Kajian Laporan awal dana kampanye partai politik di NTB. The analysis of the first campaigne budget report of political parties in West Nusa Tenggara at General Election 2014.

1. TIM PENYUSUN:
Syaifuddin Maliagung
Idi Jumaidi
Kajian atas Laporan Awal Dana Kampanye
Pemilu 2014 Partai Politik
di Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. KAJIAN TENTANG PELAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PEMILU 2014
A. LATAR BELAKANG
Sebagai zoon politicon manusia senantiasa membutuhkan ruang untuk berkumpul dan berserikat
disebabkan tidak semua memiliki pemikiran dan kepentingan yang sama. Antara satu orang tentu
memiliki keinginan yang berbeda dengan yang lainnya. Begitu pula dengan manusia Indonesia.
Untuk itu mereka melakukan konsensus untuk menemukan bentuk yang ideal dalam
memperjuangkan kepentingan mereka. Hasrat untuk pemenuhan kepentiangan kemudian
menemukan bentuk dalam sistem ketatanegaraan.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, segala kepentingan politik masyarakat kemudian
diwadahi dalam sistem kepartaian. Partai politik menjadi satu-satunya lembaga sah yang memiliki
kewenangan untuk memdudukkan seseorang dalam sebuah lembaga perwakiran rakyat yang
dibayangkan sebagai lembaga yang memperjuangkan kepentingan mereka berdasarkan kelompok
kepentingan. Untuk itu kemudian diaturlah mekanisme yang harus dipatuhi oleh partai politik
dalam upaya mendudukkan perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat yaitu melalui pemilihan
umum.
Untuk menjamin tertibnya pemilihan umum selanjutnya diatur ketentuan mengenai pemilihan
umum dan pembiayaan partai politik dalam berkampanye. Namun apakah partai politik sudah
patuh terhadap peraturan yang ada menjadi pertanyaan yang harus dijawab karena sejatinya yang
diharapkan dari perhelatan pemilihan umum ini terciptanya pemilu yang fair play dan adanya
akuntabilitas dan transparansi dalam tubuh partai. Kecuali itu pertanyaan yang tidak kalah penting
untuk dijawab adalah bagaimana kecendrungan sumber pendanaan kampanye pemilu. Karena itu,
pokja pemantau dana kampanye pemilu mengkaji tentang pelaporan dana awal kampanye partai
politik pemilu 2014.
B. PERMASALAHAN
Kajian ini akan membedah pada dua titik permasalahan, yaitu:
1. Sejauhmana kepatuhan partai politik terhadap perundang-undangan dan regulasi terkait
pelaporan dana kampanye; dan
2. Bagaimana kecenderungan sumber dana kampanye pemilu Partai Politik.
C. FOKUS KAJIAN
Kajian ini akan difokuskan pada dana awal kampanye berdasarkan sumber yang didapat dari KPUD
Provinsi NTB

3. D. ANALISIS
1. Kepatuhan Partai Politik terhadap perundang-undangan dalam pelaporan dana
kampanye
Pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu 2014 telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PKPU No. 17 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Prwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 terdapat ketentuan tentang pelaporan dana
kampanye pemilu secara periodik. Tentunya ini merupakan kemajuan yang memudahkan
partai politik untuk jauh-jauh hari mempersiapkan laporan dana kampanye pemilunya. Dan
memberi ruang yang cukup besar untuk terciptanya keterbukaan dalam pendanaan partai
politik.
Namun begitu, dari temuan sementara ternyata partai politik tidak menggunakan dengan baik
aturan tersebut. Dan menjadi indikasi bahwa partai politik belum siap untuk menjadi partai
terbuka, yang akuntabel dalam pendanaan kampanyenya sekaligus menjadi sinyal bahwa
partai politik tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
dana kampanye partai politik.
Masih buruknya kualitas pelaporan partai politik dapat dilihat dari tidak disertakannya
informasi rekening khusus dana kampanye partai politik dan informasi wajib dari para
penyumbang perseorangan ataupun kelompok. Disamping itu, tidak ada rincian terhadap
sumbangan yang berupa barang dan jasa dan informasi tentang nilai berdasarkan harga pasar
yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
Tentunya hal di atas sangat bertolakbelakang dengan aturan yang ada. Pasal 19 ayat (1) PKPU
No. 17 Tahun 2013 berbunyi: “Peserta Pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran
sumbangan yang diterima dari pihak lain.” Pada pasal lain dikatakan bahwa hal tersebut dicatat
dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah
dari pembukuan keuangan partai politik (Psl.129 ayat (6) UU No. 8/2012). Sedangkan
sumbangan yang berupa uang, harus ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye
Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. Jika dilihat laporan dana awal sebagaimana yang kami
lampirkan, ternyata tidak ada pencantuman nomor rekening khusus dana kampanye dan
spesifikasi berapa sumbangan masing-masing penyumbang. (lihat lampiran)
Begitu pula halnya dengan pengaturan mengenai jenis sumbangan. Pasal 132 ayat (3) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2012 menentukan bahwa dana kampanye pemilu dapat berupa uang,
barang dan/atau jasa. Dan disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) PKPU No. 17 Tahun 20131
bahwa: “Dana kampanye yang berbentuk barang sebagaimana meliputi benda hidup atau benda

