Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang menyediakan data statistik dasar untuk pemerintah dan masyarakat. BPS melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun dan mengumpulkan data serta menerbitkan publikasi statistik nasional dan regional yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Situs web ini dikembangkan melalui kerja sama BPS, ANU, dan LDUI untuk

1. Badan Pusat Statistik
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Badan Pusat Statistik
Singkatan BPS
Situs web
http://www.bps.go.id/
l • b • s
Badan Pusat Statistik (BPS, dahulu Biro Pusat Statistik), adalah Lembaga Pemerintah Non
Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar,
baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional.
Setiap sepuluh tahun sekali, BPS menyelenggarakan sensus penduduk. Di samping itu, BPS juga
melakukan pengumpulan data, menerbitkan publikasi statistik nasional maupun daerah, serta
melakukan analisis data statistik yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
BPS juga terdapat di setiap provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dinamakan
perwakilan BPS di daerah, karena BPS merupakan instansi vertikal, yakni instansi pemerintah
pusat yang berada di daerah, sehingga bukan merupakan bagian dari instansi milik daerah, Tugas
lain BPS di daerah adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan statistik regional.
Setiap sepuluh tahun sekali BPS menyelenggarakan:
Sensus Penduduk (SP) yaitu pada setiap tahun berakhiran "0" (nol),
Sensus Pertanian (ST) pada setiap tahun berakhiran "3" (tiga), dan
Sensus Ekonomi (SE) pada setiap tahun berakhiran "6" (enam).
Di samping memiliki kantor pewakilan hingga daerah tingkat II (Kabupaten/Kota), aparat BPS
ada di setiap kecamatan, yaitu Penanggungjawab Kegiatan BPS Tingkat Kecamatan atau saat ini
disebut sebagai KSK (Koordinator Statistik Kecamatan), selain itu setiap ada kegiatan yang

2. cukup besar seperti Sensus BPS selalu merekrut petugas lapangan yang berasal dari berbagai
kalangan yaitu yang disebut Mitra Statistik.
Tugas dan Fungsi
Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI (Keppres)
Nomor 103 Tahun 2001. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya seperti
tercantum di bawah ini, BPS juga dibatasi oleh 10 prinsip etika perstatistikan yang tercantum
dalam United Nations Fundamental Principles of Official Statistics.
Tugas
Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;
2. Penyelenggaraan statistik dasar;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;
4. Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik;
dan
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan
umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,
hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Kewenangan
1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yaitu:
1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
2. penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

3. Indonesia
English
Latar Belakang
Tujuan
Desentralisasi
Data
Hasil
Latar Belakang
Situs ini dikembangkan melalui kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS), The
Australian National University (ANU), dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia
(LDUI), yang didukung oleh Australian Overseas Aid Program (AusAID) dalam program
Public Sector Linkages tahun 2005. Latar Belakang Kegiatan Website ini dirancang untuk
membantu para penentu kebijakan dan perencana program di tingkat lokal untuk memahami
konsep dan indikator demografi yang umum dipakai dalam mengembangkan kebijakan dan
merencanakan program pembangunan dengan didukung oleh data yang akurat. Bahan-bahan
yang disajikan adalah hasil kerjasama antara para staf dari Badan Pusat Statistik Indonesia,
dari Demography Program Australian National University Canberra, Australia dan Lembaga
Demografi Fakultas Enonomi Universitas Indonesia Jakarta. Ketiga organisasi ini
mendapatkan dukungan dana tahun 2005 dari Australian Government`s Overseas Aid
Program (AusAID) sebagai bagian dari putaran pertama Public Sector Linkages Program
(PSLP). Diharapkan bahwa bahan-bahan pelatihan dan penelitian yang terkumpul di sini akan
berkembang dibawah pengelolaan Badan Pusat Statistik Indonesia, terutama dengan
tambahan informasi baru dari survey dan sensus yang dilaksanakan oleh BPS dalam waktu-
waktu mendatang, dan tambahan informasi yang sangat dibutuhkan dalam proses perubahan
pemerintahan di tingkat lokal.