Termasuk Penyerahan BKP Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN
2. PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN
SEWA BELI & PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
3. PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
4. PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
5. BKP BERUPA PERSEDIAAN & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK
DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
8. PENYERAHAN BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG
DARI PKP KPD PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP
Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DLM KUHD
2. PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
3. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN ANTAR CABANG DLM HAL PKP MELAKUKAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
4. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA (PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMEKARAN,PEMECAHAN, & PENGAMBIL-ALIHAN USAHA) DENGAN SYARAT PIHAK YG MELAKUKAN PENGALIHAN & YG MENERIMAPENGALIHAN ADALAH PKP
5. BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YANG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, YG PM ATAS PEROLEHANNYA TDK DAPAT DIKREDITKAN MENURUT KETENTUAN PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C.
Materi kali ini menjalaskan mengenai Lelang. Meliputi: pengertian lelang, jenis-jenis lelang, tahapan lelang, syarat lelang. Hal ini digunakan untuk mengetahui lebih lengkap manfaat pelaksanaan lelang baik bagi para pihak didalamnya dan juga Negara pada umumnya.
Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi. Pihak yang menyerahkan barang disebut consignor/pengamanat. Pihak yang menerima barang disebut consignee/komisioner.
10. si & pi, m hasim rafsanjani, prof.dr.ir.hapzi ali,mm,cma,mpm,siklus p...Hasim Rafsanjani
M Hasim Rafsanjani, siklus pengeluaran, pembelian dan pembayaran kas, sistem informasi siklus pengeluaran, universitas mercu buana (Mercu Buana University), Jakata Indonesia
Termasuk Penyerahan BKP Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN
2. PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN
SEWA BELI & PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
3. PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
4. PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
5. BKP BERUPA PERSEDIAAN & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK
DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
8. PENYERAHAN BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG
DARI PKP KPD PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP
Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DLM KUHD
2. PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
3. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN ANTAR CABANG DLM HAL PKP MELAKUKAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
4. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA (PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMEKARAN,PEMECAHAN, & PENGAMBIL-ALIHAN USAHA) DENGAN SYARAT PIHAK YG MELAKUKAN PENGALIHAN & YG MENERIMAPENGALIHAN ADALAH PKP
5. BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YANG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, YG PM ATAS PEROLEHANNYA TDK DAPAT DIKREDITKAN MENURUT KETENTUAN PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C.
Materi kali ini menjalaskan mengenai Lelang. Meliputi: pengertian lelang, jenis-jenis lelang, tahapan lelang, syarat lelang. Hal ini digunakan untuk mengetahui lebih lengkap manfaat pelaksanaan lelang baik bagi para pihak didalamnya dan juga Negara pada umumnya.
Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi. Pihak yang menyerahkan barang disebut consignor/pengamanat. Pihak yang menerima barang disebut consignee/komisioner.
10. si & pi, m hasim rafsanjani, prof.dr.ir.hapzi ali,mm,cma,mpm,siklus p...Hasim Rafsanjani
M Hasim Rafsanjani, siklus pengeluaran, pembelian dan pembayaran kas, sistem informasi siklus pengeluaran, universitas mercu buana (Mercu Buana University), Jakata Indonesia
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
5. • adalah pemberitahuan kepada
importir untuk menyerahkan
deklarasi tentang fakta yang
berkaitan dengan transaksi
dan/atau importasi barang yang
bersangkutan dalam bentuk
Deklarasi Nilai Pabean (DNP).
• adalah tanggapan dari importir
atas INP yang diterbitkan
Pejabat tentang fakta yang
berkaitan dengan transaksi
dan/atau importasi barang yang
bersangkutan
PFPD / Kasi Pabean Importir
6. • adalah tanggapan dari importir atas
INP yang diterbitkan Pejabat tentang
fakta yang berkaitan dengan
transaksi dan/atau importasi barang
yang bersangkutan
Harus memberikan gambaran tentang situasi/keadaan penjualan
barang impor tersebut. Sehingga minimal memuat informasi :
- Sifat transaksi jual beli
- Kondisi pembayaran
- Biaya2 yang harus ditambahkan dlm harga yg sebenarnya/
seharusnya dibayar
- Biaya2 harus dikurangi
DNP
- Deklarasi yg terpisah yg diminta hanya keperluan penentuan
NP
- Tidak boleh sama dgn pemberitahuan impor
- Sebagai informasi tambahan (terutama terkait nilai pabean)
7.
8. harga yang sebenarnya dibayar atau yang
seharusnya dibayar oleh pembeli kepada
penjual atas barang yang dijual untuk diekspor
ke daerah pabean,
ditambah
biaya-biaya tertentu sepanjang belum termasuk dalam
harga yang sebenarnya dibayar / seharusnya dibayar.
