Laporan ini membahas pelaksanaan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal di SDN 020 Penajam sebagai sekolah model dan 4 sekolah imbas lainnya. Kegiatan terdiri atas pelatihan SPMI, kunjungan ke sekolah imbas, dan evaluasi yang dilaksanakan dari September hingga November 2017 dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai standar nasional.

1. i
KATA PENGANTAR
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal penjaminan mutu pendidikan
bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). LPMP melaksanakan
kegiatan pengembangan sekolah model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah
yang pembiayaannya dialokasikan melalui DIPA LPMP. Salah satu bentuk kegiatan
pengembangan sekolah model adalah kegiatan pendampingan dan pengimbasan Sistem
Penjaminan Mutu Internal.
Pemerintah memberikan dana bantuan pendampingan dalam rangka mendukung
pelaksanaan pengembangan sekolah model. Untuk membantu LPMP dalam menjamin
pemberian atau penyaluran bantuan tersebut tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat
penerimaan serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan maka telah disusun
Panduan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan
Mutu Pendidikan. Juknis Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan
agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengelola dan pelaksana kegiatan bantuan
pemerintah melalui DIPA LPMP, dan diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan
secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Laporan ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan Pengembangan Sekolah Model
dengan dana Bantuan Pemerintah dalam hal keuangan dan dalam bidang akademik.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dedikasinya sehingga seluruh kegiatan pengembangan sekolah model dapat terlaksana
dengan baik dan laporan atas pelaksanaan kegiatan juga dapat tersusun dengan baik.
Penajam Paser Utara, Desember 2017
Kepala Sekolah Model
SDN 020 Penajam
Hj. Rusmilawati, S.Pd
NIP. 197210191997102001

2. ii
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar................................................................................................................... i
Daftar Isi............................................................................................................................. ii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang....................................................................................................1
B. Dasar Hukum ....................................................................................................2
C. Tujuan ...............................................................................................................3
D. Hasil yang diharapkan ......................................................................................3
E. Sasaran .............................................................................................................3
F. Mekanisme Pendampingan.................................................................................3
BAB II. LAPORAN KEGIATAN
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan ......................................................5
B. Peserta...............................................................................................................5
C. Pendamping/Fasilitator ....................................................................................5
D. Strategi Pelaksanaan ........................................................................................6
E. Struktur Program...............................................................................................6
F. Pelaksanaan Kegiatan dalam Bidang Akademik ...............................................6
BAB III LAPORAN KEUANGAN
A. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan.......................................................................9
B. Rapat Koordinasi ..............................................................................................9
C. Kegiatan In 1.....................................................................................................9
D. Kegiatan On......................................................................................................9
E. Kegiatan In 2.....................................................................................................9
F. Penyusunan Laporan.......................................................................................10
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan.....................................................................................................11
B. Saran-saran .....................................................................................................11
LAMPIRAN

3. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh
seluruh komponen dalam satuan pendidikan disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI). SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan
memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan
pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman
pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan
pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan
dengan optimal, dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan
penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model,
sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan
penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan
mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia.
Maksud dari pengembangan sekolah model dan pengimbasannya adalah meningkatkan
mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya
mutu pendidikan di satuan pendidikan. Sekolah model diharapkan menjadi percontohan
sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan
melakukan pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain
hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri
pada tahun 2019. Untuk mencapai hal tersebut, secara bertahap pemerintah telah
menjalankan program dan kegiatan pengembangan sekolah model melalui penyiapan
fasilitator pengembangan sekolah model, workshop/pelatihan sistem penjaminan mutu
internal untuk sekolah model, pendampingan sekolah model dan pengimbasan serta
monitoring dan evaluasi sekolah model.
Kegiatan pendampingan dilakukan untuk menguatkan dan membina sekolah model agar
dapat mengimplementasikan SPMI, media pengimbasan SPMI bagi sekolah imbas serta
untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan SPMI di
sekolah model. Pendamping sekolah model merupakan fasilitator daerah yang sebelumnya
telah dibekali oleh LPMP. Pemeliharaan dan meningkatkan kesinambungan pemahaman
serta ketersediaan sumber daya pendidikan dalam Pelaksanaan Pengembangan Sekolah

