Dokumen tersebut membahas persyaratan kesehatan lingkungan pada industri skala rumah tangga. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban penyediaan lingkungan sehat, standar baku mutu lingkungan, dan persyaratan kesehatan lingkungan untuk fasilitas umum seperti air bersih, udara, limbah, pencahayaan dan lainnya.
Permendkes 2/2023 menyederhanakan regulasi pengelolaan limbah kesehatan dan mewajibkan fasilitas kesehatan mengelola limbah secara benar melalui tahapan seperti pengurangan, pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan sesuai standar, untuk mencegah penyakit akibat limbah tersebut. Pengawasan dilakukan terhadap proses pengelolaan limbah fasilitas kesehatan untuk memastikan pemenuhan aturan
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yang meliputi air, udara, limbah, pencahayaan, kebisingan, dan lainnya. Dokumen ini menjelaskan persyaratan dan tata cara pengelolaan lingkungan kerja agar terhindar dari gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota bertugas memantau pelaksanaannya.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yang meliputi persyaratan air bersih, udara, limbah, pencahayaan, kebisingan, dan toilet. Persyaratan tersebut bertujuan mencegah gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan.
Permendkes 2/2023 menyederhanakan regulasi pengelolaan limbah kesehatan dan mewajibkan fasilitas kesehatan mengelola limbah secara benar melalui tahapan seperti pengurangan, pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan sesuai standar, untuk mencegah penyakit akibat limbah tersebut. Pengawasan dilakukan terhadap proses pengelolaan limbah fasilitas kesehatan untuk memastikan pemenuhan aturan
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yang meliputi air, udara, limbah, pencahayaan, kebisingan, dan lainnya. Dokumen ini menjelaskan persyaratan dan tata cara pengelolaan lingkungan kerja agar terhindar dari gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota bertugas memantau pelaksanaannya.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yang meliputi persyaratan air bersih, udara, limbah, pencahayaan, kebisingan, dan toilet. Persyaratan tersebut bertujuan mencegah gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan.
KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...Muhamad Imam Khairy
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yang meliputi persyaratan air bersih, udara, limbah, pencahayaan, kebisingan, dan toilet. Persyaratan tersebut dituangkan dalam lampiran yang mencakup tata cara penyelenggaraan kesehatan lingkungan kerja perkantoran.
sosialisasi PMK 2 2023. Tulisan ini membahas dampak sampah rumah tangga terhadap kesehatan lingkungan, khususnya pencemaran air. Laporan ini menyoroti perbedaan dampak sampah organik dan anorganik terhadap lingkungan dan menekankan perlunya perbaikan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tulisan tersebut juga menyebutkan berbagai dampak aktivitas rumah tangga, seperti bau tidak sedap, penularan penyakit, eutrofikasi laut, peningkatan emisi CO2, dan polusi plastik. Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga melalui seleksi, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia, yang mencakup pedoman pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah. Tulisan ini membahas dampak sampah rumah tangga terhadap kesehatan lingkungan, khususnya pencemaran air. Laporan ini menyoroti perbedaan dampak sampah organik dan anorganik terhadap lingkungan dan menekankan perlunya perbaikan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tulisan tersebut juga menyebutkan berbagai dampak aktivitas rumah tangga, seperti bau tidak sedap, penularan penyakit, eutrofikasi laut, peningkatan emisi CO2, dan polusi plastik. Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga melalui seleksi, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia, yang mencakup pedoman pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah.Tulisan ini membahas dampak sampah rumah tangga terhadap kesehatan lingkungan, khususnya pencemaran air. Laporan ini menyoroti perbedaan dampak sampah organik dan anorganik terhadap lingkungan dan menekankan perlunya perbaikan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tulisan tersebut juga menyebutkan berbagai dampak aktivitas rumah tangga, seperti bau tidak sedap, penularan penyakit, eutrofikasi laut, peningkatan emisi CO2, dan polusi plastik. Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga melalui seleksi, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia, yang mencakup pedoman pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah.Tulisan ini membahas dampak sampah rumah tangga terhadap kesehatan lingkungan, khususnya pencemaran air. Laporan ini menyoroti perbedaan dampak sampah organik dan anorganik terhadap lingkungan dan menekankan perlunya perbaikan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tulisan tersebut juga menyebutkan berbagai dampak aktivitas rumah tangga, seperti bau tidak sedap, penularan penyakit, eutrofikasi laut, peningkatan emisi CO2, dan polusi plastik.
