Ringkasan dokumen tersebut adalah hasil survei pengkategorian kinerja PTSP di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang meliputi penilaian lingkup kewenangan, sistem operasional, sarana prasarana, SDM, strategi pengembangan, dan indeks kepuasan masyarakat pada PTSP tersebut. Survei ini dilakukan oleh tim YAS Sulawesi Selatan dari 5-25 Desember 2012.
Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di BP2T Kabupaten Bone menemukan tingkat kepuasan rata-rata sebesar 74,5% (skala 1-10). Survei ini melibatkan 150 responden perizinan dan menganalisis 14 aspek pelayanan. Hasilnya digunakan untuk merekomendasikan perbaikan seperti penyederhanaan izin, standarisasi prosedur, dan peningkatan sosialisasi.
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017Imam Pirdaus
Laporan ini membahas hasil pembentukan tim pokja pembangunan zona integritas di Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan tahun 2018 untuk mencapai target dan mengatasi kendala. Tim terdiri dari Kapolres, Wakapolres, Kabag, Kasat dan Kasi beserta anggotanya. Mereka membentuk enam tim untuk menangani manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan
Ringkasan dokumen tersebut adalah hasil survei pengkategorian kinerja PTSP di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang meliputi penilaian lingkup kewenangan, sistem operasional, sarana prasarana, SDM, strategi pengembangan, dan indeks kepuasan masyarakat pada PTSP tersebut. Survei ini dilakukan oleh tim YAS Sulawesi Selatan dari 5-25 Desember 2012.
Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di BP2T Kabupaten Bone menemukan tingkat kepuasan rata-rata sebesar 74,5% (skala 1-10). Survei ini melibatkan 150 responden perizinan dan menganalisis 14 aspek pelayanan. Hasilnya digunakan untuk merekomendasikan perbaikan seperti penyederhanaan izin, standarisasi prosedur, dan peningkatan sosialisasi.
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017Imam Pirdaus
Laporan ini membahas hasil pembentukan tim pokja pembangunan zona integritas di Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan tahun 2018 untuk mencapai target dan mengatasi kendala. Tim terdiri dari Kapolres, Wakapolres, Kabag, Kasat dan Kasi beserta anggotanya. Mereka membentuk enam tim untuk menangani manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1Imam Pirdaus
1. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2018 bertujuan membangun integritas dan mencapai Wilayah Bebas Korupsi melalui reformasi birokrasi.
2. Pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, penataan tata kelola, pengelolaan SDM, dan penguatan akuntabilitas.
3. Target utama rencana kerja ini adalah mening
Dokumen tersebut memberikan ringkasan realisasi anggaran program-program Polri pada tahun 2018. Tercatat beberapa program yang realisasinya masih di bawah 25% dari pagu anggaran seperti program pengadaan sarana dan prasarana, program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, serta program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNBayu Wahyudi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi dalam perspektif UU ASN yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif;
(2) Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi meliputi persiapan, pelaksanaan seleksi, dan pengawasan;
(3) Tujuan pengisian jabatan pimpinan tinggi adalah mendapatkan pejabat yang berkual
Rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2017 membahas evaluasi pencapaian target, masukan untuk memperbaiki target yang belum tercapai, serta arahan untuk meningkatkan produktivitas kerja setiap bagian.
Dokumen ini merupakan ringkasan hasil survei penilaian integritas yang dilakukan pada 26 kementerian/lembaga dan 20 provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Survei ini mengukur empat dimensi integritas yaitu budaya anti korupsi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan sistem anti korupsi. Hasilnya menunjukkan indeks integritas tertinggi dimiliki Pemprov Jawa Tengah sedangkan terendah oleh Mahkamah Ag
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...Dr. Zar Rdj
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Laporan ini memberikan ringkasan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan tahun 2017. Laporan ini meninjau capaian target pembangunan zona integritas, termasuk penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan mas
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan standar pelayanan publik dengan menjelaskan dasar hukum, tujuan reformasi birokrasi, masalah pelayanan publik, penjelasan mengenai PATEN di kecamatan, tujuan penyusunan standar pelayanan, prinsip-prinsipnya, mekanisme penyusunan dan penetapannya.
