Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan pada acara Workshop Multi Stakeholder mendorong lahirnya Perda KIBBLA yang diinisiasi oleh Yasmbi Sulselbar
ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA KEHAMILAN DENGAN RISIKO TINGGI JARAK KURANG DARI 2 TAHUN, PERSALINAN, NIFAS, DAN KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS BANGKALAN TAHUN 2020
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA , PRODI DIII KEBIDANAN BANGKALAN TAHUN 2020
Semoga bermanfaat :)
Jangan Lupa untuk mendukung situs ini follow juga akun
Instagram : https://instagram.com/milaneocha?igshid=1bsv5i677rli5
.
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCMY-cKdABOFluy428LEF6RA?view_as=subscriber
.
Twitter : https://twitter.com/occha_
.
Blog : https://millaoctaviana.wordpress.com/
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan pada acara Workshop Multi Stakeholder mendorong lahirnya Perda KIBBLA yang diinisiasi oleh Yasmbi Sulselbar
ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA KEHAMILAN DENGAN RISIKO TINGGI JARAK KURANG DARI 2 TAHUN, PERSALINAN, NIFAS, DAN KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS BANGKALAN TAHUN 2020
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA , PRODI DIII KEBIDANAN BANGKALAN TAHUN 2020
Semoga bermanfaat :)
Jangan Lupa untuk mendukung situs ini follow juga akun
Instagram : https://instagram.com/milaneocha?igshid=1bsv5i677rli5
.
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCMY-cKdABOFluy428LEF6RA?view_as=subscriber
.
Twitter : https://twitter.com/occha_
.
Blog : https://millaoctaviana.wordpress.com/
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
Knf3
1. MAKALAH
KUNJUNGAN NIFAS KE-3 (KNF3)
TUGAS AKHIR
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah SIK Pada Program Studi
Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Sukabumi
JULIAN AMMAR ZAIDAN GUNAWAN
C1AA16046
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SUKABUMI
KOTA SUKABUMI
2019
2. BAB I
PENDAHULUAN
Perubahan MDGs 2015 menuju SDGs 2030 terdapat peralihan mengenai
salah satu target yaitu meningkatkan kesehatan ibu menjadi upaya untuk
menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang
di segala usia (penurunan AKI, AKBa, AKN, HIV/ AIDS, TB, malaria dan akses
kesehatan reproduksi). Data tahun 2012 SDKI mencatat kenaikan AKI (Angka
Kematian Ibu) yakni 228 menjadi 259 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
(Kementerian Kesehatan RI, 2014; WHO, 2015). Penyebab kematian ibu di
Indonesia meliputi penyebab obstetri langsung yaitu perdarahan (28%),
preeklamsi/ eklamsi (24%), infeksi (11%), sedangkan penyebab tidak langsung
adalah trauma obstetri (5%) dan lain – lain (11%). Diperkirakan 60% kematian
ibu terjadi setelah kehamilan dan 50% kematian terjadi dalam 24 jam pertama
masa nifas (Kementerian Kesehatan RI, 2014).
Masa nifas merupakan masa kritis pasca persalinan selama kira-kira 6
minggu yang sering menyebabkan kematian ibu sehingga memerlukan perawatan
akan kebutuhan ibu nifas (Fitriani, 2012). Perubahan fisiologis ibu nifas beberapa
diantaranya sistem reproduksi (involusi uterus, lochea, cervic, ovarium, tuba
falopi, vulva dan vagina), sistem pencernaan sistem perkemihan, sistem endokrin,
tanda-tanda vital, sistem kardiovaskuler, sistem hematologi, dan system
musculoskeletal (Wulandari & Handayani, 2011). Menurut Fraser & Cooper
(2009) dalam perubahan fisiologis, ibu nifas berisiko mengalami beberapa yakni
perdarahan postpartum dan bahaya infeksi (ditimbulkan oleh nyeri perineum)
yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan kematian.
