar pengelolaan keuangan negara Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara (Hukum Tata Negara) Kaidah administratif pengelolaan keu. negara (Hukum Administrasi Keu. Negara) UU No. 15 Tahun 2004 Prinsip-prinsip umum pemeriksaan keuangan negara
- 24. 24 POKOK PERUBAHAN • PENETAPANRUANG LINGKUP AUDIT BPK Semua elemen KN, kecuali audit oleh Akuntan Publik menurut UU (Pasar Modal, BUMN, Yayasan) • JENIS PEMERIKSAAN (Keuangan, Pengelolaan, Tujuan Tertentu) • STANDAR PEMERIKSAAN (Disusun BPK & dikonsultasikan dgn Pemerintah dan IAI) • INDEPENDENSI PEMERIKSAAN BPK (Perencanaan, Pelaksanaan & Pelaporan) • HASIL PEMERIKSAAN (Opini, Rekomendasi, Kesimpulan; + Tanggapan Yang Diperiksa) • PENYAMPAIAN LHP (DPR/DPD/DPRD, Terbuka utk Umum); KASUS (Penyidik) • KEWAJIBAN TINDAK LANJUT • KETENTUAN PIDANA (Auditan & Auditor) • TIDAK BERLAKUNYA ARK (Algemene Rekenkamer)
- 25. 25 POKOK-POKOK UNDANG-UNDANG PEMERIKSAAN 1.Pengertian Pemeriksa dan Pemeriksaan; 2. Lingkup Pemeriksaan; 3. Standar Pemeriksaan; 4. Kebebasan dan Kemandirian dalam Pelaksanaan Pemeriksaan; 5. Akses Pemeriksa terhadap Informasi; 6. Kewenangan untuk Mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern; 7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut; 8. Pengenaan Ganti Kerugian Negara; dan 9. Sanksi Pidana.
- 26. 26 Pemeriksaan dan Pemeriksa Pemeriksaan Suatuproses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menelai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksa Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK
- 27. 27 KEUANGAN NEGARA PENGELOLAAN KEUANGANNEGARA Keseluruhaan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi: perencanaan; pelaksanaan; pengawasan; dan pertanggungjawaban. TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara secara: – tertib; – taat pada peraturan perundang-undangan; – efesiensi, ekonomis, dan efektif; dan – transparan; dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 28. 28 PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMERIKSAAN KINERJA PEMERIKSAAN DGN TUJUAN TERTENTU Pemeriksaan ygtidak termasuk atas Pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja Pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Pemeriksaan atas laporan keuangan LINGKUP & JENIS PEMERIKSAAN
- 29. 29 PEMERIKSAAN DENGAN TUJUANTERTENTU • Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus • Di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja • Termasuk pemeriksaan atas hal-hal yg berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah
- 30. 30 Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara dilaksanakan dengan menggunakan STANDAR PEMERIKSAAN (PASAL 5 UU PPJKN)
- 31. 31 Patokan untukmelakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. STANDAR PEMERIKSAAN
- 32. 32 PEMERIKSA B PK AKUNTAN PUBLIK/APIP (penugasan) laporan pemeriksaan akuntan publik wajib disampaikan ke BPK dan dipublikasikan
- 33. 33 Penentuan objekpemeriksaan, perencanaan; pelaksanaan pemeriksaan; Penentuan waktu; Metode pemeriksaan penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK Pasal 6 UU PPJKN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
- 34. 34 KEWENANGAN BPK • Dalampemeriksaan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah • LHP intern pemerintah wajib disampaikan ke BPK • Dalam pemeriksaan BPK dapat menggunakan tenaga ahli dari luar yang berkerja untuk dan atas nama BPK
- 35. 35 HAK BPK a. Memintadokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas lain yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya; c. Melakukan penyegelan tempat penyimpan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara; d. Meminta keterangan kepada seseorang; e. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat sebagai alat bantu pemeriksaan. Pasal 10 UUPPTKN