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2Aditya Prabowo
Dokumen tersebut merupakan road map reformasi birokrasi Kementerian PUPR untuk periode 2015-2019. Road map ini menetapkan tujuan jangka panjang untuk membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, dokumen ini menguraikan delapan area perubahan, delapan program mikro, sasaran, tantangan, dan langkah-langkah pel
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum hasil Survei Penilaian Integritas 2017 yang dilakukan oleh KPK pada 36 lembaga pemerintah. Survei ini mengukur indeks integritas, profil responden, dan gambaran umum permasalahan integritas di lembaga-lembaga tersebut. Hasilnya menunjukkan masih terjadinya praktik-praktik korupsi seperti suap dan nepotisme di beberapa lembaga."
Buku ini membahas tentang kondisi kebijakan saat ini dan hubungannya dengan pelayanan publik. Pembahasan dimulai dengan membedah perbedaan pengertian antara kebijaksanaan dan kebijakan meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu pencapaian tujuan. Selanjutnya membahas peran masyarakat dalam kebijakan yang semakin aktif dibanding masa sebelumnya."
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1Imam Pirdaus
1. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2018 bertujuan membangun integritas dan mencapai Wilayah Bebas Korupsi melalui reformasi birokrasi.
2. Pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, penataan tata kelola, pengelolaan SDM, dan penguatan akuntabilitas.
3. Target utama rencana kerja ini adalah mening
Dokumen tersebut memberikan ringkasan realisasi anggaran program-program Polri pada tahun 2018. Tercatat beberapa program yang realisasinya masih di bawah 25% dari pagu anggaran seperti program pengadaan sarana dan prasarana, program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, serta program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNBayu Wahyudi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi dalam perspektif UU ASN yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif;
(2) Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi meliputi persiapan, pelaksanaan seleksi, dan pengawasan;
(3) Tujuan pengisian jabatan pimpinan tinggi adalah mendapatkan pejabat yang berkual
Rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2017 membahas evaluasi pencapaian target, masukan untuk memperbaiki target yang belum tercapai, serta arahan untuk meningkatkan produktivitas kerja setiap bagian.
Dokumen ini merupakan ringkasan hasil survei penilaian integritas yang dilakukan pada 26 kementerian/lembaga dan 20 provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Survei ini mengukur empat dimensi integritas yaitu budaya anti korupsi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan sistem anti korupsi. Hasilnya menunjukkan indeks integritas tertinggi dimiliki Pemprov Jawa Tengah sedangkan terendah oleh Mahkamah Ag
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...Dr. Zar Rdj
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Laporan ini memberikan ringkasan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan tahun 2017. Laporan ini meninjau capaian target pembangunan zona integritas, termasuk penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan mas
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan standar pelayanan publik dengan menjelaskan dasar hukum, tujuan reformasi birokrasi, masalah pelayanan publik, penjelasan mengenai PATEN di kecamatan, tujuan penyusunan standar pelayanan, prinsip-prinsipnya, mekanisme penyusunan dan penetapannya.
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2Aditya Prabowo
Dokumen tersebut merupakan road map reformasi birokrasi Kementerian PUPR untuk periode 2015-2019. Road map ini menetapkan tujuan jangka panjang untuk membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, dokumen ini menguraikan delapan area perubahan, delapan program mikro, sasaran, tantangan, dan langkah-langkah pel
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum hasil Survei Penilaian Integritas 2017 yang dilakukan oleh KPK pada 36 lembaga pemerintah. Survei ini mengukur indeks integritas, profil responden, dan gambaran umum permasalahan integritas di lembaga-lembaga tersebut. Hasilnya menunjukkan masih terjadinya praktik-praktik korupsi seperti suap dan nepotisme di beberapa lembaga."
Buku ini membahas tentang kondisi kebijakan saat ini dan hubungannya dengan pelayanan publik. Pembahasan dimulai dengan membedah perbedaan pengertian antara kebijaksanaan dan kebijakan meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu pencapaian tujuan. Selanjutnya membahas peran masyarakat dalam kebijakan yang semakin aktif dibanding masa sebelumnya."
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk KabupatenMuh Saleh
Surat undangan ini mengundang peserta untuk menghadiri lokakarya hasil analisis determinan kesehatan yang akan diselenggarakan selama tiga hari di Bogor. Lokakarya ini akan membahas instrumen monitoring dan evaluasi resolusi rapat kerja kesehatan nasional serta tindak lanjut hasil resolusi tersebut.