4. 2
Model di masing-masing satuan pendidikan sangat diperlukan. Pendukung kegiatan
tersebut, perlu diprogramkan kegiatan Pendampingan untuk para pendidik, kepala satuan
pendidikan, dan pengawas.
Pendampingan implementasi Sekolah Model adalah proses pemberian bantuan penguatan
pelaksanaan pengembangan sekolah model yang diberikan oleh pengawas/fasilitator
kepada kepala sekolah dan guru yang telah dilatih SPMI. Pendampingan juga dapat
diikuti oleh tenaga kependidikan lainya, orang tua/komite sekolah, dan pemangku
kepentingan di sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Pendampingan menjadi alat
pemberdayaan dan pengembangan personal yang ampuh dan efektif dalam membantu
seseorang mengembangkan karirnya. Dengan pendampingan, akan tercipta kerjasama
antara dua orang (pendamping dan sasaran) yang biasanya bekerja di bidang yang sama
atau berbagi pengalaman yang mirip. Selain itu, pendampingan dapat menciptakan
hubungan kerja yang bermanfaat didasarkan pada sikap saling percaya dan menghormati.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

5. 3
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah PadaKementerian Negara/ Lembaga
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPMP Provinsi Kalimantan Timur
No DIPA-023 03.2.417799/2017 Tanggal 07 Desember 2016
C. Tujuan
Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model secara umum dimaksudkan untuk mendukung
pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada sekolah model. Secara khusus, Bantuan
Pemerintah Pengembangan Sekolah Model bertujuan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan
Sistem Penjaminan Mutu Internal pada sekolah model dan imbas.
D. Hasil yang Diharapkan
Pada akhir program pendampingan melalui pemberian bantah sekolah model, Hasil yang
diharapkan adalah:
1. Sekolah dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri;
2. Sekolah dapat meningkatkan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan;
3. Sekolah memiliki budaya mutu;
Sekolah model nantinya diharapkan bisa dijadikan percontohan sekolah berbasis SNP melalui
penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan pola pengimbasan
penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah mampu
menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.

6. 4
E. Sasaran
Sasaran adalah sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Kabupaten/Kota, ditetapkan
bersama LPMP dan berkomitmen untuk melaksanakan SPMI.
F. Mekanisme Pendampingan
Pelaksanaan pendampingan implementasi Sekolah Model tahun 2017 dilakukan oleh
pengawas dan kepala sekolah yang telah mengikuti pelatihan fasilitator daerah di tingkat
propinsi di LPMP Kalimantan Timur. Pendampingan diikuti oleh Kepala Sekolah dan
Guru dari sekolah model dan imbas.
1. Pola Pendampingan
Pelaksanaan pendampingan implementasi SPMI di sekolah model, menggunakan pola :
a. Pendamping adalah pengawas dan kepala sekolah yang berpengalaman menjadi
fasilitator dan telah mengikuti Pelatihan Fasilitator Daerah di LPMP.
b. Setiap Kab/Kota terdiri atas 2 Fasilitator daerah yang siap mendampingi setiap
sekoah sasaran, setiap sekolah di kunjungi 1 kali dengan lama kegiatan selama 3
hari.
c. Semua penyelenggaraan pendampingan didanai dengan bantuan pemerintah Rp. 10
Juta/sekolah.
Pendampingan dilakukan dengan mengumpulkan peserta pendampingan di sekolah Model
dan pendampingan dilakukan pengawas dan kepala sekolah kepada peserta
pendampingan.

7. 5
BAB II
LAPORAN KEGIATAN
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pengembangan Sekolah Model di SDN 020 Penajam dilaksanakan
tanggal 2 5 S e p t e m b e r 2 0 1 7 s d 2 4 N o p e m b e r 2 0 1 7 d a l a m
3 t a h a p y a i t u :
1. Pelatihan SPMI 1 di laksanakan tanggal 25 September 2017 di SD Model SDN
020 Penajam Jl. Pondo Uma RT. 04 Kel. Saloloang Kec. Penajam Kab/Kota
Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur
2. Kunjungan ke sekolah Imbas:
a. Sekolah SDN 008 Penajam tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 3
Nopember 2017.
b. Sekolah SDN 015 Penajam tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 6
Nopember 2017.
c. Sekolah SDN 018 Penajam tanggal 14 Oktober 2017 dan tanggal 8
Nopember 2017
d. Sekolah SDN 036 Penajam tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 11
Nopember 2017
3. Pelatihan SPMI II/Evaluasi di laksanakan tanggal 24 Nopember 2017 di SD
Model SDN 020 Penajam Jl. Pondo Uma RT. 04 Kel. Saloloang Kec.Penajam
Kab/Kota Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur
B. Peserta
Peserta kegiatan pendampingan ini adalah 12 orang terdiri dari masing masing 2
peserta dari sekolah model dan sekolah imbas dari unsur kepala sekolah dan guru.
C. Pendamping/Fasilitator
Pendamping dalam kegiatan ini adalah ke pa la se kola h da n pengawas a ta u guru
yang telah mengikuti P e la tiha n Fa sda Se kola h Mode l a ta u Bimte k SP MI
di Se kola h mode l sa sa ra n ta hun 2017 ya ng te la h di la ksa na ka n di
ma sing ma sing ka bupa te n/kota . Se ba ga i fa silita tor da la m ke gia ta n
pe nda mpinga n pe nge mba nga n se kola h mode l di se kola h Da sa r Ne ge ri

