SlideShare a Scribd company logo
KRITERIA
ASPEK PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
P E R M E N L H K N O 1 T A H U N 2 0 2 1
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
PENILAIAN KETAATAN ASPEK PPU
laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
laporan pemenuhan ketentuan dalam pemantauan Emisi dan gangguan;
laporan pemenuhan ketentuan dalam baku mutu Emisi dan baku mutu gangguan;
dokumen yang menerangkan kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Udara;
dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan;
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
ASPEK KETAATAN PPU
Ketaatan
terhadap
sumber emisi
dan titik
penaatan
Ketaatan
Terhadap
Parameter
Kompetensi
Personil
Ketaatan
terhadap
jumlah data
yang
dilaporkan
Ketaatan
terhadap baku
mutu
Ketaatan
Terhadap
Ketentuan
Teknis
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Kompetensi Personil
1
MERAH
Tidak mempunyai personil
yang bertanggung jawab dan
kompeten dalam
Pengendalian Pencemaran
Udara.
BIRU
Memiliki personil yang
bertanggung jawab dan
kompeten dalam
Pengendalian Pencemaran
Udara.
KOMPETENSI PERSONIL
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap sumber emisi
dan titik penaatan
2
MERAH
Tidak melakukan pemantauan
terhadap seluruh sumber Emisi
dan/atau titik penaatan secara
manual atau menggunakan
neraca massasesuaidengan yang
diwajibkan dalam izin dan/atau
peraturan perundang-undangan
(< 100%).
BIRU
Melakukan pemantauan
terhadap seluruh sumber Emisi
dan/atau titik penaatan secara
manual atau menggunakan
perhitungan neraca massa
sesuaidengan ketentuan yang
diwajibkan dalam izin dan/atau
peraturan perundang-
undangan (100%).
PEMANTAUAN MANUAL
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
MERAH
a) Tidak melakukan
pemantauan terhadap
seluruh sumber Emisi wajib
CEMS; dan
b) Terdapat sumber Emisi wajib
CEMSyang tidak terintegrasi
melalui SISPEK(< 100%).
BIRU
a) Melakukan pemantauan
terhadap seluruh sumber Emisi
yang wajib CEMS; dan
b) Seluruh sumber Emisi yang
wajib CEMS terintegrasi
melalui SISPEK (100%).
PEMANTAUAN CEMS
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
1. Kewajiban pemantauan mengacu pada Persetujuan Lingkungan di bidang PPU
2. Sumber Emisi dan titik penaatan yang wajib meliputi:
1.Sumber Emisi kegiatan proses dan utilitas
2.Titik penaatan kualitas udara ambien
3.Titik penaatan kualitas kebisingan
4.Titik penaatan kualitas kebauan
3. Industri Manufaktur:
1.Sumber Emisi yang berasal dari proses kimia wajib dipantau
2.Cerobong yang hanya mengeluarkan uap air tidak wajib dipantau
4. Dryer pada industri Agro merupakan sumber Emisi yang wajib dipantau
5. Tungku bakar sawit merupakan sumber Emisi yang wajib dipantau
6. Sumber Emisi tidak wajib dipantau meliputi:
1.Internal combustion engine (genset, transfer pump engine)
2.Kapasitas <100 HP (76,5 KVA)
3.Beroperasi <1000 jam per tahun
4.Digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan. <200 jam per tahun
5.Digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las
6.Berfungsi sebagai cadangan wajib dilakukan pengukuran Emisi bagi genset atau pembakaran dalam dengan
kapasitas dan spesifikasi sesuai dengan BM Emisi
7.Laoratorium (exhaust laboratorium fire assay, laboratorium pengujian bahan baku dan produk)
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
7. Kewajiban pemantauan sumber Emisi menggunakan neraca massa wajib bagi Industri
pengolahan nikel matte
8. Kewajiban pemantauan sumber Emisi menggunakan CEMS, meliputi
1.Industri minyak dan gas
2.Industri rayon, unit proses
3.Industri pupuk dan ammonium nitrat
4.Industri pulp dan paper
5.Industri besi baja
6.Industri pertambangan
7.Industri semen
8.Industri pembangkit listrik dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal
9.Industri carbon black, proses dryer
10.Kegiatan Pengolahan Sampah secara termal
11.Kegiatan daur ulang baterai lithium
9. Seluruh sumber Emisi wajib CEMS wajib terintegrasi ke dalam SISPEK
CATATAN KRITERIA
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap parameter
3
MERAH
Tidak melakukan pemantauan
terhadap seluruh parameter
sesuai dengan ketentuan dalam
izin dan/atau perundang-
undangan (<100%)
BIRU
Melakukan pemantauan terhadap
seluruh parameter sesuai dengan
ketentuan dalam izin dan/atau
peraturan perundang-undangan
(100%)
PEMANTAUAN MANUAL
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
MERAH
a) Tidak melakukan
pemantauan terhadap
seluruh parameter wajib
CEMS; dan
b) Terdapat parameter wajib
CEMS yang tidak terintegrasi
melalui SISPEK (<100%)
BIRU
a) Melakukan pemantauan
terhadap seluruh parameter
wajib CEMS; dan
b) Seluruh parameter wajib
CEMS terintegrasi melalui
SISPEK (100%).
PEMANTAUAN CEMS
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Parameter wajib CEMS: NOx, SO2, PM, laju alir, oksigen dan CO2
Tambahan parameter untuk pembangkit listrik: Hg
1. Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu
kepada:
2.
3.
1.Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada:
2.Peraturan perundang-undangan di bidang BM Emisi spesifik
3.Izin pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 bagi industri yang melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengolahan
Limbah B3
2. Jika industri belum mempunyai BM spesifik, kewajiban pemantauan parameter mengacu kepada:
1.Persetujuan Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL); atau
2.Lampiran V-B KepMen LHK No. 13/1995 tentang BM Emisi Sumber Tidak Bergerak
3. Bagi industri pada angka 2, yang telah memiliki kajian Emisi sumber tidak bergerak yang
dilakukan oleh pihak eksternal yang kompeten, kewajiban sumber Emisi mengacu kepada kajian
tersebut dengan melampirkan hasil kajian ke dalam pelaporan Emisi melalui SIMPEL
4. Khusus sumber Emisi genset bagi Industri yang belum memiliki baku mutu spesifik, mengacu
pada Lampiran I.a Permen LHK No 13/2009 tentang BM Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi
Usaha/Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
5. Kewajiban pemantauan parameter di titik penaatan kualitas udara ambien dan kebauan mengacu
pada Persetujuan Lingkungan
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
6. Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada:
1.Peraturan perundang-undangan di bidang BM Emisi spesifik
2.Izin pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 bagi industri yang melakukan kegiatan pemanfaatan atau
pengolahan Limbah B3
7. Khusus Industri Rayon parameter wajib dipantau mencakup Karbon Disulfida (CS2) dan Hidrogen
Sulfida (H2S) di titik pemantauan kualitas udara ambien
8. Pengukutan kualutas ambien untuk parameter di bawah ini dianggap valid apabila:
1.Partikulat (TSP, PM10, PM2,5) diukur selama 24 jam
2.Ozon (O3) diukur pada waktu maksimum pukul 11.00 - 14.00 waktu setempat
9. Perhitungan neraca massa wajib untuk Industri pengolahan nikel matte dengan parameter Sulfur
Dioksida (SO2)
10. Kewajiban pemantauan parameter untuk Industri Agro, meliputi:
1.Sumber Emisi dryer dan kamar asap pada Industri karet
2.Sumber Emisi dryer pada Industri selain Industri karet
3.Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur meliputi SO2, NO2, dan Partikulat
4.Tungku bakar sawit, parameter yang diukur meliputi SO2, NO2, dan Partikulat, HCL, Gas Klorin (CL2),
Ammonia (NH3), Fluorida (HF), H2S, dengan nilai BM Emisi sesuai dengan Lampiran V-B KepMen LHK No.
13/1995 tentang BM Emisi Sumber Tidak Bergerak
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
11. Kewajiban pemantauan parameter menggunakan CEMS
1.Industri minyak dan gas
2.Industri rayon
3.Industri pupuk dan ammonium nitrat
4.Industri pulp dan paper
5.Industri besi baja
6.Industri pertambangan
7.Industri semen
8.Industri carbon black
9.Proses penunjang produksi <25 MW dengan kandungan sulfur >2% dan beroperasi secara
terus menerus. Untuk mengukur parameter SO2, NOx, Opasitas, O2, CO, dan laju alir.
12. Seluruh parameter wajib CEMS wajib terintegrasi ke dalam SISPEK
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
1
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap jumlah data yang
dilaporkan
4
MERAH
a. Tidak melaporkan data
pemantauan untuk setiap
parameter pada setiap sumber
Emisi dan/atau titik penaatan
sesuai dengan ketentuan yang
diwajibkan dalam izin dan/atau
peraturan perundang-undangan
(100%);
b. Tidak melaporkan data
perhitungan beban Emisi
sesuai dengan ketentuan
dalam izin dan/atau peraturan
perundang-undangan secara
periodik (100%).
BIRU
a. Melaporkan data pemantauan
untuk setiap parameter pada
setiap sumber Emisi dan/atau titik
penaatan sesuai dengan
ketentuan dalam izin dan/atau
peraturan perundang-undangan
(100%);
b. Melaporkan data perhitungan
beban Emisi sesuai dengan
ketentuan dalam izin dan/atau
peraturan perundang- undangan
secara periodik (100%).
PEMANTAUAN MANUAL
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
MERAH
a) Tidak melaporkan data
pemantauan CEMS untuk
setiap parameter pada
setiap sumber Emisi sesuai
dengan ketentuan yang
diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan secara
periodik (100%);
b) Tidak melaporkan data
perhitungan beban Emisi
melalui CEMS sesuai
dengan ketentutan yang
diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan
secara periodik (100%).
BIRU
a) Melaporkan data pemantauan
CEMS untuk setiap parameter
pada setiap sumber Emisi sesuai
dengan ketentuan yang
diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan secara
periodik (100%);
b) Melaporkan data perhitungan
beban Emisi melalui CEMS
sesuai dengan ketentutan yang
diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan secara
periodik (100%).
PEMANTAUAN CEMS
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
1.Kewajiban pelaporan secara periodik dilakukan selama periode penilaian PROPER
2. Kewajiban pelaporan data pemantauan secara manual tiap parameter di setiap sumber Emisi paling
sediikit dilakukan 1x dalam 6 bulan, kecuali untuk:
1.Sumber Emisi proses pembakaran
2.Sumber Emisi yang memiliki izin pemanfaatan dan/atau pengolahan pelaporan dan pemantauan dilakukan mengikuti ketentuan lain
3.Sumber Emisi unit ketel uap yang beroprasi <6 bulan, pelaporan data pemantauan dilakukan paling sedikit 1x dalam 1 tahun (100%)
3. Kewajiban pelaporan data pemantauan melalui perhitungan neraca massa tiap parameter yang wajib
dilaporkan secara periodik paling sedikit dilakukan 1x dalam 6 bulan
4. Kewajiban pelaporan data pemantauan menggunakan CEMS di sumber Emisi yang wajib dilaporkan
secara periodik dilakukan dengan ketentuan tersedia pelaporan data pemantauan harian seriap 3 bulan
dengan validitas data harian berupa data harian yang diperoleh paling sedikit 75% dari hasil pembacaan
rata-rata tiap jam atau 18 jam data pengukuran tiap hari
5. Penghitugan beban Emisi dilakukan dengan cara:
1.Mengalikan konsentrasi dengan laju alir dan jam operasional untuk pemantauan Emsisi dengan cara terus
menerus dan/atau manual
2.Membandigkan jumlah penggunaan sulfur dalam proses pengolahan dan pengoperasian mesin penunjang
produksi dengan jumlah sulfur yang terdapat dalam produk dan limbah per ton produksi sulfida nikel untuk
pemantauan Emisi dengan cara perhitungan neraca massa
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap baku mutu
5
MERAH
Data hasil pemantauan manual
dan/atau perhitungan neraca
massa memenuhi < 100%
(kurang dari seratus persen)
ketaatan baku mutu untuk
setiap parameter pada setiap
sumber Emisi sesuai dengan
ketentuan yang diwajibkan
dalam izin dan/atau peraturan
perundang- undangan.
BIRU
Data hasil pemantauan manual
dan/atau perhitungan neraca
massa memenuhi 100% (seratus
persden) ketaatan baku mutu
untuk setiap parameter pada
setiap sumber Emisi sesuai
dengan ketentuan yang
diwajibkan dalam izin dan/atau
peraturan perundang-undangan.
PEMANTAUAN MANUAL
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
MERAH
data rata-rata harian hasil
pemantauan CEMS untuk
setiap parameter pada setiap
sumber Emisi, setiap 3 (tiga)
bulan memenuhi < 95%
ketaatan baku mutu sesuai
dengan yang diwajibkan dalam
ketentuan izin dan/atau
peraturan perundang-
undangan.
BIRU
data rata-rata harian hasil
pemantauan CEMS untuk setiap
parameter pada setiap sumber
Emisi, setiap 3 (tiga) bulan
memenuhi ≥ 95% ketaatan baku
mutu sesuai dengan yang
diwajibkan dalam ketentuan izin
dan/atau peraturan perundang-
undangan.
PEMANTAUAN CEMS
