Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di PesantrenIqbal Maulana
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 443/Kep.321-Hukham/2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan rumah sakit rujukan bagi orang dengan HIV dan AIDS di setiap provinsi, mengatur tugas dan tanggung jawab rumah sakit tersebut serta melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan bagi pasien HIV dan AIDS.
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...CIkumparan
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman baru untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang menjadi acuan bagi pemerintah dan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang standar, efektif, dan efisien serta melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut di Indonesia.
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...ssuser7f69af
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman baru untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia yang menjadi acuan bagi pemerintah dan fasilitas kesehatan. Pedoman ini disesuaikan dengan perkembangan pandemi serta ketentuan hukum terkait penanggulangan wabah penyakit menular.
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan COVID-19. Petunjuk ini memberikan panduan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 untuk memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020JalinKrakatau
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Deisease 2019 (COVID-19)
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di PesantrenIqbal Maulana
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 443/Kep.321-Hukham/2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan rumah sakit rujukan bagi orang dengan HIV dan AIDS di setiap provinsi, mengatur tugas dan tanggung jawab rumah sakit tersebut serta melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan bagi pasien HIV dan AIDS.
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...CIkumparan
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman baru untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang menjadi acuan bagi pemerintah dan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang standar, efektif, dan efisien serta melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut di Indonesia.
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...ssuser7f69af
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman baru untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia yang menjadi acuan bagi pemerintah dan fasilitas kesehatan. Pedoman ini disesuaikan dengan perkembangan pandemi serta ketentuan hukum terkait penanggulangan wabah penyakit menular.
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan COVID-19. Petunjuk ini memberikan panduan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 untuk memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020JalinKrakatau
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Deisease 2019 (COVID-19)
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan COVID-19. Petunjuk ini memberikan panduan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.
Formularium Obat Rumah Sakit RSUD Bakti Mulia Tahun 2020 memberikan pedoman penggunaan obat di rumah sakit berdasarkan Daftar Obat Essensial Nasional, Formularium Nasional, E-Catalog, serta masukan dari tenaga medis. Dokumen ini menjelaskan kebijakan dan prosedur penulisan resep, pengusulan obat di luar formularium, serta petunjuk penggunaan formularium.
Peraturan Gubernur Jawa Timur ini menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan pembatasan aktivitas luar rumah, pembelajaran jarak jauh di sekolah dan institusi pendidikan, serta pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja selama masa PSBB selama 14 hari.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN WARGA PEDULI HIV-AIDS (WPA)Pemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Warga Peduli HIV-AIDS di desa tersebut untuk mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS melalui sosialisasi, penyuluhan, dan mendorong tes kesehatan. Warga Peduli HIV-AIDS bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bertugas memberikan penyuluhan kesehatan serta mencegah stigma terhadap pengidap HIV-AIDS.
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19CIkumparan
Peraturan Wali Kota Bogor ini mengatur tentang pengenaan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Peraturan ini menjelaskan definisi istilah, ruang lingkup, dan sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan seperti physical distancing dan penggunaan masker.
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gemadini putri
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Secara garis besar dibahas mengenai landasan hukum JKN, perkembangan JKN di FKTP, serta pemanfaatan dana kapitasi pada FKTP milik pemerintah daerah."
Keputusan Gubernur Jawa Barat memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku dari 9 Februari hingga 22 Februari 2021 dan akan dievaluasi secara harian serta dapat diperpanjang jika kasus Covid-19 belum terkendali.
Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan perubahan lokasi isolasi terkendali milik pemerintah provinsi untuk penanganan COVID-19, sesuai dengan kebijakan Satgas COVID-19 Nasional yang mengakhiri pembiayaan penginapan bagi kasus ringan dan menjamin fasilitas untuk tenaga kesehatan. Perubahan ini menetapkan 13 lokasi baru dengan total kapasitas lebih dari 6.600 orang untuk tiga tahap
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat kelompok prioritas sesuai peraturan perundangan. Vaksinasi akan diawali dengan pemberitahuan lewat SMS pada 31 Desember 2020, dan penerima pemberitahuan wajib mengikuti vaksinasi kecuali tidak memenuhi kriteria.
