SlideShare a Scribd company logo
SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 198 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SYARAT KECAKAPAN UMUM
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka dan dalam upaya meningkatkan
kualitas pendidikan kepramukaan telah dilakukan Revitalisasi terhadap komponen
pendidikan termasuk Syarat Kecakapan Umum yang merupakan kurikulum
pendidikan bagi anggota muda.
b. Kecakapan Umum (SKU) yang ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional
Gerakan Pramuka Nomor: 088/KN/74 tahun 1974 telah disempurnakan sesuai dengan
situasi dan kondisi sekarang.
c. Bahwa untuk legalitas operasional dilapangan perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Anggaran
Dasar Gerakan Pramuka.
3. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun 2009 tentang
Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
4. Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2009-2014.
Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Penyempurnaan SKU.
2. Arahan Pimpinan Kwartir Nasional.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka Nomor : 088/KN/74 tahun 1974 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat
Kecakapan Umum.
Kedua : Mengesahkan Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum yang terdiri atas :
1. Syarat Kecakapan Umum Golongan Siaga sebagai tercantum dalam lampiran I
2. Syarat Kecakapan Umum Golongan Penggalang sebagai tercantum dalam lampiran II
3. Syarat Kecakapan Umum Golongan Penegak sebagai tercantum dalam lampiran III
4. Syarat Kecakapan Umum Golongan Pandega sebagai tercantum dalam lampiran IV
Ketiga : Memberikan masa peralihan selama satu tahun dan Selama peralihan pemegang tanda
Kecakapan Umum dari SKU yang lama masih diakui kecakapannya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan.
Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2011
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,
Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, M.PH.

More Related Content

What's hot

Permen pu02 2012
Permen pu02 2012Permen pu02 2012
Permen pu02 2012galanathan
 
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdfOperator Warnet Vast Raha
 
Permenpan2014 002 angka kredit pranata nuklir
Permenpan2014 002 angka kredit pranata nuklirPermenpan2014 002 angka kredit pranata nuklir
Permenpan2014 002 angka kredit pranata nuklirWinarto Winartoap
 
PERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABARPERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABAR
iceu novida adinata
 
3.pm nomor 72_tahun_2010
3.pm nomor 72_tahun_20103.pm nomor 72_tahun_2010
3.pm nomor 72_tahun_2010
perindustrian
 
Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...
Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...
Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...Feriandi Mirza
 
Pp nomor 27_tahun_2012_izin_lingkungan
Pp nomor 27_tahun_2012_izin_lingkunganPp nomor 27_tahun_2012_izin_lingkungan
Pp nomor 27_tahun_2012_izin_lingkunganernestosugiharto
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
iniPurwokerto
 
Perda sotk rsud
Perda sotk rsudPerda sotk rsud
Perda sotk rsudPA_Klaten
 
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
iceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
iceu novida adinata
 
Tusi bkd2 revisi..
Tusi bkd2 revisi..Tusi bkd2 revisi..
Tusi bkd2 revisi..
Handik Hariyanto
 
PAKAIAN ADAT YOGYA
PAKAIAN ADAT YOGYAPAKAIAN ADAT YOGYA
PAKAIAN ADAT YOGYA
bagongbawor
 
Perbup no.-58-tahun-2016-ttg-tupoksi-dinas-kesehatan
Perbup no.-58-tahun-2016-ttg-tupoksi-dinas-kesehatanPerbup no.-58-tahun-2016-ttg-tupoksi-dinas-kesehatan
Perbup no.-58-tahun-2016-ttg-tupoksi-dinas-kesehatan
bahraeni
 
Dasar hukum
Dasar hukumDasar hukum
Dasar hukum
Fazeri Aze
 
No. 4 ttg perubahan kedua atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 tenta...
No. 4 ttg perubahan kedua atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 tenta...No. 4 ttg perubahan kedua atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 tenta...
No. 4 ttg perubahan kedua atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 tenta...
ppbkab
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
iceu novida adinata
 
Pp 17 2020_perubahan_pp_11_2017 _manajemen_pns
Pp 17 2020_perubahan_pp_11_2017 _manajemen_pnsPp 17 2020_perubahan_pp_11_2017 _manajemen_pns
Pp 17 2020_perubahan_pp_11_2017 _manajemen_pns
Al-Faruq Muhammad
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Web Master
 

What's hot (19)

Permen pu02 2012
Permen pu02 2012Permen pu02 2012
Permen pu02 2012
 
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
 
Permenpan2014 002 angka kredit pranata nuklir
Permenpan2014 002 angka kredit pranata nuklirPermenpan2014 002 angka kredit pranata nuklir
Permenpan2014 002 angka kredit pranata nuklir
 
PERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABARPERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABAR
 
3.pm nomor 72_tahun_2010
3.pm nomor 72_tahun_20103.pm nomor 72_tahun_2010
3.pm nomor 72_tahun_2010
 
Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...
Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...
Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...
 