Dokumen ini membahas kebijakan pengelolaan limbah cair di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa poin pentingnya adalah pemisahan limbah cair domestik dan berbahaya, pengolahan limbah sesuai baku mutu, pemantauan dan pelaporan hasil pengolahan, serta arahan untuk mengamankan pengelolaan limbah cair di fasilitas kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit agar terhindar dari risiko penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Persyaratan tersebut meliputi penataan ruang bangunan, konstruksi, dan fasilitas yang harus memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Rumah sakit juga diwajibkan mengelompokkan ruangan berdasarkan tingkat risiko penularan penyakit.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit agar terhindar dari risiko penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Persyaratan tersebut meliputi penataan ruang bangunan, konstruksi, dan fasilitas yang harus memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Rumah sakit juga diwajibkan mengelompokkan ruangan berdasarkan tingkat risiko penularan penyakit.
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...Rizki Darmawan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang baku mutu emisi usaha atau kegiatan sampah secara termal yang disahkan tahun 2016.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan limbah B3 sektor industri, termasuk regulasi yang mengatur pengelolaan limbah B3, proses pengelolaan limbah B3 mulai dari pemilahan, pengemasan, penyimpanan sementara, pengangkutan hingga pengolahan, serta peran PT Arah Environmental Indonesia dalam pengelolaan limbah B3."
Terima kasih atas pertanyaannya. Limbah B3 tidak dapat dimusnahkan secara langsung karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti beracun, mudah meledak, korosif, dan sebagainya. Oleh karena itu, limbah B3 harus dilakukan penanganan terlebih dahulu sesuai jenis dan karakteristiknya, seperti pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, hingga proses akhir pengolahan/pemusnahan
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan lapangan (on the job training/OJT) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) medis di fasyankes. OJT ini bertujuan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi dalam pengelolaan limbah B3 medis baik limbah cair maupun padat sesuai peraturan perundang-undangan."
- Supervisor Produksi
- Supervisor Laboratorium
- Supervisor Umum
Pelaksana:
- Teknisi Produksi
- Teknisi Laboratorium
- Teknisi Umum
- Tukang Kebersihan
Pemantauan Lingkungan:
- Tim Teknis Lingkungan
- Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kerjasama dengan:
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Kesehatan
- Lembaga Sertifikasi
- Masyarakat Sekitar
Evaluasi Berkala:
- Audit Internal
KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...Muhamad Imam Khairy
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yang meliputi persyaratan air bersih, udara, limbah, pencahayaan, kebisingan, dan toilet. Persyaratan tersebut dituangkan dalam lampiran yang mencakup tata cara penyelenggaraan kesehatan lingkungan kerja perkantoran.
sosialisasi PMK 2 2023. Tulisan ini membahas dampak sampah rumah tangga terhadap kesehatan lingkungan, khususnya pencemaran air. Laporan ini menyoroti perbedaan dampak sampah organik dan anorganik terhadap lingkungan dan menekankan perlunya perbaikan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tulisan tersebut juga menyebutkan berbagai dampak aktivitas rumah tangga, seperti bau tidak sedap, penularan penyakit, eutrofikasi laut, peningkatan emisi CO2, dan polusi plastik. Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga melalui seleksi, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia, yang mencakup pedoman pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah. Tulisan ini membahas dampak sampah rumah tangga terhadap kesehatan lingkungan, khususnya pencemaran air. Laporan ini menyoroti perbedaan dampak sampah organik dan anorganik terhadap lingkungan dan menekankan perlunya perbaikan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tulisan tersebut juga menyebutkan berbagai dampak aktivitas rumah tangga, seperti bau tidak sedap, penularan penyakit, eutrofikasi laut, peningkatan emisi CO2, dan polusi plastik. Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga melalui seleksi, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia, yang mencakup pedoman pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah.Tulisan ini membahas dampak sampah rumah tangga terhadap kesehatan lingkungan, khususnya pencemaran air. Laporan ini menyoroti perbedaan dampak sampah organik dan anorganik terhadap lingkungan dan menekankan perlunya perbaikan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tulisan tersebut juga menyebutkan berbagai dampak aktivitas rumah tangga, seperti bau tidak sedap, penularan penyakit, eutrofikasi laut, peningkatan emisi CO2, dan polusi plastik. Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga melalui seleksi, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia, yang mencakup pedoman pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah.Tulisan ini membahas dampak sampah rumah tangga terhadap kesehatan lingkungan, khususnya pencemaran air. Laporan ini menyoroti perbedaan dampak sampah organik dan anorganik terhadap lingkungan dan menekankan perlunya perbaikan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tulisan tersebut juga menyebutkan berbagai dampak aktivitas rumah tangga, seperti bau tidak sedap, penularan penyakit, eutrofikasi laut, peningkatan emisi CO2, dan polusi plastik.
