Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Kesadaran masyarakat Samarinda dan efektivitas pemerintah dalam pengelolaan sampah ditinjau dari Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah masih perlu ditingkatkan, karena masyarakat kurang memahami aturan pengelolaan sampah dan pemerintah belum berhasil mengurangi penumpukan sampah di TPA.
Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan pengelolaan sampah di Jakarta yang belum terkelola dengan baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kewalahan menangani sampah di ibu kota. Manajemen pengangkutan dan pengolahan sampah belum memadai sehingga menyebabkan tumpukan sampah di ruang publik.
Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan pengelolaan sampah di Jakarta yang belum terkelola dengan baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kewalahan menangani sampah di ibu kota. Manajemen pengangkutan dan pengolahan sampah belum memadai sehingga menyebabkan tumpukan sampah di ruang publik. Diperlukan kesadaran masyarakat dan peningkatan sarana dalam pengelolaan sampah.
1. Masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sampah di Indonesia seperti biaya operasi yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat.
2. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menerapkan program pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle).
3. Penerapan program pengelolaan sampah berbasis komunitas dan komposting dapat meningkatkan kesad
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...bramantiyo marjuki
Analisis implementasi teori perencanaan dan pembangunan pada pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Kendal membahas masalah pengelolaan sampah di kabupaten tersebut dan upaya yang dilakukan melalui pendirian Lembaga Penelitian dan Pengembangan Konservasi Lingkungan Hidup. Ruang lingkupnya meliputi identifikasi masalah, tinjauan teori perencanaan dan pembangunan, serta penerapannya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal.
Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan pengelolaan sampah di Jakarta yang belum terkelola dengan baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kewalahan menangani sampah di ibu kota. Manajemen pengangkutan dan pengolahan sampah belum memadai sehingga menyebabkan tumpukan sampah di ruang publik.
Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan pengelolaan sampah di Jakarta yang belum terkelola dengan baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kewalahan menangani sampah di ibu kota. Manajemen pengangkutan dan pengolahan sampah belum memadai sehingga menyebabkan tumpukan sampah di ruang publik. Diperlukan kesadaran masyarakat dan peningkatan sarana dalam pengelolaan sampah.
1. Masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sampah di Indonesia seperti biaya operasi yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat.
2. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menerapkan program pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle).
3. Penerapan program pengelolaan sampah berbasis komunitas dan komposting dapat meningkatkan kesad
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...bramantiyo marjuki
Analisis implementasi teori perencanaan dan pembangunan pada pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Kendal membahas masalah pengelolaan sampah di kabupaten tersebut dan upaya yang dilakukan melalui pendirian Lembaga Penelitian dan Pengembangan Konservasi Lingkungan Hidup. Ruang lingkupnya meliputi identifikasi masalah, tinjauan teori perencanaan dan pembangunan, serta penerapannya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan asas-asas tertentu. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan asas-asas tertentu. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
Manajemen Sampah Zero (Masaro) adalah konsep pengelolaan dan pengolahan sampah yang dapat menjadi solusi untuk menangani masalah sampah di Indonesia dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan industri. Masaro berfokus pada pemilahan sampah di sumber, pengolahan sampah dekat sumber, dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti pupuk dan bahan bakar dari sampah.
Is Mia Andina (20333010) - Permasalahan Sampah kota dan desa - Prodi EP UGKUGK
Tugas Mahasiswa Program Studi Ekonomi (Prodi EP) Universitas Gunung Kidul (UGK) Topik Permasalahan Sampah kota dan desa (Matkul Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan)
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sampah, termasuk definisi sampah, jenis dan sumber sampah, pengolahan sampah, dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA). Dibahas pula tantangan dan strategi pengelolaan sampah di Indonesia, seperti belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber dan pengolahan sampah di TPA yang belum memenuhi standar.
