1. DISKRIMNASI SOSIAL TERHADAP RAKYAT MISKIN
DAN RAS
Kelompok VIII
RIZAL HANGABI
F14130112
M.ATIF VIRTINO
F24130123
FANDRI CAHYA. O
F44130044
NOFALDI PUTRANTO
G14130073
DEMAS MAULANA. H
G44130062
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2013

2. daftar isi
PENDAHULUAN .......................................................................................................................3
1.
2.
Latar Belakang ......................................................................................................................... 3
Tujuan ......................................................................................................................................... 4
PEMBAHASAN ..........................................................................................................................5
1.
Contoh Kasus Diskriminasi ...................................................................................................... 5
Awas Hati-hati, Orang Miskin Tidak Boleh Sakit! ......................................................................... 5
Membuka Belenggu Diskriminasi Rasial .......................................................................................... 6
Tidak sejalan ................................................................................................................................................ 8
2. Solusi Pencegahan Terjadinya Diskriminasi terhadap Rakyat Miskin dan Ras
8
KESIMPULAN ......................................................................................................................... 10
Kesimpulan ......................................................................................................................................10
Saran ..................................................................................................................................................10
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................... 11

3. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah kemikinan
yang sangat besar. Menurut bps.com jumlah kemiskinan di indonesia mencapai
28,07 Juta Orang pada tahun 2013. Rakyat miskin sering mengalami
diskriminasi sosial seperti di fasilitas kesehatan. Banyak rumah sakit yang
menolak pasiennya diakibatkan pasien tersebut miskin. Selain di fasilitas
kesehatan diskrminasi pada rakyat miskin juga terjadi di fasilitas hukum. Di
pengadilan, rakyat miskin dijatuhi hukuman berat hanya karena mencuri sandal
tetap pejabat dijatuhi hukuman ringan karena korupsi.
Diskriminasi tidak hanya terjadi di kalangan rakyat miskin tetapi terjadi
juga dikalangan ras. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki budaya dan suku
yang beragam sehingga sering kali terjadi diskriminasi terhadap ras yang lebih
minoritas. Contohnya, di Amerika Serikat sering terjadi diskriminasi terhadap
orang yang berkulit hitam. Bukan hanya di Amerika di Indonesia juga sering
terjadi hal tersebut.
Dikriminasi terjadi disebabkan kurangnya rasa peduli kta terhadap orang
lain. Seperti kurang pedulinya kita pada rakyat miskin dan kaum - kaum
minoritas. Dari terjadinya diskriminasi dapat terjadi perang antar suku atau
kekacauan terhadap suatu negara.
makalah ini akan membahas mengenai diskriminasi terhadap ras dan
rakyat miskin. Guna memberikan wawasan yang lebih luas bagi para pembaca
diskriminasi yang terjadi pada rakyat miskin dan ras.

4. 2. Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari latar belakang di atas yaitu :
1. Menambah wawasan remaja terhadap diskriminasi terhadap rakyat miskin
dan ras
2. Untuk mencari solusi dari masalah tersebut
3. Memberikan penjelasan-penjelasan supaya diskriminasi terhadap rakyat
miskin dan ras tidak terjadi lagi

5. PEMBAHASAN
1. Contoh Kasus Diskriminasi
Awas Hati-hati, Orang Miskin Tidak Boleh Sakit!
JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa kali media televisi menayangkan kasus-kasus
yang terkait dengan masalah kesehatan seperti terjadinya kasus gizi buruk , maupun
masalah buruknya pelayanan Rumah Sakit Pemerintah Pusat maupun Daerah. Banyak
perdebatan adanya diskriminasi pelayanan kesehatan oleh rumah sakit terhadap pasien
dengan Asuransi Kesehatan Orang Miskin (Askeskin). Banyak orang miskin yang tidak
dilayani oleh Rumah sakit karena alasan tidak mempunyai uang yang cukup dan lainlain. Hal ini bertentangan dengan program Pemerintah yang menggratiskan biaya
kesehatan bagi rakyat miskin dengan menunjukkan surat Jamkesmas.
Terbatasnya penerima kartu Askeskin juga memberikan ruang terjadinya distorsi pada
level masyarakat dimana terkadang sulit dipisahkan masyarakat yang kondisi
ekonominya persis disekitar ambang garis kemiskinan. Satu realita sebagai contoh pada
kasus ini adalah petani dan usaha kecil. Pada kondisi dimana mereka tidak menghadapi
masalah kesehatan yang relatif berat maka kehidupannya masih tergolong di atas garis
kemiskinan. Namun jika terjadi masalah kesehatan yang kasusnya perlu penanganan
lanjutan / rujukan berakibat keluarga tersebut terjatuh ke dalam jurang kemiskinan.
Pada kasus ini tidak jarang menimbulkan friksi dalam pendataan dan cenderung pihakpihak yang terlibat dalam pendataan tidak fair dalam memberikan penilaian.
Pada mekanisme pasar berlaku suatu ungkapan “Ada uang ada barang”, apakah ini baik
diterapkan pada ekonomi sektor kesehatan. Jika RSUD/P dalam operasionalnya
merupakan mesin pencetak uang, maka resikonya adalah RSUD/P memiliki produk
sesuai dengan segmen pasar. Perbedaan pelayanan bukan sekedar membedakan tempat
inap semata, akan tetapi senyum untuk pasien saja dibedakan antara pasien kaya dan
pasien miskin. Apalagi di RSUP plus pendidikan, pasien miskin merupakan objeknya
coasisten dokter, sumbangsih orang miskin di dunia pendidikan kedokteran sampai saat
ini tidak pernah diperhitungkan.