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
1.Kewajiban pemenuhan baku mutu bagi pemantauan dengan
menggunakan perhitungan neraca massa dinyatakan taat
apabila hasil perhitungan dilakukan sesuai dengan:
1.Pilihan metodologi penghitungan beban Emisi; dan
2.Petunjuk teknis operasional yang disusun dan disampaikan (khusus
Industri nikel matte)
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap ketentuan teknis
6
BIRU
a. Memenuhi ketentuan teknis PPU
1.Memenuhi ketentuan teknis cerobong Emisi
2.Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi
3.Menggunakan metode pengujian SNI atau
internasional
4.Bagi sumber Emisi yang baku mutunya terdapat
koreksi osigen, hasil pengukuran Emisi wajib terkoreksi
dengan oksigen
5.Semua sumber Emisi non fugitive harus dibuang
melalui cerobong
6.Melakukan perhitungan GRK bagi Industri yang
diwajibkan dalam peraturan yang berlaku
7.Melakukan pencatatan penggunaan genset yang
berfungsi sebagai cadangan
8.Melakukan pencatatan penggunaan boiler yang
berfungsi sebagai cadangan
MERAH
a. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis PPU
1.Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis cerobong
Emisi
2.Tidak menggunakan jasa laboratorium terakreditasi
3.Tidak menggunakan metode pengujian SNI atau
internasional
4.Bagi sumber Emisi yang baku mutunya terdapat koreksi
osigen, hasil pengukuran Emisi tidak terkoreksi dengan
oksigen
5.Terdapat sumber Emisi non fugitive yang dibuang tidak
melalui cerobong
6.Tidak melakukan perhitungan GRK bagi Industri yang
diwajibkan dalam peraturan yang berlaku
7.Tidak melakukan pencatatan penggunaan genset yang
berfungsi sebagai cadangan
8.Tidak melakukan pencatatan penggunaan boiler yang
berfungsi sebagai cadangan
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
KETAATAN TERHADAP KETENTUAN
TEKNIS
BIRU
a. Memenuhi ketentuan teknis PPU
9. Industri wajib CEMS melaksanakan
1.Memiliki shelter (ruang analyzer)
2.Memiliki gas analyzer
3.Jalur dan pipa tidak bocor
4.Instalasi perpipaan sesuai standar
5.Memiliki buku panduan CEMS
6.Memiliki atau melakukan sertifikasi peralatan CEMS
dengan QAL1
7.Memiliki sertifikasi kalibrasi peralatan CEMS oleh
eksternal setiap 2 tahun sekali
8.Memiliki QA/QC
9.Lokasi pemasangan CEMS memenuhi 8D 2D
10.Data hasil pengukuran CEMS telah terkoreksi oksigen
11.Waktu pembacaan data sesuai dengan deteksi
pengukuran
MERAH
a. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis PPU
9. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis CEMS agi
industri wajib CEMS
10. CEMS tidak beroperasi normal ≥ 2 tahun
11. Tidak memasang CEMS sesuai kewajiban dalam
peraturan
12. Tidak mengintegrasikan CEMS ke dalam SISPEK
b. Tidak memenuhi sanksi administrasi sampai batas
waktu yang ditentukan
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
KETAATAN TERHADAP KETENTUAN
TEKNIS
BIRU
a. Memenuhi ketentuan teknis PPU
9. Industri wajib CEMS melaksanakan
l. Personal komputer
m. Memastikan peralatan CEMS beroperasi secara normal
n. Apabila CEMS rusak
•Melakukan perbaikan dalam waktu <1 tahun dan menyampaikan rencana perbaikan
•Selama perbaikan wajib melakukan pemantauan manual kualitas Emisi setiap 3 bulan sekali.
Pemantauan manual terhitung 21 hari setelah CEMS tidak beroperasi
•Jika CEMS belum beroperasi secara normal >1 tahun maka pemantauan manual kualitas Emisi
setiap 1 bulan sekali
10. Melakukan intregasi CEMS dengan SISPEK
b. Memenuhi sanksi administratif sampai batas waktu yang ditentukan
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
KETAATAN TERHADAP KETENTUAN
TEKNIS
1.Khusus sumber Emisi yang tidak diwajibkan untuk melakukan pengukuran
parameter partikulat, posisi lubang sampling pada cerobong tidak perlu
memenuhi kaidah 8D dan 2D
2. Cerobong internal combustion engine (genset) dengan diameter dalamnya
<10cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling
3. Untuk kawasan Industri wajib menghitung GRK yang dihasilkan dalam satu
kawasan
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Aspek Titik Pemantauan Ambien,
Kebisingan, dan Kebauan.
KETAATAN TERHADAP DOKUMEN
LINGKUNGAN
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Titik Penaatan (lokasi sesuai dengan Persetujuan Lingkungan)
Parameter:
▪ PPNomor 22 tahun2001
▪ KepmenLH Nomor 48 tahun 1996 (Kebisingan)
▪ KepmenLH Nomor 50 tahun 1996 (Kebauan)
Pelaporan
MERAH
Tidak memantau seluruh lokasi
sesuai dengan Persetujuan
Lingkungan
BIRU
Memantau seluruh lokasisesuai
dengan PersetujuanLingkungan
KRITERIA KETAATAN UDARA AMBIEN
TERHADAP LOKASI
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
MERAH
-Tidak memantau seluruh
parameter sesuai
dengan Persetujuan
Lingkungan
-Tidak memantau seluruh
parameter sesuai PP22tahun
2021
BIRU
-Memantau seluruhparameter
sesuai dengan Persetujuan
Lingkungan
-Jika Persetujuan Lingkungan
tidak mengaturparameter
pemantauan mengacu kepadaPP
22tahun 2021
KRITERIA KETAATAN UDARA AMBIEN
TERHADAP PARAMETER
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
BAKU MUTU
UDARA AMBIEN
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Lampiran VII
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2021
CATATAN KRITERIA
Pengukuran kualitas udara ambien untuk parameter
dibawah ini dianggap valid apabila:
a. partikulat (TSP (Debu), PM10 (Partikel <10 um),
PM2,5 (Partikel < 2,5 um) diukur selama 24 jam;
dan
b. Ozon (O3) diukur pada waktu maksimum pukul
11.00 sampai dengan 14.00 waktu setempat.
MERAH
Tidak memantau seluruhlokasi
sesuai dengan Persetujuan
Lingkungan
BIRU
Memantau seluruh lokasi
sesuai dengan Persetujuan
Lingkungan
KRITERIA KETAATAN KEBISINGAN
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
MERAH
- Tidakmemantau seluruh lokasi
sesuai dengan Persetujuan
Lingkungan
-Tidak memantau seluruh
parameter sesuai
dengan Persetujuan
Lingkungan
-Tidak memantau seluruh
parameter sesuai Kepmen LHNo.
50 Tahun1996
BIRU
- Memantau seluruh lokasisesuai
dengan PersetujuanLingkungan
- Tidak Memantau seluruh
parameter sesuai
dengan Persetujuan
Lingkungan
-Jika Persetujuan Lingkungan
tidak mengaturparameter
pemantauan mengacukepada
Kepmen LHNo.50 Tahun1996
KRITERIA KETAATAN KEBAUAN
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Terima kasih
ditppu.menlhk.go.id