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...CIkumparan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Wali Kota Depok memperpanjang pembatasan jam operasional toko, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha hingga pukul 19.00 untuk 7 hari ke depan.
2. Aktivitas warga dan kerumunan dibatasi hingga pukul 21.00.
3. Pasar tradisional boleh buka hingga pukul 15.00 dengan pembatasan pengunjung maksimal 50% kapasitas.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di DKI Jakarta. Subjek pengaturan meliputi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola tempat umum. Setiap orang wajib memakai masker ketika di luar rumah dan menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dan menjaga jarak. Pelanggar akan dikenai
Peraturan Gubernur Jawa Barat menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dalam mempersiapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mendukung perekonomian masyarakat.
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...Cut Ampon Lambiheue
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di provinsi Aceh. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, jumlah peserta, kebijakan penggunaan kartu, akses informasi, sistem antrian, manajemen manfaat, fasilitas kesehatan, dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan dalam kerangka JKN di Aceh
Surat edaran direktur_jenderal_pelayanan_kesehatan_nomor_hk_02_02_i_4611_2020...CIkumparan
Surat Edaran Kementerian Kesehatan menetapkan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab untuk mendeteksi virus Covid-19, yakni Rp. 250.000 di Pulau Jawa dan Rp. 275.000 di luar Pulau Jawa. Batasan ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan tes mandiri di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan laboratorium.
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan COVID-19. Petunjuk ini memberikan panduan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.
Formularium Obat Rumah Sakit RSUD Bakti Mulia Tahun 2020 memberikan pedoman penggunaan obat di rumah sakit berdasarkan Daftar Obat Essensial Nasional, Formularium Nasional, E-Catalog, serta masukan dari tenaga medis. Dokumen ini menjelaskan kebijakan dan prosedur penulisan resep, pengusulan obat di luar formularium, serta petunjuk penggunaan formularium.
Peraturan Gubernur Jawa Timur ini menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan pembatasan aktivitas luar rumah, pembelajaran jarak jauh di sekolah dan institusi pendidikan, serta pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja selama masa PSBB selama 14 hari.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN WARGA PEDULI HIV-AIDS (WPA)Pemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Warga Peduli HIV-AIDS di desa tersebut untuk mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS melalui sosialisasi, penyuluhan, dan mendorong tes kesehatan. Warga Peduli HIV-AIDS bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bertugas memberikan penyuluhan kesehatan serta mencegah stigma terhadap pengidap HIV-AIDS.
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19CIkumparan
Peraturan Wali Kota Bogor ini mengatur tentang pengenaan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Peraturan ini menjelaskan definisi istilah, ruang lingkup, dan sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan seperti physical distancing dan penggunaan masker.
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gemadini putri
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Secara garis besar dibahas mengenai landasan hukum JKN, perkembangan JKN di FKTP, serta pemanfaatan dana kapitasi pada FKTP milik pemerintah daerah."
Keputusan Gubernur Jawa Barat memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku dari 9 Februari hingga 22 Februari 2021 dan akan dievaluasi secara harian serta dapat diperpanjang jika kasus Covid-19 belum terkendali.
Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan perubahan lokasi isolasi terkendali milik pemerintah provinsi untuk penanganan COVID-19, sesuai dengan kebijakan Satgas COVID-19 Nasional yang mengakhiri pembiayaan penginapan bagi kasus ringan dan menjamin fasilitas untuk tenaga kesehatan. Perubahan ini menetapkan 13 lokasi baru dengan total kapasitas lebih dari 6.600 orang untuk tiga tahap
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat kelompok prioritas sesuai peraturan perundangan. Vaksinasi akan diawali dengan pemberitahuan lewat SMS pada 31 Desember 2020, dan penerima pemberitahuan wajib mengikuti vaksinasi kecuali tidak memenuhi kriteria.
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...CIkumparan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Wali Kota Depok memperpanjang pembatasan jam operasional toko, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha hingga pukul 19.00 untuk 7 hari ke depan.