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahJoy Irman
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan mulai dari pengurangan sampah, penanganan sampah, hingga pemanfaatan sampah sebagai sumber daya. Undang-undang ini mengatur pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah s
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Pengelolaan sampah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
Dasar hukum:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
http://www.menlh.go.id/DATA/UU18-2008.pdf
Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya oleh Alya Anggraini E. & Fathimah Qonita ...AlyaAnggrainiEffendi
Kesadaran lingkungan yang tertanam pada diri manusia berperan penting terhadap pembentukan sikap yang positif terhadap lingkungan hidup. Seseorang yang memiliki kesadaran lingkungan akan bersikap, dan bertindak ke arah pengolahaan lingkungan yang baik (Paramita & Yasa, 2015).
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut menjelaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan mengatur paradigma baru pengelolaan sampah sebagai sumber daya, tugas pemerintah, dan hak-hak serta kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.
UU ini mengatur tentang pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. UU ini mengatur tentang definisi, ruang lingkup, asas, tujuan, tugas dan wewenang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas sistem penanganan sampah bernama Sistem Penuntasan Sampah di Kawasan Penghasilnya (SPSKP) yang bertujuan menangani sampah secara menyeluruh di daerah penghasilnya.
2. SPSKP memanfaatkan sampah sebagai sumber daya untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan produk daur ulang.
3. SPSKP diawali dari tingkat RW dan bert
Inovasi "amnesti tangki septik bocor" bertujuan meningkatkan akses sanitasi yang layak khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan tangki septik berstandar dan penyedotan lumpur tinja secara berkala. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang sehat.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan asas-asas tertentu. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan asas-asas tertentu. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
Manajemen Sampah Zero (Masaro) adalah konsep pengelolaan dan pengolahan sampah yang dapat menjadi solusi untuk menangani masalah sampah di Indonesia dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan industri. Masaro berfokus pada pemilahan sampah di sumber, pengolahan sampah dekat sumber, dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti pupuk dan bahan bakar dari sampah.
Is Mia Andina (20333010) - Permasalahan Sampah kota dan desa - Prodi EP UGKUGK
Tugas Mahasiswa Program Studi Ekonomi (Prodi EP) Universitas Gunung Kidul (UGK) Topik Permasalahan Sampah kota dan desa (Matkul Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan)
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sampah, termasuk definisi sampah, jenis dan sumber sampah, pengolahan sampah, dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA). Dibahas pula tantangan dan strategi pengelolaan sampah di Indonesia, seperti belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber dan pengolahan sampah di TPA yang belum memenuhi standar.
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahJoy Irman
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan mulai dari pengurangan sampah, penanganan sampah, hingga pemanfaatan sampah sebagai sumber daya. Undang-undang ini mengatur pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah s
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Pengelolaan sampah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
Dasar hukum:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
http://www.menlh.go.id/DATA/UU18-2008.pdf
Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya oleh Alya Anggraini E. & Fathimah Qonita ...AlyaAnggrainiEffendi
Kesadaran lingkungan yang tertanam pada diri manusia berperan penting terhadap pembentukan sikap yang positif terhadap lingkungan hidup. Seseorang yang memiliki kesadaran lingkungan akan bersikap, dan bertindak ke arah pengolahaan lingkungan yang baik (Paramita & Yasa, 2015).
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut menjelaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan mengatur paradigma baru pengelolaan sampah sebagai sumber daya, tugas pemerintah, dan hak-hak serta kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.
UU ini mengatur tentang pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. UU ini mengatur tentang definisi, ruang lingkup, asas, tujuan, tugas dan wewenang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas sistem penanganan sampah bernama Sistem Penuntasan Sampah di Kawasan Penghasilnya (SPSKP) yang bertujuan menangani sampah secara menyeluruh di daerah penghasilnya.
2. SPSKP memanfaatkan sampah sebagai sumber daya untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan produk daur ulang.
3. SPSKP diawali dari tingkat RW dan bert
Inovasi "amnesti tangki septik bocor" bertujuan meningkatkan akses sanitasi yang layak khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan tangki septik berstandar dan penyedotan lumpur tinja secara berkala. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang sehat.