- 36. 36 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN •Penyusunan LHP setelah pemeriksaan selesai dilakukan • Pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan, bilamana diperlukan Kesimpulan Pemeriksaan TujuanTertentu Temuan Kesimpulan Rekomendasi Pemeriksaan Kinerja Opini Pemeriksaan Keuangan
- 37. Jenis-jenis Opini Wajar TanpaPengecualian (WTP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam LK dapat diandalkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam LK yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan (pemeriksa tidak dapat meyakini LK apakah bebas dari i saji material) Tidak wajar – LK tidak disajikan & diungkapkan secara wajar dalam segala hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam LK tidak dapat diandalkan 37
- 38. 38 OPINI AUDIT Opini auditadalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan. kriteria: Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah Kecukupan pengungkapan Kepatuhan terhadap peraturan perundangan Efektivitas sistem pengendalian intern
- 39. 39 • Temuan positif –Hasil yang dicapai melebihi taget kinerja – Dapat dijadikan contoh bagi unit kerja lain • Temuan negatif: – Ketidaktaatan pada peraturan – Inefisiensi – Ketidakefektivan – kesalahan Temuan
- 40. 40 REKOMENDASI • Saran daripemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya • Ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang • Untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan
- 41. 41 Tindak Lanjut • Temuandapat ditindaklanjuti: – Seluruhnya – Sebagian: penjelasan • Temuan tidak dapat ditindaklanjuti: – Penjelasan/alasan
- 42. 42 TANGGAPAN ATAS HASILPEMERIKSAAN Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan
- 43. 43 PENYAMPAIAN LHP LAPORANKEUANGAN Oleh BPK DPR & DPD Sesuai dgn Kewenangannya DPRD Sesuai dgn Kewenagannya PRESIDEN Sesuai dgn Kewenangannya Gubernur/Bupati/walikota Sesuai dgn Kewenangannya LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2 bulan 2 bulan
- 44. 44 PENYAMPAIAN LHP LAPORANKINERJA & TUJUAN TERTENTU Oleh BPK DPR/DPD/DPRD Sesuai dgn Kewenangannya Presiden/Gubernur/Bupati atau Walikota Sesuai dgn Kewenangannya Presiden/Gubernur/Bupati atau Walikota Sesuai dgn Kewenangannya DPR/DPD/DPRD Sesuai dgn Kewenangannya LHP LAPORAN KINERJA LHP DENGAN TUJUAN TERTENTU
- 45. 45 PENYAMPAIAN IKHTISAR HASILPEMERIKSAAN Lembaga Perwakilan Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah 3 Bln sesudah berakhirnya semester ybs
- 46. 46 KETERBUKAAN INFORMASI 1. LHPyang disampaikan kepada Lembaga Perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum 2. LHP sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 47. 47 TINDAK LANJUT • Pejabatwajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP • Pejabat perlu memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima • BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut LHP • Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian • BPK memberitahukan hasil pemanatauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester Pasal 20 UUPPTJKN
- 48. 48 KETENTUAN PERALIHAN Ketentuanmengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006 Penyelesain ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan BPK dan/atau Pemerintah pada saat UU ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang ada sebelum UU ini Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dalam UU ini selambat-lambatnya satu tahun setelah UU ini (UUPPJKN Pasal 27)
- 49. 49 1. Standar Pemeriksaan; 2.Tata cara Pemanggilan; 3. Tata cara Penyampaian LHP kpd Legislatif; 4. Tata cara Tindak Lanjut; 5. Tata cara Penyelesaian Kerugian Negara. PERATURAN PELAKSANAAN UU PPTKN
- 50. 50 Hasil Pemeriksaan • Banyakkementerian negara/lembaga (KL) dan Pemda memperbaiki transparansi dan akuntabilitas LK, • Rekomendasi BPK senantiasa menjadi acuan memperbaiki Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), • Hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan tindak lanjut oleh aparat yang berwenang terkait korupsi, • Hasil pemeriksaan BPK menjadi alat kontrol masyarakat.