6. Jasa medis tidak dipengaruhi oleh kelas pasien, tapi dibayarkan berdasarkan jumlah
pasien yang ditangani tanpa memandang apakah pasien kelas VIP maupun biasa sama
saja.
- Tidak ada obat yang tidak tersedia di RSU, termasuk obat-obat yang direkomendasikan
oleh dokter-dokter spesialis. Ini alasan dokter sering memberikan resep luar, artinya
pasien dibebani dengan pembelian obat yang tidak tersedia atau kehabisan stok obat di
apotek RSU.
- Resep tidak diberikan kepada keluarga pasien untuk menebusnya atau mengambilnya,
akan tetapi RSU telah memiliki unit tersendiri yang menangani masalah resep dan
apabila terjadi ketiadaan obat di Apotek RSU maka tanggungan dari manajemen RSU
untuk menggantikannya dengan jalan apapun misalkan saja pihak manajemen
mengusahakan untuk mendapatkan obat tersebut di apotek luar RSU. Hal ini juga untuk
mengantisipasi adanya kemungkinan resep aneh diberikan pada pasien miskin karena
ketika visite dokter biasanya tidak sampai detail mengetahui apakah ini pasien miskin
atau pasien mampu.
Membuka Belenggu Diskriminasi Rasial
Justian Suhandinata mestinya bahagia karena akan menikahkan putranya. Ya, siapa
orangtua yang tidak bahagia, anak kesayangannya akan menempuh hidup baru bersama
pasangan pilihannya. Namun, mantan Presiden International Badminton Federation
(IBF) justru pusing tujuh keliling. Soal tempat pernikahan tidak ada masalah. Begitu
pun soal undangan, busana pengantin, katering, dan persiapan lainnya sudah OK.
Lalu, apa masalahnya? Justian justru bingung dengan urusan Surat Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia alias SBKRI. Ia hanya pasrah menghadapi
petugas Kantor Catatan Sipil (KCS) Jakarta Pusat, yang menyatakan SBKRI menjadi
syarat mutlak pengurusan pencatatan perkawinan di KCS. Petugas KCS itu juga
menyatakan, tidak akan melaksanakan pencatatan perkawinan selama tidak ada SBKRI.
Akhirnya, tokoh bulutangkis itu pun mengemukakan 'unek-unek'-nya ke surat pembaca
sebuah harian nasional.

7. Soelistyawati Soegondo, anggota Komnas HAM, mengaku kaget ketika dikonfirmasi
soal kasus yang dihadapi Justian. "Saya baru dengar ini. Karena waktu saya melakukan
penelitian di KCS di seluruh Jakarta, tidak pernah ada masalah SBKRI jadi syarat
pencatatan," ucap Ketua Konsorsium RUU Catatan Sipil ini kepada hukumonline.
Lis--panggilan akrab Soelistywati Soegondo--berjanji akan melakukan pengecekan atas
informasi ada KCS yang mensyaratkan SBKRI bagi pencatatan perkawinan. "Warga
negara asing saja diterima kalau melakukan pencatatan, masa warga negara sendiri
ditolak," cetusnya seraya menegaskan SBKRI tidak pernah menjadi syarat pencatatan
perkawinan.
Bukan hanya Justian yang pernah dipusingkan dengan urusan SBKRI. Sebelumnya,
Hendrawan, pebulutangkis andalan nasional, juga mengalami hal serupa. Menjelang
persiapan ke Piala Thomas di Ghuangzou, China, pada Mei 2002, juara dunia tunggal
putra tahun 2000 itu masih memikirkan pengurusan kewarganegaraan yang telah
terkatung-katung sejak November 2001. Selain mempertanyakan rampungnya SBKRInya dan istrinya, Hendrawan juga mengungkapkan bahwa SBKRI kakak kandungnya
yang sudah 20 tahun menunggu sampai kini belum selesai.
Hendrawan yang pernah menyumbangkan medali perak Olimpiade Sydney itu sempat
mengemukakan keluhannya kepada Presiden Megawati. Ironis, ketika Sang Saka Merah
Putih berkibar di Tianhe Gymnasium, China, Hendrawan--yang ikut jadi pahlawan
untuk merebut kembali Piala Thomas ke bumi pertiwi--malah belum diakui sebagai
warga negara Indonesia, karena dia keturunan Cina!
Akhirnya, setelah Presiden Megawati turun tangan langsung, barulah Hendrawan dan
istrinya memperoleh SBKRI. Tampaknya, Hendrawan telah menjadi korban
'ketidakadilan' negara terhadap warganya. Ketidakadilan itu juga dialami oleh putra
bangsa--pebulutangkis yang telah mengharumkan nama negara di pentas dunia--seperti
Tong Sin Fu, Tan Joe Hock, Ivana Lie, dan Halim karena mereka keturunan Cina.
Apalagi, terhadap mereka yang hanya "orang biasa" dan tidak memiliki prestasi apaapa.