2. Aktivitas warga dan kerumunan dibatasi hingga pukul 21.00.
3. Pasar tradisional boleh buka hingga pukul 15.00 dengan pembatasan pengunjung maksimal 50% kapasitas.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di DKI Jakarta. Subjek pengaturan meliputi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola tempat umum. Setiap orang wajib memakai masker ketika di luar rumah dan menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dan menjaga jarak. Pelanggar akan dikenai
Peraturan Gubernur Jawa Barat menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dalam mempersiapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mendukung perekonomian masyarakat.
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...Cut Ampon Lambiheue
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di provinsi Aceh. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, jumlah peserta, kebijakan penggunaan kartu, akses informasi, sistem antrian, manajemen manfaat, fasilitas kesehatan, dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan dalam kerangka JKN di Aceh
Surat edaran direktur_jenderal_pelayanan_kesehatan_nomor_hk_02_02_i_4611_2020...CIkumparan
Surat Edaran Kementerian Kesehatan menetapkan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab untuk mendeteksi virus Covid-19, yakni Rp. 250.000 di Pulau Jawa dan Rp. 275.000 di luar Pulau Jawa. Batasan ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan tes mandiri di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan laboratorium.
Similar to KEPGUG 99 RS RUJUKAN JATIM TERBARU.pdf (20)
1. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/218/KPTS/013/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/125/KPTS/013/2020
TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya
jumlah pasien dalam pengawasan dan pasien positif
terinfeksi Corona Virus Disease (COVID-19), maka
untuk percepatan penanganannya diperlukan
adanya penambahan kembali jumlah rumah sakit
rujukan yang menangani pasien Corona Virus
Disease (COVID-19) dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan
Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang …
2. - 2 -
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor
7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah
dan Upaya Penanggulangan;
10. Peraturan...
3. - 3 -
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016
tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan
Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV)
Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah
dan Upaya Penanggulangannya;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang
Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di
Indonesia;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3, Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010
tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa
Timur;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan
Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/157/KPTS/013/2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan
Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
MEMUTUSKAN...
4. - 4 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang
Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus
Disease (COVID-19) di Jawa Timur yang telah beberapa
kali diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur:
a. Nomor 188/138/KPTS/013/2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan
Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur; dan
b. Nomor 188/157/KPTS/013/2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang
Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur ini.
KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Mei 2020
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
5. LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/218/KPTS/013/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/125/KPTS/013/2020
TENTANG PENETAPAN
RUMAH SAKIT RUJUKAN PENYAKIT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI JAWA TIMUR
DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA TIMUR
NO NAMA RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA
1 2 3
1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo
Surabaya (Rujukan Utama)
Kota Surabaya
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar
Malang (Rujukan Utama)
Kota Malang
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono
Madiun (Rujukan Utama)
Kota Madiun
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo
5. Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
6. Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru Kabupaten Sidoarjo
7. Rumah Sakit Umum Siti Khodijah
Muhammadiyah Cabang Sepanjang
Kabupaten Sidoarjo
8. Rumah Sakit Umum Anwar Medika Kabupaten Sidoarjo
9. Rumah Sakit Umum Citra Medika Kabupaten Sidoarjo
10. Rumah Sakit Umum Bhayangkara Pusdik
Sabhara Porong
Kabupaten Sidoarjo
11. Rumkital dr. Soekantyo Jahya Kabupaten Sidoarjo
12. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten
Pasuruan
Kabupaten Pasuruan
13. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono
Kota Pasuruan
Kota Pasuruan
14. Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo
15. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad
Saleh
Kota Probolinggo
16. Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember Kabupaten Jember
17. Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Kabupaten Jember
6. - 2 -
NO NAMA RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA
1 2 3
18. Rumah Sakit Bina Sehat Kabupaten Jember
19. Rumah Sakit Citra Husada Kabupaten Jember
20. Rumah Sakit Paru Jember Kabupaten Jember
21. Rumah Sakit Perkebunan PT Nusantara Medika
Utama Jember
Kabupaten Jember
22. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto
Lumajang
Kabupaten Lumajang
