Evaluasi implementasi kebijakan uji emisi kendaraan di DKI Jakarta. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan uji emisi dan upaya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut untuk meningkatkan kualitas udara. Metode penelitian meliputi wawancara dengan berbagai pihak terkait untuk mengumpulkan data.
Prosiding ini membahas model dinamik pengendalian emisi CO dan NO2 dari kendaraan bermotor di Kota Makassar. Metode sistem dinamik digunakan untuk membangun model, yang meliputi analisis kebutuhan, formulasi masalah, identifikasi sistem, simulasi, dan pengujian model. Hasil simulasi menunjukkan penerapan skenario busway, bahan bakar gas, inspeksi berkala, dan kombinasi strategi dapat mengurangi konsentrasi polutan hingga lebih
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas model dinamik pengendalian emisi CO dan NO2 dari kendaraan bermotor di Kota Makassar,
(2) Menggunakan metode sistem dinamik untuk membangun model, dan
(3) Hasil simulasi menunjukkan penerapan skenario tertentu dapat mengurangi konsentrasi polutan udara.
Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kramatwatu. KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan menfasilitasi proses belajar bersama antar pelaku pembangunan.
Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakartajoihot
Pekerjaan “Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012
-2032” dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
khususnya Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk melanjutkan pelaksanaan pengelolaan
persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Prosiding ini membahas model dinamik pengendalian emisi CO dan NO2 dari kendaraan bermotor di Kota Makassar. Metode sistem dinamik digunakan untuk membangun model, yang meliputi analisis kebutuhan, formulasi masalah, identifikasi sistem, simulasi, dan pengujian model. Hasil simulasi menunjukkan penerapan skenario busway, bahan bakar gas, inspeksi berkala, dan kombinasi strategi dapat mengurangi konsentrasi polutan hingga lebih
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas model dinamik pengendalian emisi CO dan NO2 dari kendaraan bermotor di Kota Makassar,
(2) Menggunakan metode sistem dinamik untuk membangun model, dan
(3) Hasil simulasi menunjukkan penerapan skenario tertentu dapat mengurangi konsentrasi polutan udara.
Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kramatwatu. KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan menfasilitasi proses belajar bersama antar pelaku pembangunan.
Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakartajoihot
Pekerjaan “Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012
-2032” dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
khususnya Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk melanjutkan pelaksanaan pengelolaan
persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Disampaikan pada FGD “Mekanisme dan Metode Pengukuran Pemanfaatan Hasil Litbang Badan Litbang Hukum dan HAM”
Jakarta, 16 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptxBundaHiel
Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis KSP Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura, dan Kawasan Ekonomi Unggulan Tanjung Bulu Pandan
Pengenalan Riset: Perluasan Pendekatan Yurisdiksi pada Sektor Kelapa Sawit di...CIFOR-ICRAF
Presented by Herry Purnomo and team (CIFOR-ICRAF) at "Strengthening sustainable palm oil for community welfare and climate crisis mitigation" on 11 January 2023, Jakarta.
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)PEMPROP JABAR
Dokumen tersebut membahas peran penting lembaga litbang daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal berdasarkan hasil penelitian. Lembaga litbang diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan, memfasilitasi program nasional dan daerah, serta membentuk kerja sama antar lembaga litbang daerah.
Acara temu ilmiah membahas empat buku hasil riset Puslitbang Sosekling mengenai pengukuran outcome infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, perhitungan tarif sewa rusun, dan pemetaan kerentanan fungsi jalan untuk mengurangi kemacetan perkotaan. Acara tersebut menampilkan narasumber dari berbagai instansi untuk memperkenalkan temuan dan konsep dalam buku-buku tersebut.
AMDAL merupakan studi lingkungan untuk melihat dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya. AMDAL juga digunakan untuk mengidentifikasi upaya mitigasi dampak yang dapat dilakukan. Proses AMDAL meliputi identifikasi dampak, prediksi dampak, assessment dampak, serta penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.
Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.
Roundtable discussion membahas pengembangan angkutan lingkungan dengan kendaraan bertenaga listrik untuk mengatasi masalah transportasi umum dan lingkungan. Pembicara akan membahas kebijakan, teknologi, dan implementasi pilot project kendaraan listrik untuk angkutan lingkungan.
Penelitian ini membandingkan perhitungan kecepatan kendaraan menurut MKJI 1997, simulasi VISSIM, dan pengukuran lapangan pada Jalan Affandi, Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan ada perbedaan signifikan antara kecepatan MKJI 1997 dengan lapangan, tetapi tidak antara VISSIM dengan lapangan, menunjukkan VISSIM dapat mensimulasikan kondisi lapangan lebih baik dari MKJI 1997.
Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan pelayanan perijinan di Indonesia, termasuk kelemahan saat ini seperti kualitas rendah dan minimnya partisipasi masyarakat, serta rekomendasi untuk melengkapi peraturan pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan.
Dokumen ini memberikan ringkasan hasil seminar tugas akhir yang menganalisis pengelompokan kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan tingkat pencemaran udara dengan menggunakan beberapa metode cluster. Ringkasan ini memberikan informasi tentang latar belakang, tujuan, metode, dan hasil analisis pengelompokan kabupaten/kota di Jawa Timur."
Disampaikan pada FGD “Mekanisme dan Metode Pengukuran Pemanfaatan Hasil Litbang Badan Litbang Hukum dan HAM”
Jakarta, 16 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptxBundaHiel
Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis KSP Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura, dan Kawasan Ekonomi Unggulan Tanjung Bulu Pandan
Pengenalan Riset: Perluasan Pendekatan Yurisdiksi pada Sektor Kelapa Sawit di...CIFOR-ICRAF
Presented by Herry Purnomo and team (CIFOR-ICRAF) at "Strengthening sustainable palm oil for community welfare and climate crisis mitigation" on 11 January 2023, Jakarta.
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)PEMPROP JABAR
Dokumen tersebut membahas peran penting lembaga litbang daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal berdasarkan hasil penelitian. Lembaga litbang diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan, memfasilitasi program nasional dan daerah, serta membentuk kerja sama antar lembaga litbang daerah.
Acara temu ilmiah membahas empat buku hasil riset Puslitbang Sosekling mengenai pengukuran outcome infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, perhitungan tarif sewa rusun, dan pemetaan kerentanan fungsi jalan untuk mengurangi kemacetan perkotaan. Acara tersebut menampilkan narasumber dari berbagai instansi untuk memperkenalkan temuan dan konsep dalam buku-buku tersebut.
AMDAL merupakan studi lingkungan untuk melihat dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya. AMDAL juga digunakan untuk mengidentifikasi upaya mitigasi dampak yang dapat dilakukan. Proses AMDAL meliputi identifikasi dampak, prediksi dampak, assessment dampak, serta penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.
Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.
Roundtable discussion membahas pengembangan angkutan lingkungan dengan kendaraan bertenaga listrik untuk mengatasi masalah transportasi umum dan lingkungan. Pembicara akan membahas kebijakan, teknologi, dan implementasi pilot project kendaraan listrik untuk angkutan lingkungan.
Penelitian ini membandingkan perhitungan kecepatan kendaraan menurut MKJI 1997, simulasi VISSIM, dan pengukuran lapangan pada Jalan Affandi, Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan ada perbedaan signifikan antara kecepatan MKJI 1997 dengan lapangan, tetapi tidak antara VISSIM dengan lapangan, menunjukkan VISSIM dapat mensimulasikan kondisi lapangan lebih baik dari MKJI 1997.
Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan pelayanan perijinan di Indonesia, termasuk kelemahan saat ini seperti kualitas rendah dan minimnya partisipasi masyarakat, serta rekomendasi untuk melengkapi peraturan pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan.
Dokumen ini memberikan ringkasan hasil seminar tugas akhir yang menganalisis pengelompokan kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan tingkat pencemaran udara dengan menggunakan beberapa metode cluster. Ringkasan ini memberikan informasi tentang latar belakang, tujuan, metode, dan hasil analisis pengelompokan kabupaten/kota di Jawa Timur."
EVALUASI IMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN UJI EMISI DKI JAKARTA.pptx
1. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PROGRAM STUDI MAGISTER LINGKUNGAN PASCA SARJANA
EVALUASI IMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN UJI EMISI
KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DKI JAKARTA
Dermawan Sembiring
Dosen Pengampu : Dr. Achmad Husen, M.Pd.
2. BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
• Kepadatan jumlah penduduk dan aktifitas di Jakarta
• Letak Geografis Jakarta
• Kualitas udara Jakarta berdasarkan ISPU
• Sumber pencemaran udara
• Penggunaan kendaraan pribadi, jumlah kendaraan
• Kendaraa bermotor yang tidak lulus uji emisi
3. Jumlah Kendaraan di Jakarta
Jenis Kendaraan 2020 2021 2022
Mobil Penumpang 3 365 467 3 544 491 3 766 059
Bus 35 266 36 339 37 180
Truk 679 708 713 059 748 395
4. BAB I PENDAHULUAN
1.2. Pembatasan Penelitian
• Kepadatan jumlah penduduk dan aktifitas di
Jakarta
• Letak Geografis Jakarta
• Kualitas udara Jakarta berdasarkan ISPU
• Penggunaan kendaraan pribadi
• Kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi
5. Perumusan Masalah
• Apakah uji emisi mempengaruhi kualitas udara
• Apakah kesadaran masyarakat untuk uji emisi
mempengaruhi jumlah kendaraan yang lulus uji
emisi
• Apakah penegakan hukum mempengaruhi pada
jumlah kendaraan yang melakukan uji emisi
6. Kegunaan Penelitian
• Pengaruh uji emisi terhadap kualitas udara
Jakarta
• Strategi penerapan uji emisi agar dapat
diimplementasikan dengan maksimal
7. BAB II KAJIAN TEORITIK DAN
PERUMUSAN HIPOTESIS PENELITIAN
• Definisi-definisi variabel
• Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh
badan-badan dan pejabat Pemerintah Anderson (1984:113)
• “a set of interrelated decisions taken by political actor or group of actors
concerning selection of goals and the means of achieving them within a
specified situations where those decisions should, in principle, be within
power of those actors to achieve” (Jenkins dalam Nugroho,2014)
• “Whatever governments choose to do or not to do, why they do it and
what’s differences it makes” (Dye,1987)
• “Guiding principle behind regulations, laws, and programs; it’s visible
manifestation is the strategy taken by government to solve policy
problems” (Palumbo, 1994)
8. Penelitian relevan
1 Baskerville,L.R. (1999) Investigating Information Systems With Action Research
2 Marsius Ferdinand, 2016, Analisis uji emisi gas buang kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap lingkungan di kota Balikpapan (KAL-TIM)
3 Basuki, 2007
Penurunan Konsentrasi CO dan NO 2 pada Emisi Gas Buang dengan Menggunakan Media
Penyisipan TiO2 Lokal pada Karbon Aktif
4 Catrawedarma, 2008
Hubungan Pencemaran Lingkungan dalam Kajian Emisi Gas Buang dan Kebisingan dengan Konsep Tri Hita Karana
(Suatu Kajian Pustaka)
5 Isnanda, 2007 Pengaruh Gas Buang Terhadap Kinerja Motor Bensin Jurnal Teknik Mesin
6
Mustaqim, Hidayat
, Tofik, & Hidayat, Ginta
Nur, 2011
Analisa Pengaruh Katalis Tembaga pada Katalytik Konverter terhadap Emisi Gas Carbon Monoksida dan Hidro Karbon
pada Kendaraan Motor Bensin
7
Negara, Suyasa, & Suarna,
2009,
Pengaruh Nilai Oktan Bahan Bakar dan Putaran Mesin pada Kendaraan Bermotor Terhadap Karakteristik Emisi Gas
Buang
8 Sitorus, 2008 Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Efektif
9 Subekti, 2009
Pengaruh Penggunaan Media Penyerap Gas Buangan pada Alat Pengendali Pencemaran Udara untuk Kendaraan
Bermesin Diesel
.
10 Suryani, 2010 Studi Beban Emisi Pencemaran Udara Karbon Monoksida dari Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta
11 Tanan, 2011
Strategi Penanggulangan Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi
.
12 Winangun, 2012
Uji Emisi Penggunaan Bioetanol Dari Tetes Tebu Sebagai Campuran Premium Dengan Oktan Booster Pada Sepeda Motor
Yamaha
Vega ZR 2009
9. Gambar : Model Implementasi Kebijakan Grindle Sumber: Grindle (1980)
Kerangka Teoritik dan Kerangka
Berpikir Teoritik
10. BAB III METODOLOGI PENELITIAN
• Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini, tujuan penelitian adalah : a. Untuk mengetahui penyebab kebijakan penerapan uji emisi
kendaraan bermotor belum dapat terlaksana dengan efektif di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan faktor-faktor
umum implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle dan faktor-faktor khusus implementasi kebijakan
uji emisi kendaraan bermotor. b. Untuk menganalisis proses mendorong pelaksanaan kebijakan uji emisi
kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
• Tempat dan waktu penelitian
Penelitian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dan akan dimulai sejak tahun 2023 s.d. 2024.
• Metode Penelitian
Metode penelitian Policy Research : istilah umum yang mencakup banyak kegiatan pengumpulan dan pemrosesan
informasi yang melibatkan badan publik untuk memfasilitasi pengambilan keputusan.
11. • Populasi dan Sampling
Penelitian ini akan melakukan analisis ketaatan masyarakat untuk uji
emisi dengan melakukan wawancara kepada : masyarakat, Teknisi Uji
Emisi, Kepala Bengkel Uji Emisi, Pemerintah selaku pembuat kebijakan,
dan juga ahli di bidang uji emisi kendaraan bermotor.
• Instrumen Penelitian
• Teknik Analisis Data
• Hipotesis Statistika