Dokumen ini membahas kebijakan pengelolaan limbah cair di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa poin pentingnya adalah pemisahan limbah cair domestik dan berbahaya, pengolahan limbah sesuai baku mutu, pemantauan dan pelaporan hasil pengolahan, serta arahan untuk mengamankan pengelolaan limbah cair di fasilitas kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit agar terhindar dari risiko penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Persyaratan tersebut meliputi penataan ruang bangunan, konstruksi, dan fasilitas yang harus memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Rumah sakit juga diwajibkan mengelompokkan ruangan berdasarkan tingkat risiko penularan penyakit.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit agar terhindar dari risiko penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Persyaratan tersebut meliputi penataan ruang bangunan, konstruksi, dan fasilitas yang harus memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Rumah sakit juga diwajibkan mengelompokkan ruangan berdasarkan tingkat risiko penularan penyakit.
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...Rizki Darmawan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang baku mutu emisi usaha atau kegiatan sampah secara termal yang disahkan tahun 2016.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan limbah B3 sektor industri, termasuk regulasi yang mengatur pengelolaan limbah B3, proses pengelolaan limbah B3 mulai dari pemilahan, pengemasan, penyimpanan sementara, pengangkutan hingga pengolahan, serta peran PT Arah Environmental Indonesia dalam pengelolaan limbah B3."
Terima kasih atas pertanyaannya. Limbah B3 tidak dapat dimusnahkan secara langsung karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti beracun, mudah meledak, korosif, dan sebagainya. Oleh karena itu, limbah B3 harus dilakukan penanganan terlebih dahulu sesuai jenis dan karakteristiknya, seperti pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, hingga proses akhir pengolahan/pemusnahan
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan lapangan (on the job training/OJT) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) medis di fasyankes. OJT ini bertujuan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi dalam pengelolaan limbah B3 medis baik limbah cair maupun padat sesuai peraturan perundang-undangan."
- Supervisor Produksi
- Supervisor Laboratorium
- Supervisor Umum
Pelaksana:
- Teknisi Produksi
- Teknisi Laboratorium
- Teknisi Umum
- Tukang Kebersihan
Pemantauan Lingkungan:
- Tim Teknis Lingkungan
- Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kerjasama dengan:
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Kesehatan
- Lembaga Sertifikasi
- Masyarakat Sekitar
Evaluasi Berkala:
- Audit Internal
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
2. Pasal 162
Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk
mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik,
kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang mencapai derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya.
Pasal 163 (ayat 1)
Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan
tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
Undang-undang No. 36 tahun
2009 tentang Kesehatan
DASAR KEBIJAKAN
3. Pasal 163 (2) : lingkungan Sehat .....mencakup
lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat
rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum
Pasal 163 (ayat 3)
Lingkungan sehat berarti bebas dari unsur-
unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan,
antara lain:
a. limbah cair;
b. limbah padat;
c. limbah gas;
d. Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
pemerintah;
e. binatang pembawa penyakit;
f. zat kimia yang berbahaya;
g. kebisingan yang melebihi ambang batas;
h. .......... dst
4. Peraturan
Pemerintah
Nomor : 66 Th 2014
Tentang
KesehatanLingkungan
Bab II
Tanggung
jawab dan
wewenang
Bab I
Ketentuan
Umum
Bab III
Standar Baku
Mutu Kesling dan
Persyaratan
Kesehatan
Bab IV
Penyelenggaraan
Kesling
Bab V
Sumber Daya
Bab VI
Koordinasi, Jejaring
& Kemitraan
Bab VII
Peran Serta
Masyarakat
Bab VIII
Pembinaan dan
Pengawasan
Bab X
Ketentuan
Penutup
Bab IX
Ketentuan
Peralihan
Terdiri dari :
10 BAB
65 Pasal
5. Kewajiban
(Pasal 27)
(1) Setiap penghuni dan/atau keluarga yg bertempat tinggal di
lingkungan Permukiman wajib memelihara kualitas media
lingkungan sesuai Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan
Kesehatan.
(2)Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab
lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, Tempat rekreasi, serta
tempat dan fasilitas umum wajib mewujudkan media
lingkungan yg memenuhi Standar Baku Mutu Kkesling dan
Persyaratan Kesehatan.
(3) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah, Pemerintah Daerah
Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib mewujudkan
media lingkungan yg memenuhi Standar Baku Mutu Kesling dan
Persyaratan Kesehatan.
5
6. SANKSI
(Pasal 28)
1. Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab
lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi
dan tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan
kewajiban akan dikenakan sanksi administratif berupa :
▪ Teguran lisan
▪ Teguran tertulis
▪ Penghentian sementara kegiatan atau usaha
▪ Pencabutan atau rekomendasi pencabutan izin
2. Pemerintah, Pemprov, Pemkab/kota mempunyai
kewenangan untuk memberikan sanksi administratif
6
7. 1. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
288/MENKES/SK/III/2003 TENTANG PEDOMAN PENYEHATAN SARANA DAN
BANGUNAN UMUM.
2. KEPMENKES NO: 1428/Menkes/SK/XII/2006 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN DI
PUSKESMAS
3. KEPMENKES NO: 1429/Menkes/SK/XII/2006 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN DI
SEKOLAH
4. PERMENKES NO: 80 /Menkes/Per/II/1990 TENTANG PERSYARATAN
KESEHATAN HOTEL
5. PERKEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
519/MENKES/SK/VI/2008 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR SEHAT
6. KEPMENKES RI NO: 829/Menkes/SK/VII/1999 TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN
PERUMAHAN
7. PERMENKES NO: 1077/Menkes/Per/V/2011 TENTANG PEDOMAN PENYEHATAN
UDARA DALAM RUANG RUMAH
8. KEPMENKES NO: 1405 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN
LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI
9. MENKES NO: 061/Menkes/SK/II/91 TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN KOLAM
RENANG DAN POEMANDIAN UMUM.
lanjutan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA :
8. TUJUAN
• Tujuan diadakannya penyehatan sarana dan
bangunan umum adalah sebagai upaya untuk
meningkatkan pengendalian faktor risiko
penyakit dan kecelakaan pada sarana dan
bangunan umum.
9. Penyakit Berbasis Lingkungan di PTTU
1. Air Borne Diseases (Penularan melalui Udara) :
Legionellosis, ISPA, Tb, PPOK, Asma, Sick
Building Syndrome.
Ventilasi
Legionellosis : Indoor air quality
infeksi saluran pernafasan akut yang
disebabkan oleh bakteri Legionella
pneumophilia
Sumber :
10. 2. Water Borne Diseases
(Karena Air kualitas & Kuantitas air yg buruk) :
Penyakit perut (kolera, disentri, diare, demam
tipus, Hepatitis), Penyakit Kulit.
15. Faktor Sanitasi
Penyediaan TPS Limbah
B3
Program Pemberantasan
dan Pengendalian
Serangga dan Binatang
Pengganggu
Program Efisiensi
Sumber Daya dan
Pelestarian
Lingkungan
Penyediaan air bersih
Pengolahan air limbah
16. PERSYARATAN
KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA
PERKANTORAN DAN INDUSTRI
(Kepmenkes No. 1405/2002)
Persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran
dan industri meliputi : persyaratan air, udara, limbah,
pencahayaan, kebisingan, getaran, radiasi, vektor
penyakit, persyaratan kesehatan lokasi, ruang dan
bangunan, toilet dan instalasi.
17. I. Air Bersih
Persyaratan
1. Tersedia air bersih untuk kebutuhan karyawan
dengan kapasitas Minimal 60 lt/orang/hari.
2. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan
yang meliputi persyaratan fisika, kimia,
mikrobiologi dan radioaktif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Tata Cara Pelaksanaan :
1. Air bersih untuk keperluan Industri rumah tangga dapat
diperoleh dari Perusahaan Air Minum, sumber air tanah atau
sumber lain yang telah diolah sehingga memenuhi persyaratan
kesehatan.
2. Tersedia air bersih untuk kebutuhan karyawan sesuai dengan
persyaratan kesehatan.
3. Distribusi air bersih untuk perkantoran harus menggunakan
sistim perpipaan.
4. Sumber air bersih dan sarana distribusinya harus bebas dari
pencemaran fisik, kimia dan bakteriologis.