More Related Content

What's hot

SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...
SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...
SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...
Muhamad Imam Khairy
 
Matriks ukl upl
Matriks ukl uplMatriks ukl upl
Matriks ukl upl
Yusran Yusuf
 
Pengantar penilaian proklim eko
Pengantar penilaian proklim  ekoPengantar penilaian proklim  eko
Pengantar penilaian proklim eko
swirawan
 
SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja
SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat KerjaSNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja
SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja
Muhamad Imam Khairy
 
KEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
KEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat KebisinganKEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
KEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Muhamad Imam Khairy
 
SNI 19-7119.3-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 3: Cara Uji Partikel Tersusp...
SNI 19-7119.3-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 3: Cara Uji Partikel Tersusp...SNI 19-7119.3-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 3: Cara Uji Partikel Tersusp...
SNI 19-7119.3-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 3: Cara Uji Partikel Tersusp...
Muhamad Imam Khairy
 
Dlh Perling dan Pertek
Dlh   Perling dan PertekDlh   Perling dan Pertek
Dlh Perling dan Pertek
Era Wibowo
 
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPATeknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Oswar Mungkasa
 
Expose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrExpose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtr
Ryan Nugraha
 
SNI 19-7117.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Tidak Bergerak - Bagian 2...
SNI 19-7117.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Tidak Bergerak - Bagian 2...SNI 19-7117.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Tidak Bergerak - Bagian 2...
SNI 19-7117.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Tidak Bergerak - Bagian 2...
Muhamad Imam Khairy
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Joy Irman
 
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Joy Irman
 
Indeks Lalat - Indeks Tungau/Pinjal - Kepadatan Nyamuk
Indeks Lalat - Indeks Tungau/Pinjal - Kepadatan NyamukIndeks Lalat - Indeks Tungau/Pinjal - Kepadatan Nyamuk
Indeks Lalat - Indeks Tungau/Pinjal - Kepadatan NyamukNindya Harum Solicha
 
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Afiyan Kristiono
 
ISO 45001:2018 Awareness & Upgrading
ISO 45001:2018 Awareness & UpgradingISO 45001:2018 Awareness & Upgrading
ISO 45001:2018 Awareness & Upgrading
Ali Fuad R
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RPersyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Joy Irman
 
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahPersyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah
Joy Irman
 
Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan
Penyelenggaraan Pengelolaan PersampahanPenyelenggaraan Pengelolaan Persampahan
Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan
Joy Irman
 
Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.pdf
Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.pdfRincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.pdf
Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.pdf
ssuserc7b49e
 
Cara Pemasangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)
Cara Pemasangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)Cara Pemasangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)
Cara Pemasangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)Joy Irman
 

What's hot (20)

SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...
SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...
SNI 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi...
 
Matriks ukl upl
Matriks ukl uplMatriks ukl upl
Matriks ukl upl
 
Pengantar penilaian proklim eko
Pengantar penilaian proklim  ekoPengantar penilaian proklim  eko
Pengantar penilaian proklim eko
 
SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja
SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat KerjaSNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja
SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja
 
KEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
KEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat KebisinganKEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
KEPMENLH RI No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
 
SNI 19-7119.3-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 3: Cara Uji Partikel Tersusp...
SNI 19-7119.3-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 3: Cara Uji Partikel Tersusp...SNI 19-7119.3-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 3: Cara Uji Partikel Tersusp...
SNI 19-7119.3-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 3: Cara Uji Partikel Tersusp...
 
Dlh Perling dan Pertek
Dlh   Perling dan PertekDlh   Perling dan Pertek
Dlh Perling dan Pertek
 
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPATeknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
 
Expose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrExpose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtr
 
SNI 19-7117.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Tidak Bergerak - Bagian 2...
SNI 19-7117.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Tidak Bergerak - Bagian 2...SNI 19-7117.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Tidak Bergerak - Bagian 2...
SNI 19-7117.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Tidak Bergerak - Bagian 2...
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
 
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 
Indeks Lalat - Indeks Tungau/Pinjal - Kepadatan Nyamuk
Indeks Lalat - Indeks Tungau/Pinjal - Kepadatan NyamukIndeks Lalat - Indeks Tungau/Pinjal - Kepadatan Nyamuk
Indeks Lalat - Indeks Tungau/Pinjal - Kepadatan Nyamuk
 
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
 
ISO 45001:2018 Awareness & Upgrading
ISO 45001:2018 Awareness & UpgradingISO 45001:2018 Awareness & Upgrading
ISO 45001:2018 Awareness & Upgrading
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RPersyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R
 
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahPersyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah
 
Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan
Penyelenggaraan Pengelolaan PersampahanPenyelenggaraan Pengelolaan Persampahan
Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan
 
Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.pdf
Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.pdfRincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.pdf
Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.pdf
 