9. BARANG KONSINYASI
BARANG CUMA-CUMA (FREE OF CHARGE)
MISAL: HADIAH, SAMPEL, PROMOSI
BARANG YG DIIMPOR OLEH INTERMEDIATARY/ PERANTARA
BARANG YG DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN ANAK CABANG
BARANG YANG DISEWA (LEASING CONTRACT)
BARANG BANTUAN LUAR NEGERI
TIDAK BISA DITETAPKAN NP-NYA DGN
METODE I NILAI TRANSAKSI
10. • Biaya yang dianggap untuk kepentingan pembeli;
• Biaya yang timbul setelah pengimporan; mis:
BM&PDRI
• Bunga atau deviden;
• Potongan harga (diskon); mis: cash discount, quantity
discount & trade discount
Dikurangkan dalam harga yang sebenarnya
dibayar atau seharusnya dibayar
BIAYA YANG TIDAK TERMASUK dlm
harga yang sebenarnya / seharusnya dibayar
11. 1. BIAYA YANG DIBAYAR OLEH PEMBELI:
a. komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;
b. biaya pengemasan;
c. biaya pengepakan.
2. ASSIST / NILAI BANTUAN
3. ROYALTI DAN LISENSI
4. PROCEEDS
5. BIAYA TRANSPORTASI KE DP (FREIGHT)
6. BIAYA PEMUATAN DSB (HANDLING CHARGES)
7. BIAYA ASURANSI (INSURANCES)
BIAYA-BIAYA YANG DITAMBAHKAN
DALAM NILAI TRANSAKSI
12. Nilai Bantuan (assist)
• Assist adalah nilai dari barang dan jasa yang
dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh
pembeli dengan Cuma-Cuma atau dengan harga yang
diturunkan, untuk kepentingan produksi dan penjualan
untuk ekspor barang impor yang bersangkutan,
sepanjang nilai tersebut belum termasuk dalam harga
yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.
BIAYA-BIAYA YANG DITAMBAHKAN
DALAM NILAI TRANSAKSI
13. Proceeds .
• Yang dimaksud dengan proceeds adalah nilai dari
bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas
penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian
barang impor yang kemudian diserahkan secara
langsung atau tidak langsung kepada penjual.
• Pada umumnya proceeds diberlakukan oleh penjual
apabila barang tersebut mempunyai posisi tawar yang
sangat tinggi.
BIAYA-BIAYA YANG DITAMBAHKAN
DALAM NILAI TRANSAKSI
14. Tidak terdapat persyaratan/pertimbangan yg diberlakukan terhadap
transaksi atau harga barang impor -> harga barang impor yg
bersangkutan tidak dapat ditentukan.
Tidak terdapat proceeds yg harus diserahkan oleh pembeli kepada
penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada
harga yg sebenarnya /seharusnya dibayar.
Tidak terdapat hubungan antara penjual dgn pembeli yg
mempengaruhi harga
Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan /pemakaian barang
impor.
PERSYARATAN NILAI TRANSAKSI
UNTUK DITERIMA
DAN DITETAPKAN SBG NILAI PABEAN
15. 4
adalah barang yang
sama dalam segala hal,
meliputi karakter fisik,
mutu dan reputasi,
serta :
diproduksi oleh
produsen yang sama di
negara yang sama;
atau
diproduksi oleh
produsen lain di
negara yang sama.
16. 4
adalah barang yang walaupun tidak sama dalam
segala hal, tetapi memiliki karakteristik dan
komponen material serupa, secara komersial
dapat dipertukarkan dan berfungsi sama, serta :
diproduksi oleh
produsen yang sama di
negara yang sama;
atau
diproduksi oleh
produsen lain di negara
yang sama.
17. metode untuk
menghitung nilai
pabean barang
impor
berdasarkan
harga jual dari
barang impor ybs/
barang impor
identik/ serupa di
pasar dalam
daerah pabean
dikurangi
biaya atau
pengeluaran,
antara lain komisi
atau keuntungan,
transportasi,
asuransi, bea
masuk, dan
pajak.
18. metode untuk menghitung nilai
pabean barang impor berdasarkan
penjumlahan :
• harga bahan baku,
• biaya proses pembuatan, dan
• biaya/pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba
di pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean.
• berdasarkan informasi produsen atau kuasanya.
• harus berasal dari pembukuan produsen barang
impor ybs
• harus dibuat sesuai dengan prinsip2 akuntansi
negera asal barang.
19.
20. Metode VI dengan menggunakan Metode II atau
Metode III secara fleksibel Jangka waktu penjualan
barang identik / serupa dilonggarkan (diperpanjang)
menjadi 90 (enam puluh) hari sebelum/sesudah
tanggal B/L barang yang ditetapkan NPnya
Metode VI dengan menggunakan Metode IV yang
diterapkan secara fleksibel Jangka waktu barang
identik / serupa dilonggarkan menjadi 90 (sembilan
puluh) hari sebelum/sesudah tanggal pengimporan
barang yang akan ditetapkan NPnya.
