Pelatihan penanggulangan KLB dan wabah untuk TGC di Puskesmas Provinsi Sulawesi Selatan membahas tentang: 1. Pengertian dan jenis-jenis korupsi menurut UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 seperti suap, penggelapan, dan gratifikasi. 2. Dampak negatif korupsi terhadap ekonomi, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. 3. Mekanisme pelaporan gratifikasi kepada

1. PELATIHAN PENANGGULANGAN
KLB/WABAH UNTUK TGC DI PUSKESMAS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
ANTI KORUPSI
OLEH
Dr. HARIFUDDING,S.Pd.,M.Si.
WIDYAISWARA AHLI MADYA
BPSDM SULSEL
2022

2. HARIFUDDING
WIDYAISWARA AHLI MADYA
BPSDM SULAWESI SELATAN
NO REG.PAK KPK 915.1.00143 2018
CP : 085 230 466 628

4. SAFETY BRIEFING
PEMBELAJARAN DARING
acara

5. Berharap peserta pelatihan
Penanggulangan KLB dan wabah untuk
TGC KOMPETEN
Yel-yel: Peserta Pelatihan Apa
Kabar?
“Peserta Siap BerAKSI!
Jujur, Kompeten, Berdaya”

7. Kaya tidak
kunjung
sejahtera
Semua ada di
Indonesia
Subur tidak
juga makmur
TAPI
?

8. INDONESIA KAYA ,
TAPI KENAPA ?
KEMISKINAN TINGGI
DAN KESEJAHTERAAN
TIDAK MERATA
EKONOMI
TERPURUK
TINGKAT PENDIDIKAN
RENDAH
HUKUM DIPERJUAL
BELIKAN
PELAYANAN PUBLIK &
FASILITAS PUBLIK
BURUK
TINGKAT KESEHATAN
BURUK

9. SALAH SATU
PENYEBABNYA ADALAH
KORUPSI

10. TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
UNTUK INDONESIA
2019 = 40 = 85
2020 =37 = 102
2021 = 38= 96
RATA – RATA SKOR
GLOBAL 43

11. Apakah
KORUPSI
itu?
https://ideaboardz.com/for/ANTI%20KORUPSI/4694989

12. KORUPSI itu ...

13. ARTI KORUPSI
tingkah laku individu
yang menggunakan
wewenang dan
jabatan guna mengeruk
keuntungan pribadi, mer
ugikan kepentingan
umum
Dr. Kartini Kartono
persoalan politik
pemaknaan
tindak perdana ya
ng memperkaya di
ri yang secara lan
gsung merugikan
negara atau perek
onomian negara
Prof. Subekti
transaksi yang tid
ak jujur yang dapa
t menimbulkan ker
ugian uang, waktu
, dan tenaga dari p
ihak lain
Syed Hussen Alatas
Heddy Shri Ahimsha
Putra

14. MENGAPA ORANG BISA
KORUPSI??

15. CIRI – CIRI KORUPSI
Melibatkan lebih
dari satu orang
Serba kerahasiaan
Melibatkan eleme
n perizinan dan k
euntungan timbal
balik
menyembunyikan
perbuatan/maksu
d tertentu dibalik
kebenaran.
pengkhianatan ke
percayaan

16. 01
Model Korupsi lapis pertama
pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat
MODEL KORUPSI
02
Model korupsi lapis kedua
Korupsi (cabal) antar birokrat, politisi, aparat penegakan huku
m, dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan istimewa
03
Model Korupsi lapis ketiga
Berlangsung dalam lingkup internasional

17. Tidak adanya hukuman yang
keras
Ketiadaan dan kelemahan
pemimpin
Kelemahan pengajaran dan
etika.
Kolonialisme dan penjajahan.
Rendahnya pendidikan,
Keinginan yang berlebihan tanpa
disertai instropeksi diri
K L A S I K
Penyebab
Korupsi
Modern
Rendahnya SDM