Cara Pemasangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)
Cara Pemasangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)Cara Pemasangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)
Cara Pemasangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)
 

Similar to Materi PPU 2023.pdf

Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdfKriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
elisairmam
 
Sosialisasi DLH Sidoarjo-Emisi Sumber Tidak Bergerak.pdf
Sosialisasi DLH Sidoarjo-Emisi Sumber Tidak Bergerak.pdfSosialisasi DLH Sidoarjo-Emisi Sumber Tidak Bergerak.pdf
Sosialisasi DLH Sidoarjo-Emisi Sumber Tidak Bergerak.pdf
DianValarbi
 
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran UdaraPemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
AzisKemalFauzie
 
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya UnsikaPengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
AzisKemalFauzie
 
Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara.pdf
Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara.pdfKriteria Pengendalian Pencemaran Udara.pdf
Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara.pdf
UmarushShiddiq
 
MATERI 3.pdf
MATERI 3.pdfMATERI 3.pdf
MATERI 3.pdf
ssuser87840c1
 
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh sKegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh sdwi angga teguh santoso
 
201711061121261995-8-Peraturan.pdf
201711061121261995-8-Peraturan.pdf201711061121261995-8-Peraturan.pdf
201711061121261995-8-Peraturan.pdf
PancaNababan1
 
kelola limbah.pptx
kelola limbah.pptxkelola limbah.pptx
kelola limbah.pptx
DeniAhmad9
 
Pengelolaan Limbah pada Industri Farmasi
Pengelolaan Limbah pada Industri FarmasiPengelolaan Limbah pada Industri Farmasi
Pengelolaan Limbah pada Industri Farmasi
ssuser4219cb
 
kepmen lh 129 tahun 2003 bme migas
kepmen lh 129 tahun 2003 bme migaskepmen lh 129 tahun 2003 bme migas
kepmen lh 129 tahun 2003 bme migasMhella Muciil
 
Tata cara pelaporan SIMPEL PPU 16 Mei 2023 (1).pdf
Tata cara pelaporan SIMPEL PPU 16 Mei 2023 (1).pdfTata cara pelaporan SIMPEL PPU 16 Mei 2023 (1).pdf
Tata cara pelaporan SIMPEL PPU 16 Mei 2023 (1).pdf
jamil873511
 
PPT BESOK SIDANG.pptx
PPT BESOK SIDANG.pptxPPT BESOK SIDANG.pptx
PPT BESOK SIDANG.pptx
adeliavernanda1
 
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
Rizki Darmawan
 
kelola limbah.pdf
kelola limbah.pdfkelola limbah.pdf
kelola limbah.pdf
ssuser8cafc5
 
Portofolio POIPPU PT. Artama (Wahyu Eka).pdf
Portofolio POIPPU PT. Artama (Wahyu Eka).pdfPortofolio POIPPU PT. Artama (Wahyu Eka).pdf
Portofolio POIPPU PT. Artama (Wahyu Eka).pdf
LalumuhArgianKusuman
 
Sni 09 7118.1-2005. emisi gas buang
Sni 09 7118.1-2005. emisi gas buangSni 09 7118.1-2005. emisi gas buang
Sni 09 7118.1-2005. emisi gas buang
Acong Kimia
 
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
nyampling.com
 
permen lingkungan hidup no 19 tahun 2010 bakumutu air limbah industri minyak ...
permen lingkungan hidup no 19 tahun 2010 bakumutu air limbah industri minyak ...permen lingkungan hidup no 19 tahun 2010 bakumutu air limbah industri minyak ...
permen lingkungan hidup no 19 tahun 2010 bakumutu air limbah industri minyak ...
WahyuHidayat345993
 
Persayatan kesehatan kerja
Persayatan kesehatan kerjaPersayatan kesehatan kerja
Persayatan kesehatan kerjaYesy Yuniar II
 

Similar to Materi PPU 2023.pdf (20)

Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdfKriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
 
Sosialisasi DLH Sidoarjo-Emisi Sumber Tidak Bergerak.pdf
Sosialisasi DLH Sidoarjo-Emisi Sumber Tidak Bergerak.pdfSosialisasi DLH Sidoarjo-Emisi Sumber Tidak Bergerak.pdf
Sosialisasi DLH Sidoarjo-Emisi Sumber Tidak Bergerak.pdf
 
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran UdaraPemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
 
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya UnsikaPengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
 
Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara.pdf
Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara.pdfKriteria Pengendalian Pencemaran Udara.pdf
Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara.pdf
 
MATERI 3.pdf
MATERI 3.pdfMATERI 3.pdf
MATERI 3.pdf
 
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh sKegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
 
201711061121261995-8-Peraturan.pdf
201711061121261995-8-Peraturan.pdf201711061121261995-8-Peraturan.pdf
201711061121261995-8-Peraturan.pdf
 
kelola limbah.pptx
kelola limbah.pptxkelola limbah.pptx
kelola limbah.pptx
 
Pengelolaan Limbah pada Industri Farmasi
Pengelolaan Limbah pada Industri FarmasiPengelolaan Limbah pada Industri Farmasi
Pengelolaan Limbah pada Industri Farmasi
 
kepmen lh 129 tahun 2003 bme migas
kepmen lh 129 tahun 2003 bme migaskepmen lh 129 tahun 2003 bme migas
kepmen lh 129 tahun 2003 bme migas
 
Tata cara pelaporan SIMPEL PPU 16 Mei 2023 (1).pdf
Tata cara pelaporan SIMPEL PPU 16 Mei 2023 (1).pdfTata cara pelaporan SIMPEL PPU 16 Mei 2023 (1).pdf
Tata cara pelaporan SIMPEL PPU 16 Mei 2023 (1).pdf
 
PPT BESOK SIDANG.pptx
PPT BESOK SIDANG.pptxPPT BESOK SIDANG.pptx
PPT BESOK SIDANG.pptx
 
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
 
kelola limbah.pdf
kelola limbah.pdfkelola limbah.pdf
kelola limbah.pdf
 
Portofolio POIPPU PT. Artama (Wahyu Eka).pdf
Portofolio POIPPU PT. Artama (Wahyu Eka).pdfPortofolio POIPPU PT. Artama (Wahyu Eka).pdf
Portofolio POIPPU PT. Artama (Wahyu Eka).pdf
 
Sni 09 7118.1-2005. emisi gas buang
Sni 09 7118.1-2005. emisi gas buangSni 09 7118.1-2005. emisi gas buang
Sni 09 7118.1-2005. emisi gas buang
 
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
 
permen lingkungan hidup no 19 tahun 2010 bakumutu air limbah industri minyak ...
permen lingkungan hidup no 19 tahun 2010 bakumutu air limbah industri minyak ...permen lingkungan hidup no 19 tahun 2010 bakumutu air limbah industri minyak ...
permen lingkungan hidup no 19 tahun 2010 bakumutu air limbah industri minyak ...
 