22. • Mengidentifikasi transaksi jual beli, mis: persyaratan yg harus
dipenuhi, adanya komponen biaya yg harus ditambahkan apa saja
• Yg bukan transaksi jual beli, tdk tahu nilai pabeanannya berapa
Prinsip self assessment dlm penghitungan
nilai pabean pengguna jasa kesulitan :
Penetapan nilai pabean oleh pejabat Bea
dan Cukai kurang konsisten
• WCO Valuation Handbook (Chapter II) impotir harus didukung
untuk mengajukan valuation ruling administrasi kepabeanan
sebelum pelaksanaan impor
• ASEAN Customs Valuation Guide menyatakan :
• Valuation Advice terdiri dari petunjuk umum dan instruksi pada
hal2 terkait dgn nilai pabean
• Valuation advice bisa diaplikasikan untuk semua importasi,
apakah barang yg diimpor tsb merupakan transaksi penjualan atau
tidak
Rekomendasi WTO Valuation Agreement :
23. Petunjuk Tentang Tatacara Penghitungan Nilai Pabean Atas
Barang Yang Akan Diimpor, Yang Diberikan Kepada Importir
Atas Permintaan Importir Yang Bersangkutan.
• Merupakan transaksi jual beli
• Bukan merupakan transaksi jual beli
Diberikan kepada importir atas barang yang akan
diimpor :
Dapat dipergunakan oleh importir untuk
memberitahukan nilai pabean pada pengajuan
pemberitahuan pabean
Hanya berlaku untuk satu kali pengajuan
pemberitahuan pabean
• Metode i
• Metode ii, iii, iv, v dan metode vi
Metode penghitungan nilai pabean pada customs
advice :
24. • Data Yang Diberitahukan Pada
Permohonan Tidak Benar;
• Telah Dipergunakan Untuk Penyelesaian
Satu Kali Importasi.
BATAL DEMI
HUKUM,
KARENA :
• Terdapat Perbedaan Fisik Barang
Dengan Pemberitahuan Pabean;
Atau
• Adanya Perbedaan Antara
Pemberitahuan Pabean Dengan
Customs Advice Pada Saat Proses
Pengeluaran Barang; Atau
• Adanya Perbedaan Antara
Pembukuan Dengan Pemberitahuan
Pabean Atau Customs Advice Pada
Saat Audit Kepabeanan
ADANYA
KETIDAKSESUAI
AN DENGAN
PEMBERITAHUA
N PABEAN
KARENA :
25. • Purchase Order, Confirmation Order , Kontrak
Penjualan (Sales Contract), Invoice , Dokumen
Pembayaran, Perjanjian / Kontrak Assist, Royalti,
Merek Dagang, Lisensi, Garansi, Kuota, Hak Cipta,
Bukti Pengangkutan, Lain-lain
TRANSAKSI
JUAL BELI :
• Bukti Pengiriman Barang (Dapat Berupa Surat
Hibah, Keterangan Sample Dan Barang Kiriman),
Data Importasi Terdahulu, Price List , Harga
Barang Identik Atau Serupa Yang Tersedia Di
Daerah Pabean.
BUKAN
MERUPAKAN
TRANSAKSI
JUAL BELI :
Untuk mendapatkan customs advice, importir mengajukan permohonan kepada
direktur jenderal u.P direktur teknis kepabeanan dengan melampirkan dokumen :
26. Informasi tentang penetapan nilai pabean atas barang yang
pernah diimpor, dipergunakan oleh importir untuk
memberitahukan nilai pabean pada pemberitahuan pabean.
Ketentuan umum
1. Diberikan untuk barang yang telah diimpor dua kali atau lebih dengan
kondisi :
a. Jenis barang identik
b. Persyaratan transaksi sama
c. Pemasok sama
2. Penilaian persyaratan adalah berdasarkan laporan hasil audit
kepabeanan
3. Dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean barang
identik importasi berikutnya untuk importir dan pemasok yang sama
4. Dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean importasi
berikutnya, syarat :
a. Barang identik
b. Importir sama
c. Pemasok sama
5. Berlaku selama tidak ada perubahan kondisi transaksi atau paling
lama enam bulan sejak tanggal ditetapkan (diberlakukan terhadap
pemberitahuan pabean yang didaftarkan pada periode tersebut)
27. • Data Yang Diberitahukan Pada
Permohonan Tidak Benar; Atau
• Masa Berlaku Sudah Habis.
BATAL DEMI
HUKUM,
KARENA :
• Terdapat Perbedaan Fisik Barang
Dengan Pemberitahuan Pabean;
Atau
• Adanya Perbedaan Antara
Pemberitahuan Pabean Dengan
Valuation Ruling Pada Saat
Proses Pengeluaran Barang; Atau
• Adanya Perbedaan Antara
Pembukuan Dengan
Pemberitahuan Pabean Atau
Valuation Ruling Pada Saat Audit
Kepabeanan.
ADANYA
KETIDAKSESU
AIAN DENGAN
PEMBERITAHU
AN PABEAN
KARENA :
28. Dengan Melampirkan Dokumen :
Pemberitahuan
Pabean Terdahulu
Laporan Hasil
Audit (LHA)
Dokumen Transaksi
Yang Tersedia Berkaitan
Dengan Importasi
Barang
Importir Mengajukan Permohonan
Kepada Direktur Jenderal U.P
Direktur Teknis Kepabeanan
Untuk Mendapatkan
Valuation Ruling