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
Hukum dan Ketaatan hukum ( Pengedaliana sampah di samarinda ).pptx
1. “Kesadaran warga Samarinda dan efektifitas dalam pengelolaan
sampah ditinjau dari perda kota Samarinda nomor 5 tahun 2021
tentang pengelolaan sampah “
Nama : Muhammad Alif Asaduddin Hanifa
NIM : 22742010066
2. Hukum sebagai pengendali sosial
Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial
untuk mempengaruhi atau mengontrol warga
masyarakat dan memastikan mereka menganut tata
aturan dan kebiasaan yang ada.
Tujuan dari pengendalian sosial adalah untuk
mengatasi masalah sosial dalam masyarakat.
3. Sampah sebagai masalah sosial
Sampah adalah masalah sosial yang banyak dihadapi
oleh negara maju dan berkembang.
Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan
setelah suatu proses.
Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab masyarakat
dan pemerintah karena pengelolaan yang buruk akan
menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyebaran
penyakit.
Peningkatan jumlah masyarakat dan kebutuhannya juga
berarti peningkatan volume sampah yang harus dikelola
dengan baik.
Harus ada hukum yang mengatur pengelolaan sampah
4. Kota Samarinda memiliki Peraturan Daerah untuk
mengatur pengelolaan sampah.
Pelaksanaan Perda kurang maksimal, sampah masih
sering menumpuk.
Kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah
rendah.
Penanganan pihak berwenang terkait pengelolaan
sampah kurang efektif.
Penimbunan sampah masih terjadi.
5. Perda dan Perwali tentang
pengelolaan sampah di Samarinda
Perwali No.32 Tahun 2013
Perwali No.34 Tahun 2016
Perwali No.37 Th.2018 tentang Pengolahan dan Pemanfaatan
Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan
Peraturan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Nomor 1
Tahun 2019
Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah Organik Dengan Sistem
Pengomposan Nomor 37 Tahun 2018
Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda Dalam Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga Nomor 35 Tahun 2018
PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
PENGELOLAAN SAMPAH Perwali no 18 TH 2022
Perda no. 5 Thn 2021 ttg Perubahan Perda no.2 Th 2011 ttg
Pengelolaan Sampah
6. Garis besar pengelolaan sampah
Berikut garis besar pengelolaan sampah di dalam Perda no. 5
Thn tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana termaktub di
pasal 8 ayat (1) :
“ Pemerintah Daerah melaksanakan pengurangan sampah
dengan cara pembatasan timbulan Sampah, pemanfaatan
kembali Sampah, dan pendauran ulang Sampah ”.
tiga hal diatas sebagaimana pasal 8 ayat (2) dibantu dan
difasilitasi oleh pemerintah dan wajib dilakukan oleh setiap
orang, Badan, dan/atau produsen dengan cara-cara yang
ditentukan di pasal 8 ayat (3).
7. Timbul pertanyaan
Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat dalam
pengelolaan sampah di Samarinda ?
Apakah penanganan yang dilakukan pihak berwenang
dalam mengendalikan penimbunan sampah sudah
efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada?
8. Kesadaran hukum masyarakat di
dalam pengelolaan sampah
Masyarakat Samarinda kurang sadar dalam
pengelolaan sampah, hal ini menimbulkan masalah
seperti banjir, penyebaran penyakit dan akibat buruk
lainnya. Kesadaran masyarakat yang merupakan
pangkal dari suksesnya pengelolaan sampah
merupakan faktor penting. Diantara bentuk kesadaran
yang penting adalah membuang sampah pada
tempatnya dan pada waktu yang ditentukan.
9. Membuang sampah pada
tempatnya
Larangan membuang sampah diatur pada pasal 38 yang
mana sanksi terberatnya adalah dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
meskipun ada aturan yang melarang membuang sampah
sembarangan dengan sanksi berat, kesadaran warga
Samarinda dalam membuang sampah masih minim.
Sampah masih sering ditemukan berceceran di pinggir
jalan dan sungai. Hal ini menjadi masalah karena
membuang sampah sembarangan menyulitkan tugas
petugas pemungut sampah dan menghambat proses
pengelolaan sampah yang efisien.
10. Membuang sampah sesuai waktu
yang ditentukan
Penetapan waktu ini dilakukan untuk mencegah penumpukan sampah.