18. EKONOMI
DAMPAK KORUPSI
DEMOKRASI
Sosial dan
Kemiskinan Rakyat
Terhadap Penegak
Hukum
Runtuhnya
Otoritas
Pemerintahan

19. 4 Unsur Korupsi
4 Unsur
Korupsi
Niat
Kemampuan
/kekuasaan
Peluang/
kesempatan
Target/
sasaran

22. 30 Jenis Delik Tindak Pidana Korupsi
(UU 31/1999 jo UU 20/2001)
Delik yg terkait dg kerugian
keuangan negara
Delik pemberian sesuatu/janji
kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
Delik penggelapan dalam
jabatan
Pasal 2(1); 3
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2);
Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b;
Ps 6(2); Ps 12 c,d
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Delik perbuatan pemerasan
Delik perbuatan curang
Delik benturan kepentingan
dalam pengadaan
Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;
Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal 12 huruf i
Delik Gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 12C

23. 04
03
02
01
07
06
05
GRATIFIKASI
SUAP MENYUAP
PENGGELAPAN DALAM
JABATAN
PERBUATAN PEMERASAN
PERBUATAN
CURANG
KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA
KORUPSI MENURUT
UU NO.31 TAHUN 1999
JO. UU NO 21 TAHUN 2001
BENTURAN KEPENTINGAN DALAM
PENGADAAN
PERBUATAN
YANG
MENGHALAGI
PROSES
HUKUM

24. KONFLIK KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) ?
situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan
kewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan memiliki atau diduga memiliki
kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga
dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
Sumber Penyebab Konflik
Kepentingan
Kekuasaan dan
kewenangan
Penyelenggara
Negara
Perangkapan
jabatan
Hubungan
afiliasi Gratifikasi
Kelemahan
sistem
organisasi,

25. UNGKAPAN SEHARI-HARI YANG BERKAITAN ERAT DENGAN
PERILAKU KORUPSI:
- “UCAPAN TERIMA KASIH”
- “ANGGAP SAJA SEDEKAH”
- “BUANG SIAL”
- “UANG LELAH”
- “SUDAH BIASA”
- “TIDAK ADA MAKSUD APA-APA”
APA LAGI?

28. GRATIFIKASI
PEMBERIAN BERUPA
UANG BARANG RABAT
KOMISI PINJAMAN
TANPA BUNGA
TIKET
PERJALANAN
FASILITAS
PENGINAPAN
PERJALANAN
WISATA
PENGOBATAN
CUMA-CUMA
FASILITAS
LAINNYA http://kpk.go.id/id/layanan-
publik/gratifikasi/formulir-
gratifikasi

30. CIRI – CIRI GRATIFIKASI
GRATIFIKASI
Tujuannya
untuk
Mempengaru
hi
Menimbulkan
konflik
kepentingan
Umumnya
diberikan
secara
rahasia
Umumnya
nilainya tidak
wajar

31. Tidak diterima secara langsung
Tidak diketahui pemberi Gratifikasi
Penerima ragu dengan Kualifikasi gratifikasi
Kondisi tertentu seperti : rusaknya hubungan baik
institusi, membahayakan diri sendiri, karir
penerima , ada ancaman lain.
PNS/Penyeleng
gara Negara
tidak dapat
menolak
pemberian
gratifikasi
Dilaporkan ?

32. GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
Potong gigi , upacara
adat, agama dll Pesta pernikahan
Baptis
Khitanan/Kelahiran/
Aqiqah
HADIAH
Pemberian karena hubungan
keluarga tidak memiliki konflik
kepentingan
Batas Maks
1.000.000
Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan menurut
Surat Edaran KPK No. B-143/01-13/01/2013

33. Karena hubungan keluarga,
sepanjang tidak memiliki
konflik kepentingan.
Penyelenggaraan pernikahan,
kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan
potong gigi, atau upacara adat/agama
lain paling banyak Rp1.000.000,00.
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

34. Terkait Musibah atau Bencana
paling banyak Rp1.000.000,00;
Sesama Pegawai pada pisah sambut,
pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak
berbentuk uang) paling banyak
Rp300.000,00 dengan total pemberian
Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari pemberi
yang sama;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

