Download to read offline
Uploaded byINDAHMAWARNI1
KD 3_13_PERKAWINAN PEGAWAI Otomatisasi Tata Kelola (OTK) Perkawainan
KD3. 13 Perkawinan Pegawai
KD 3_13_PERKAWINAN PEGAWAI Otomatisasi Tata Kelola (OTK) Perkawainan
- 1. INDAH MAWARNI, SE.,MM. KD 3.13 Memahami Peraturan Perkawinan Pegawai KD 4.12 Melaksanakan Pengelompokkan Peraturan Perkawinan Pegawai Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN KELAS XI I OTKP
- 2. MENERAPKAN DISIPLIN PEGAWAI PENGERTIAN DISIPLINadalah berasal dari abhasa Latin disciplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat, jadi, sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang
- 3. Indah Mawarni, OTKKEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Wajib: a. Mengucapkan sumpah/janji PNS b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah
- 4. Indah Mawarni, OTKKEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang Larangan Pegawai Negeri Sipil menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4, Setiap PNS dilarang : a. Menyalahgunakan wewnang; b. Menjadi perantara untuk endapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain c. Tanpa izin pemrintahmenjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional.
- 5. Indah Mawarni, OTKKEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin: a. Hukuman Disiplin Ringan b. Hukuman Disiplin Sedang c. Hukuman Disiplin Berat
- 6. Indah Mawarni, OTKKEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang Pejabat yang berwenang menghukum menrutu pasal 7 adalah : a. Presiden; b. Menteri dan Jaksa Agung c. Pimpinan Kesekretaritan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga PemerintahNon-Departemen d. Gubernur Kepala Daerah Tignkat I bagi PNS Pusat yang diperbantukan pada Daerah Ottonom dan bagi PNS Daerah e. Kepala Perwakilan RI di Luar Ngeri bagi PNS yang diperkejrakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar negeri, diperkejrakan/diperbantukan pada negara sahabat atau sedang menjalankan tuga belajar di Luar Ngeri.