Pp nomor 27_tahun_2012_izin_lingkungan
Pp nomor 27_tahun_2012_izin_lingkunganPp nomor 27_tahun_2012_izin_lingkungan
Pp nomor 27_tahun_2012_izin_lingkungan
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
 
Perda sotk rsud
Perda sotk rsudPerda sotk rsud
Perda sotk rsud
 
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
 
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
 
Tusi bkd2 revisi..
Tusi bkd2 revisi..Tusi bkd2 revisi..
Tusi bkd2 revisi..
 
PAKAIAN ADAT YOGYA
PAKAIAN ADAT YOGYAPAKAIAN ADAT YOGYA
PAKAIAN ADAT YOGYA
 
Perbup no.-58-tahun-2016-ttg-tupoksi-dinas-kesehatan
Perbup no.-58-tahun-2016-ttg-tupoksi-dinas-kesehatanPerbup no.-58-tahun-2016-ttg-tupoksi-dinas-kesehatan
Perbup no.-58-tahun-2016-ttg-tupoksi-dinas-kesehatan
 
Dasar hukum
Dasar hukumDasar hukum
Dasar hukum
 
No. 4 ttg perubahan kedua atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 tenta...
No. 4 ttg perubahan kedua atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 tenta...No. 4 ttg perubahan kedua atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 tenta...
No. 4 ttg perubahan kedua atas peraturan daerah kab. ppb no. 6 thn 2008 tenta...
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
 
Pp 17 2020_perubahan_pp_11_2017 _manajemen_pns
Pp 17 2020_perubahan_pp_11_2017 _manajemen_pnsPp 17 2020_perubahan_pp_11_2017 _manajemen_pns
Pp 17 2020_perubahan_pp_11_2017 _manajemen_pns
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...
 

Similar to Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat kecakapan umum

pp no 180a tahun 2011 tentang gudep perti.pdf
pp no 180a tahun 2011 tentang gudep perti.pdfpp no 180a tahun 2011 tentang gudep perti.pdf
pp no 180a tahun 2011 tentang gudep perti.pdf
NasRulloh7
 
9.2. seragam dan tanda tanda
9.2. seragam dan tanda tanda9.2. seragam dan tanda tanda
9.2. seragam dan tanda tandafaisalvanhouten
 
fdokumen.com_seragam-pramuka-56a042fe25be9.ppt
fdokumen.com_seragam-pramuka-56a042fe25be9.pptfdokumen.com_seragam-pramuka-56a042fe25be9.ppt
fdokumen.com_seragam-pramuka-56a042fe25be9.ppt
kwarransenori
 
Panduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandegaPanduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandega
sumantri aulia
 
Panduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandegaPanduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandega
sumantri aulia
 
Panduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandegaPanduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandega
smpn4
 
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Kehormatan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan ...
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Kehormatan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan ...Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Kehormatan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan ...
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Kehormatan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan ...
Dudi Aprillianto
 
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti Husada
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti HusadaPetunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti Husada
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti HusadaSamwil Huda
 
PP saka bhayangkara
PP saka bhayangkaraPP saka bhayangkara
PP saka bhayangkara
umar fauzi
 
Sk saka kencana_2002
Sk saka kencana_2002Sk saka kencana_2002
Sk saka kencana_2002Deden Wahid
 
Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kepu...
Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kepu...Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kepu...
Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kepu...
Dudi Aprillianto
 
Petunjuk penyelenggaraan gugus darma pramuka
Petunjuk penyelenggaraan gugus darma pramukaPetunjuk penyelenggaraan gugus darma pramuka
Petunjuk penyelenggaraan gugus darma pramukaAndi Darussalam
 
Petunjuk penyelenggaraan satuan komunitas pramuka
Petunjuk penyelenggaraan satuan komunitas pramukaPetunjuk penyelenggaraan satuan komunitas pramuka
Petunjuk penyelenggaraan satuan komunitas pramukaAndi Darussalam
 
PETUNJUK TEKNIS PERKEMAHAN MA.MASMUR ROVER SCOUT CAMP 2014
PETUNJUK TEKNIS PERKEMAHAN MA.MASMUR ROVER SCOUT CAMP 2014PETUNJUK TEKNIS PERKEMAHAN MA.MASMUR ROVER SCOUT CAMP 2014
PETUNJUK TEKNIS PERKEMAHAN MA.MASMUR ROVER SCOUT CAMP 2014Putra Riau
 