[Ringkasan]
1. Struktur organisasi Kelurahan Marga Mulya terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan tiga Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban; Seksi Pembangunan; dan Seksi Kesos.
2. Tugas pokok Lurah adalah membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, ketertiban, pembangunan, ekonomi, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat.
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan peran LAN membahas sasaran reformasi birokrasi selama 5 tahun ke depan untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. LAN berperan dalam mereview organisasi, menata kelembagaan, meningkatkan kapasitas SDM aparatur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, roadmap ini dinilai
standar pelayanan publik seperti diamanahkan uu 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik, puskesmas sebagai salah satunya harus memenuhi kewajiban tersebut dan mendukung prohram akreditasi puskesmas
Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Massaputro Delly TP
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERH...Imam Taufiq HA
Studi ini menguji pengaruh tingkat pendidikan, pelatihan, dan kualitas teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Variabel independen meliputi tingkat pendidikan, pelatihan dan kualitas teknologi informasi, sedangkan variabel dependennya adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual."
[Ringkasan]
RKTM ini membahas rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan di BPTP Sumatera Selatan pada tahun 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien guna mendukung peningkatan kinerja BPTP. Secara garis besar mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan selama setahun.
Rencana Kerja Tingkat Manajemen (RKTM) ini membahas rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan Wilayah Bebas Korupsi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan untuk tahun 2018, mencakup tujuan, prosedur, tenaga pelaksana, dan jadwal kegiatan."
Dokumen tersebut membahas reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk perkembangan terkini dan tantangan ke depan. Reformasi birokrasi di Indonesia masih diwarnai praktik KKN dan kinerja belum efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga masih dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk mencapai tujuan akhir birokrasi yang bersih dari KKN dan berkinerja prima.
Organisasi perizinan di Kota Bekasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan beberapa bagian dan subbagian yang membawahi berbagai bidang perizinan. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, visi dan misi, jenis perizinan, target PAD, wilayah tertib administrasi, dan beberapa indikator evaluasi kinerja. Beberapa temuan meliputi masih adanya celah SOP antara BPPT dan dinas terkait, perencanaan daerah yang belum
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada sekolah menengah kejuruan, termasuk dasar hukum, persyaratan, struktur organisasi, tujuan dan pelaksanaan BLUD."
PPT - IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.pptxXina6
PPT untuk bahan IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Di Kota Bengkulu.
Pada PPT ini membenah terkait jurnal diats yang mana jurnal ini merupakan Jurnal dari Fachruzzaman & Norman yang dipaparkan pada Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokero Tahun 2010. Pada PPT ini kami membenah jurnal ini. Mulai dari Abstrak, Latar Belakang dan Tujuan Penelitian, Metode penelitian yang digunakan, Hasil dan Pembahasan dan Kesimpulan.
Dari PPT ini Pembaca dapat melihat dengan mudah mengetahui terkait jurnal ini dengan cepat.
[Ringkasan]
Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan akan dilaksanakan oleh BPTP Sumatera Selatan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program, memberikan masukan perbaikan, dan melaporkan capaian kinerja. Kegiatan monev difokuskan pada monitoring dan evaluasi litkaji serta diseminasi, sedangkan pelaporan menyusun LAKIP berdasarkan capaian kinerja setiap kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dari Januari hingga Desember 2018.
Bahan Tayang_Mekop dan IMP_PKB Non ASN_edit 2023.pptxDedeAgus7
Dokumen tersebut membahas mekanisme operasional program Bangga Kencana di tingkat lapangan, meliputi konsep dasar mekanisme operasional, pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan program Bangga Kencana, konsep dasar IMP, pengembangan dan pengelolaan IMP. Juga dibahas pemangku kepentingan dan hubungan kerja dalam manajemen operasional program, serta prioritas penggunaan dana desa terkait program Bangga Kencana.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat reformasi birokrasi melalui beberapa inisiatif seperti pembentukan tim reformasi birokrasi, roadmap reformasi, evaluasi, serta peningkatan pelayanan publik dan integritas aparatur.