8. 6
020 P e na ja m a da la h Ba pa k H. Muha mma d Ya ni, S.P di da ri disdik da n
Ibu Hj. Rusmila wa ti, S.P d Se kola h Mode l SDN 020 P e na ja m.
D. Strategi Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan di lakukan secara:
1. Paparan
2. Penugasan
3. Kerja Kelompok
4. Presentasi
E. Struktur Program
Struktur program kegiatan Pendampingan pengembangan sekolah model dan
pengimbasan seperti tercantum pada tabel berikut.
No. Materi Penyegaran Alokasi
Waktu
1 Materi Umum
1.1 Pembukaan/Kebijakan
1.2 OrentasiProgramPengantar
1
1
2. Materi Pokok
2.1 Pengembangan Sekolah Model 3
2.2 SNP,Indikator, dan Instrumen 4
2.3 Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan 3
2.4 Pemetaan Mutu 5
2.5 Perencanaan Pemenuhan Mutu 6
2.6 Implementasi Pemenuhan Mutu 3
2.7 Monitoring dan Evaluasi 2
2.8 Rencana Tindak Lanjut (RTL) Pendampingan dan
Pengimbasan
2
3 Materi Penunjang
3.2 Evaluasi Pelatihan/Penutupan 1
Jumlah 30
F . Pelaksanaan Kegiatan Dalam Bidang Akademik
Secara umum kegiatan sudah berjalan dengan lancar. Kegiatan berlangsung selama 3
hari yakni 1 hari di Sekolah Model, 1 hari di sekolah imbas berupa supervise dan 1 hari
di sekolah model kembali untuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
kegiatan. Selama 3 hari kegiatan 1 orang nara sumber dari Pengawas melaksanakan
pembelajaran, dengan metode metode ceramah, pemaparan, penugasan.

9. 7
Dalam waktu yang sangat singkat di setiap tahapnya disampaikan seluruh materi yang
harus di sampaikan mencakup 5 siklus SPMI dari pemetaan, perencanaan pemenuhan
mutu, implementasi pemenuhan mutu, evaluasi dan penetapan standar yang lebih tinggi.
1. Pengembangan sekolah model
Membahas mengenai pengembangan sekolah model yang di laksanakan di sekolah.
2. SNP, Indikator, dan Instrumen
Standar pendidikan yang terdiri atas 8 standar yakni SKL, standar isi, standar proses,
standar penilaian, standar PTK, standar pengelolaan, standar sarpras dan standar
pembiayaan. 8 standar nasional pendidikan ini adalah acuan bagi upaya-upaya
pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Melalui hasil
identifikasi/pemetaan 8 standar SNP dengan indikator masing masing di lakukan
perbaikan dengan menyusun perencanaan mutu. Menjelaskan kaitan antara SNP,
indikator dan instrumen
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu
pendidikan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
19 tahun 2005. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau melampaui
Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen didalamnya memiliki
tanggungjawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Peningkatan mutu
di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada
seluruh komponen satuan pendidikan. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal pada
umumnya adalah satu system yang secara garis besarnya yaitu melaksanakan 5 siklus di
dalam pengelolaan sekolah atau satuan pendidikan lain semacam disdik. 5 siklus itu
adalah pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, implementasi pemenuhan mutu,
audit mutu internal/evaluasi dan penetapan standar baru denga harapan telah terjadi
peningkatan. Kelima siklus ini terus di laksanakan dengan menciptakan perangkat
untuk pelaksanaannya seperti adanya struktur pelaksana SPMI, dokumen dokumen 8
standar, instumen evaluasi diri/audit mutu internal. SPMI mencakup seluruh aspek
penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk
mencapai SNP.