Persayatan kesehatan kerja
Persayatan kesehatan kerjaPersayatan kesehatan kerja
Persayatan kesehatan kerja
 

Recently uploaded

KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
d1051231034
 
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptxPenetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
Erma753811
 
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptxinduksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
AzisRois1
 
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfAnalisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
BrigittaBelva
 
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdfPlastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Biotani & Bahari Indonesia
 
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
LukmanulHakim572233
 
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
muhammadnoorhasby04
 
BAB III. Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
BAB III.  Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.pptBAB III.  Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
BAB III. Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
YUZANAPRATIWI
 
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...
d1051231039
 
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan ErupsiSejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
ssuserb357a32
 
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
d1051231072
 
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap EkosistemStudi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
d1051231041
 

Recently uploaded (12)

KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
 
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptxPenetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
 
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptxinduksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
 
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfAnalisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
 
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdfPlastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
 
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
 
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
 
BAB III. Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
BAB III.  Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.pptBAB III.  Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
BAB III. Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
 
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...
 
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan ErupsiSejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
 
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
 
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap EkosistemStudi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
 

Materi PPU 2023.pdf

  • 1. KRITERIA ASPEK PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA P E R M E N L H K N O 1 T A H U N 2 0 2 1 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  • 2. PENILAIAN KETAATAN ASPEK PPU laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan; laporan pemenuhan ketentuan dalam pemantauan Emisi dan gangguan; laporan pemenuhan ketentuan dalam baku mutu Emisi dan baku mutu gangguan; dokumen yang menerangkan kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Udara; dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan; Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 3. ASPEK KETAATAN PPU Ketaatan terhadap sumber emisi dan titik penaatan Ketaatan Terhadap Parameter Kompetensi Personil Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan Ketaatan terhadap baku mutu Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 4. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kompetensi Personil 1
  • 5. MERAH Tidak mempunyai personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara. BIRU Memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara. KOMPETENSI PERSONIL Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 6. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap sumber emisi dan titik penaatan 2
  • 7. MERAH Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi dan/atau titik penaatan secara manual atau menggunakan neraca massasesuaidengan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan (< 100%). BIRU Melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi dan/atau titik penaatan secara manual atau menggunakan perhitungan neraca massa sesuaidengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang- undangan (100%). PEMANTAUAN MANUAL Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 8. MERAH a) Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi wajib CEMS; dan b) Terdapat sumber Emisi wajib CEMSyang tidak terintegrasi melalui SISPEK(< 100%). BIRU a) Melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi yang wajib CEMS; dan b) Seluruh sumber Emisi yang wajib CEMS terintegrasi melalui SISPEK (100%). PEMANTAUAN CEMS Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 9. 1. Kewajiban pemantauan mengacu pada Persetujuan Lingkungan di bidang PPU 2. Sumber Emisi dan titik penaatan yang wajib meliputi: 1.Sumber Emisi kegiatan proses dan utilitas 2.Titik penaatan kualitas udara ambien 3.Titik penaatan kualitas kebisingan 4.Titik penaatan kualitas kebauan 3. Industri Manufaktur: 1.Sumber Emisi yang berasal dari proses kimia wajib dipantau 2.Cerobong yang hanya mengeluarkan uap air tidak wajib dipantau 4. Dryer pada industri Agro merupakan sumber Emisi yang wajib dipantau 5. Tungku bakar sawit merupakan sumber Emisi yang wajib dipantau 6. Sumber Emisi tidak wajib dipantau meliputi: 1.Internal combustion engine (genset, transfer pump engine) 2.Kapasitas <100 HP (76,5 KVA) 3.Beroperasi <1000 jam per tahun 4.Digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan. <200 jam per tahun 5.Digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las 6.Berfungsi sebagai cadangan wajib dilakukan pengukuran Emisi bagi genset atau pembakaran dalam dengan kapasitas dan spesifikasi sesuai dengan BM Emisi 7.Laoratorium (exhaust laboratorium fire assay, laboratorium pengujian bahan baku dan produk) Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 10. 7. Kewajiban pemantauan sumber Emisi menggunakan neraca massa wajib bagi Industri pengolahan nikel matte 8. Kewajiban pemantauan sumber Emisi menggunakan CEMS, meliputi 1.Industri minyak dan gas 2.Industri rayon, unit proses 3.Industri pupuk dan ammonium nitrat 4.Industri pulp dan paper 5.Industri besi baja 6.Industri pertambangan 7.Industri semen 8.Industri pembangkit listrik dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal 9.Industri carbon black, proses dryer 10.Kegiatan Pengolahan Sampah secara termal 11.Kegiatan daur ulang baterai lithium 9. Seluruh sumber Emisi wajib CEMS wajib terintegrasi ke dalam SISPEK CATATAN KRITERIA Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 11. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap parameter 3
