Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
1. Pola hubungan antar
Pola hubungan antar
kelompok sosial di
kelompok sosial di
masyarakat
masyarakat
Kelompok 3
2. Dalam kelompok sosial tentu saja memiliki
beberapa pola hubungan yang menjadi
dasar dari kelompok sosial tersebut. Pola
hubungan dalam kelompok sosial terbagi ke
dalam beberapa konsep yakni akulturasi,
dominasi, paternalism, integrasi, dan
pluralism.
3. Alkulturasi
Alkulturasi
Secara sederhana, akulturasi adalah adanya budaya asing yang
masuk ke dalam budaya sendiri sehingga perlahan-lahan akan
diterima oleh anggota masyarakat tanpa harus menghilangkan
karakter kebudayaan itu sendiri. Atau, gabungan budaya asing ke
budaya sendiri tanpa kehilangan karakter budaya asli.
Dalam hubungan kelompok sosial terdapat point "akulturasi" Hubungan
antarkelompok adalah Hubungan antarkelompok adalah koneksi sosial antara
beberapa kelompok masyarakat dengan ciri khasnya. Terbentuk melalui
perilaku, sikap, dan gerakan sosial sebelumnya.
4. Integrasi
Integrasi
Integrasi sosial adalah penyesuaian unsur-unsur
berbeda dalam masyarakat untuk menciptakan
harmoni. Ini melibatkan kelompok bangsa, agama,
budaya, dan ekonomi yang bekerja sama. Dalam
masyarakat multikultural, usaha diperlukan untuk
menyatukan perbedaan dan mencapai keserasian
fungsi.
5. Dominasi merupakan pengendalian kekuasaan dari pihak besar
terhadap pihak lemah. Dominasi dilakukan dalam hal perekonomian
serta kekuasaan. Dalam hubungan antarkelompok, dominasi dapat
dibagi dalam empat bentuk.
Dominasi
Dominasi
• GENOSIDA
salah satu bentuk
kejahatan dengan
memusnahkan kelompok
masyarakat tertentu
secara sistematis dan
disengaja.
• PENGUSIRAN
tindakan mengeluarkan orang
asing dari suatu wilayah
karena keberadaannya tidak
dikehendaki.
Perbudakan, perbuatan atau
keadaan
•perbudakan
sistem sekelompok
manusia yang direbut
kebebasannya untuk
bekerja guna keperluan
dari golongan manusia
lain
•Segregasi
ide pemisahan
kelompok sosial
tertentu dalam
ruang masyarakat.
6. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya
perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang
berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-
masing.
Konsep pluralisme salah satunya diterapkan di Indonesia. Indonesia
merupakan negara yang memiliki berbagai etnis dan ras. Oleh sebab itu,
pluralisme diterapkan agar masyarakat saling menghargai satu sama
lain dan untuk meminimalisir terjadinya konflik di dalam masyarakat.
Pluralism
Pluralism
7. Paternalisme adalah tindakan yang membatasi
kebebasan seseorang atau kelompok demi kebaikan
mereka sendiri. Paternalisme juga dapat berarti
bahwa seseorang melakukan perilaku yang
bertentangan dengan kehendak dirinya sendiri, atau
juga berarti bahwa perilakunya mengungkapkan sikap
superioritas.
paternalisme
paternalisme
Contoh paternalisme adalah penjajahan yang
dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia.
8. KESIMPULAN
KESIMPULAN
Pola hubungan antar kelompok sosial dalam
masyarakat melibatkan interaksi kompleks
antara berbagai kelompok berdasarkan
faktor seperti budaya, status, dan
kepentingan. Interaksi ini dapat berupa
kolaborasi, kompetisi, atau konflik, yang
secara bersama-sama membentuk dinamika
sosial dan struktur masyarakat.