10. 8
4. Pemetaan Mutu Satuan pendidikan
Pemetaan mutu menjadi hal yang sangat penting di lakukan sekolah karena menjadi
siklus pertama bagi 5 siklus SPMI. Dalam kegiatan pemetaan mutu di lakukan
identifikasi terhadap setiap kelebihan atau kekurangan sekolah dengan instrumen yang
di pergunakan dapat dari instrumen EDS, atau insturmen akreditasi sekolah dan
insturmen lainya.Menetapkan permasalahan dan akar permasalahan yang dihadapi oleh
sekolah terkait pemenuhan SNP berdasarkan indikator kondisi sekolah yang capaiannya
kurang dari standar . Dilakukan analisis terhadap hasil pemetaan, proses pengolahan
dan analisis data sesuai dengan hasil untuk mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki
untuk pemenuhan mutu pendidikan.
5. Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu
Rencana pemenuhan mutu adalah langkah kedua dalam siklus SPMI, yakni menyusun
perencanaan berdasarkan hasil pemetaan yang sudah di lakukan. Dalam penyusunan
perencanaan di hal hal yang masih menjadi kelemahan sekolah, dalam standar nasional
pendidikan di lakukan perencanaan untuk perbaikan. Hasil dari langkah kedua ini
adalah adanya dokumen dokumen semacam RKS dan RKAS.
6. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu
Pemenuhan dan peningkatan mutu berdasarkan SNP dapat dikelompokkan menjadi 2
yaitu (1) mutu pengelolaan sekolah dan (2) mutu pembelajaran. Merupakan kelanjutan
dari perencanaan yang sudah di laksanakan.
7. Evaluasi
Yakni langkah mengevaluasi atau mengaudit atas pelaksanaan pemenuhan mutu yang
sudah di laksanakan, sehingga bila belum tercapai pemenuhan yang di laksanakan di
lakukan perbaikan kembali dan jika sudah tercapai bisa di tetapkan standar baru untuk
di wujudkan pada siklus tahun berikutnya, demikian terus dilakukan dalam upaya
peningkatan mutu di Sekolah.
Semua kegiatan berjalan dengan lancar. Sekolah model mampu melaksanakan kegiatan
pengimbasan program sekolah model kepada sekolah imbas masing masing.

11. 9
BAB III
LAPORAN KEUANGAN
A. Persiapan pelaksanaan kegiatan:
Pada tahap ini penggunaan dana yakni sebesar:
1. Surat menyurat Rp. 150.000,00
2. Kertas Rp. 150.000,00
3. Tinta Rp. 150.000,00
B. Rapat Koordinasi
1. Pembayaran uang harian/Transport Rp. 300.000,00
2. Pembayaran Konsumsi Rp. 135.000,00
C. Kegiatan In 1
1. Panduan/ Bahan/ CD Materi Rp. 300.000,00
2. Pembayaran honor Pengarah Rp. 300.000,00
3. Pembayaran transport pengarah Rp. 50.000,00
4. Pembayaran honor Narasumber Rp. 800.000,00
5. Pembayaran transport Narasumber Rp. -
6. Pembayaran transport/uang harian peserta Rp. 400.000,00
7. Pembayaran Konsumsi Rp. 765.000,00
8. Pembayaran honor panitia Rp. 250.000,00
D. Kegiatan On
1. Pembayaran honor narasumber Rp. 2.400.000,00
2. Pembayaran transport/uang harian narasumber Rp. 400.000,00
E. Kegiatan In 2
1. Panduan/ Bahan/ CD Materi Rp. 300.000,00
2. Pembayaran honor Pengarah Rp. 300.000,00
3. Pembayaran transport pengarah Rp. 50.000,00
4. Pembayaran honor Narasumber Rp. 800.000,00
5. Pembayaran transport Narasumber Rp. -
6. Pembayaran transport/uang harian peserta Rp. 400.000,00
7. Pembayaran Konsumsi Rp. 765.000,00
8. Pembayaran honor panitia Rp. 250.000,00

12. 10
F. Penyusunan Laporan
1. Pembayaran honor penyusun laporan Rp. 400.000,00
2. Pembayaran penggandaan Rp. 100.000,00
3. Pembayaran penjilidan Rp. 85.000,00

