4. Penduduk Miskin menurut Provinsi Se-Sumatera
Tahun 2005-2011
Sumber : Diolah dari data Susenas, 2005-2011, BPS
Persentase Penduduk Miskin
Provinsi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nangroe Aceh
28.69 28.28 26.65 23.53 21.80 20.98 19,48
Darussalam
Sumatera Utara 14.68 15.01 13.90 12.55 11.51 11.31 10,83
Sumatera Barat 10.89 12.51 11.90 10.67 9.54 9.50 8,99
Riau 12.51 11.85 11.20 10.63 9.48 8.65 8,17
Jambi 11.88 11.37 10.27 9.32 8.77 8.34 7,90
Sumatera Selatan 21.01 20.99 19.15 17.73 16.28 15.47 13,95
Bengkulu 22.18 23.00 22.13 20.64 18.59 18.30 17,36
Lampung 21.42 22.77 22.19 20.98 20.22 18.94 16,58
Bangka 9.74 10.91 9.54 8.58 7.46 6.51 5,16
Kepulauan Riau 10.97 12.16 10.30 9.18 8.27 8.05 6,79
5. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota,
di Provinsi Lampung Tahun 2005-2010
Sumber : Diolah dari data Susenas, 2005-2010, BPS
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten
2005 2006 2007 2008 2009 2010
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kab. Lampung Barat 23.97 25.36 24.77 21.74 19,13 17.13
Kab. Tanggamus 19.50 22.00 22.17 20.91 19,79 18.30
Kab. Lampung Selatan 26.28 27.84 26.94 24.72 22,83 20.61
Kab. Lampung Timur 26.20 27.63 27.21 23.35 20,86 21.06
Kab. Lampung Tengah 19.63 22.09 22.06 19.89 18,67 16.88
Kab. Lampung Utara 31.40 32.50 32.16 31.24 28,96 28.19
Kab. Way Kanan 27.57 26.18 25.96 22.34 20,92 18.81
Kab. Tulang Bawang 15.03 13.94 13.03 11.17 10,48 10.80
Kab. Pesawaran 22,73 20.49
Kab. Pringsewu 12.45
Kab. Mesuji 8.65
Kab. Tulang Bawang Barat 7.63
Kota Bandar Lampung 9.63 11.22 9.44 15.41 14,39 14.58
Kota Metro 9.86 11.92 11.53 15.91 15,07 13.77
6. GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK
Jumlah penduduk miskin (Ribu)
Daerah Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Persentase penduduk miskin
2009 2010 2011 2009 2010 2011
Perkotaan 224.168 236.098 270.303 349,3 301,7 224,3
16,78 14,30 11,32
Perdesaan 175.734 189.954 221.543 1.209,0 1.178,2 1.053,7
21,49 20,65 18,39
Perkotaan
dan 188.812 202.414 234.073 1.558,3 1.479,9 1.277,93
Perdesaan 20,22 18,94 16,58
7.
8.
9. No. Provinsi /Kab/Kota Ketua TKPK Nomor SK Tanggal
1. Provinsi Wakil Gubernur G/551/II.02/HK/2010
direvisi menjadi
G/231/II.02/HK/2012 7 Maret 2012
2. Bandar Lampung Wakil Walikota 438/23/HK/2010 12 Oktober 2010
3. Metro Wakil Walikota 96/KPTS/B.I/2011 23 Februari 2011
4. Tulang Bawang Wakil Bupati B/256/III.02/HK/TB/2010 21 Oktober 2010
5. Lampung Selatan Wakil Bupati B/62.a/IV.02/HK/2010 2010
6. Way Kanan Wakil Bupati B/III.10-WK/HK/2011 2011
7. Pesawaran Wakil Bupati 178.A/IV.06/HK/2010 16 Juli 2010
8. Lampung Utara Wakil Bupati 408 tahun 2010 21 September 2010
9. Tanggamus Wakil Bupati B.67/20/12/2011 24 Maret 2011
10. Lampung Tengah Wakil Bupati 234.A/KPTS/LTD.2/2011 18 Agustus 2011
11. Lampung Timur Wakil Bupati B.280/19/SK 2011 29 Maret 2011
12. Lampung Barat Wakil Bupati B/35/KPTS/III.02/2011 2 Februari 2011
Tidak sesuai dengan Permendagri nomor 42 tahun 2010 ( merupakan Kabupaten Baru)
13. Tulang Bawang Barat Sekda Kab B.177/HK/2009 16 Desember 2009
14. Pringsewu Sekda Kab B/100/KPTS/LT.02/2010 03 Mei 2010
15. Mesuji Sekda Kab B/15/I.02/HK/MSJ/2011 28 Januari 2011
10. Telah melakukan Rapat Koordinasi TKPKD Provinsi dengan melibatkan TKPKD Kabupaten Kota
se-Provinsi Lampung pada tanggal 29 Maret 2012, Rakor TKPKD dan lokakarya PMPK PNPM
Perkotaan tanggal 5-6 Juni 2012, Rakor TKPK Provinsi Lampung tanggal 09 Agustus 2012,
Rakor TKPK Provinsi dengan Koordinator Provinsi PNPM,serta PKH, pada tanggal 29 Agustus
dan sepakat membentuk sekretariat bersama untuk mempermudah koordinasi dengan
diketuai oleh Koordinator PNPM Mandiri Pedesaan.
