Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2014 diundur karena jadwal Gubernur Jawa Barat. Kabupaten Garut berusia 201 tahun tetapi masih terpuruk dan penderita HIV meningkat. Pendistribusian beras Raskin ke Desa Sukamenak tahun lalu hanya 6 kali. Belum ada kepastian pembentukan Kabupaten Garut Selatan meski sudah ada perintah Presiden. Siswa SMK di Garut dipungut Rp30.000 untuk biaya UN

1. FAKTA GARUT
MINGGU III JANUARI 2014
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Garut
Dijamin Lancar
PROFESIONAL : Terpilihnya Rudi Gunawan
sebagai Bupati Garut terpilih diharapkan
mampu membawa Pemkab bekerja lebih
profesional
Warga Desa Sukamenak
Kehilangan
Memasuki Usia ke 201 Tahun
Bupati
Raskin
Dituntut
Lebih Profesional
K
abupaten Garut tahun 2014 ini
memasuki usia ke 201 tahun. Usia
ini jelas sudah bukan lagi usia
muda, melainkan usia yang sudah cukup
matang. Namun demikian, kenyataan
saat ini, keadaan kabupaten yang dulu
dikenal religius, sudah tidak memperlihatkan lagi jati dirinya. Saat ini Kabupaten Garut tetap dalam keadaan terpuruk.
Tidak hanya itu saja, belum lama ini Kabupaten Garut di cengangkan oleh peningkatan jumlah penderita HIV-AIDS.
Sesuatu yang sangat mengkhawatirkan
memang. Namun, apa daya masyarakat
Garut kini hanya bisa menghela nafas,
tanpa harus berbuat apa-apa. Ta-
Tahun 2013 Hanya Datang 6 Kali
JABAT TANGAN ; Bupati Agus Hamdani (kanan) berjabat tangan dengan Bupati Garut terpilih Rudi Gunawan (kiri) diapit Kapolres
Garut,(paling kanan), Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri (kedua dari kiri) beserta Wakil Bupati terpilih dr Helmi Budiman (menggunakan kacamata). .
P
Agus Hamdani Dukung Rudi Gunawan
elantikan pasangan
Rudy Gunawan- Helmi Budiman sebagai
Bupati dan Wakil Bupati Garut, Kamis (23/1) akan diundur dari jadwal yang sudah
ditentukan
sebelumnya.
Seyogyanya, acara pelantikan tersebut dilaksanakan
pada pukul 09.00 WIB. Namun karena sesuatu hal,
pelantikan diundur menjadi
pukul 13.00 WIB.
Ketua DPRD Kabupaten
Garut, Ahmad Bajuri, mengatakan pengunduran jadwal tersebut dilakukan karena di hari yang sama pada
pukul 09.00 WIB Gubernur
Jawa Barat, Ahmad Heryawan harus mengikuti rapat
koordinasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.
"Jadi pelaksanaan acara
diubah pada siang hari. Namun semua itu dipastikan
tidak akan menghambat
acara utama. Pelantikan
tetap akan berjalan sesuai
rencana awal," ujarnya, Selasa (21/1).
Menurut
Bajuri,
pihaknya tetap siap melaksanakan agenda pelantikan.
P
endistribusian Raskin selama tahun
2013 lalu nampaknya perlu dievaluasi.
Pasalnya, dari 420 desa yang tersebar
di Kabupaten Garut ada beberapa desa yang
pendistribusiannya tidak lancar. Salah satunya di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja
Kabupaten Garut. Bukan hal yang mustahil
didesa-desa lainnya pun mengalami kejadian
yang sama.
Dari beberapa sumber masyarakat Desa Sukamenak yang masuk ke dapur Redaksi Fakta
Priangan, baik melalui Short Message Service
(SMS) maupun melalui akun Face Book (FB)
Fakta Garut menyebutkan, bahwa selama tahun 2013 lalu pendistribusian raskin ke Desa
Sukamenak hanya ada enam kali.
Belum Ada Kepastian
Terbentuknya Kabupaten
arut Selatan
G
T
eka - teki soal kapan
akan
terbentuknya
Daerah Otonomi Baru
(DOB) Garut Selatan (Garsel)
masih belum terjawab. Padahal pengajuan pembentukannya sudah diusulkan sejak Tahun 2004 dan sempat
terhenti prosesnya sejak Tahun 2007 seiring kisruhnya
kondisi politik Kabupaten
Garut, yang ditandai dengan
runtuhnya kekuasaan Bupati Agus Supriadi. Berlan-
jut hingga masa peralihan
kekuasan pada Bupati Aceng
HM Fikri.
Kini, meski sudah keluar
amanat Presiden RI Susilo
Bambang Yudoyono (SBY)
melalui suratnya tertanggal 27 Desemer 2013, yang
memerintahkan 3 menterinya yakni, Menteri Dalam
Negri, Menteri Keuangan
dan Menteri Hukum dan
Hak azasi manusia untuk
membahas Rancangan Un-
dang Undang (RUU) Pembentukan 65 provinsi dan
kabupaten / kota. Surat
presiden itu sebagai respon
atas ketuk palu usul inisiatif
DPR RI soal 65 Daerah Otonomi baru, yang di dalamnya termasuk DOB Garut Se-
Jelang Ujian Nasional
Siswa SMK
Peserta UN Garut
S
ejumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten
Garut mengeluhkan adanya
pungutan menjelang dilaksanakannya Ujian Nasional
(UN). Pungutan yang sifatnya wajib itu, ditujukan untuk setiap siswa yang akan
mengikuti ujian. Dengan dalih untuk penyelenggaraan
Ujian Nasional (UN), setiap
siswa diharuskan membayar
uang sebesar Rp30 ribu.
Padahal berdasarkan Peraturan Badan Standarisasi
Redaksi : Jl. Gatot Subroto No. 81 Komplek Cempaka Indah Blok 8 Karangpawitan - Garut Telp. 0262-236380
Dipungut Rp30 Ribu
Nasional Pendidikan Nomor 0020/P/BNSP/XI/2013
tentang Prosedur Operasi
Standar Ujian Nasional pada
bagian X, tertulis bahwa biaya penyelenggaraan Ujian
Nasional (UN) menjadi
tanggung jawab Pemerintah
Pusat dan Daerah.
Menurut salah satu Kepala
Sekolah SMK Swasta yang
minta untuk tidak disebutkan identitasnya, pemberitahuan pungutan tersebut
disampaikan melalui SMS
atau pesan singkat yang
disebar kepada setiap kepala
sekolah yang disampaikan
oleh Musawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
"Dana yang dipungut dari
setiap siswa ini selanjutnya harus disetor ke Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
(MKKS). Terus terang, hal
itu cukup memberatkan,
terlebih bagi sekolah swasta
seperti kami," ujarnya, Senin
(20/1).
Menurutnya, bila dana itu