Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan penyusunan indikator kinerja di pemerintah provinsi Jawa Tengah tahun 2021 berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait.
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang profil Dr. Dadang Solihin dan materi yang dibahasnya mengenai penganggaran berbasis kinerja, logika kerangka pengeluaran jangka menengah, serta tujuan dan cara pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan penyusunan indikator kinerja di pemerintah provinsi Jawa Tengah tahun 2021 berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait.
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang profil Dr. Dadang Solihin dan materi yang dibahasnya mengenai penganggaran berbasis kinerja, logika kerangka pengeluaran jangka menengah, serta tujuan dan cara pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan.
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai beberapa topik utama yang diulas dalam blognya, seperti reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penajaman visi-misi melalui pendekatan positioning differentiation brand, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan nasional Indonesia yang mencakup siklus manajemen pembangunan seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia serta korupsi sebagai masalah yang dihadapi."
Dokumen tersebut meringkas biografi dan latar belakang Dadang Solihin sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Bappenas. Dokumen juga menjelaskan konsep-konsep penting seperti Anggaran Berbasis Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan komponen-komponen penyusunan anggaran berbasis kinerja seperti indikator kinerja dan evaluasi kinerja.
1. Dokumen ini membahas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terbaru.
2. SKP merupakan alat untuk merencanakan, memantau, dan menilai kinerja PNS secara objektif.
3. Terdapat perbedaan penyusunan SKP antara ketentuan lama dan baru, termasuk penggunaan bahasa pencapaian bukan aktivitas.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2015 yang mencapai skor 68,76 atau kategori "B", serta upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja untuk mencapai target skor di atas 80 pada tahun 2019.
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang reformasi perencanaan pembangunan daerah, reformasi penganggaran, dan perencanaan keuangan daerah. Materi-materi tersebut memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Pelatihan Reform Leader Academy bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para peserta dalam merencanakan dan melaksanakan reformasi birokrasi di tingkat nasional dan instansi melalui kurikulum yang mencakup kapabilitas kepemimpinan, manajemen perubahan, dan desain rencana aksi reformasi birokrasi. Pelatihan ini dievaluasi melalui penilaian terhadap rencana aksi dan hasil implementasi reformasi birokrasi instansi yang disusun peserta.
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai beberapa topik utama yang diulas dalam blognya, seperti reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penajaman visi-misi melalui pendekatan positioning differentiation brand, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan nasional Indonesia yang mencakup siklus manajemen pembangunan seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia serta korupsi sebagai masalah yang dihadapi."
Dokumen tersebut meringkas biografi dan latar belakang Dadang Solihin sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Bappenas. Dokumen juga menjelaskan konsep-konsep penting seperti Anggaran Berbasis Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan komponen-komponen penyusunan anggaran berbasis kinerja seperti indikator kinerja dan evaluasi kinerja.
1. Dokumen ini membahas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terbaru.
2. SKP merupakan alat untuk merencanakan, memantau, dan menilai kinerja PNS secara objektif.
3. Terdapat perbedaan penyusunan SKP antara ketentuan lama dan baru, termasuk penggunaan bahasa pencapaian bukan aktivitas.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2015 yang mencapai skor 68,76 atau kategori "B", serta upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja untuk mencapai target skor di atas 80 pada tahun 2019.
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang reformasi perencanaan pembangunan daerah, reformasi penganggaran, dan perencanaan keuangan daerah. Materi-materi tersebut memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Pelatihan Reform Leader Academy bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para peserta dalam merencanakan dan melaksanakan reformasi birokrasi di tingkat nasional dan instansi melalui kurikulum yang mencakup kapabilitas kepemimpinan, manajemen perubahan, dan desain rencana aksi reformasi birokrasi. Pelatihan ini dievaluasi melalui penilaian terhadap rencana aksi dan hasil implementasi reformasi birokrasi instansi yang disusun peserta.
Similar to Kultum - Optimalisasi Pengelolaan Kinerja ASN BKPSDM Kab Prob (Kabid_Kinerja).pptx (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
6. PERENCANAAN KINERJA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN,
PEMBINAAAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA
MELALUI EVALUASI KINERJA
TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI KINERJA.
TAHAPAN
PENGELOLAAN
KINERJA PEGAWAI
ASN
PENETAPAN DAN KLARIFIKASI EKSPEKTASI
DOKUMENTASI, UMPAN BALIK
BERKELANJUTAN DAN PENGEMBANGAN
KINERJA
7.
8.
9. I II III
1. Dialog Kinerja -> Pohon
Kinerja memuat :
a. instrumen PK sebagai rencana hasil
kerja utama;
b. pengelolaan anggaran PD/ unit
kerja;
c. direktif/ penugasan pimpinan
sesuai target waktu yang
ditetapkan; dan
d. rencana aksi/ inisiatif strategis/
inovasi pimpinan
2. Rencana SKP JPT
3. Strategi Pencapaian Hasil
Kerja
4. Matrik Peran Hasil
5. Rencana SKP JA/ JF
1. Rencana Aksi
2. Aktivitas Harian
1. Penetapan SKP Bawahan
2. Pemantauan Kinerja
3. Pembinaan Kinerja
4. Pemberian Umpan Balik
5. Penilaian Kinerja
6. Evaluasi Kinerja
10.