- 51. AKUNTABILITAS BPK RI Pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk DPR atas usul BPK & Menkeu Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR/DPD/DPRD dengan salinan kepada Pemerintah untuk penyusunan LKPP/LKPD Untuk menjamin mutu pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh BPK negara lain yang menjadi anggota organisasi BPK sedunia BPK negara lain tersebut ditunjuk oleh BPK setelah mendapat pertimbangan DPR.
- 52. SEKTOR PRIVAT SEKTORPUBLIK STANDAR AKUNTANSI SAK SAP STANDAR PEMERIKSAAN SPAP SPKN Posisi SPKN
- 53.
- 54. PENDAHULUAN UMUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA PELAKSANAAN PEMERIKSAANDENGAN TUJUAN TERTENTU PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 1 2 4 6 3 5 7 TUJUH PERNYATAAN STANDAR Sistematika SPKN
- 55. PSP 01 PSP03 PSP 02 KOMPETENSI INDEPENDENSI KEMAHIRAN PROFESIONAL PENGENDALIA N MUTU PERENCANAAN DAN SUPERVISI PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN BUKTI AUDIT KOMUNIKASI PEMERIKSA PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA DETEKSI KETIDAKPATUHAN PENGEMBANGAN TEMUAN PEMERIKSAAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN PERNYATAAN PENYAJIAN SESUAI PABU PENGUNGKAPAN INKONSISTENSI PENERAPAN PABU PENGUNGKAPAN KECUKUPAN INFORMASI OPINI PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN LAPORAN KEPATUHAN LAPORAN PENGENDALIAN INTERN TANGGAPAN TERPERIKSA INFORMASI RAHASIA DISTRIBUSI LAPORAN PSP 05 PSP 04 PERENCANAAN SUPERVISI BUKTI PEMERIKSAAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN BENTUK LAPORAN ISI LAPORAN UNSUR KUALITAS LAPORAN DISTRIBUSI LAPORAN PSP 07 PSP 06 PERENCANAAN PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN BUKTI KOMUNIKASI PEMERIKSA PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA DETEKSI KETIDAKPATUHAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN PERNYATAAN ASERSI SIMPULAN ATAS ASERSI PENGUNGKAPAN KEBERATAN PENGUJIAN BERDASARKAN KRITERIA PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN LAPORAN PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TANGGAPAN TERPERIKSA INFORMASI RAHASIA DISTRIBUSI LAPORAN PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
- 56. BPK RI SEMUA PEMERIKSAKEUANGAN NEGARA PEMERIKSA YANG BEKERJA UNTUK DAN ATAS NAMA BPK RI 1 2 Pengguna SPKN
- 57. LINGKUP SPKN MENGATUR SEMUAJENIS PEMERIKSAAN 1. PEMERIKSAAN KEUANGAN 2. PEMERIKSAAN KINERJA 3. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
- 58. TANGGUNG JAWAB ENTITAS YANGDIPERIKSA 1. Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, dan bertanggung jawab. 2. Menyususun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif. 3. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan KN tepat waktu 4. Menindaklanjuti rekomendasi BPK.
- 59. PSA 01 STANDARUMUM KUALIFIKASI UTAMA PEMERIKSA KOMPETEN INDEPENDEN PROFESIONAL PENGENDALIAN MUTU
- 60.
- 61. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PSP02 PERENCANAAN DAN SUPERVISI PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN BUKTI AUDIT KOMUNIKASI PEMERIKSA PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA DETEKSI KETIDAKPATUHAN PENGEMBANGAN TEMUAN PEMERIKSAAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN
- 62. DETEKSI KETIDAKPATUHAN PSP 02.T3 •Merancang pemeriksaan untuk menditeksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang2an, kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse). • Waspada terhadap kemungkinan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan. • Jika timbul indikasi, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk menentukan dampaknya terhadap LK • Ketidakpatutan bersifat subjektif, pemeriksa tidak memberikan keyakinan memadai dalam mendeteksinya. • Deteksi oleh pemeriksa tidak boleh mengganggu investigasi oleh penegak hukum.
- 63. PENGEMBANGAN TEMUAN PEMERIKSAAN PSP02.T4 Unsur Temuan: • Kondisi (memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan pemeriksa di lapangan) • Kriteria (memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan. • Sebab (memberi bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria. • Akibat (memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan pengaruh dari perbedaan antara apa yang ditemukan pemeriksa (kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria).