35. Sesama rekan kerja paling banyak (tidak
dalam bentuk uang) Rp200.000,00
dengan total pemberian Rp1.000.000,00
dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang
sama;
Hidangan atau sajian yang Berlaku
Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

36. Prestasi akademis atau non akademis
yang diikuti dengan menggunakan
biaya sendiri seperti kejuaraan,
perlombaan atau kompetisi tidak
terkait kedinasan;
Keuntungan atau bunga dari
penempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribadi yang
Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

37. Manfaat bagi seluruh
peserta koperasi atau
organisasi pegawai
berdasarkan keanggotaan
yang Berlaku Umum;
Seminar kit yang berbentuk
seperangkat modul dan alat tulis
serta sertifikat yang diperoleh dari
kegiatan resmi kedinasan seperti
rapat, seminar, workshop,
konferensi, pelatihan, atau kegiatan
lain sejenis yang Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

38. Penerimaan hadiah, beasiswa atau
tunjangan baik berupa uang atau barang
yang ada kaitannya dengan peningkatan
prestasi kerja yang diberikan oleh
Pemerintah atau pihak lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
Diperoleh dari kompensasi atas profesi
diluar kedinasan, yang tidak terkait
dengan tupoksi dari pejabat/pegawai,
tidak memiliki konflik kepentingan dan
tidak melanggar aturan internal instansi
pegawai/kode etik;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

40. PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI
WAJIB DILAPORKAN
PADA KPK
TIDAK WAJIB
DILAPORKAN PADA
KPK
1. Pedoman Pengendalian
Gratifikasi
2. Surat KPK No. B-143 th 2013
MILIK NEGARA
Gratifikasi dianggap Suap:
• berhubungan dengan
jabatan , dan
• bertentangan dengan
tugas dan kewajiban
KEDINASAN
MENERIMA
Dalam keadaan tertentu:
• Diterima secara tidak
langsung;
• Dalam keadaan tidak
dapat menolak;
• Ragu dengan kualifikasi
gratifikasi
TOLAK
• Gratifikasi yang
dianggap Suap,
• diberikan langsung
MILIK PENERIMA
Tidak berhubungan dg
jabatan & tidak
bertentangan dg tugas dan
kewajiban
PELAPORAN INTERNAL
GRATIFIKASI

42. MEKANISME PELAPORAN GARATIFIKASI
Penerima
Gratifikasi
Isi
Formulir
Analisis
dan
Klarifikasi
Penetapan
Status
Kepemilikan
Gratifikasi
Tindak Lanjut
Status
Kepemilikan
Gratifikasi

43. FORMULIR LAPORAN GRATIFIKASI

44. MEKANISME PELAPORAN DAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI
www.kpk.go.id/gratifikasi
https://gol.kpk.go.id/pelapor
an.gratifikasi@kpk.go.id
Aplikasi Gratis 2 Go

45. MANFAAT PELAPORAN GRATIFIKASI
Terhindar dari ancama hukuman
Memutus potensi konflik kepentingan
antara pemberi dan penerima
Cerminan Integritas Pribadi

46. Tujuan Pemberantasan Korupsi

47. 1. Anda adalah seorang pejabat senior di Biro Perlengkapan yang mempunyai kewenangan dalam hal
pengadaan barang dan jasa sebuah Kementerian. Seorang penyedia barang dan jasa yang sudah biasa
melayani peralatan komputer yang digunakan oleh Kementerian Anda selama dua tahun lamanya,
menawarkan kepada Anda sebuah komputer secara cuma-cuma untuk digunakan di rumah. Seiring dengan
berjalannya waktu, kontraktor tersebut menjadi teman akrab Anda. Dengan menggunakan komputer
pemberian tersebut, Anda banyak melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Kementerian di rumah,
terutama pada akhir minggu, dan komputer tersebut berguna pula untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah
Anda. Teman kontraktor Anda itu juga menyatakan bahwa Anda dapat menggunakan komputer tersebut selama
Anda membutuhkannya. Tiga bulan lagi kontrak layanan peralatan komputer bagi Kementerian perlu
diperbaharui dan Anda biasanya menjadi anggota dari kepanitiaan yang akan memutuskan perusahaan mana
yang memenangkan kontrak tersebut.
Question
1. Apakah penerimaan oleh pegawai senior biro perlengkapan di sebuah kementerian tersebut termasuk konsep gratifikasi
yang dilarang? Mengapa?
2. Apa tindakan yang seharusnya Anda lakukan dalam kondisi ini?