11. Sasaran Program
Terlaksananya Penyusunan
Perencanaan dan Pendanaan sesuai
ketentuan
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang sesuai
target
Jumlah dokumen perencanaan yang
sesuai dengan ketentuan.
Target : 2 dokumen
Ditetapkannya Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedianya Analisis Kondisi
Daerah, Permasalahan, dan Isu
Strategis Pembangunan Daerah di
dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD
Sasaran Kegiatan
Persentase tingkat capaian kinerja output
perangkat daerah dengan kriteria sangat tinggi
Target : 80%
Sasaran
Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
(RPJPD/RPJMD/RKPD). Target: 3
dokumen
Jumlah Dokumen Rancangan
Awal RPJMD/RKPD (Sesuai
Kebutuhan Jika RPJMD Maka
Rancangan Teknokratik). Target: 2
dokumen
Tersusunnya Laporan Hasil
Monitoring dan
Evaluasi Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Terlaksananya Evaluasi Berkala
Bulanan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah yang
sesuai dengan Rencana Aksi
Jumlah Laporan Hasil
evaluasi kinerja
pembangunan daerah.
Target: 112 laporan
Jumlah laporan evaluasi
berkala bulanan yang
terverifikasi capaiannya
Target : 224 dokumen
PK JA
Jumlah formulir E81 hasil
evaluasi renja Perangkat Daerah
triwulanan
Target : 112 berkas
Tersedianya data monitoring,
evaluasi laporan hasil Renja PD
triwulanan yang sudah
terverifikasi
Jumlah data evaluasi hasil renja
PD yang terolah
Target : 4.572 data
Terlaksananya pengolahan data
evaluasi hasil renja PD sesuai
Format
Sasaran
Proses
Jumlah formulir capaian
program/kegiatan/sub kegiatan
yang teverifikasi
Target : 224 berkas
Tersedianya data capaian
Rencana Aksi bulanan yang
terverifikasi
Jumlah bahan penyusunan RKPD
yang terverifikasi
Target : 28 berkas
Tersedianya bahan
penyusunan RKPD yang
terverifikasi
Jumlah permasalahan dan isu
strategis berdasarkan fokus
arah kebijakan
Target : 31 data
Tersedianya rumusan
permasalahan dan isu
strategis yang teridentifikasi
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
pembangunan
Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke
dalam RKPD: 100%
Persentase capaian program dan kegiatan pada RKPD: 100%
12.
13.
14. I II
MENENTUKAN PERAN INDIVIDU BERDASARKAN PENYELARASAN
Pertimbangkan jenis, kondisi,
struktur, dan bidang pekerjaan yang
ada di masing-masing unit kerja
DIRECT
CASCADING
Kinerja dicascading dengan
pendekatan :
pembagian
aspek/tahapan
pembagian wilayah
pembagian beban
target kuantitatif
NON - DIRECT
CASCADING
Kinerja dicascading dalam
bentuk:
layanan
produk
METODE
CASCADING
melalui dialog kiner ja
METODE
CASCADING
Akan direvieu oleh
Pejabat Pengelola Kinerja
20. MENUANGKAN PERAN INDIVIDU DALAM TIM BERDASARKAN PENYELARASAN KINERJA
Kinerja (peran) individu dituangkan dalam Matriks Peran-Hasil. Matriks peran hasil hanyalah sebuah tabel yang mengidentifikasi hasil yang harus
dihasilkan oleh setiap anggota unit kerja untuk mendukung pencapaian tim kerja berdasarkan cascading kinerja.
Langkah 1
Tuliskan intermediate outcome/ produk/ layanantim
kerja di baris paling atas tabel.
Daftar setiap anggota tim kerjaatau setiap pekerjaan
posisikanke bawah kolom kiri matriks.
Langkah 2
Langkah 4
Setelah mengetahui peran individu tuliskan
pencapaian/hasilkerja yang menggambarkan ekspektasi
atas kinerja dimaksud
Langkah 5
Pencapaian dari peran individu akan menjadi rencana
kinerja di dalam SKP pegawai
Langkah 3
Untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaanini: Apa yang
harus dihasilkan atau dilakukanoleh anggota unit
(misalkan:menyelesaikan…)untuk mendukung suatu
produkatau layanan?
CONTOH MATRIKS PERAN-HASIL
NAMA DAN JABATAN PEGAWAI INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
KETUA TIM KERJA
PERAN
HASIL
(RENCANA
KINERJA)
PERAN
HASIL
(RENCANA
KINERJA)
PERAN
HASIL
(RENCANA
KINERJA)
AnggotaTim Kerja • Peran hasil (rencana kinerja)
• Peran hasil (rencana kinerja)
• Peran hasil (rencana kinerja)
• Peran hasil (rencana kinerja)
N/A
AnggotaTim Kerja • Peran hasil (rencana kinerja)
• Peran hasil (rencana kinerja)
N/A • Peran hasil (rencana kinerja)
• Peran hasil (rencana kinerja)