8. Tidak sejalan
Dalam proses permohonan paspor saja, tetap mengacu pada Keputusan Menteri
Kehakiman No. M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Dirjen
Imigrasi No. F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 yang mewajibkan SBKRI sebagai salah satu
syarat penerbitan buku paspor. Boleh jadi, urusan SBKRI jadi alot karena menyangkut
duit. Maklum, pengurusan SBKRI tergolong mahal, sehingga bisa jadi 'obyekan' yang
lumayan.
2. Solusi Pencegahan Terjadinya Diskriminasi terhadap Rakyat Miskin dan
Ras
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindakan
diskriminasi yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, antara lain :
1. Tidak membedabedakan orang berdasarkan wilayah
Maksudnya adalah kita tidak boleh membedakan orang dari daerah mereka. Contoh
apabila kita berasal dari pulau jawa kita tidak boleh hanya berteman dengan orang yang
berasal dari pulau jawa saja tapi kita harus berteman dengan orang yang berasal dari
pulau lain.
2. Tidak membeda-bedakan orang berdasarkan kaya atau miskin
Kita tidak boleh menjauhkan bahkan sampai menindas rakyat miskin. Seharusnya kita
membantu rakyat miskin dengan cara memberinya makanan, memberikan uang,
memberikan fasilitas kesehatan secara gratis. Apabila bukan kita yang menolong rakyat
miskin siapa lagi yang akan menolong mereka dan melindungi mereka
3. Tidak membeda-bedakan orang berdasarkan penampilan
Indonesia memiliki berbagai suku dan budaya yang sangat banyak. Oleh karena itu
orang indonesia memiliki penampilan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh
menghinaorang yang memiliki penampilan yang berbeda dengan kita karena kita adalah
satu bangsa dan satu negara yaitu bahasa Indonesia

9. Kegiatan-kegiatan pokok yang dapat dilakukan meliputi:
1. Menghilangkan diskriminasi pada bidang pelayanan umum di bidang hokum, pada
bidang antara lain pemberian grasi, naturalisasi, pemberian/penerbitan perizinan
yang dibutuhkan oleh berbagai bidang pembangunan; pemberian status badan
hukum; pendaftaran ha katas kekayaan intelektual, pembuatan akte kelahiran gratis
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan sipil yang
adil bagi setiap warga Negara dan lain sebagainya
2. Peningkatan pemberian bantuan hukum dan bantuan sosial seperti memberikan
uang, pendidikan, kesehattan dan lain-lain bagi golongan masyarakat yang kurang
mampu baik laki-laki dan perempuan
3. Mengadakan kegiatan sosial di daerah kampus, sekolah, perumahan, tempat kerja
dan lain-lain. Contoh kegiatan sosial adalah gotong royong, buka puasa bersama.

10. KESIMPULAN
Kesimpulan
Diskriminasi merupakan perbuatan tidak adil yang nyata terjadi pada
suatu masyarakat terhadap suatu individu atau suatu kelompok yang disebabkan
karakteristik dari individu atau kelompok tersebut. Perilaku seperti ini sering
sekali terjadi di kehidupan bermasyarakat, misalnya: diskriminasi terhadap
orang kulit hitam yang terjadi di Amerika Serikat, dimana mereka mendapatkan
perlakuan berbeda terutama dalam pemberian kesempatan bekerja.
Yang terjadi selama ini, keadilan sosial belum merata bagi seluruh rakyat
Indonesia. Setiap perancangan perundang-undangan harus mencerminkan
perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat setiap warga
negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
Saran
Setiap makhluk hidup yang baru masuk kedalam lingkungan baru pasti
memerlukan dan melakukan proses belajar untuk bertahan hidup dengan
menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tersebut. Tidak jarang dari makhluk
hidup tersebut gagal dalam mempelajari lingkungannya dan mengalami
diskriminasi. Oleh karena itu marilah kita selalu mendukung usaha penghapusan
diskriminasi, terutama terhadap kaum minoritas dengan memulai tindakan dan
kebiasaan positif yang berawal dari diri sendiri.

11. DAFTAR PUSTAKA
Perpustakaan Republik Indonesia .2008.Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 40 tahun 2008.[Terhubung berkala] Datahukum.pnri.go.id [12
september 2013]
Perpustakaan Republik Indonesia .2008.UU nomor 29 tahun
1999.[Terhubung berkala] Datahukum.pnri.go.id [12 september 2013]
Rangkuti. 2007. Membangun Kesadaran Bela Negara. IPB press : Jakarta.
Tim Pengajar Pancasila dan kewarganegaraan.2005. Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan. IPB press : Jakarta