Kode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakKode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajak
Codename Mfsyah
 
1993 273 PP Cara Menilai Kecakapan Pramuka
1993 273 PP Cara Menilai Kecakapan Pramuka1993 273 PP Cara Menilai Kecakapan Pramuka
1993 273 PP Cara Menilai Kecakapan Pramuka
astozone
 
Juknis sertifikasi
Juknis sertifikasiJuknis sertifikasi
Juknis sertifikasiBP4K
 

Similar to Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat kecakapan umum (20)

pp no 180a tahun 2011 tentang gudep perti.pdf
pp no 180a tahun 2011 tentang gudep perti.pdfpp no 180a tahun 2011 tentang gudep perti.pdf
pp no 180a tahun 2011 tentang gudep perti.pdf
 
9.2. seragam dan tanda tanda
9.2. seragam dan tanda tanda9.2. seragam dan tanda tanda
9.2. seragam dan tanda tanda
 
fdokumen.com_seragam-pramuka-56a042fe25be9.ppt
fdokumen.com_seragam-pramuka-56a042fe25be9.pptfdokumen.com_seragam-pramuka-56a042fe25be9.ppt
fdokumen.com_seragam-pramuka-56a042fe25be9.ppt
 
Panduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandegaPanduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandega
 
Panduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandegaPanduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandega
 
Panduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandegaPanduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandega
 
Panduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandegaPanduan penyelesaian sku pandega
Panduan penyelesaian sku pandega
 
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Kehormatan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan ...
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Kehormatan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan ...Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Kehormatan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan ...
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Kehormatan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan ...
 
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti Husada
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti HusadaPetunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti Husada
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti Husada
 
PP saka bhayangkara
PP saka bhayangkaraPP saka bhayangkara
PP saka bhayangkara
 
Sk saka kencana_2002
Sk saka kencana_2002Sk saka kencana_2002
Sk saka kencana_2002
 
Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kepu...
Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kepu...Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kepu...
Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kepu...
 
Pp pramuka garuda
Pp pramuka garudaPp pramuka garuda
Pp pramuka garuda
 
Sk pramuka
Sk pramukaSk pramuka
Sk pramuka
 
Petunjuk penyelenggaraan gugus darma pramuka
Petunjuk penyelenggaraan gugus darma pramukaPetunjuk penyelenggaraan gugus darma pramuka
Petunjuk penyelenggaraan gugus darma pramuka
 
Petunjuk penyelenggaraan satuan komunitas pramuka
Petunjuk penyelenggaraan satuan komunitas pramukaPetunjuk penyelenggaraan satuan komunitas pramuka
Petunjuk penyelenggaraan satuan komunitas pramuka
 
PETUNJUK TEKNIS PERKEMAHAN MA.MASMUR ROVER SCOUT CAMP 2014
PETUNJUK TEKNIS PERKEMAHAN MA.MASMUR ROVER SCOUT CAMP 2014PETUNJUK TEKNIS PERKEMAHAN MA.MASMUR ROVER SCOUT CAMP 2014
PETUNJUK TEKNIS PERKEMAHAN MA.MASMUR ROVER SCOUT CAMP 2014
 
Kode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakKode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajak
 
1993 273 PP Cara Menilai Kecakapan Pramuka
1993 273 PP Cara Menilai Kecakapan Pramuka1993 273 PP Cara Menilai Kecakapan Pramuka
1993 273 PP Cara Menilai Kecakapan Pramuka
 
Juknis sertifikasi
Juknis sertifikasiJuknis sertifikasi
Juknis sertifikasi
 

More from sumantri aulia

Sku penggalang
Sku penggalangSku penggalang
Sku penggalang
sumantri aulia
 
Sku siaga
Sku siagaSku siaga
Sku siaga
sumantri aulia
 
Sku penegak
Sku penegakSku penegak
Sku penegak
sumantri aulia
 
Sku pandega
Sku pandegaSku pandega
Sku pandega
sumantri aulia
 
Panduan penyelesaian sku siaga
Panduan penyelesaian sku siagaPanduan penyelesaian sku siaga
Panduan penyelesaian sku siaga
sumantri aulia
 
Panduan penyelesaian sku penggalang
Panduan penyelesaian sku penggalangPanduan penyelesaian sku penggalang
Panduan penyelesaian sku penggalang
sumantri aulia
 
Panduan penyelesaian sku penegak
Panduan penyelesaian sku penegakPanduan penyelesaian sku penegak
Panduan penyelesaian sku penegak
sumantri aulia
 
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...
sumantri aulia
 
Seragam pramuka Indonesia
Seragam pramuka IndonesiaSeragam pramuka Indonesia
Seragam pramuka Indonesia
sumantri aulia
 