Sanksi berat bagi pelanggar membuang sampah diluar waktu 18:00-
06:00 WITA dan 06:00-18:00 yaitu pidana kurungan maksimal 3 bulan
atau denda maksimal Rp. 50.000.000.
Masyarakat mengetahui waktu untuk buang sampah karena sudah
dipasang baliho disetiap TPS ( Tempat Pembuangan Sampah )
Masih banyak yang mengabaikan aturan waktu membuang
sampah,alasannya ,tidak dapat menerima waktu yang disediakan, dan
alasan-alasan lain yang tidak dapat diterima.
Kurangnya kesadaran ini menyebabkan penumpukan sampah pada
waktu aktif dan membuat bau tak sedap di sekitar TPS.
11. Efektifitas penanganan sampah
oleh pemerintah
Pemerintah sudah menjalankan tugasnya melalui DLH dalam menangani
masalah sampah yang memiliki peran dalam pengangkutan, pengolahan dan
pemrosesan akhir sampah.
DLH sudah melakukan tugasnya dengan baik, melalui pemungutan sampah
dan pengangkutan sampah, tetapi kesadaran masyarakat belum teratasi
sehingga masih terjadi banjir.
Tujuan utama dari penanganan sampah adalah untuk menghindari
penumpukan sampah yang dapat menimbulkan masalah, tetapi pada akhirnya
justru menghasilkan penumpukan yang terpusat di TPA bukit pinang .
Pemerintah sudah mengumumkan rencana menutup TPA Bukit Pinang dan
mengalihkan ke TPA Sambutan, tetapi penumpukan sampah masih menjadi
masalah utama dan cara efektif belum ditemukan.
Kurang efektifnya penanganan sampah juga disebabkan kurangnya fasilitas
dan anggota DLH, serta stigma masyarakat terhadap pekerjaan sebagai
pemungut sampah.
12. Kesimpulan
Kesadaran masyarakat masih rendah di segala bentuk
pengelolaan sampah padahal masyarakat merupakan
pangkal penting dalam pengelolaan sampah.
Pemerintah masih belum berhasil dalam menangani
penumpukan sampah karena pada akhirnya sampah
menumpuk di TPA
13. Saran
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai aturan yang ada
maka bisa dilakukan beberapa cara berikut :
Edukasi dan sosialisasi: Pemerintah harus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang
pentingnya membuang sampah sesuai peraturan dan dampak buruk dari membuang sampah
sembarangan.
Penegakan hukum: Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan tentang pengelolaan
sampah ditegakkan dan pelanggar diberikan sanksi yang sesuai.
Sosialisasi melalui media: Pemerintah bisa menggunakan media massa, seperti televisi, radio,
dan surat kabar, untuk membuat kampanye tentang pentingnya membuang sampah sesuai
peraturan.
Penyediaan fasilitas yang memadai: Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas
pembuangan sampah, seperti tempat sampah terpisah untuk setiap jenis sampah, tersedia dan
mudah diakses oleh masyarakat.
Memberikan insentif: Pemerintah bisa memberikan insentif kepada masyarakat yang
membuang sampah sesuai peraturan, seperti diskon pajak atau bantuan sosial. Sebagaimana
tertera pada pasal 21A dan 21B
Menggandeng kelompok masyarakat: Pemerintah bisa menggandeng kelompok masyarakat,
seperti kelompok pengelola lingkungan, untuk membantu meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membuang sampah sesuai peraturan.
14. Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah
maka Pemerintah harus menyiapkan lebih banyak
anggaran untuk menyiapkan mesin-mesin canggih
pengolahan sampah agar bisa digunakan kembali
sebagaimana amanat perda pasal 8 ayat (2) huruf c dan
d, mesin-mesin ini nantinya akan membantu
pengolahan sampah dengan mengurangi tumpukan di
TPA bukit pinang dan mencegah penumpukan yang
sama terjadi lagi di TPA yang baru.Selain itu anggaran
tersebut juga digunakan untuk menambah fasilitas
lainnya seperti TPS yang terpisah setiap jenisnya.