5. Dilakukan pengambilan sampel air bersih pada sumber, bak
penampungan dan pada kran terjauh untuk diperiksakan
dilaboratorium minimal 2 kali setahun, yaitu musim kemarau
dan musim hujan.
19. II. UDARA DALAM RUANGAN
A. Suhu dan kelembaban
Agar ruang kerja industri memenuhi persyaratan kesehatan perlu
dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Tinggi langit-langit dari lantai minimal 2,5 m
2. Bila suhu udara > 30 oC perlu menggunakan alat penata udara
seperti Air Conditioner (AC), kipas angin, dll
3. Bila suhu udara luar < 18 0C perlu menggunakan alat pemanas
ruang (heater).
4. Bila kelembaban udara ruang kerja > 95 % perlu menggunakan
alat dehumidifier.
5. Bila kelembaban udara ruang kerja < 65 % perlu menggunakan
humidifier (misalnya : mesin pembentuk aerosol).
20. B. Debu
Agar kandungan debu di dalam udara ruang kerja industri
memenuhi persyaratan kesehatan maka perlu dilakukan upaya
upaya sebagai berikut :
1. Pada sumber dilengkapi dengan penangkap debu (dust
enclosure).
2. Untuk menangkap debu yang timbul akibat proses produksi,
perlu dipasang ventilasi lokal (lokal exhauster) yang
dihubungkan dengan cerobong dan dilengkapi dengan
penyaring debu (filter).
3. Ruang proses produksi dipasang dilusi ventilasi
(memasukkan udara segar).
21. C. Pertukaran udara
Agar pertukaran udara ruang industri dapat berjalan
dengan baik maka perlu dilakukan upaya-upaya
sebagai berikut :
1) Memasukkan udara segar untuk mencapai
persyaratan NAB dengan menggunakan
ventilasi/AC.
2) Kebutuhan suplai udara segar 10 lt/org/dtk.
3) Membersihkan saring/filter udara AC secara
periodik sesuai ketentuan pabrik.
22. D. Gas pencemar
Agar kandungan gas pencemar dalam udara
ruang kerja industri tidak melebihi konsentrasi
maksimum perlu dilakukan tindakan tindakan
sebagai berikut :
1. Pada sumber dipasang hood (penangkap gas)
yang dihubungkan dengan local exhauster
dan dilengkapi dengan filter penangkap gas.
2. Melengkapi ruang proses produksi dengan
alat penangkap gas.
3. Dilengkapi dengan suplai udara segar.
23. E. Mikroba
Agar angka kuman di dalam udara ruang kerja industri
tidak melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) maka perlu
dilakukan beberapa tindakan sebagai berikut :
1. Untuk industri yang berpotensi mencemari udara
dengan mikroba agar melengkapi ventilasi/AC
dengan sistim saringan udara bertingkat untuk
menangkap mikroba atau upaya desinfeksi dengan
sinar ultra violet atau bahan kimia.
2. Memelihara sistem ventilasi agar berfungsi dengan
baik.
3. Memelihara sistem AC sentral
24. III. LIMBAH
Persyaratan
1. Limbah padat domestik
Pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan sampah
domestik harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Limbah cair
Kualitas limbah cair hasil proses pengolahan harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
Penanganan limbah B3 harus sesuai dengan perturan
perundangundangan yang berlaku.
4. Limbah gas
Emisi limbah gas harus sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku.
25. a. Limbah padat
1. Limbah padat yang dapat dimanfaatkan kembali dengan
pengolahan daur ulang dan pemanfaatan sebagian (Re-
use, recycling, recovery) agar dipisahkan dengan limbah
padat yang non B3.
2. Limbah B3 dikelola ke tempat pengolahan limbah B3
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Limbah radio aktif dikelola sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
b. Limbah cair
1. Saluran limbah cair harus kedap air, tertutup, limbah cair
dapat mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan
bau.
2. Semua limbah cair harus dilakukan pengolahan fisik,
kimia atau biologis sesuai kebutuhan.
26. IV. PENCAHAYAAN
Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja
yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif.
V. KEBISINGAN :
Agar kebisingan tidak mengganggu kesehatan atau
membahayakan perlu diambil tindakan sebagai berikut :
1. Pengaturan tata letak ruang harus sedemikian rupa agar
terhindar dari kebisingan.
2. Sumber bising dapat dikendalikan dengan beberapa cara
antara lain : meredam, menyekat, pemindahan, pemeliharaan,
penanaman pohon, peninggian tembok, membuat bukit
buatan, dan lain-lain.