- 64. PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PSP03 PERNYATAAN PENYAJIAN SESUAI PABU PENGUNGKAPAN INKONSISTENSI PENERAPAN PABU PENGUNGKAPAN KECUKUPAN INFORMASI OPINI PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN LAPORAN KEPATUHAN LAPORAN PENGENDALIAN INTERN TANGGAPAN TERPERIKSA INFORMASI RAHASIA DISTRIBUSI LAPORAN
- 65. LAPORAN KEPATUHAN PSP 03.T2 •Laporan harus menengkap bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian kepatuhan yang berpengaruh langsung dan meterial terhadap LK • Ketidakpatuhan yang ditemukan, dimuat dalam laporan atas kepatuhan. Bila tidak ada ketidakpatuhan, laporan ini tidak diterbitkan • Ketidakpatuhan meliputi 1) penyimpangan administrasi, pelanggaran perikatan, atau penyimpangan mengandung unsur pidana dan 2) ketidakpatutan signifikan. • Pelaporan kecurangan kepada pihak berwenang.
- 66. PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN PSP 03.T3 •Laporan harus mengungkap kelemahan pengendalian intern yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan” seperti yang dirumuskan dalam SPAP. • Sejauh mungkin pengungkapan memenuhi unsur temuan (kondisi, kriteria, akibat dan sebab). • Jika ditemukan kelemahan, pemeriksa harus mengomunikasikan kepada manajemen entitas
- 67. TANGGAPAN TERPERIKSA PSP 03.T4 •LHP harus dilengkapi tanggapan pimpinan entitas/pejabat yang bertanggung jawab atas temuan dan rekomendasi. • Dimaksudkan untuk menjamin bahwa laporan telah wajar, lengkap dan objektif. • Tanggapan dilakukan terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi • Tanggapan berupa janji untuk memperbaiki, bukan alasan menghilangkan temuan • Jika pemeriksa tidak setuju thp tanggapan, pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya dalam laporan.
- 68. INFORMASI RAHASIA PSP 03.T5 •Informasi rahasia yang dilarang sesuai UU, tidak diugkap dalam laporan, namun sifat informasi dan UU yang mengaturnya harus diungkap di laporan. • Pertimbangan mengenai informasi rahasia hendaknya mengacu pada kepentingan publik.
- 69.
- 70. PSP 01 PSP03 PSP 02 KOMPETENSI INDEPENDENSI KEMAHIRAN PROFESIONAL PENGENDALIA N MUTU PERENCANAAN DAN SUPERVISI PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN BUKTI AUDIT KOMUNIKASI PEMERIKSA PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA DETEKSI KETIDAKPATUHAN PENGEMBANGAN TEMUAN PEMERIKSAAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN PERNYATAAN PENYAJIAN SESUAI PABU PENGUNGKAPAN INKONSISTENSI PENERAPAN PABU PENGUNGKAPAN KECUKUPAN INFORMASI OPINI PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN LAPORAN KEPATUHAN LAPORAN PENGENDALIAN INTERN TANGGAPAN TERPERIKSA INFORMASI RAHASIA DISTRIBUSI LAPORAN PSP 05 PSP 04 PERENCANAAN SUPERVISI BUKTI PEMERIKSAAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN BENTUK LAPORAN ISI LAPORAN UNSUR KUALITAS LAPORAN DISTRIBUSI LAPORAN PSP 07 PSP 06 PERENCANAAN & SUPERVISI PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN BUKTI KOMUNIKASI PEMERIKSA PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA DETEKSI KETIDAKPATUHAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN PERNYATAAN ASERSI SIMPULAN ATAS ASERSI PENGUNGKAPAN KEBERATAN PENGUJIAN BERDASARKAN KRITERIA PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN LAPORAN PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TANGGAPAN TERPERIKSA INFORMASI RAHASIA DISTRIBUSI LAPORAN PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
- 71. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA PSP04 PERENCANAAN SUPERVISI BUKTI PEMERIKSAAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN
- 72. PERENCANAAN PSP 04.01 Pekerjaanharus direncanakan secara memadai. Dalam merencanakan pemeriksaan, harus: Mempertimbangkan signifikansi masalah & kebutuhan pengguna Memperoleh pemahaman mengenai program (peraturan, tujuan, input, proses, output, outcome) Mempertimbangkan SPI; Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan; Mengidentifikasi kriteria (masuk akal, dapat dicapai, relevan) Mempertimgbangkan pekerjaan pemeriksa lain atau ahli Mengomunikasikan kepada pihak terkait
- 73. PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA PSP05 BENTUK LAPORAN ISI LAPORAN UNSUR KUALITAS LAPORAN DISTRIBUSI LAPORAN
- 74.