  • 12. MERAH Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau perundang- undangan (<100%) BIRU Melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan (100%) PEMANTAUAN MANUAL Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 13. MERAH a) Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter wajib CEMS; dan b) Terdapat parameter wajib CEMS yang tidak terintegrasi melalui SISPEK (<100%) BIRU a) Melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter wajib CEMS; dan b) Seluruh parameter wajib CEMS terintegrasi melalui SISPEK (100%). PEMANTAUAN CEMS Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Parameter wajib CEMS: NOx, SO2, PM, laju alir, oksigen dan CO2 Tambahan parameter untuk pembangkit listrik: Hg
  • 14. 1. Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada: 2. 3. 1.Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada: 2.Peraturan perundang-undangan di bidang BM Emisi spesifik 3.Izin pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 bagi industri yang melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 2. Jika industri belum mempunyai BM spesifik, kewajiban pemantauan parameter mengacu kepada: 1.Persetujuan Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL); atau 2.Lampiran V-B KepMen LHK No. 13/1995 tentang BM Emisi Sumber Tidak Bergerak 3. Bagi industri pada angka 2, yang telah memiliki kajian Emisi sumber tidak bergerak yang dilakukan oleh pihak eksternal yang kompeten, kewajiban sumber Emisi mengacu kepada kajian tersebut dengan melampirkan hasil kajian ke dalam pelaporan Emisi melalui SIMPEL 4. Khusus sumber Emisi genset bagi Industri yang belum memiliki baku mutu spesifik, mengacu pada Lampiran I.a Permen LHK No 13/2009 tentang BM Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha/Kegiatan Minyak dan Gas Bumi 5. Kewajiban pemantauan parameter di titik penaatan kualitas udara ambien dan kebauan mengacu pada Persetujuan Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 15. 6. Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada: 1.Peraturan perundang-undangan di bidang BM Emisi spesifik 2.Izin pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 bagi industri yang melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 7. Khusus Industri Rayon parameter wajib dipantau mencakup Karbon Disulfida (CS2) dan Hidrogen Sulfida (H2S) di titik pemantauan kualitas udara ambien 8. Pengukutan kualutas ambien untuk parameter di bawah ini dianggap valid apabila: 1.Partikulat (TSP, PM10, PM2,5) diukur selama 24 jam 2.Ozon (O3) diukur pada waktu maksimum pukul 11.00 - 14.00 waktu setempat 9. Perhitungan neraca massa wajib untuk Industri pengolahan nikel matte dengan parameter Sulfur Dioksida (SO2) 10. Kewajiban pemantauan parameter untuk Industri Agro, meliputi: 1.Sumber Emisi dryer dan kamar asap pada Industri karet 2.Sumber Emisi dryer pada Industri selain Industri karet 3.Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur meliputi SO2, NO2, dan Partikulat 4.Tungku bakar sawit, parameter yang diukur meliputi SO2, NO2, dan Partikulat, HCL, Gas Klorin (CL2), Ammonia (NH3), Fluorida (HF), H2S, dengan nilai BM Emisi sesuai dengan Lampiran V-B KepMen LHK No. 13/1995 tentang BM Emisi Sumber Tidak Bergerak Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 16. 11. Kewajiban pemantauan parameter menggunakan CEMS 1.Industri minyak dan gas 2.Industri rayon 3.Industri pupuk dan ammonium nitrat 4.Industri pulp dan paper 5.Industri besi baja 6.Industri pertambangan 7.Industri semen 8.Industri carbon black 9.Proses penunjang produksi <25 MW dengan kandungan sulfur >2% dan beroperasi secara terus menerus. Untuk mengukur parameter SO2, NOx, Opasitas, O2, CO, dan laju alir. 12. Seluruh parameter wajib CEMS wajib terintegrasi ke dalam SISPEK Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 17. 1 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan 4
  • 18. MERAH a. Tidak melaporkan data pemantauan untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi dan/atau titik penaatan sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan (100%); b. Tidak melaporkan data perhitungan beban Emisi sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan secara periodik (100%). BIRU a. Melaporkan data pemantauan untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi dan/atau titik penaatan sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan (100%); b. Melaporkan data perhitungan beban Emisi sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang- undangan secara periodik (100%). PEMANTAUAN MANUAL Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 19. MERAH a) Tidak melaporkan data pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%); b) Tidak melaporkan data perhitungan beban Emisi melalui CEMS sesuai dengan ketentutan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%). BIRU a) Melaporkan data pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%); b) Melaporkan data perhitungan beban Emisi melalui CEMS sesuai dengan ketentutan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%). PEMANTAUAN CEMS Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 20. 1.Kewajiban pelaporan secara periodik dilakukan selama periode penilaian PROPER 2. Kewajiban pelaporan data pemantauan secara manual tiap parameter di setiap sumber Emisi paling sediikit dilakukan 1x dalam 6 bulan, kecuali untuk: 1.Sumber Emisi proses pembakaran 2.Sumber Emisi yang memiliki izin pemanfaatan dan/atau pengolahan pelaporan dan pemantauan dilakukan mengikuti ketentuan lain 3.Sumber Emisi unit ketel uap yang beroprasi <6 bulan, pelaporan data pemantauan dilakukan paling sedikit 1x dalam 1 tahun (100%) 3. Kewajiban pelaporan data pemantauan melalui perhitungan neraca massa tiap parameter yang wajib dilaporkan secara periodik paling sedikit dilakukan 1x dalam 6 bulan 4. Kewajiban pelaporan data pemantauan menggunakan CEMS di sumber Emisi yang wajib dilaporkan secara periodik dilakukan dengan ketentuan tersedia pelaporan data pemantauan harian seriap 3 bulan dengan validitas data harian berupa data harian yang diperoleh paling sedikit 75% dari hasil pembacaan rata-rata tiap jam atau 18 jam data pengukuran tiap hari 5. Penghitugan beban Emisi dilakukan dengan cara: 1.Mengalikan konsentrasi dengan laju alir dan jam operasional untuk pemantauan Emsisi dengan cara terus menerus dan/atau manual 2.Membandigkan jumlah penggunaan sulfur dalam proses pengolahan dan pengoperasian mesin penunjang produksi dengan jumlah sulfur yang terdapat dalam produk dan limbah per ton produksi sulfida nikel untuk pemantauan Emisi dengan cara perhitungan neraca massa Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 21. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap baku mutu 5