4. mati yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima”. Berdasarkan Pasal tersebut, maka yang disebut barang dapat berupa
benda hidup ataupun benda mati karena itu dalam pelaporan dana kampanye yang berupa
barang, haruslah disebutkan klasifikasi barangnya. Dan patut pula dijelaskan apakah barang
tersebut telah dinilai sesuai dengan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
Hal serupa dengan dana kampanye yang berupa jasa haruslah dapat dinilai dengan uang
berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (3) PKPU No 17 Tahun 2013 :” Dana Kampanye yang
berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang
dilakukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota maupun pihak lain
yang manfaatnya dinikmati oleh Peserta Pemilu yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima”. Namun jika dilihat dari laporan
dana awal kampanye parpol, tidak ditemukan klasifikasi barang dan keterangan akan nilai
harga pasarnya. (lihat lampiran)
Selain yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) PKPU No. 17 Tahun 2013 terkait jenis
sumbangan, ditentukan pula Pada pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013
terhadap sumber dana kampanye pemilu. Dalam Pasal tersebut dikatakan sebagai berikut:
“Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a. partai politik;
b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang
bersangkutan; dan
c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.”
Pasal tersebut memberi peluang bagi peserta pemilu untuk mendapatkan dana bagi kampanye
pemilu tidak hanya bersumber dari Partai Politik dan calon legislatif, melainkan juga
sumbangan dari pihak ketiga dalam hal ini perseorangan, kelompok dan perusahaan dan/atau
badan usaha nonpemerintah. Namun dengan berbagai persyaratan yang telah diatur oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut saya kutip Pasal yang mengatur tentang
hal tersebut:
Pasal 19
(1)Peserta Pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak
lain.
(2)Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perseorangan,
mencakup:
a. nama;
b. tempat/tanggal lahir dan umur;
c. alamat penyumbang;
d. jumlah sumbangan;
e. asal perolehan dana;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
g. pekerjaan;

5. h. alamat pekerjaan; dan
i. pernyataan penyumbang bahwa :
1) penyumbang tidak menunggak pajak;
2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3) dana tidak berasal dari tindak pidana;
4) sumbangan bersifat tidak mengikat.
(3) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari kelompok,
mencakup:
a. nama kelompok;
b. alamat kelompok;
c. jumlah sumbangan;
d. asal perolehan dana;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
f. nama dan alamat pimpinan kelompok;
g. keterangan tentang status badan hukum; dan
h. pernyataan penyumbang bahwa :
1) penyumbang tidak menunggak pajak;
2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3) dana tidak berasal dari tindak pidana; sumbangan bersifat tidak mengikat.
(4)Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perusahaan
dan/atau badan usaha nonpemerintah, mencakup:
a. nama perusahaan;
b. alamat perusahaan;
c. jumlah sumbangan;
d. asal perolehan dana;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
f. nama dan alamat direksi;
g. nama pemegang saham mayoritas;
h. keterangan tentang status badan hukum; dan
i. pernyataan penyumbang bahwa:
1) penyumbang tidak menunggak pajak;
2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3) dana tidak berasal dari tindak pidana;
4) sumbangan bersifat tidak mengikat.
Membaca pasal diatas, sangat rigit mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh
partai terhadap laporan yang diberikan kepada KPUD. Namun ternyata hal tersebut tidak
dilakukan sama sekali. (lihat lampiran)
Patut disayangkan pula ternyata KPUD Provinsi NTB sebagai lembaga penyelenggara
pemilihan umum di NTB juga tidak mematuhi apa yang mereka atur sendiri dalam PKPU No.
23 Tahun 2013 yakni terhadap kewajibannya untuk mengumumkan hasil laporan penerimaan
sumbangan partai kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (1): “KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada

6. Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada
masyarakat umum.” Adapun medium pengumumannya secara tegas disebutkan dalam Pasal 23
ayat (2) yang berbunyi: “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pengurus Partai
Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD”.
2. Kecenderungan Sumber Dana Kampanye Pemilu Partai Politik
a. Catatan Umum
3,51%
96,23%
0,01% 0,26%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
parpol caleg s.
perseorangan
s. kelompok
Jumlah sumbangan dana kampanye
partai politik berdasarkan Sumber
Grafik di atas menggambarkan penerimaan dana kampanye didominasi oleh setoran dari Caleg
sendiri sebesar Rp. 23, 616 miliar (96,23 %), sangat jauh dari setoran parpol yang hanya
berkontribusi sekitar Rp. 860, 648 juta (3,51 %). Sementara sumbangan dari pihak lain, tercatat
sumbangan perseorangan hanya Rp. 2 juta (0,01 %), sumbangan kelompok Rp. 63 juta (0,26%), dan
dari Badan Usaha NIHIL.
Sumbangan caleg yang mencapai 96,23 % tersebut, didominasi oleh caleg Partai PAN sebesar Rp.
4.445.500.000,00 atau 18,8% dari total sumbangan caleg. Sedangkan sumbangan parpol didominasi
oleh Partai Rp. 769.625.000 (89,4%). sumbangan perseorangan tercatat hanya ada Partai Golkar
sedangkan sumbangan kelompok yaitu PKS sebesar Rp. 31,5 juta dan PPP sebanyak 31,5 juta.

7. 61%
38%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
uang barang jasa
Total sumbangan dana kampanye
berdasarkan jenis sumbangan
Grafik di atas menggambarkan sumbangan dana kampanye berdasarkan jenis sumbangan
didominasi oleh sumbangan yang berupa uang, yakni sebesar Rp. 19.086.530.114 (61%).
Sedangkan PAN menjadi partai yang dominan sembangan dalam bentuk uang yakni Rp.
4.446.500.000 (23,3%).
Adapun sumbangan dalam bentuk barang didominasi oleh PKB senilai Rp. 1.305.212.600 (24,5%)
dan sumbangan dalam bentuk jasa tercatat hanya PKB dengan nilai Rp. 122.985.000
b. Catatan Khusus Masing-masing Partai
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
No Sumber sumbangan Uang (Rp) Barang Jasa Jumlah (Rp) Ket
1 Partai politik 1.000.000 768.625.000 769.625.000
2 caleg
3 Perseorangan
4 kelompok
5 Badan usaha
Total 769.625.000
Catatan:
a) Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye
b) Tidak merinci sumbangan berupa barang yang cukup besar nilainya. Perlu dipertanyakan
apakah semua sumbangan barang telah dihitung berdasarkan pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima atau tidak.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
No Sumber sumbangan Uang (Rp) Barang Jasa Jumlah (Rp) Ket
1 Partai politik
2 Caleg 1.305.212.600 122.985.000 1.428.197.600

8. 3 Perseorangan
4 Kelompok
5 Badan usaha
Total 1.428.197.600
Catatan:
a) Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye
b) Tidak menyertakan identitas caleg penyumbang
c) Tidak merinci sumbangan berupa barang yang cukup besar nilainya. Perlu dipertanyakan
apakah semua sumbangan barang telah dihitung berdasarkan pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima atau tidak.
d) Ketegori kuantifikasi jasa untuk caleg yang sangat besar. Perlu dipertanyakan apakah
semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekedar ingin tidak
diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
No Sumber sumbangan Uang (Rp) Barang Jasa Jumlah (Rp) Ket
1 Partai politik 18.648.000 18.648.000
2 caleg 40.000.000 40.000.000
3 Perseorangan
4 Kelompok 31.500.000 31.500.000
5 Badan usaha
Total 90.148.000
Catatan:
a) Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye
b) Tidak menyertakan identitas caleg
c) Tidak menyertakan informasi wajib kelompok penyumbang
d) Tidak merinci sumbangan berupa barang yang cukup besar nilainya. Perlu dipertanyakan
apakah semua sumbangan barang telah dihitung berdasarkan pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima atau tidak.
PDI Perjuangan
No Sumber sumbangan Uang (Rp) Barang Jasa Jumlah (Rp) Ket
1 Partai politik 9.875.302 9.875.302
2 caleg 807.128.552 807.128.552
3 Perseorangan
4 kelompok
5 Badan usaha
Total 817.003.854
Catatan:
a) Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye
b) Tidak menyertakan identitas kandidat