13. 11
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pengembangan Sekolah Model yang
telah di laksanakan:
1. Sekolah pada umumnya telah memehami bagaimana mekanisme pengembangan
SPMI, bagaimana melaksanakan program sekolah model.
2. Dengan Pendampingan yang di berikan di harapkan sekolah memahami akan
mekanisme pengembangan Sekolah Model secara lebih baik.
3. Pengembangan dokumen Sekolah Model seperti SK, adanya instruksi kerja , dokumen
program sekolah yang telah di masukkan program Sekoah Model dan dokumen lain
harus terus di kembangkan.
4. Proses pembelajaran berbasis SNP yang di lakukan dengan terus melakukan praktik
yang baik harus terus di tingkatkan
5. Sekolah siap melaksanakan implementasi SPMI di sekolah masing masing baik
sekolah model maupun sekolah imbas
B. Saran-saran
Bagi Sekolah,
1. Melakukan kegiatan diklat, workshop, seminar, diantaranya melalui kegiatan
KKG/MGMP untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah secara terus menerus,
sehingga dalam proses pemetaan mutu kedepannya tidak mengalami kendala,
demikian juga dalam pengembangan sekolah model secara keseluruhan.
2. Melalui hasil pemetaan mutu tingkat sekolah dapat di tingkatkan hal-hal yang
masih kurang untuk kepentingan pengembangan kedepannya.
3. Melakukan perencanaan program secara lebih baik dengan pedoman, panduan
Sekolah Model, panduan Audit internal, Naskah Akademik dan analisis hasil EDS
yang ada.
4. Meningkatkan pencapaian SNP dengan terus melengkapi berbagai dokumen yang
masih kurang, dan mengusahakan agar semua bukti telah ada di dalam arsip
sekolah.

14. 12
Bagi Pemerintah daerah
1. Bagi Pemerintah Kabupaten/kota berdasarkan kewenanganya, wajib meningkatkan
dan memperbaiki terutama pada penyediaan fasilitas sekolah
2. Berdasarkan hasil pemetaan sekolah yang di laksanakan dapat melakukan tindak
lanjut berupa program peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan 8
standar SNP.
3. Memperluas pengembangan sekolah model ke sekolah lain dengan dana dari
pemerintah daerah
Bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
1. Melakukan pendampingan/Supervisi penjaminan mutu secara terus menerus di
Kabupaten/Kota umumnya dan pada khususnya sekolah-sekolah Model dan imbas,
sehingga proses yang sedang berjalan tidak terputus begitu program selesai dan
dapat terus berkesinambungan.
2. Melakukan fasilitasi proses penjaminan mutu secara terus menerus dengan
program-program tindaklanjut sebagai respon dari permasalahan-permasalahan
pendidikan yang di alami oleh daerah/sekolah, misalnya dengan melaksanakan
diklat khusus pengembangan program Sekolah Model, dll.

15. 13
Lampiran Dari Masing Masing Item di atas
Persiapan pelaksanaan kegiatan:
1. Surat menyurat (Surat menyurat resi pembayaran pos/Tiki, dll, nota fotocopy)
2. Kertas (Nota pembelian dari toko ATK/Foto Copy)
3. Tinta (Nota pembelian dari toko ATK/Foto Copy)
Rapat Koordinasi
1. Pembayaran uang harian/Transport (Daftar Tanda terima uang harian/transport)
2. Pembayaran Konsumsi (Nota warung makan/rumah makan)
Kegiatan In 1
1. Panduan/ Bahan/ CD Materi (Nota pembelian CD/Copy materi)
2. Pembayaran honor Pengarah (Daftar Tanda terima honor + Pajak)
3. Pembayaran transport pengarah (Tanda terima transport)
4. Pembayaran honor Narasumber (tanda terima honor narasumber + Pajak)
5. Pembayaran transport narasumber (Tanda terima transport narasumber)
6. Pembayaran transport/uang harian peserta (tanda terima transport/uang harian
peserta)
7. Pembayaran Konsumsi (Nota warung makan/warung)
8. Pembayaran honor panitia (tanda terima honor + pajak)
9. Surat Tugas peserta, narasumber dan panitia
Kegiatan On
1. Pembayaran honor narasumber (tanda terima honor narasumber + Pajak)
2. Pembayaran transport narasumber (Tanda terima transport narasumber)
3. Surat tugas fasilitator
Kegiatan In 2
1. Panduan/ Bahan/ CD Materi(Nota pembelian CD/Copy materi)
2. Pembayaran honor Pengarah(Tanda terima honor + Pajak)
3. Pembayaran transport pengarah(Tanda terima transport)
4. Pembayaran honor Narasumber(tanda terima honor narasumber + Pajak)
5. Pembayaran transport narasumber(Tanda terima transport narasumber)

16. 14
6. Pembayaran transport/uang harian peserta(tanda terima transport/uang harian
peserta)
7. Pembayaran Konsumsi(Nota warung makan/rumah makan)
8. Pembayaran honor panitia(tanda terima honor + Pajak)
9. Surat tugas peserta, narasumber dan panitia
Penyusunan Laporan
1. Pembayaran honor penyusun laporan (Tanda terima honor)
2. Pembayaran penggandaan (Nota foto copy)
3. Pembayaran penjilidan (Nota biaya penjilidan)
Nb. Pajak honor untuk PNS untuk gol IV 15 %, untuk di bawahnya 5 %, bila
bukan pns tidak berpajak.