1. Hasil MONEV Kinerja PTSP
di 5 daerah Program Pencegahan
Korupsi
di Provinsi Sulawesi Selatan
Ismu Iskandar
Tenaga Ahli Bid. PTSP
Makassar, 21 Oktober 2015
2. Rekap Hasil MONEV
NO DAERAH
ASPEK PENILAIAN
TOTAL
INDEKSKINERJA
KATEGORIPTSP
I.LINGKUPKEWENANGAN
II.SISTEMDANPROSEDUR
OPERASIONALPELAYANAN
III.SARANADAN
PRASARANA
IV.SumberDayaManusia
(SDM)
V.PENGEMBANGANPTSP
VI.INDEKSKEPUASAN
MASYARAKAT(IKM)
3Bone 9,10 7,50 7,75 3,50 7,10 6,70 78,65
SEDANG
1Pangkep 8,60 5,30 7,80 6,50 5,60 6,70 74,05
SEDANG
4Wajo 9,10 4,90 6,50 3,50 5,60 7,10 71,65
SEDANG
2Maros 7,90 3,30 7,50 0,00 0,70 0,00 53,95
KURANG
5Bulukumba 7,00 4,90 4,50 0,00 4,80 0,00 51,70
KURANG
5. Kondisi Umum
1. Belum semua kewenangan daerah terkait
perizinan dan non perizinan di limpahkan ke
PTSP, kalaupun sdh dilimpahkan secara regulasi,
faktanya belum berjalan efektif
2. Belum ada penyederhanaan Jumlah dan jenis
perizinan, kecuali di Kab. Bone dan Kab. Wajo
3. SOP dan SP sebagai instrumen dasar
pencegahan korupsi belum disusun dan
dijalankan sebagaimana peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, kebanyakan
hanya sebatas dokumen admnistrasi.
6. Kondisi Umum (lanjutan)
4. TIM teknis belum berjalan sesuai prinsip dasar PTSP,
sebagian besar masih sebatas penghubung antar PTSP
dan SKPD terkait, terutama untuk izin – izin strategis,
seperti IMB, kecuali di Kab. Maros
5. Mekanisme pembayaran belum melalui loket khusus
(Perbankan) dan masih dilakukan oleh staf PTSP
6. Transfaransi prosedur, persyaratan dan terutama
biaya masih sangat rendah, kecuali di Bulukumba
telah mulai diterapkan pencetakan biaya resmi setiap
perizinan
7. Sistem data base berbasis IT belum optimal, kecuali di
Pangkep dan Bulukumba
7. Kondisi Umum (lanjutan)
8. Lay out ruang belum memenuhi konsep dasar
PTSP, seperti pemisahan antara Front Office dan
Back Office, ruang khusus tim Teknis, dll,
terutama di Kab. Bulukumba , Bone dan Pangkep
9. Belum ada kendaraan khusus untuk pelayanan
keliling
10. Struktur organisasi PTSP sebagian besar masih
berbasis jenis layanan, sehingga beban kerja
tidak merata dan alur pelayanan sangat
struktural
8. Kondisi Umum (lanjutan)
11. Perlu dilakukan analisis kebutuhan pegawai dan
jabatan untuk optimalisasi dan efektivitas
kinerja SDM PTSP
12. Program peningkatan kompetensi, integritas
dan motivasi pegawai perlu ditingkatkan
13.Mekanisme reward dan phunisment belum
diterapkan dengan baik, kecuali di Pangkep.
14.Perlu dilakukan revisi regulasi terkait
Numenklatur dan Tufoksi PTSP, menyesuaikan
dengan Perpres No.97 tahun 2014,
9. Kondisi Umum (lanjutan)
15.Metodelogi Penyelenggaraan IKM atau SKM
belum ideal, kecuali di Kab. Bone
16. Mekanisme penanganan pengaduan belum
berjalan efektif sebagaimana MoU antara
Forum PTSP dan OMBUDSMAN R.I
17. Partisipasi masyarakat dalam proses
penyusunan, monitoring dan evaluasi
kebijakan terkait PTSP belum optimal
10. Sekian
dan
terima kasih
YAS SULSEL
Jl. Abd. Dg. Sirua Ruko Tirta Nusantara 2
No.3 Makassar – Sulawesi Selatan
Email : yassulsel@gmail.com
Telp / Fax : 0411-440244
CP : Ismu Iskandar (08114121654)