48. 2.
Anda adalah seorang Ketua Kelompok Kerja Pelaksanaan Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Nasional di suatu
Kementerian. Kelompok kerja ini bertugas untuk meningkatkan percepatan pemberantasan korupsi. Atasan Anda (Menteri),
adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Nasional yang saat ini
sedangdilakukan. Pada suatu hari Konsultan yang bekerjasama dengan Kelompok Kerja Anda untukmelakukan proyek kajian
tersebut bertanya kepada Anda, bagaimana jika perusahaanya mengundang Menteri untuk menghadiri pertandingan final
sepak bola Piala Dunia yang akan berlangsung di negara tetangga. Menteri sangat menyukai sepak bola dan dulu pernah
menjabat sebagai Ketua Federasi Sepak Bola. Biaya perjalanan dan akomodasi akan ditanggung oleh konsultan dan Menteri
akan menjadi tamu
kehormatan perusahaan konsultan. Konsultan berpendapat bahwa kegiatan ini akan memberikan kesempatan yang baik
kepada Menteri untuk bertemu dengan Menteri-Menteri lainnya yang juga akan berada di sana.
Question
1. Apakah tiket menonton bola dari konsultan rekanan Kementerian tersebut termasuk konsep gratifikasi yang
dilarang?Mengapa?
2. Apa tindakan yang seharusnya Anda lakukan dalam kondisi ini?

49. 3. Adanya pemekaran suatu Provinsi menyebabkan sebuah Kabupaten berubah menjadi sebuah Provinsi baru. Provinsi baru ini
perlu wilayah baru yang akan dijadikan sebagai Ibu Kota. Berdasarkan hasil pencarian, pemerintah daerah dari Provinsi baru
tersebut menemukan sebuah kawasan yang cocok sebagai calon Ibu Kota. Sayangnya, kawasan tersebut merupakan daerah
hutan lindung untuk penyerapan air, bahkan keperluan air untuk negara tetangga disediakan dari daerah tersebut. Oleh karena
itu, Kementerian Kehutanan menetapkannya sebagai kawasan hutan lindung. Agar kawasan hutan lindung dapatdialihfungsikan
menjadi Ibu Kota maka perlu dilakukan proses pengalihan fungsi kawasan yang dimulai dengan permintaan dari pemerintah
daerah kepada Menteri Kehutanan. Kemudian, Menteri Kehutanan akan menyampaikan permohonan ini kepada Komisi “Z” di
Dewan Perwakilan Rakyat dan atas ijin DPR, Menteri akan membentuk tim terpadu yang bersifat independen untuk melakukan
kajian. Selain itu, kajian juga akan melibatkan lembaga-lembaga akademis, seperti Lembaga Penelitian Nasional. Berdasarkan
hasil kajian, tim terpadu merekomendasikan bahwa fungsi hutan lindung tersebut pantas dialihkan karena awalnya hutan
tersebut merupakan perkampungan dan berubah fungsinya menjadi hutan lindung lebih karena kepentingan tertentu.
Selanjutnya, Menteri membawa rekomendasi dari tim terpadu ini untuk dimintakan persetujuannya kepada Komisi “Z”. Untuk
mempercepat proses persetujuan Komisi ”Z” terhadap pengalihan fungsi kawasan sehingga Ibu Kota Provinsi dapat segera
dibangun, pemerintah daerah bersepakat dengan salah satu anggota komisi untuk memberikan bantuan dalam peninjauan ke
kawasan, antara lain tiket perjalanan dan akomodasi selama di kawasan.
Apakah pemberian bantuan dalam peninjauan ke kawasan tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang?mengapa?
Jika Anda berada dalam kondisi yang sama seperti yang dialami anggota komisi apa tindakan yang seharusnya Anda lakukan?