9. Partai Golkar
No Sumber sumbangan Uang (Rp) Barang Jasa Jumlah (Rp) Ket
1 Partai politik
2 Caleg 2.368.890.000 2.368.890.000
3 Perseorangan 2.000.000 2.000.000
4 kelompok
5 Badan usaha
Total 2.370.890.000
Catatan:
a) Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye
b) Tidak mencantumkan informasi wajib dari penyumbang perseorangan
c) Tidak menyertakan identitas kandidat
Partai Gerindra
No Sumber sumbangan Uang (Rp) Barang Jasa Jumlah (Rp) Ket
1 Partai politik
2 Caleg 3.951.363.550 3.951.363.550
3 Perseorangan
4 kelompok
5 Badan usaha
Total 3.951.363.550
Catatan:
a) Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye
b) Tidak menyertakan identitas kandidat
Partai Demokrat
No Sumber sumbangan Uang (Rp) Barang Jasa Jumlah (Rp) Ket
1 Partai politik 500.000 500.000
2 Caleg 1.774.475.000 1.774.475.000
3 Perseorangan
4 kelompok
5 Badan usaha
Total 1.774.975.000
Catatan:
a) Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye
b) Tidak menyertakan identitas caleg
Partai Amanat Nasional (PAN)
No Sumber sumbangan Uang (Rp) Barang Jasa Jumlah (Rp) Ket
1 Partai politik 1.000.000 1.000.000

10. 2 Caleg 4.445.500.000 4.445.500.000
3 Perseorangan
4 kelompok
5 Badan usaha
Total 4.446.500.000
Catatan:
a) Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye
b) Tidak menyertakan identitas caleg
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
No Sumber sumbangan Uang (Rp) Barang Jasa Jumlah (Rp) Ket
1 Partai politik 1.000.000 38.000.000 39.000.000
2 Caleg 1.036.707.910 1.036.707.910
3 Perseorangan
4 kelompok 31.500.000 31.500.000
5 Badan usaha
Total 1.107.207.910
Catatan:
a) Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye
b) Tidak menyertakan identitas caleg
c) Tidak merinci sumbangan berupa barang yang cukup besar nilainya. Perlu dipertanyakan
apakah semua sumbangan barang telah dihitung berdasarkan pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima atau tidak.
d) Tidak menyertakan informasi wajib kelompok penyumbang
Partai Hanura
No Sumber
sumbangan
Uang (Rp) Barang Jasa Jumlah (Rp) Ket
1 Partai politik 10.000.000 12.000.000 22.000.000
2 Caleg 2.829.500.000 1.025.250.000 3.854.750.000
3 Perseorangan
4 Kelompok
5 Badan usaha
Total 3.876.750.000
Catatan:
a) Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye
b) Tidak menyertakan identitas caleg
c) Tidak merinci sumbangan berupa barang yang cukup besar nilainya. Perlu dipertanyakan
apakah semua sumbangan barang telah dihitung berdasarkan pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima atau tidak.

11. Partai Bulan Bintang (PBB)
No Sumber sumbangan Uang (Rp) Barang Jasa Jumlah (Rp) Ket
1 Partai politik
2 Caleg 1.261.815.000 1.261.815.000
3 Perseorangan
4 kelompok
5 Badan usaha
Total 1.261.815.000
Catatan:
a) Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye
b) Tidak menyertakan identitas caleg
c) Tidak merinci sumbangan berupa barang yang cukup besar nilainya. Perlu dipertanyakan
apakah semua sumbangan barang telah dihitung berdasarkan pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima atau tidak.
Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)
No Sumber sumbangan Uang (Rp) Barang Jasa Jumlah (Rp) Ket
1 Partai politik
2 Caleg 1.788.941.800 858.526.400 2.647.468.200
3 Perseorangan
4 kelompok
5 Badan usaha
Total 2.647.468.200
Catatan:
a) Tidak mencantumkan nomor rekening khusus dana kampanye
b) Tidak menyertakan identitas caleg
c) Tidak merinci sumbangan berupa barang yang cukup besar nilainya. Perlu dipertanyakan
apakah semua sumbangan barang telah dihitung berdasarkan pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima atau tidak.
E. REKOMENDASI
Terkait dengan pelaporan tahap pertama dapat direkomendasikan sebagai berikut:
1. Partai politik untuk dapat memperbaiki laporannya sesuai dengan format yang ada dan
diserahkan kembali kepada KPU.
2. Kandidat Partai Politik untuk menyertakan laporan catatan sumbangan yang pengeluaran
ke KPUD dan dipublikasikan melalui papan pengumuman dan website KPUD atau sarana
lain yang dapat dijangkau oleh publik.
3. KPUD seharusnya menjadikan momentum pelaporan priodik 3 bulanan dana kampanye
partai sebagai upaya untuk menguji aspek kepatuhan peserta pemilu.

12. 4. KPUD untuk secara tegas meminta partai politik memperbaiki laporan awal dana
kampanyenya dan disertai kelengkapan laporan sesuai dengan Undang-undang dan
Peraturan KPU.
5. Bawaslu seharusnya mulai melakukan pengawasan akan potensi dana-dana yang dilarang
sebagai sumber dana kampanye peserta pemilu
6. Publik memilih untuk memantau kebenaran laporan yang disampaikan oleh Partai Politik
sekaligus menilai partai mana yang dipandang baik dari sisi akuntabilitas keuangan
kampanye.