Instruksi Presiden ini memerintahkan kepada beberapa menteri dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam meningkatkan nilai tambah mineral Indonesia melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, antara lain dengan menyelaraskan kebijakan, mempermudah perizinan, dan mengembangkan industri berbasis mineral.
Permen pu no. 13 2013 (kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pe...Febrina Zulya
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia, mencakup latar belakang, pengertian istilah, visi dan misi, isu strategis dan tantangan, serta kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan akses air minum yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Permen PU Nomor 20 Tahun 2006 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Si...infosanitasi
Peraturan Menteri ini menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) untuk mengatur pengembangan sistem air minum secara terpadu dan berkelanjutan di seluruh Indonesia guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. KSNP-SPAM ini mengatur visi, misi, isu strategis, kebijakan dan strategi untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum secara merata di
Dokumen tersebut merupakan pedoman teknis pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2013 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Pedoman ini mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan PUMP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyaluran bantuan langsung masyarakat, pemantauan hingga pelaporan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan mengent
Permen pu no. 13 2013 (kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pe...Febrina Zulya
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia, mencakup latar belakang, pengertian istilah, visi dan misi, isu strategis dan tantangan, serta kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan akses air minum yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Permen PU Nomor 20 Tahun 2006 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Si...infosanitasi
Peraturan Menteri ini menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) untuk mengatur pengembangan sistem air minum secara terpadu dan berkelanjutan di seluruh Indonesia guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. KSNP-SPAM ini mengatur visi, misi, isu strategis, kebijakan dan strategi untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum secara merata di
Dokumen tersebut merupakan pedoman teknis pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2013 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Pedoman ini mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan PUMP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyaluran bantuan langsung masyarakat, pemantauan hingga pelaporan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan mengent
Kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017 di bidang pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan badan penyuluh menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur transportasi dan prasarana desa, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, produktivitas pertanian, serta penyuluhan pertanian.
Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 ini mewajibkan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan masyarakat untuk mengurangi penggunaan listrik sebesar 20%, BBM bersubsidi 10%, dan air sebesar 10% untuk menghemat energi dan air. Instruksi ini juga membentuk Tim Nasional Penghematan Energi dan Air yang bertugas merumuskan kebijakan dan program penghematan serta mengawasi pelaksanaannya.
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaDidi Sadili
salah satu aspek perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah rencana zonasi. rencana zonasi itu sendiri merupakan arahan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mengatur tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. RTH didefinisikan sebagai area terbuka yang fungsinya lebih bersifat terbuka dan tempat tumbuhnya tanaman baik alami maupun yang ditanam. Pedoman ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan resapan air, menciptakan keseimbangan lingkungan alam dan binaan,
Dokumen tersebut merupakan laporan rencana pembangunan Kabupaten Merangin tahun 2017 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Merangin kepada Musrenbang Provinsi Jambi. Rencana pembangunan tersebut mencakup bidang infrastruktur seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi; bidang sosial budaya seperti pendidikan; bidang ekonomi kerakyatan seperti pertanian, perkebunan dan peternakan; s
(PRESENTASI) Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Rencana SDAPengelola Air
Dokumen tersebut menjelaskan tata cara penyelenggaraan sidang pembahasan dan rumusan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai. Tata cara tersebut meliputi rapat persiapan, pelaksanaan tiga kali sidang, dan penyiapan usulan kepada Menteri PU/Gubernur untuk penetapan rencana pengelolaan SDA wilayah sungai. Sidang-sidang tersebut bertu
(PRESENTASI) Petunjuk Pelaksanaan Pembahasan SIH3Pengelola Air
Dokumen ini membahas pelaksanaan pembahasan dan perumusan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi (SIH3) oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA). Beberapa poin pentingnya adalah merumuskan pengintegrasian SIH3, meningkatkan akurasi, kelanjutan dan waktu penyediaan datanya, serta keselarasan antar instansi terkait. Dokumen ini juga menj
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerinci, termasuk jalan evakuasi bencana alam, rencana perubahan status kawasan hutan, dan proyek-proyek pembangunan pariwisata.
Peraturan Menteri ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014, yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia selama 5 tahun ke depan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui sektor perikanan dan pelestarian sumber daya laut.
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Proposal ini meminta dukungan untuk memperbaiki jalan tanah 500 meter di desa Sukamulya. Jalan ini sangat penting untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal dan meningkatkan akses ke desa tetangga, namun masih membutuhkan perbaikan. Proposal ini mengajukan rencana proyek pengerasan jalan dan meminta dukungan dana dari pemerintah kabupaten dan provinsi.
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdfAnangMontgomery
Dokumen tersebut merupakan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional Indonesia untuk periode 2022-2027. Rencana ini mengatur strategi dan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara optimal dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Materi ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM dalam Diskusi "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
Kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017 di bidang pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan badan penyuluh menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur transportasi dan prasarana desa, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, produktivitas pertanian, serta penyuluhan pertanian.
Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 ini mewajibkan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan masyarakat untuk mengurangi penggunaan listrik sebesar 20%, BBM bersubsidi 10%, dan air sebesar 10% untuk menghemat energi dan air. Instruksi ini juga membentuk Tim Nasional Penghematan Energi dan Air yang bertugas merumuskan kebijakan dan program penghematan serta mengawasi pelaksanaannya.
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaDidi Sadili
salah satu aspek perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah rencana zonasi. rencana zonasi itu sendiri merupakan arahan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mengatur tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. RTH didefinisikan sebagai area terbuka yang fungsinya lebih bersifat terbuka dan tempat tumbuhnya tanaman baik alami maupun yang ditanam. Pedoman ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan resapan air, menciptakan keseimbangan lingkungan alam dan binaan,
Dokumen tersebut merupakan laporan rencana pembangunan Kabupaten Merangin tahun 2017 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Merangin kepada Musrenbang Provinsi Jambi. Rencana pembangunan tersebut mencakup bidang infrastruktur seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi; bidang sosial budaya seperti pendidikan; bidang ekonomi kerakyatan seperti pertanian, perkebunan dan peternakan; s
(PRESENTASI) Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Rencana SDAPengelola Air
Dokumen tersebut menjelaskan tata cara penyelenggaraan sidang pembahasan dan rumusan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai. Tata cara tersebut meliputi rapat persiapan, pelaksanaan tiga kali sidang, dan penyiapan usulan kepada Menteri PU/Gubernur untuk penetapan rencana pengelolaan SDA wilayah sungai. Sidang-sidang tersebut bertu
(PRESENTASI) Petunjuk Pelaksanaan Pembahasan SIH3Pengelola Air
Dokumen ini membahas pelaksanaan pembahasan dan perumusan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi (SIH3) oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA). Beberapa poin pentingnya adalah merumuskan pengintegrasian SIH3, meningkatkan akurasi, kelanjutan dan waktu penyediaan datanya, serta keselarasan antar instansi terkait. Dokumen ini juga menj
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerinci, termasuk jalan evakuasi bencana alam, rencana perubahan status kawasan hutan, dan proyek-proyek pembangunan pariwisata.
Peraturan Menteri ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014, yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia selama 5 tahun ke depan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui sektor perikanan dan pelestarian sumber daya laut.
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Proposal ini meminta dukungan untuk memperbaiki jalan tanah 500 meter di desa Sukamulya. Jalan ini sangat penting untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal dan meningkatkan akses ke desa tetangga, namun masih membutuhkan perbaikan. Proposal ini mengajukan rencana proyek pengerasan jalan dan meminta dukungan dana dari pemerintah kabupaten dan provinsi.
Salinan Kepmen ESDM Nomor 301 RPMBN 2022 sd 2027.pdfAnangMontgomery
Dokumen tersebut merupakan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional Indonesia untuk periode 2022-2027. Rencana ini mengatur strategi dan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara optimal dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Materi ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM dalam Diskusi "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
Dokumen tersebut merangkum peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 1-5 tahun 2015 tentang implementasi UU Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUM Desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) RPP ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan mineral oleh pemerintah pusat dan daerah;
(2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap pemerintah daerah dan pemegang izin pertambangan;
(3) Wilayah pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pencadangan Negara, dan Wilayah Pertambangan Rakyat.
Permen esdm 07-th_2012-peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan peng...noorfuad_007
Peraturan Menteri ini mengatur tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Komoditas mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui pengolahan dan pemurnian antara lain mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Peraturan ini menetapkan batasan minimum tingkat pengolahan dan pemurnian untuk berbagai jenis komoditas mineral.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pemegang izin usaha pertambangan wajib menyusun rencana reklamasi dan pascatambang yang memenuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, dan konservasi sumber daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pembinaan dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta perencanaan. Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha oleh pemerintah daerah dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh pemegang izin.
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpagus_ibnu_hasan
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Bogor tahun 2012. Terdapat empat kecamatan yang akan dikembangkan yaitu Ciseeng, Parung, Gunung Sindur, dan Kemang dengan komoditas utama budidaya lele. Dukungan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya meliputi kolam percontohan, rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan hatchery, dan pemberian induk lele. Diperkuat pula den
Dokumen tersebut mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Terdiri dari 14 bab yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi beserta tugas dan fungsi masing-masing bagian di dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Undang-undang ini membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa ketentuan dalam UU tersebut diubah, di antaranya definisi istilah-istilah yang digunakan, penambahan istilah baru, dan penyisipan beberapa pasal baru. Perubahan ini dimaksudkan agar UU dapat menjadi dasar hukum yang lebih efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelen
Tugas hukum dalam pembangunan koridor ekonomi Papua-Maluku mencakup 3 sektor yaitu pertanian, perikanan dan pertambangan. Pada sektor pertanian, dibutuhkan regulasi untuk mengatur program MIFEE dan pengembangan infrastruktur. Pada sektor perikanan, dibutuhkan pembentukan mega minapolitan dan pengembangan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Pada sektor pertambangan, diperlukan strategi untuk pengel
Sinergi pengembangan UMKM dan industri pariwisata di kawasan Danau Toba diharapkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, di mana UMKM yang terdampak Covid-19 dapat memanfaatkan momentum pemulihan pariwisata. Talkshow Ekonomi SUMUT 2021 akan membahas sinergi ini untuk memberikan masukan perbaikan.
