Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015Pemdes Wlahar Wetan
Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah Berdikari" sebagai wujud implementasi misi ke 6 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat", diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan. Hal ini merupakan keberlanjutan dari fokus Tahun 2014 serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah.
Berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa Wlahar Wetan pada Tahun Anggaran 2015, semoga pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Wlahar Wetan
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015Pemdes Wlahar Wetan
Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah Berdikari" sebagai wujud implementasi misi ke 6 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat", diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan. Hal ini merupakan keberlanjutan dari fokus Tahun 2014 serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah.
Berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa Wlahar Wetan pada Tahun Anggaran 2015, semoga pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Wlahar Wetan
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024Sendy Halim Toana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa biasa disingkat menjadi APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan desa yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun anggaran. APBDes disusun setiap tahun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan desa. APBDes sendiri meliputi rencana pendapatan desa, rencana belanja desa, dan pembiayaan desa yang mencakup kegiatan-kegiatan fisik dan non-fisik. Pendapatan desa dapat berasal dari sumber-sumber seperti pajak dan retribusi, dana alokasi umum, dana desa, serta sumber pendapatan lain yang sah. Sedangkan, belanja desa dapat digunakan untuk kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan pembinaan kelembagaan desa, dan berikut kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.
Rencana Pembangunan Menengah Desa Tahunan yang merupakan Penabaran Visi Misi Kepala Desa Terpilih Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan awa Tengah.
Proposal acara festival seni kendalisada, Desa Kaliori Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, Jawa Tengah tahun 2017. Proposal ini dimodifikasi dari dokumen asli yang dibuat panitia. Tujuannya agar lebih mudah dibaca dan lebih menarik, sehingga mendapat dukungan lebih banyak pihak.
Jika Desa Anda menyelenggarakan kegiatan festival seni atau kebudayaan semacam ini, silakan gunakan format proposal seperti ini, semoga dapat bermanfaat.
paparan pengembangan brand "enha" sebagai upaya mewujudkan kemandirian pondok pesantren.
disusun oleh Tim Enha, Ponpes Nurul Huda, Langgongsari, Cilongok, Banyumas, Jateng.
Xenoglosofilia adalah judul buku kumpulan tulisan Ivan Lanin di blog-nya sejak beberapa tahun lalu. Menarik, karena dikemas dengan ringkas dan desainnya sangat milenial. eye catching. ilmunya juga mengena, belajar Bahasa Indonesia dan mengenal bagaimana sebuah istilah itu lahir dan berkembang menjadi sangat ringan dan menyenangkan.
Website Desa : Media Warga Terhubung DuniaSupri yanto
Presentasi tentang media publikasi desa memanfaatkan situs web. Digunakan untuk sosialisasi pentingnya pemanfaatan teknologi internet dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Publikasi menjadi penting di era informasi digital sekarang ini. Pengetahuan warga desa tentang situs web juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Semoga bermanfaat.
Katalog karya produk/layanan teknologi informasi dan komunikasi, hasil seleksi nasional "idenTIK" 2019. idenTIK (Indonesia Entrepeneur TIK) adalah program pengembangan dari id.up dan sebelumnya dikenal sebagai INAICTA (Indonesia ICT Awards).
Program ini diselenggarakan oleh Ditjen APTIKA Kementerian Kominfo RI. Didukung beberapa lembaga, kampus dan swasta serta asosiasi di bidang teknologi informatika.
Permekominfo 11/2018 : Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSrE)Supri yanto
Sosialisasi Peraturan Menteri Kominfo No.11/2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSrE).
Slide ini digunakan oleh Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika - Ditjen APTIKA - Kemkominfo RI.
Versi 1 : 29/11/2018
Desa Dermaji Menyambut Bupati, DPMD dan Para Kades/Lurah Kab. Karangasem, Bali pada hari Kamis, 7 September 2017. Slide ini saya buat untuk mendukung presentasi penyambutan oleh Pj Kelapa Desa Dermaji, Maryanto, SH. Anda juga bisa mengaksesnya di https://s.id/desadermaji
Konsep logo untuk Festival Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi (DesTIKa) ke-3 di Belitung Timur, Tahun 2015 lalu.