23. Rumah Sakit Djatiroto Kabupaten Lumajang
24. Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi
Bondowoso
Kabupaten Bondowoso
25. Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Kabupaten Bondowoso
26. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem
Kabupaten Situbondo
Kabupaten Situbondo
27. Rumah Sakit Elizabeth Kabupaten Situbondo
28. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi
29. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi
30. Rumah Sakit Al Huda Kabupaten Banyuwangi
31. Rumah Sakit Umum Bhakti Husada Kabupaten Banyuwangi
32. Rumah Sakit Islam Fatimah Kabupaten Banyuwangi
33. Rumah Sakit Graha Medika Kabupaten Banyuwangi
34. Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami
Rato Ebu
Kabupaten Bangkalan
35. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad
Zyn
Kabupaten Sampang
36. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet
Martodirdjo Pamekasan
Kabupaten Pamekasan
37. Rumah Sakit Umum Mohammad Noer
Pamekasan
Kabupaten Pamekasan
38. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep
39. Rumah Sakit Katholik St. Vincentius a Paulo Kota Surabaya
40. Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Kota Surabaya
7. - 3 -
NO NAMA RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA
1 2 3
41. Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC)
Surabaya
Kota Surabaya
42. Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma
Husada
Kota Surabaya
43. Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya Kota Surabaya
44. Rumah Sakit Siloam Hospitals Surabaya Kota Surabaya
45. Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Kota Surabaya
46. Rumah Sakit Premier Surabaya Kota Surabaya
47. Rumah Sakit Husada Utama Kota Surabaya
48. Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri
Mertojoso
Kota Surabaya
49. Rumah Sakit Manyar Medical Centre Kota Surabaya
50. Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya Kota Surabaya
51. Rumah Sakit National Hospital Kota Surabaya
52. Rumah Sakit Royal Surabaya Kota Surabaya
53. Rumah Sakit Tk. III Brawijaya Kota Surabaya
54. RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya Kota Surabaya
55. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Kota Surabaya
56. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad
Soewandhi
Kota Surabaya
57. Rumah Sakit Paru Surabaya Kota Surabaya
58. Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina
Kabupaten Gresik
Kabupaten Gresik
59. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri
Lamongan
Kabupaten Lamongan
60. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Kabupaten Lamongan
61. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma
Tuban
Kabupaten Tuban
62. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro
Djatikoesomo Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro
63. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.
Soekandar Kabupaten Mojokerto
Kabupaten Mojokerto
64. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin
Sudiro Husodo Kota Mojokerto
Kota Mojokerto
65. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Jombang
Kabupaten Jombang
66. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri
67. Rumah Sakit Umum Toeloengredjo Kabupaten Kediri
8. - 4 -
NO NAMA RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA
1 2 3
68. Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima
Gumul Kediri
Kabupaten Kediri
69. Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota
Kediri
Kota Kediri
70. Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri
71. Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Kota Kediri
72. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung
Kabupaten Tulungagung
73. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo
Trenggalek
Kabupaten Trenggalek
74. Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen Malang Kota Malang
75. Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang Kota Malang
76. Rumah Sakit Lavalette Malang Kota Malang
77. Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang Kota Malang
78. Rumah Sakit Hermina Tangkubanprahu Kota Malang
79. Rumah Sakit Islam Malang Kota Malang
80. Rumah Sakit Umum Wava Husada Kabupaten Malang
81. Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan
Kabupaten Malang
Kabupaten Malang
82. Rumah Sakit Umum Universitas
Muhammadiyah Malang
Kabupaten Malang
83. Rumah Sakit Prima Husada Malang Kabupaten Malang
84. Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu Kota Batu
85. Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Kota Blitar
86. Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo
Wlingi
Kabupaten Bilitar
87. Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Kabupaten Nganjuk
88. Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk
89. Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. III
Nganjuk
Kabupaten Nganjuk
90. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto
Kabupaten Ngawi
Kabupaten Ngawi
91. Rumah Sakit Widodo Ngawi Kabupaten Ngawi
92. Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Efram
Harsana
Kabupaten Magetan
93. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman
Magetan
Kabupaten Magetan
94. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Kota Madiun
95. Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun
96. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun
9. - 5 -
NO NAMA RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA
1 2 3
97. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S.
Ponorogo
Kabupaten Ponorogo
98. Rumah Sakit Aisyiyah Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo
99. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono
Kabupaten Pacitan
Kabupaten Pacitan
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:
Yth 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di
Surabaya.