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Terdapat beberapa jenis izin usaha pertambangan yang dapat diberikan yaitu IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP. Peraturan ini juga mengatur tentang badan-badan yang berwenang memberikan izin-izin tersebut, serta tata
Peraturan Pemerintah ini membahas perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini mengatur tentang penataan kembali izin pertambangan, kewajiban divestasi modal asing, dan perpanjangan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Undang-undang No. 11 Tahun 1967 mengatur ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini membagi bahan galian menjadi 3 golongan dan mengatur bentuk organisasi perusahaan pertambangan serta pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya alam. Undang-undang ini juga mengatur tentang kuasa pertambangan, bentuk usaha pertambangan, dan larangan melakukan aktivitas pertambangan di wilayah tertentu.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Beberapa poin utama undang-undang ini adalah:
1. Mineral dan batubara merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat
2. Tujuan pengelolaan adalah menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan seperti
1. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DI DALAM NEGERI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka percepatan peningkatan nilai tambah mineral melalui
pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, dengan ini menginstruksikan:
Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Lingkungan Hidup;
9. Gubernur; dan
10. Bupati/Walikota;
Untuk:
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara
terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas,
fungsi dan kewenangan masing-masing untuk
meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri,
melalui:
1. pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan;
2. Peningkatan …
2. -2-
2. peningkatan pelayanan dan percepatan perizinan;
dan
3. peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan kebijakan percepatan peningkatan nilai
tambah mineral.
KEDUA : Khusus kepada:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:
a. menyediakan data dan informasi terkini
mengenai potensi dan sebaran cadangan bijih
mineral melalui website;
b. memfasilitasi penyediaan energi untuk kegiatan
pengolahan dan pemurnian;
c. menetapkan kebijakan kewajiban pemenuhan
kebutuhan bijih/konsentrat untuk kegiatan
pengolahan dan pemurnian;
d. menetapkan kebijakan kewajiban pemenuhan
dalam negeri hasil pengolahan dan pemurnian
mineral tertentu untuk kebutuhan di sektor
perindustrian; dan
e. melakukan evaluasi peraturan perundang-
undangan di bidang mineral yang menghambat
upaya percepatan peningkatan nilai tambah
mineral melalui pengolahan dan pemurnian di
dalam negeri.
2. Menteri Perindustrian untuk menyusun peta jalan
(roadmap) industri yang berbasis mineral.
3. Menteri Perdagangan untuk menetapkan kebijakan
di bidang ekspor, impor, dan perdagangan dalam
negeri …
3. -3-
negeri untuk menjamin ketersediaan pasokan,
pengadaan dan kelancaran distribusi bahan baku,
bahan penolong dan barang modal kebutuhan
pengolahan dan pemurnian mineral.
4. Menteri Keuangan untuk menetapkan kebijakan di
bidang fiskal dalam rangka mendorong kegiatan
pengolahan dan pemurnian mineral.
5. Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan
perizinan oleh pemerintah daerah dalam rangka
percepatan pembangunan pengolahan dan
pemurnian mineral dan/atau infrastrukturnya.
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:
a. mendorong Badan Usaha Milik Negara guna
membangun pengolahan dan pemurnian mineral
di dalam negeri;
b. menetapkan prioritas usulan tambahan
penyertaan modal negara kepada Badan Usaha
Milik Negara yang membangun pengolahan dan
pemurnian mineral di dalam negeri; dan
c. mendorong Badan Usaha Milik Negara guna
penyediaan energi dalam rangka mendukung
pembangunan pengolahan dan pemurnian
mineral di dalam negeri.
7. Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan
evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup yang menghambat upaya
percepatan peningkatan nilai tambah mineral
melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
8. Para …
4. -4-
8. Para Gubernur untuk:
a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka mendukung pembangunan pengolahan
dan pemurnian mineral serta infrastrukturnya;
dan
b. mempercepat proses pemberian izin/rekomendasi
dalam rangka pembangunan pengolahan dan
pemurnian mineral dan/atau infrastrukturnya.
9. Para Bupati/Walikota untuk:
a. mempercepat proses pemberian izin/rekomendasi
dalam rangka pembangunan pengolahan dan
pemurnian mineral dan/atau infrastrukturnya;
dan
b. memberikan dukungan dan fasilitasi percepatan
pembangunan pengolahan dan pemurnian
mineral serta infrastrukturnya.
KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
mengoordinasikan:
1. pelaksanaan evaluasi kebijakan yang menghambat
pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral;
2. langkah–langkah kebijakan untuk mempercepat
peningkatan nilai tambah mineral melalui
pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
3. pengaturan kewenangan pembinaan industri
pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri;
dan
4. pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan
kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6
(enam) bulan.
KEEMPAT …
5. -5-
KEEMPAT : Kebijakan dan peta jalan yang diinstruksikan kepada
para menteri sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
dikeluarkannya Instruksi Presiden ini.
KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh
tanggung jawab.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd.
Ratih Nurdiati