- 75. ISI LAPORAN PSP 05.02 Pernyataan pemeriksaan dilakukan sesuai SPKN Umum (tujuan, lingkup, metodologi) Temuan (harus mengungkap kelemahan SPI signifikan, penyimpangan dari peraturan, dan kecurangan, jika ada) Simpulan (Jawaban atas pemcapaian tujuan pemeriksaan) Rekomendasi (harus memberi rekomendasi perbaikan kinerja) Tanggapan dari pejabat yg bertanggung jawab Hal yang memerlukan penelahan lebih lanjut Informasi Rahasia
- 76. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUANTERTENTU PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 6 7
- 77. PSP 01 PSP03 PSP 02 KOMPETENSI INDEPENDENSI KEMAHIRAN PROFESIONAL PENGENDALIA N MUTU PERENCANAAN DAN SUPERVISI PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN BUKTI AUDIT KOMUNIKASI PEMERIKSA PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA DETEKSI KETIDAKPATUHAN PENGEMBANGAN TEMUAN PEMERIKSAAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN PERNYATAAN PENYAJIAN SESUAI PABU PENGUNGKAPAN INKONSISTENSI PENERAPAN PABU PENGUNGKAPAN KECUKUPAN INFORMASI OPINI PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN LAPORAN KEPATUHAN LAPORAN PENGENDALIAN INTERN TANGGAPAN TERPERIKSA INFORMASI RAHASIA DISTRIBUSI LAPORAN PSP 05 PSP 04 PERENCANAAN SUPERVISI BUKTI PEMERIKSAAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN BENTUK LAPORAN ISI LAPORAN UNSUR KUALITAS LAPORAN DISTRIBUSI LAPORAN PSP 07 PSP 06 PERENCANAAN & SUPERVISI PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN BUKTI KOMUNIKASI PEMERIKSA PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA DETEKSI KETIDAKPATUHAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN PERNYATAAN ASERSI SIMPULAN ATAS ASERSI PENGUNGKAPAN KEBERATAN PENGUJIAN BERDASARKAN KRITERIA PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN LAPORAN PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TANGGAPAN TERPERIKSA INFORMASI RAHASIA DISTRIBUSI LAPORAN PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
- 78. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TUJUANTERTENTU PSP 06 PERENCANAAN & SUPERVISI PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN BUKTI KOMUNIKASI PEMERIKSA PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA DETEKSI KETIDAKPATUHAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN
- 79. PELAPORAN PEMERIKSAAN TUJUANTERTENTU PSP 07 PERNYATAAN ASERSI SIMPULAN ATAS ASERSI PENGUNGKAPAN KEBERATAN PENGUJIAN BERDASARKAN KRITERIA PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN LAPORAN PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TANGGAPAN TERPERIKSA INFORMASI RAHASIA DISTRIBUSI LAPORAN
- 80. Sifat Pemeriksaan denganTujuan Tertentu 80 TINGKAT KEYAKINAN EKSAMINASI REVIU PROSEDUR YANG DISEPAKATI
- 81. HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUANTERTENTU SIMPULAN TEMUAN-TEMUAN
- 82. TERIMA KASIH Profesi untuk Mengabdipada Negeri Dwi Martani 081318227080 martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com http://staff.blog.ui.ac.id/martani/
Editor's Notes
- #26 25