50. 4. Sebuah BUMN di bidang transportasi, yaitu Maskapai “X” banyak bekerjasama dengan agen perjalanan di seluruh
Indonesia untuk melakukan penjualan tiket. Sebagai imbalan dan juga strategi pemasaran, maka Maskapai ”X”
memberikan insentif kepada agen perjalanan yang berhasil memenuhi target penjualan. Apakah pemberian insentif
tersebut termasuk gratifikasi?
Apakah insentif yang diberikan oleh Maskapai “X” tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang?
Apa yang mesti diperhatikan dalam hal ini?
5. Dalam menjalankan tugas seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri seringkali mendapatkan
penunjukan tugas menjadi pembicara untuk menjelaskan sesuatu, dan biasanya mendapatkan honor sejumlah uang
dari panitia.
Apakah penerimaan honor tersebut termasuk dalam konsep gratifikasi yang dilarang?
Apa yang mesti diperhatikan dalam masalah ini?
6. Seringkali seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri pada saat melaksanakan tugas ke luar daerah
bertemu dengan kawan lamanya, dimana Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang bersangkutan pernah
ditugaskan di daerah tersebut. Pada waktu bertemu dengan kawan lama itu, Penyelenggara Negara atau Pegawai
Negeri diberi oleh-oleh berupa makanan, hiasan untuk rumah dan kerajinan lokal. Dalam kondisi demikian, apakah
hal tersebut termasuk gratifikasi?
Apakah pemberian souvenir, makanan oleh kawan lama/tetangga termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?
Mengapa permasalahan di atas termasuk konsep gratifikasi yang tidak dilarang?
Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?

53. Apa itu Integritas ?
Mengapa Interitas Penting untuk manusia ?
Bagaimana Cara membangun dan menjaga Integritas
Pribadi ?
Bagaimana Bila seseorang bermasalah Integritasnya ?
Question Disc 2-3 org

55. 1.KEJUJURAN
2.KEPEDULIAN
3. KEMANDIRIAN
4. KEDISIPLINAN
5. TANGGUNG
JAWAB
6. KERJA KERAS
7. SEDERHANA
8. KEBERANIAN
9. KEADILAN

56. 1. Apa itu integritas ?
2. Mengapa integritas penting untuk setiap
insan Manusia ?
3. Bagaimana cara membangun dan
menjaga Integritas Pribadi ?
4. Apa dampak terhadap orang tersebut
bila integritasnya bermasalah/buruk?
CERMIN INTEGRITAS

57. Mengaktualisasikan nilai-nilai integritas

58. Sudahkah Anda Berintegritas ?
INDIKATORNYA ?
https://jamboard.google.com/d/1Q7Lt
om0OJRgBYEvbQIEBZ1QmoTLQRLjUm
Chi7SJ3leo/edit?usp=sharing

59. Pernakah anda melakukan pelanggaran atas nilai – nilai integritas
yang diyakini dan dianut dan/atau kode etik organisasi/Lembaga?
Mengapa dan kepada siapa anda
menceritakan pengakuan tersebut ?
Apakah anda mengakui pelanggaran
tersebut ?
Upaya apa yang dilakukan untuk
memperbaiki kesalahan tersebut?
Bagaimana bila ada orang lain yang melakukan?

