Laporan ini merangkum pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2014. Meliputi pemaparan struktur organisasi, standar operasional prosedur, kinerja pegawai, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan perkara dan keuangan, serta dukungan teknologi informasi. Laporan ini bertujuan mempertanggungjawabkan kinerja dan dievaluasi untuk perbaikan pelaksanaan tugas di masa mendatang.
Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di ...Muhammad Rafi Kambara
Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Aplikasi E-Rekon&LK pada KPPN Tegal
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Atas LKPP tersebut diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015. Ditemukan 6 permasalahan yang menyebabkan pengecualian dalam LKPP tahun 2015 tersebut, 2 di antara enam masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi transaksi keuangan antara satuan kerja dengan KPPN secara periodik dan analisis/telaah terhadap laporan keuangan yang disusun satuan kerja dari tingkat bawah sampai paling atas.
Ditjen Perbendaharaan meluncurkan aplikasi rekonsiliasi berbasis web yang bernama Aplikasi e-Rekon&LK. E-Rekon&LK singkatan dari elektronik rekonsiliasi dan laporan keuangan adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dengan e-Rekon&LK, rekonsiliasi menjadi lebih mudah, terbentuk single database, dan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan di mana saja menggunakan jaringan internet sesuai slogan dari e-Rekon&LK yaitu easy, simple, accountable. Data valid hasil rekonsiliasi digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga. Penggunaan data dengan single database pada e-Rekon&LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi tingkat wilyah sampai dengan..
Lanjutkan Membaca>>>>>>>
Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di ...Muhammad Rafi Kambara
Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Aplikasi E-Rekon&LK pada KPPN Tegal
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Atas LKPP tersebut diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015. Ditemukan 6 permasalahan yang menyebabkan pengecualian dalam LKPP tahun 2015 tersebut, 2 di antara enam masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi transaksi keuangan antara satuan kerja dengan KPPN secara periodik dan analisis/telaah terhadap laporan keuangan yang disusun satuan kerja dari tingkat bawah sampai paling atas.
Ditjen Perbendaharaan meluncurkan aplikasi rekonsiliasi berbasis web yang bernama Aplikasi e-Rekon&LK. E-Rekon&LK singkatan dari elektronik rekonsiliasi dan laporan keuangan adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dengan e-Rekon&LK, rekonsiliasi menjadi lebih mudah, terbentuk single database, dan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan di mana saja menggunakan jaringan internet sesuai slogan dari e-Rekon&LK yaitu easy, simple, accountable. Data valid hasil rekonsiliasi digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga. Penggunaan data dengan single database pada e-Rekon&LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi tingkat wilyah sampai dengan..
Lanjutkan Membaca>>>>>>>
MANAJEMEN DAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY. “H” DENGA...Warnet Raha
MANAJEMEN DAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN
INTRANATAL PADA NY. “H” DENGAN PRESENTASE BOKONG
DI BIDAN PRAKTEK SWASTA FERA KABUPATEN MUNA
TANGGAL 25 S.D. 26 MARET 2015
Karya Tulis
MANAJEMEN DAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY. “H” DENGA...Warnet Raha
MANAJEMEN DAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN
INTRANATAL PADA NY. “H” DENGAN PRESENTASE BOKONG
DI BIDAN PRAKTEK SWASTA FERA KABUPATEN MUNA
TANGGAL 25 S.D. 26 MARET 2015
Karya Tulis
PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN , PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENI...
Kata pengantar laporan 2014
1. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2014
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Allhamdulillah, tiada kata yang dapat diucapkan selain rasa syukur kehadirat
Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Pengadilan Agama Muara Labuh
dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2014 secara optimal.
Laporan ini menguraikan secara deskriptif pelaksanaan tugas Pengadilan
Agama Muara Labuh Tahun 2014, yang meliputi bidang teknis yudisial, administarsi
kepaniteraan dan kesekretariatan serta sarana dan prasarana termaktub beberapa
lampiran dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara labuh tahun 2014.
Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
selama tahun 2014 serta sebagai bahan informasi bagi pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Padang dan pihak lain yang membutuhkan untuk dijadikan bahan evaluasi,
perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas kedepan agar menjadi lebih
baik.
Kami telah berusaha untuk menyajikan laporan secara benar dan objektif.
Sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, kami menyadari akan adanya
kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan ini, oleh karena itu kami sangat
mengharapkan koreksi dan kritikan yang konstriktif untuk kesempurnaan laporan
dimasa mendatang.
Demikianlah semoga laporan ini dapat bermanfaat, terimakasih.
Muara Labuh, 31 Desember 2014
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Drs. H. RUDI HARTONO,SH
NIP. 19680414 199403 1 001
2. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2014
ii
Daftar isi
Kata Pengantar.............................................................................................................i
Daftar isi……………………………………………………………………………...ii
Bab I Pendahuluan ………………………………………………………………….1
A. Kebijakan Umum Peradilan..............................................................................1
B. Visi dan Misi.....................................................................................................2
C. Rencana Strategi...............................................................................................4
Bab II Struktur Organisasi ( Tupoksi ).......................................................................12
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)..............................................................12
- Standar Operasional Prosedur Umum ......................................................13
- Standar Operasional Prosedur Kepegawaian ...........................................24
- Standar Operasional Prosedur Keuangan.................................................34
- Standar Operasional Prosedur Keperkaraan.............................................49
B. Kinerja /Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .........................................................79
Bab III Pembinaan dan Pengelolaan
A. Sumber Daya Manuasia..................................................................................79
- Rekruitmen ..............................................................................................80
- Mutasi.......................................................................................................80
- Promosi ................................................................................................... 81
- Pensiun .....................................................................................................81
B. Keadaan Perkara ............................................................................................82
C. Pengelolaan Keuangan ...................................................................................91
D. Dukungan Teknologi Informasi .....................................................................94
E. Regulasi Tahun 2014
Bab IV Pengawasan
A. Internal ..........................................................................................................95
B. Evaluasi .........................................................................................................98
Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi......................................................................99