Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia melalui tiga langkah utama, yaitu pembentukan instrumen hak asasi manusia seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, pembentukan lembaga-lembaga hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta pembentukan pengadilan-pengadilan hak as

1. Modul ke:
Satuan Pendidikan
Program Studi
Modul ke:
Program Studi
Upaya Penegakan
HAM
Menganalisis pelanggaran hak asasi
manusia dalam perspektif pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
ARSAL HAKIEM
4
SMAN 10 BGR
XI-MIPA
Pembuka Daftar Pustaka Akhiri Presentasi

2. < >
MENU AKHIRI
← →
MENU AKHIRI
1. Menerima hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai
anugerah Tuhan YME
2. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai
anugerah Tuhan YME
3. Memiliki sikap peduli terhadap asasi manusia berdasarkan prespektif
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Bersikap peduli terhadap asasi manusia berdasarkan prespektif Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
5. Mengidentifikasi upaya pemerintah dalam menegakan hak asasi manusia.
6. Menganalisis upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia
7. Menalar hasil analisis upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi
manusia
8. Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Tujuan Pembelajaran

3. < >
MENU AKHIRI
← →
MENU AKHIRI
Simak informasi berikut

4. < >
MENU AKHIRI
← →
MENU AKHIRI
Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM
Pembentukan Instrumen HAM
Pembentukan Lembaga HAM
Pembentukan Pengadilan HAM

5. < >
MENU AKHIRI
← →
MENU AKHIRI
Pancasila
UUD 1945
TAP MPR No. XVII/MPR/1998 (HAM)
UU No. 39 Thn. 1999 (HAM)
UU No. 11 Thn. 2012 (Peradilan Anak)
UU No. 23 Thn. 2004 (PKDRT)
UU No. 26 Thn. 2000 (Pengadilan HAM)
Instrumen HAM

6. < >
MENU AKHIRI
← →
MENU AKHIRI
Lembaga Hak Asasi Manusia
Komnas HAM
• UU No. 39 thn 1999
• Melakukan
perdamaian
• Menyelesaikan
masalah
• Menyampaikan
rekomendasi
Komnas Anti
Kekerasan terhadap
Perempuan
• Kepres No.
181/1998
• penghapusan segala
bentuk kekerasan
terhadap
perempuan
• pencegahan dan
penanggulangan
segala bentuk
kekerasan terhadap
perempuan
Komisi Perlindungan
Anak Iindonesia
• UU No. 23 Tahun
2002
• perlindungan dan
pemenuhan Hak
Anak
• perumusan
kebijakan
penyelenggaraan
perlindungan anak
• mengumpulkan data
dan informasi
mengenai
perlindungan anak

7. < >
MENU AKHIRI
← →
MENU AKHIRI
Lembaga Pengadilan Hak Asasi Manusia
Mahkamah Konstitusi
Lembaga Ombudsman
Komisi Yudisial
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK))
Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

8. Terima Kasih
Arsal Hakiem