  • 22. MERAH Data hasil pemantauan manual dan/atau perhitungan neraca massa memenuhi < 100% (kurang dari seratus persen) ketaatan baku mutu untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang- undangan. BIRU Data hasil pemantauan manual dan/atau perhitungan neraca massa memenuhi 100% (seratus persden) ketaatan baku mutu untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan. PEMANTAUAN MANUAL Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 23. MERAH data rata-rata harian hasil pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi, setiap 3 (tiga) bulan memenuhi < 95% ketaatan baku mutu sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan izin dan/atau peraturan perundang- undangan. BIRU data rata-rata harian hasil pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi, setiap 3 (tiga) bulan memenuhi ≥ 95% ketaatan baku mutu sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan izin dan/atau peraturan perundang- undangan. PEMANTAUAN CEMS Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 24. 1.Kewajiban pemenuhan baku mutu bagi pemantauan dengan menggunakan perhitungan neraca massa dinyatakan taat apabila hasil perhitungan dilakukan sesuai dengan: 1.Pilihan metodologi penghitungan beban Emisi; dan 2.Petunjuk teknis operasional yang disusun dan disampaikan (khusus Industri nikel matte) Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 25. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap ketentuan teknis 6
  • 26. BIRU a. Memenuhi ketentuan teknis PPU 1.Memenuhi ketentuan teknis cerobong Emisi 2.Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi 3.Menggunakan metode pengujian SNI atau internasional 4.Bagi sumber Emisi yang baku mutunya terdapat koreksi osigen, hasil pengukuran Emisi wajib terkoreksi dengan oksigen 5.Semua sumber Emisi non fugitive harus dibuang melalui cerobong 6.Melakukan perhitungan GRK bagi Industri yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku 7.Melakukan pencatatan penggunaan genset yang berfungsi sebagai cadangan 8.Melakukan pencatatan penggunaan boiler yang berfungsi sebagai cadangan MERAH a. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis PPU 1.Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis cerobong Emisi 2.Tidak menggunakan jasa laboratorium terakreditasi 3.Tidak menggunakan metode pengujian SNI atau internasional 4.Bagi sumber Emisi yang baku mutunya terdapat koreksi osigen, hasil pengukuran Emisi tidak terkoreksi dengan oksigen 5.Terdapat sumber Emisi non fugitive yang dibuang tidak melalui cerobong 6.Tidak melakukan perhitungan GRK bagi Industri yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku 7.Tidak melakukan pencatatan penggunaan genset yang berfungsi sebagai cadangan 8.Tidak melakukan pencatatan penggunaan boiler yang berfungsi sebagai cadangan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS
  • 27. BIRU a. Memenuhi ketentuan teknis PPU 9. Industri wajib CEMS melaksanakan 1.Memiliki shelter (ruang analyzer) 2.Memiliki gas analyzer 3.Jalur dan pipa tidak bocor 4.Instalasi perpipaan sesuai standar 5.Memiliki buku panduan CEMS 6.Memiliki atau melakukan sertifikasi peralatan CEMS dengan QAL1 7.Memiliki sertifikasi kalibrasi peralatan CEMS oleh eksternal setiap 2 tahun sekali 8.Memiliki QA/QC 9.Lokasi pemasangan CEMS memenuhi 8D 2D 10.Data hasil pengukuran CEMS telah terkoreksi oksigen 11.Waktu pembacaan data sesuai dengan deteksi pengukuran MERAH a. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis PPU 9. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis CEMS agi industri wajib CEMS 10. CEMS tidak beroperasi normal ≥ 2 tahun 11. Tidak memasang CEMS sesuai kewajiban dalam peraturan 12. Tidak mengintegrasikan CEMS ke dalam SISPEK b. Tidak memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS
  • 28. BIRU a. Memenuhi ketentuan teknis PPU 9. Industri wajib CEMS melaksanakan l. Personal komputer m. Memastikan peralatan CEMS beroperasi secara normal n. Apabila CEMS rusak •Melakukan perbaikan dalam waktu <1 tahun dan menyampaikan rencana perbaikan •Selama perbaikan wajib melakukan pemantauan manual kualitas Emisi setiap 3 bulan sekali. Pemantauan manual terhitung 21 hari setelah CEMS tidak beroperasi •Jika CEMS belum beroperasi secara normal >1 tahun maka pemantauan manual kualitas Emisi setiap 1 bulan sekali 10. Melakukan intregasi CEMS dengan SISPEK b. Memenuhi sanksi administratif sampai batas waktu yang ditentukan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS
  • 29. 1.Khusus sumber Emisi yang tidak diwajibkan untuk melakukan pengukuran parameter partikulat, posisi lubang sampling pada cerobong tidak perlu memenuhi kaidah 8D dan 2D 2. Cerobong internal combustion engine (genset) dengan diameter dalamnya <10cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling 3. Untuk kawasan Industri wajib menghitung GRK yang dihasilkan dalam satu kawasan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 30. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Aspek Titik Pemantauan Ambien, Kebisingan, dan Kebauan.
  • 31. KETAATAN TERHADAP DOKUMEN LINGKUNGAN Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Titik Penaatan (lokasi sesuai dengan Persetujuan Lingkungan) Parameter: ▪ PPNomor 22 tahun2001 ▪ KepmenLH Nomor 48 tahun 1996 (Kebisingan) ▪ KepmenLH Nomor 50 tahun 1996 (Kebauan) Pelaporan
  • 32. MERAH Tidak memantau seluruh lokasi sesuai dengan Persetujuan Lingkungan BIRU Memantau seluruh lokasisesuai dengan PersetujuanLingkungan KRITERIA KETAATAN UDARA AMBIEN TERHADAP LOKASI Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 33. MERAH -Tidak memantau seluruh parameter sesuai dengan Persetujuan Lingkungan -Tidak memantau seluruh parameter sesuai PP22tahun 2021 BIRU -Memantau seluruhparameter sesuai dengan Persetujuan Lingkungan -Jika Persetujuan Lingkungan tidak mengaturparameter pemantauan mengacu kepadaPP 22tahun 2021 KRITERIA KETAATAN UDARA AMBIEN TERHADAP PARAMETER Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 34. BAKU MUTU UDARA AMBIEN Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 CATATAN KRITERIA Pengukuran kualitas udara ambien untuk parameter dibawah ini dianggap valid apabila: a. partikulat (TSP (Debu), PM10 (Partikel <10 um), PM2,5 (Partikel < 2,5 um) diukur selama 24 jam; dan b. Ozon (O3) diukur pada waktu maksimum pukul 11.00 sampai dengan 14.00 waktu setempat.
  • 35. MERAH Tidak memantau seluruhlokasi sesuai dengan Persetujuan Lingkungan BIRU Memantau seluruh lokasi sesuai dengan Persetujuan Lingkungan KRITERIA KETAATAN KEBISINGAN Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 36. MERAH - Tidakmemantau seluruh lokasi sesuai dengan Persetujuan Lingkungan -Tidak memantau seluruh parameter sesuai dengan Persetujuan Lingkungan -Tidak memantau seluruh parameter sesuai Kepmen LHNo. 50 Tahun1996 BIRU - Memantau seluruh lokasisesuai dengan PersetujuanLingkungan - Tidak Memantau seluruh parameter sesuai dengan Persetujuan Lingkungan -Jika Persetujuan Lingkungan tidak mengaturparameter pemantauan mengacukepada Kepmen LHNo.50 Tahun1996 KRITERIA KETAATAN KEBAUAN Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara