Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, ruang lingkup HAM, pengakuan HAM secara internasional dan nasional, penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh kasus pelanggaran HAM.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupkan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Pelanggaran HAM di Indonesia meliputi kasus berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran biasa seperti pemukulan dan penganiayaan. Upaya penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM beserta program-program seperti RANHAM, tetapi masih terjadi pelanggaran seperti Tragedi 1965, Petrus, dan pembunuhan Munir.
PPT PENDIDIKAN PANCASILA JANUARIANSYAH & TEGAR (1).pptxJanuariYansah1
Matakuliah ini membahas tentang Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Materi mencakup latar belakang sejarah perkembangan HAM di dunia dan Indonesia, hakikat HAM, prinsip-prinsip dasarnya, hubungannya dengan Pancasila, serta faktor-faktor penyebab kemunduran HAM di Indonesia.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, ruang lingkup HAM, pengakuan HAM secara internasional dan nasional, penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh kasus pelanggaran HAM.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupkan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Pelanggaran HAM di Indonesia meliputi kasus berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran biasa seperti pemukulan dan penganiayaan. Upaya penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM beserta program-program seperti RANHAM, tetapi masih terjadi pelanggaran seperti Tragedi 1965, Petrus, dan pembunuhan Munir.
PPT PENDIDIKAN PANCASILA JANUARIANSYAH & TEGAR (1).pptxJanuariYansah1
Matakuliah ini membahas tentang Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Materi mencakup latar belakang sejarah perkembangan HAM di dunia dan Indonesia, hakikat HAM, prinsip-prinsip dasarnya, hubungannya dengan Pancasila, serta faktor-faktor penyebab kemunduran HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia (HAM). Secara ringkas, HAM didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi. Dokumen tersebut juga menjelaskan empat generasi pemikiran HAM serta bentuk-bentuk dan nilai-nilai HAM secara universal maupun partikular.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia (HAM). HAM didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi. Dokumen tersebut menjelaskan empat generasi pemikiran HAM dan bentuk-bentuk HAM seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya menurut Deklarasi Universal HAM PBB. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia (HAM). HAM didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi. Dokumen tersebut menjelaskan empat generasi pemikiran HAM dan bentuk-bentuk HAM seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dokumen tersebut juga membahas perkembangan
Kelompok 5 membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law. Dokumen ini menjelaskan pengertian HAM dan sejarah perkembangannya di Indonesia, fungsi dan tujuan Komnas HAM, serta pengertian dan prinsip-prinsip Rule of Law.
Tiga upaya utama pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM meliputi (1) kerja sama internasional untuk menegakkan HAM di seluruh dunia, (2) pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, (3) pengeluaran undang-undang terkait HAM seperti UU No. 39/1999. Masyarakat sipil turut berperan melalui advokasi, bantuan hukum, dan pendidikan masyarakat. Pelanggar
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan PancasilaExa Purnama
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, dan macam-macam hak asasi manusia (HAM). Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir, seperti hak hidup, kebebasan, dan kesamaan. HAM mulai dirumuskan dalam deklarasi PBB pada 1948 setelah Perang Dunia. Konstitusi Indonesia juga menjamin berbagai hak dasar warga negara dalam Pembukaan dan pasal
Dokumen tersebut membahas sejarah, konsep, dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan prinsip-prinsip utama HAM, nilai-nilai dasarnya, konteks penerapannya di Indonesia, serta perkembangan HAM dalam sejarah internasional dan nasional.