3. BAB II
TINJAUAN TEORI
A. DEFINISI
Nifas disebut juga post partum atau puerpurium adalah masa atau
waktu sejak bayi lahir dan plasenta keluar sampai enam minggu disertai
dengan pulihnya kembali organ-organ kandungan (Suherni, Widyasih &
Rahmawati 2008, p.01)
B. TAHAPAN NIFAS
Dalam masa nifas terdapat tahapan-tahapan nifas antara lain :
1. Puerperium dini : masa kepulihan adalah saat-saat ibu diperbolehkan
berdiri dan berjalan-jalan
2. Puerperium intermedial : masa kepulihan menyeluruh dari organorgan
genital, kira-kira antara 6-8 minggu
3. Remot puerperium : waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat
sempurna terutama apabila ibu selama hamil atau persalinan
mempunyai komplikasi
C. TAHAPAN KUNJUNGAN NIFAS
Menurut Suherni, Widyasih & Rahmawati (2008, p.03), pada masa
nifas terdapat frekuensi kunjungan, waktu dan tujuan kunjungan antara
lain :
1. Kunjungan pertama, waktu 6-8 jam setelah persalinan dan tujuannya
antara lain :
a. Mencegah perdarahan masa nifas karena persalinan atonia uteri
4. b. Mendeteksi dan merawat penyebab perdarahan Pemberian ASI
awal
c. Mengajari ibu bagaimana teknik melakukan hubungan antara ibu
dan bayi baru lahir
2. Kunjungan kedua, waktu 6 hari setelah persalinan dan tujuannya antara
lain :
a. Memastikan involusi uteri berjalan dengan normal
b. Mengevaluasi adanya tanda-tanda demam,infeksi atau perdarahan
abnormal
c. Memastikan ibu cukup makan, minum dan istirahat
d. Memastikan ibu menyusui dengan benar
e. Memberikan konseling pada ibu yang berkaitan dengan asuhan
pada bayi
3. Kunjungan ketiga, waktu 2 minggu setelah persalinan, tujuanya sama
dengan kunjungan kedua
4. Kunjungan keempat, waktu 6 minggu setelah persalinan, tujuanya
antara lain :
a. Menanyakan penyulit-penyulit yang ada
b. Memberikan konseling untuk KB secara dini
5. BAB II
TABEL & GRAFIK
Tabel Cakupan Kunjungan Nifas (KF3) di Indonesia tahun 2013 - 2018
TAHUN CAKUPAN KF3
2013 86,64
2014 86,41
2015 87,06
2016 84,41
2017 87,36
2018 85,93
Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI 2019
Grafik Cakupan Kunjungan Nifas (KF3) di Indonesia tahun 2013 – 2018
82
83
84
85
86
87
88
2013 2014 2015 2016 2017 2018
KF3
Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI 2019
6. BAB IV
ANALISIS DATA
Dari tabel tersebut menunjukan cakupan kunjungan nifas ke-3 (KF3) di
Indonesia tahun 2013 – 2018. Pada tahun tersebut mengalami variasi angka yang
signifikan dan menunjukan perubahan-perubahan naik ataupun turun. Pada tahun
2013, angka presentase menunjukan 86,64. Lalu pada tahun berikutnya
mengalami penurunan yang kecil ke angka 86,41 yaitu pada tahun 2014. Lalu
terjadi peningkatan yang cukup besar di tahun 2015 ke angka 87,06. Kemudian
menurun lagi ke angka 84,41 di tahun 2016. Lalu naik lagi ke angka 87,36 di
tahun 2017. Di tahun 2017 merupakan presentase terbesar dari tahun-tahun
lainnya. Kemudian di tahun terahir 2018, angka presentase menunjukan angka ke
85,92. Hal ini menunjukan bervariasinya angka dari tahun ke tahun.
7. BAB V
KESIMPULAN
Masa nifas merupakan masa kritis pasca persalinan selama kira-kira 6
minggu yang sering menyebabkan kematian ibu sehingga memerlukan perawatan
akan kebutuhan ibu nifas (Fitriani, 2012). Perubahan fisiologis ibu nifas beberapa
diantaranya sistem reproduksi (involusi uterus, lochea, cervic, ovarium, tuba
falopi, vulva dan vagina), sistem pencernaan sistem perkemihan, sistem endokrin,
tanda-tanda vital, sistem kardiovaskuler, sistem hematologi, dan system
musculoskeletal (Wulandari & Handayani, 2011). Menurut Fraser & Cooper
(2009) dalam perubahan fisiologis, ibu nifas berisiko mengalami beberapa yakni
perdarahan postpartum dan bahaya infeksi (ditimbulkan oleh nyeri perineum)
yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan kematian.
Berdasarkan hasil analisis data cakupan presentase kunjungan nifas ke-3 di
Indonesia pada tahun 2013-2018 dapat disimpulkan bahwa:
1. Rata-rata data angka cakupan presentase kunjungan nifas ke-3 di Indonesia
pada tahun 2013-2018 adalah 86,30.
2. Nilai terbesar presentase kunjungan nifas ke-3 di Indonesia pada tahun 2017
yaitu 87,36.
3. Nilai terkecil presentase kunjungan nifas ke-3 di Indonesia pada tahun 2016
yaitu 84,41.