60. 60
Selalu menepati janji
Taat, tidak plin-plan
Komitmen dipegang teguh dan
bertanggungjawab
Satu kata, satu perbuatan
Indikator seseorang
Berintegritas
Menjaga prinsip dan nilai-nilai
yang diyakin
Jujur dan terbuka
Menghargai waktu

61. • Berintegritas ATAU tidak berintegritas suatu pilihan
(semua memiliki konskuensi)
• Jika kita memilih untuk BERINTEGRITAS, maka :
– BANGUNLAH MULAI DARI DIRI SENDIRI,
– KONSISTEN DENGAN TEKAD KITA,
– PERKUAT KOMITMEN BERINTEGRITAS MELALUI “BELAJAR
…..BELAJAR……DAN TERUS BELAJAR BERINTEGRITAS”
• INTEGRITAS PRIBADI MERUPAKAN MUTIARA YANG SENANTIASA
MEMANCARKAN CAHAYA INDAH DALAM SUATU PERILAKU
TERPUJI……MARI JADIKAN DIRI KITA SEBAGAI PRIBADI YANG
BERINTEGRITAS.
• DENGAN KOMITMEN INTEGRITAS MARI KITA LAWAN KORUPSI

62. REGULATION KORUPSI PEMECATAN PNS
Undang – undang No. 5 Tahun 2014
tentang ASN pasal 87 (4) b
PP Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen ASN
PP No.32 tahun 1979 Jo PP No.19 Tahun
2013 tentang Pemberhentian PNS. Pasal
9
Undang – Undang 31 tahun 1999 jo 20
tahun 2001 Pasal 3 , pasal 55 (1)
RULE
Kemendagr menerbitkan surat
edaran nomor 180/6867/SJ
memberhentikan dengan tidak
hormat PNS yang terbukti korupsi

63. LANGKAH – LANGKAH PEMBERANTASAN KORUPSI
1. Pembinaan Mental Spiritual
Aparat Pemda
2. Pembentukan Tim Khusus
Pemberantasan Korupsi
3. Pembentukan pusat
pengaduan tindak Korupsi
4. Penerapan Fit & Proper Test
bagi calon Pejabat
5. Kontrak Politik antara Kepala
Daerah dengan pejabat eselon
6. Kontrak politik antara Kepala
Daerah dengan direktur Utama
BUMD / PERUSDA
7. Perbaikan Struktur Organisasi
8. Perbikan Sistem Kepegawaian
9. Insentif tambahan Aparat
Pemda atas prestasi kerjanya

64. LANJ. LANGKAH – LANGKAH PEMBERANTASAN
KORUPSI
10. Penggajian yang layak
11. Pembuatan Parameter
Kinerja
12. Pembuatan Standar
Pelayanan
13. Penetapan standar harga dan
Jasa yang wajar
14. Penerapan sistem kerja
Berbasis IT

65. SETUJU ?
HARUS DILAWAN
Yakinlah …… perjuangan kita
memerangi tindak pidana korupsi
meski sulit akan berujung pada
kemenangan, Insya ALLAH

66. KONTAK LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575
E-mail: pengaduan@kpk.go.id.
KWS: http://kws.kpk.go.id

67. Terima kasih
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920
Telp: (021) 2557 8300
❑Website KPK - http://www.kpk.go.id
❑ Radio Streaming - http://www.kpk.go.id/streaming
❑ ACCH KPK - http://acch.kpk.go.id/home
❑ E-modul Gratifikasi - www.kpk.go.id/gratifikasi
❑ Film KvK - http://www.indonesiabersih.org/video/
❑ Film Profile KPK -
Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:
Direktorat Pengaduan Masyarakat
PO BOX 575 Jakarta 10120
Telp: (021) 2557 8389
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 08558 575 575, 0811 959 575
Email: pengaduan@kpk.go.id
Pelaporan Gratifikasi:
Direktorat Gratifikasi
Telp: (021) 2557 8440
Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
Pelayanan Informasi Publik
Hubungan Masyarakat:
Telp: (021) 2557 8498
Faks: (021) 5290 5592
Email: informasi@kpk.go.id
Informasi Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN):
Direktorat LHKPN
Telp: (021) 2557 8396
http://www.youtube.com/watch?v=DSxFHMVjYsA&feature=youtu.b Email :informasi.lhkpn@kpk.go.id

68. Selamat Berjuang
Berantas KORUPSI
“Jujur, Kompeten, Berdaya”
TERIMA KASIH SAMPAI JUMPA

69. Terima kasih
Portal Pembelajaran Antikorupsi
aclc.kpk.go.id