Instrumen hak asasi manusia di Indonesia meliputi Pancasila sebagai dasar negara yang secara tersirat memuat hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia menurut para ahli dan contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia serta hubungan antara HAM dengan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dan kekerasan terhadap anak. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian HAM, sejarah HAM, implementasi HAM di Indonesia, pengertian kekerasan terhadap anak, dan macam-macam kekerasan terhadap anak seperti penyiksaan fisik, emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia (HAM). Secara ringkas, HAM didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi. Dokumen tersebut juga menjelaskan empat generasi pemikiran HAM serta bentuk-bentuk dan nilai-nilai HAM secara universal maupun partikular.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia (HAM). HAM didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi. Dokumen tersebut menjelaskan empat generasi pemikiran HAM dan bentuk-bentuk HAM seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya menurut Deklarasi Universal HAM PBB. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia (HAM). HAM didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi. Dokumen tersebut menjelaskan empat generasi pemikiran HAM dan bentuk-bentuk HAM seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dokumen tersebut juga membahas perkembangan
Kelompok 5 membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law. Dokumen ini menjelaskan pengertian HAM dan sejarah perkembangannya di Indonesia, fungsi dan tujuan Komnas HAM, serta pengertian dan prinsip-prinsip Rule of Law.
Tiga upaya utama pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM meliputi (1) kerja sama internasional untuk menegakkan HAM di seluruh dunia, (2) pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, (3) pengeluaran undang-undang terkait HAM seperti UU No. 39/1999. Masyarakat sipil turut berperan melalui advokasi, bantuan hukum, dan pendidikan masyarakat. Pelanggar
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan PancasilaExa Purnama
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, dan macam-macam hak asasi manusia (HAM). Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir, seperti hak hidup, kebebasan, dan kesamaan. HAM mulai dirumuskan dalam deklarasi PBB pada 1948 setelah Perang Dunia. Konstitusi Indonesia juga menjamin berbagai hak dasar warga negara dalam Pembukaan dan pasal
Dokumen tersebut membahas sejarah, konsep, dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan prinsip-prinsip utama HAM, nilai-nilai dasarnya, konteks penerapannya di Indonesia, serta perkembangan HAM dalam sejarah internasional dan nasional.
Instrumen hak asasi manusia di Indonesia meliputi Pancasila sebagai dasar negara yang secara tersirat memuat hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia menurut para ahli dan contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia serta hubungan antara HAM dengan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dan kekerasan terhadap anak. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian HAM, sejarah HAM, implementasi HAM di Indonesia, pengertian kekerasan terhadap anak, dan macam-macam kekerasan terhadap anak seperti penyiksaan fisik, emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian.
1. HAK ASASI MANUSIA
HAM
MAZ 133, 1 RAJA-RAJA 21: 1-16
Ham adalah merupakan hak yang
dimiliki oleh setiap orang sebagai
makhluk Ciptaan Allah. Hak yang
paling mendasar adalah hak untuk
hidup.
2. Memahami Hak Asasi Manusia dalam Alkitab
Mazmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang
hidup rukun bagis audara. Masyarakat yang hidup rukun
seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya.
Mereka tidak akan saling menekan, menindas, memeras,
apalagi menganiaya. Menurut, Pemazmur masyarakat
seperti ini akan tanpak indah, tidak akan banyak mengalami
konflik. Hal yang penting lagi, kepada masyarakat yang
seperti itulah Tuhan Allah akan melimpahkan berkat-Nya.
Manusia tidak diciptakan sebagai makhluk individu
melainkan makhluk social, oleh karena itu Ham dapat
diwujudkan melalui hidup rukun sebagai sesama manusia
sebagaimana tercantum dalam Kitab Mazmur 133.
3. Cakupan Hak Asasi Manusia
Hak Warga Negara, mencakup hak untuk hidup dan merasa
aman, memiliki privasi, berkeluarga, hak milik pribadi,
menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan
melaksanakan agama/kepercayaan dan berkumpul dengan
damai.
Hak-hak politik, mencakup hak untuk berserikat, membentuk
partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemiliha
numum, menduduki jabatan pemerintahan, dan sebagainya.
Hak-hak ekonmi dan social, mencakup hak untuk bebas dari
kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan
bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
4. Sejarah Singkat Hak Asasi Manusia
Hak-hak ekonmi dan social, mencakup hak untuk bebas dari
kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-
bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
Kebebasan berbicara dan berpendapat dimana pun juga di dunia.
Kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan
dengan caranya sendiri di mana pun juga di dunia.
Kebebasan dari kekurangan. Artinya, setiap Negara berhak untuk
hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya
serta kesehatan yang baik.