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...sumantri aulia
 
Sku penggalang
Sku penggalangSku penggalang
Sku penggalang
sumantri aulia
 
Sku penegak
Sku penegakSku penegak
Sku penegak
sumantri aulia
 
Panduan penyelesaian sku siaga
Panduan penyelesaian sku siagaPanduan penyelesaian sku siaga
Panduan penyelesaian sku siaga
sumantri aulia
 
Panduan penyelesaian sku penggalang
Panduan penyelesaian sku penggalangPanduan penyelesaian sku penggalang
Panduan penyelesaian sku penggalang
sumantri aulia
 
Panduan penyelesaian sku penegak
Panduan penyelesaian sku penegakPanduan penyelesaian sku penegak
Panduan penyelesaian sku penegak
sumantri aulia
 
Sejarah Pramuka Indonesia
Sejarah Pramuka IndonesiaSejarah Pramuka Indonesia
Sejarah Pramuka Indonesia
sumantri aulia
 

More from sumantri aulia (20)

Sku penggalang
Sku penggalangSku penggalang
Sku penggalang
 
Sku siaga
Sku siagaSku siaga
Sku siaga
 
Sku penggalang
Sku penggalangSku penggalang
Sku penggalang
 
Sku penegak
Sku penegakSku penegak
Sku penegak
 
Sku pandega
Sku pandegaSku pandega
Sku pandega
 
Panduan penyelesaian sku siaga
Panduan penyelesaian sku siagaPanduan penyelesaian sku siaga
Panduan penyelesaian sku siaga
 
Panduan penyelesaian sku penggalang
Panduan penyelesaian sku penggalangPanduan penyelesaian sku penggalang
Panduan penyelesaian sku penggalang
 
Panduan penyelesaian sku penegak
Panduan penyelesaian sku penegakPanduan penyelesaian sku penegak
Panduan penyelesaian sku penegak
 
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...
 
Skk dan tkk
Skk dan tkkSkk dan tkk
Skk dan tkk
 
Seragam pramuka Indonesia
Seragam pramuka IndonesiaSeragam pramuka Indonesia
Seragam pramuka Indonesia
 
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...
Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat ...
 
Sku siaga
Sku siagaSku siaga
Sku siaga
 
Sku penggalang
Sku penggalangSku penggalang
Sku penggalang
 
Sku penegak
Sku penegakSku penegak
Sku penegak
 
Sku pandega
Sku pandegaSku pandega
Sku pandega
 
Panduan penyelesaian sku siaga
Panduan penyelesaian sku siagaPanduan penyelesaian sku siaga
Panduan penyelesaian sku siaga
 
Panduan penyelesaian sku penggalang
Panduan penyelesaian sku penggalangPanduan penyelesaian sku penggalang
Panduan penyelesaian sku penggalang
 
Panduan penyelesaian sku penegak
Panduan penyelesaian sku penegakPanduan penyelesaian sku penegak
Panduan penyelesaian sku penegak
 
Sejarah Pramuka Indonesia
Sejarah Pramuka IndonesiaSejarah Pramuka Indonesia
Sejarah Pramuka Indonesia
 

Keputusan kwartir nasional gerakan pramuka no. 198 tahun 2011 tentang syarat kecakapan umum

  • 1. SURAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 198 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN SYARAT KECAKAPAN UMUM Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka dan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan kepramukaan telah dilakukan Revitalisasi terhadap komponen pendidikan termasuk Syarat Kecakapan Umum yang merupakan kurikulum pendidikan bagi anggota muda. b. Kecakapan Umum (SKU) yang ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 088/KN/74 tahun 1974 telah disempurnakan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. c. Bahwa untuk legalitas operasional dilapangan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. 3. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 4. Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2009-2014. Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Penyempurnaan SKU. 2. Arahan Pimpinan Kwartir Nasional. MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 088/KN/74 tahun 1974 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum. Kedua : Mengesahkan Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum yang terdiri atas : 1. Syarat Kecakapan Umum Golongan Siaga sebagai tercantum dalam lampiran I 2. Syarat Kecakapan Umum Golongan Penggalang sebagai tercantum dalam lampiran II 3. Syarat Kecakapan Umum Golongan Penegak sebagai tercantum dalam lampiran III 4. Syarat Kecakapan Umum Golongan Pandega sebagai tercantum dalam lampiran IV Ketiga : Memberikan masa peralihan selama satu tahun dan Selama peralihan pemegang tanda Kecakapan Umum dari SKU yang lama masih diakui kecakapannya. Keempat : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Oktober 2011 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua, Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, M.PH.