Logo ini kemudian diterima dan dijadikan logo resmi acara oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. APB esa
Dermaji 2017
1,2 M
3,25 M
393 jt
319 jt
2011*
2013*
2015*
2017**
Pertumbuhan APBDesa
* 2011-2015 : Realisasi
** 2017 : Anggaran Belanja
#TransparansiDesaKita
Rp 1.014.000.000
Pembiayaan
Pendapatan
Rp 2.241.715.437
Transparansi
Desa
Kita
Belanja
Bayu Setyo Nugroho, S.Sos, M.Si.
Kepala Desa Dermaji 2011-2017
Informasi APBDesa terbaru
dapat dilihat di situs web :
Rp 3.255.715.437
Infografik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermaji
Tahun 2017 ini sebagai salah satu bentuk transparansi publik,
disusun berdasarkan Perdes No. 7/2016 tgl. 30 Desember 2016
4,67%
Pemberdayaan
Masyarakat
2,01%
Pembinaan
Kemasyarakatan
Rp 84.000.000Pendapatan Asli Desa
Bagi Hasil Pajak /Retribusi
Dana Desa (APBN)
Alokasi Dana Desa (APBD)
Bantuan Keuangan
Rp 867.755.698
Rp 661.271.709
Rp 28.688.030
Rp 600.000.000
Pemberdayaan Masyarakat
Rp 152.100.0004,67%
Pelatihan Aparatur Pemdes & BPD
Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Pemberdayaan Posyandu dan KB
Pengembangan Desa Usaha Mandiri
Rp 6.300.000
Rp 33.500.000
Rp 12.600.000
Rp 100.000.000
Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 65.400.0002,01%
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan PKK
Pendidikan Anak Usia Dini
Peringatan HUT Proklamasi RI ke-72
Rp 13.300.000
Rp 2.500.000
Rp 12.000.000
Rp 5.600.000
Rp 32.000.000
Rp 754.659.739
Penyelenggaraan Pemerintahan
23,18%
Siltap & Tunjangan Aparatur Pemdes
Operasional Pemerintahan Desa
Operasional BPD
Operasional RT dan RW
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Perencanaan Pembangunan Desa
Pengelolaan Informasi Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengeloalan Aset Desa
Pemilihan Kepala Desa
Tambahan Penghasilan dan
Tunjangan Purna Tugas
Operasional Intensitifikasi PBB
Rp 389.760.000
Rp 56.881.709
Rp 14.610.000
Rp 60.000.000
Rp 12.250.000
Rp 5.630.000
Rp 3.500.000
Rp 27.840.000
Rp 9.188.030
Rp 50.000.000
Rp 120.000.000
Rp 7.000.000
Pelaksanaan Pembangunan
Rp 2.283.555.69870,14%
Pembangunan Jalan Dermaji-Citunggul (Gempol)
Pembangunan Jalan Citunggul-Sirongge (Tonjong)
Pembangunan Talud Pangkalan RT 03 RW 06
Pembangunan Jembatan Jalan Menuju Pemakaman Baru
Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 01 & 02 Grumbul Karangjambu
Rabat Beton Jalan Lingkar Ciposing Grumbul Citunggul-Sirongge
Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Ciposing RT 04 RW 05 Dusun II
Pembangunan Jembatan Jalan Karangjambu-Karangjati
Peningkatan Jalan Citunggul-Sirongge RW 05
Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 05 & RT 08 RW 03 Grumbul Pasir
Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 05 RW 01
Peningkatan Jalan Grumbul Sirongge (Jalur Utama)
Pembangunan Aula
Pembangunan Jaringan Pipa Air Minum RW 01
Pembangunan Jaringan Pipa Air Minum RW 03
Pembangunan Sarpras Air Bersih Dusun I
Pembangunan Pos PAUD Rahayu
Rp 246.255.698
Rp 250.000.000
Rp 15.000.000
Rp 70.000.000
Rp 50.000.000
Rp 160.000.000
Rp 160.000.000
Rp 250.000.000
Rp 150.000.000
Rp 50.000.000
Rp 50.000.000
Rp 150.000.000
Rp 250.000.000
Rp 15.000.000
Rp 45.000.000
Rp 200.000.000
Rp 172.300.000
Rp 1.020 jt.
Rp 970 jt.
Rp 50 jt.
Rp 6 jt.
Rp 6 jt.
Penerimaan
- SILPA
- Pencairan Dana Cadangan
Pengeluaran
- Pembentukan Dana Cadangan
70,14%untuk Pembangunan
23,18%
untuk Pemerintahan