3. Rekayasa peralatan (engineering control).
27. VI. GETARAN
Agar getaran tidak mengganggu kesehatan atau
membahayakan perlu diambil tindakan sebagai
berikut :
1. Melengkapi ruang kerja dengan peredam getar.
2. Memperbaiki/memelihara sistem penahan
getaran.
3. Mengurangi getaran pada sumber, misalnya
dengan memberi bantalan pada sumber getaran.
28. VII. RADIASI
Persyaratan
Tingkat pajanan oleh radiasi medan listrik dan medan
magnit listrik adalah sebagai berikut :
1. Medan listrik :
a. Sepanjang hari kerja : maksimal 10 kV/m.
b. Waktu singkat sampai dengan 2 jam per hari :
maksimal 30 kV/m.
2.Medan magnit listrik :
a. Sepanjang hari kerja : maksimal 0,5 mT (mili
Tesla).
b. Waktu singkat sampai dengan 2 jam per hari : 5
mT
29. VIII. VEKTOR PENYAKIT
Persyaratan
1. Serangga penular penyakit
a. Indeks lalat : maksimal 8 ekor/fly grill (100 x
100 cm) dalam pengukuran 30 menit.
b. Indeks kecoa : maksimal 2 ekor/plate (20 x 20
cm) dalam pengukuran 24 jam.
c. Indeks nyamuk Aedes aegypty container indeks
tidak melebihi 5%.
2. Tikus
Setiap ruang kerja industri harus bebas tikus.
30. IX. RUANG DAN BANGUNAN
Persyaratan
1. Bangunan harus kuat, terpelihara, bersih dan tidak
memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan dan
kecelakaan.
2. Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air,
permukaan rata, dan tidak licin, pertemuan antara
dinding dengan lantai berbentuk conus.
3. Dinding harus rata, bersih dan berwarna terang,
permukaan dinding yang selalu terkena percikan air
terbuat dari bahan yang kedap air.
4. Langit-langit harus kuat, bersih, berwarna terang,
ketinggian minimal 3,0 m dari lantai.
5. Luas jendela, kisi-kisi atau dinding gelas kaca untuk
masuknya cahaya minimal 1/6 kali luas lantai.
31. X. TOILET
Persyaratan
1. Toilet karyawan wanita terpisah dengan toilet untuk karyawan pria.
2. Setiap industri harus memiliki toilet dengan jum lah wastafel, jamban dan
peturasan, untuk karyawan pria :
s.d. 25 orang : 1 jamban / kamar mandi
26– 50 orang : 2 jamban
51 – 100 orang : 3 jamban
Setiap penambahan 40-100 karyawan harus ditambah satu kamar mandi,
satu jamban, dan satu Peturasan
Karyawan wanita :
s.d. 20 orang : 1 jamban / kamar mandi
21 – 40 orang : 2 jamban
41 - 70 orang : 3 jamban
71 – 100 orang : 4 jamban
Setiap penambahan 40-100 karyawan harus ditambah satu kamar mandi,
satu jamban, dan satu peturasan
32. XI. INSTALASI
Persyaratan
1. Instalasi listrik, pemadam kebakaran, air
bersih, air kotor, air limbah, air hujan
harus dapat menjamin keamanan sesuai
dengan ketentuan teknis yang berlaku.
2. Bangunan kantor yang lebih tinggi dari
10 meter atau lebih tinggi dari
bangunan lain disekitarnya harus
dilengkapi dengan penangkal petir.
33. PERLENGKAPAN KERJA
1. Sarung tangan
– Gunakan Sarung tangan setiap
kali mau memulai bekerja.
2. Tutup Kepala :
- Gunakan Tutup Kepala selama
bekerja
3. Masker :
- Gunakan masker (penutup
mulut dan hidung)
34. 4. SERAGAM KERJA
– Selalu kenakan seragam
yang bersih
– Seragam hanya dikenakan
ditempat kerja
– Menjaga penampilan kerja
yang bersih dan rapih
dengan mengganti pakaian
setiap hari atau ketika
pakaian terkena kotoran
35. 5. SEPATU
– Pakai sepatu anti slip yang
menutupi seluruh bagian kaki
yang akan melindungi anda dari
bahaya terbakar/tersengat,
tumpahan, dan cipratan
– Kenakan sepatu yang mudah
dilepas