Menjadi Narasumber pada Rakor TKPK di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tulang
Bawang
Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PNPM dan PKH di beberapa Kabupaten/Kota
se- Provinsi Lampung
Akan melakukan pelatihan Tim Teknis TKPKD provinsi dan Kabupaten/Kota yang direncanakan
pada buan Oktober 2012
Melakukan Penyusunan/pembuatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
Provinsi Lampung
Melakukan Updating data terkait dengan masalah kemiskinan
Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi
Lampung tahun 2012
11. % BELANJA % BELANJA
NO KABUPATEN/KOTA TOTAL BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG
1 Bandar Lampung 53% 47% 1.488.264.410.763
2 Lampung Tengah 68% 32% 1.376.704.513.612
3 Lampung Timur 60% 40% 1.268.281.760.126
4 Lampung Selatan 57% 43% 1.060.730.660.972
5 Lampung Utara 64% 36% 922.444.346.046
6 Tanggamus 65% 35% 865.722.609.275
7 Lampung Barat 57% 43% 736.238.726.907
8 Pringsewu 62% 38% 730.736.015.043
9 Pesawaran 46% 54% 708.824.500.000
10 Way Kanan 58% 42% 694.196.178.000
11 Tulang Bawang 51% 49% 641.393.588.604
12 Metro 59% 41% 535.595.814.694
13 Tulang Bawang Barat 45% 55% 521.488.365.188
14 Mesuji 35% 65% 407.679.914.936
15 Provinsi Lampung 38% 62% 2.809.749.945.031 11
12. NO KABUPATEN KEC. APBD (Rp.) APBN (Rp.) Total (Rp.)
1. Lampung Selatan 15 2.145.000.000 40.755.000.000 42.900.000.000
2. Lampung Tengah 17 1.480.000.000 28.120.000.000 29.600.000.000
3. Lampung Timur 20 2.110.000.000 40.090.000.000 42.200.000.000
4. Lampung Utara 21 4.130.000.000 37.170.000.000 41.300.000.000
5. Lampung Barat 25 5.700.000.000 51.300.000.00 57.000.000.000
6. Tulang Bawang 9 1.142.500.000 21.707.500.000 22.850.000.000
7. Way Kanan 14 2.985.000.000 26.865.000.000 29.850.000.000
8. Tanggamus 9 1.065.000.000 20.235.000.000 21.300.000.000
Pesawaran 3 450.000.000 8.550.000.000 9.000.000.000
10. Pringsewu 4 300.000.000 5.700.000.000 6.000.000.000
11. Mesuji 3 345.000.000 6.555.000.000 6.900.000.000
12. Tulang Bawang Barat 3 197.500.000 3.752.500.000 3.950.000.000
Jumlah 143 22.050.000.000 290.800.000.000 312.850.000.000
13. Sumber BLM
Periode Jumlah BLM (Rp)
APBN APBD
1998 s/d 2011 1.182.950.000.000,- 989.310.000.000,- 193.640.000.000,-
14.
15.
16.
17. SUMBER KLASTER I KLASTER II KLASTER III PROGRAM
LAINNYA
APBD 96.382.800.000 71.565.412.700 74.954.020.000 92.165.976.550
APBN 831.266.492.000 120.799.615.000 4.059.396.000 25.008.250.000
JUMLAH 927.649.292.000 192.365.027.700 79.013.416.000 117.174.226.550
Keterangan: Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan data Anggaran
kemiskinan
18. Banyaknya peraturan yang sering berubah-ubah sehingga
membutuhkan waktu untuk pemahaman tupoksi dan
penyesuaian struktur kelembagaan.
Sulitnya untuk updating data dari masing-masing SKPD
serta Kabupaten/Kota yang terlibat dalam program-
program penanggulangan kemiskinan
Belum adanya pemahaman yang sama tentang
tanggungjawab dan tugas masing-masing SKPD dalam
TKPKD
Tumpang tindih pekerjaan yang sangat banyak di
Bappeda atau SKPD sehingga tidak bisa fokus
Belum adanya Tim Teknis yang khusus menangani secara
detil tentang permasalahan kemiskinan.