Kebebasan dari rasa takut. Artinya, setipa Negara dan
masyarakatnya memiliki hak untuk bebas dari serangan dan
intimidasi maupun invasi Negara lain maupun Negara tetangga.
5. Sejarah HAM di Indonesia
• Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan HAM. Oleh karena
itu sesudah kemerdekaan para pendiri bangsa memasukkan HAM
dalam Pancasila dan UUD 1945. Simak sila-sila dalam Pancasila
yang dimulai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sampai dengan
sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Semuanya menyiratkan keberpihakan pada HAM.
• Di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memasuki
era yang disebut sebagai Orde Baru, dimana menerapkan sistem
pemerintahan Demokrasi Pancasila, seluruh bidang kehidupan
dikontrol oleh pemerintah.
• Selama hampir 30 tahun berbagai komponen rakyat sangat
menderita, maka muncullah gerakan untuk menghancurkan
rezim Orde Baru yang di mpelopori oleh Lembaga Swadaya
Masyarakat dan Mahasiswa tahun 1998 menuntut Presiden
Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden.
6. Praktik Hak Asasi Manusia
Bilangan 35 : 9-34
Hak Asasi Manusia Di Indonesia
Negara Indonesia yang berdiri di atas dasar negara Pancasila dan
dipandu oleh UUD 1945 tidak dengan sendirinya menjamin
perwujudan hak asasi manusia. HAM tidak dapat terwujud secara
otomatis namun melalui sebuah proses yang panjang dalam
pembelajaran, pembiasaan, serta penghayatan.
“Laporan Tahunan Tentang Praktik Hak Asasi Manusia – 2008”
• Kebebasan dasar telah berkembang sejak 1999, dan sepanjang
tahun ini pemerintah telah mengambil langkah berarti dalam
memajukan hak-hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi
termasuk: sidang peradilan terbuka dan putusan hukum terhadap
13 anggota marinir sehubungan dengan peristiwa bentrokan Mei
2007 di Alastlogo;
7. • beberapa penuntutan terhadap pejabat tinggi atas dakwaan
korupsi; pengakuan dan penerimaan Presiden Yudhoyono
terhadap kesimpulan dan rekomendasi dari Komisi Kebenaran
dan Persahabatan Indonesia/Timor-Leste bahwa aparat
keamanan Indonesia secara kelembagaan bertanggung jawab
atas pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1999 dan harus
menjalani pelatihan peningkatan hak asasi manusia;
• Mahkamah Agung memperkuat putusan hukuman 20 tahun
penjara terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto atas
pembunuhan Munir Said Thalib pada tahun 2004.
8. Pergulatan Bangsa Indonesia di Bidang Hak
Asasi Manusia
Masa Orde Baru yang menggantikan pemerintahan
Soekarno, dimulai dengan pertumpahan darah. Ratusan
ribu orang, bahkan sebagian pihak mengklaim lebih
dari satu juta orang, tewas dibunuh tanpa proses
peradilan yang jelas. Mereka dibunuh karena dituduh
sebagai komunis atau simpatisan komunis. Terjadinya
“petrus” atau “penembakan misterius” pada sekitar
tahun 1982-1984. Sekitar 8.000 orang yang dianggap
sebagai “preman” atau kriminal, ditembak mati, juga
tanpa proses peradilan yang jelas.
9. Kota Perlindungan Dalam Kitab Perjanjian Lama
Dalam Bilangan 35:9-34 Allah memberikan perintah
kepada Musa untuk membangun “kota-kota
perlindungan” agar orang yang tidak sengaja
menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas
dengan dibunuh. Ia dapat melarikan diri ke kota-
kota perlindungan, yang jumlahnya cukup banyak,
yaitu enam kota, tiga kota di sebelah barat sungai
Yordan, dan tiga lagi di sebelah timurnya. Adapun
kota-kota dimaksud adalah Kadesh, Sikhem dan
Hebron di sebelah barat, sedangkan Golan, Ramot
di Gilead, dan Bezer di sebelah timur.