Dokumen ini membahas e-commerce, termasuk definisi transaksi dagang elektronik dan komponen utamanya, serta risiko penipuan di internet. Selain itu, diuraikan aspek hukum e-commerce, seperti perlindungan konsumen dan pentingnya keandalan situs penjual. Isu etika dalam e-commerce juga dibahas, bersama dengan hak kekayaan intelektual yang relevan dalam konteks bisnis online.

1. 1
Heru Wijayanto, MM., MBA., M.MT
E-COMMERCE :
Regulatory, Ethical
and Social
Environment

2. 2

3. 3
E- Commerce Transaction
 Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual
dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak.
 Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) di mana para
pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum
dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi
terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.
 Terdapat 6 (enam) komponen dalam Electronic Commerce Transaction
(Kontrak Dagang Elektronik):
 Ada kontrak dagang.
 Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik.
 Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan.
 Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik.
 Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau www.
 Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional.

4. 4
Internet Fraud
Ssegala cara / modus dengan
menggunakan layanan internet –
seperti email, chat room, website,
dsb – yang bertujuan untuk
menipu orang lain / suatu instansi
secara ilegal demi mendapatkan
keuntungan (secara ekonomis).

5. 5

6. 6
Internet Fraud
• Penipuan terhadap institusi keuangan, termasuk
dalam kategori ini antara lain penipuan dengan
modus menggunakan alat pembayaran seperti
kartu kredit dan atau kartu debit dengan cara
berbelanja melalui Internet. Penipuan terhadap
institusi keuangan biasanya diawali dengan
pencurian terhadap identitas pribadi atau informasi
tentang seseorang seperti nomor kartu kredit,
tanggal lahir, nomor KTP, PIN, password, dan lain-
lain.
• Penipuan menggunakan kedok Permainan
(Gaming Fraud), termasuk dalam kategori ini
adalah tebakan pacuan kuda secara online, judi
Internet, tebakan hasil pertandingan oleh raga, dan
lain-lain

7. 7
Internet Fraud
• Penipuan dengan kedok penawaran
transaksi bisnis, penipuan kategori ini
dapat dilakukan oleh dua belah pihak;
pengusaha dan individu. Umumnya
dalam bentuk penawaran investasi
atau jual beli barang/jasa.
• Penipuan terhadap instansi
pemerintah, termasuk dalam kategori
ini adalah penipuan pajak, penipuan
dalam proses e-procurement dan
layanan e-government, baik yang
dilakukan oleh anggota masyarakat
kepada pemerintah ataupun oleh
aparat birokrasi kepada rakyat.

8. 8
Cyber Law
• Cyber Law adalah aspek hukum yang
ruang lingkupnya meliputi setiap hal
yang berhubungan dengan orang
perorangan atau subjek hukum yang
menggunakan dan memanfaatkan
teknologi internet / elektronik yang
dimulai pada saat mulai "online" dan
memasuki dunia cyber atau maya
• Berasal dari kata Cyberspace Law

9. 9
Aspek-aspek Hukum dari E-Commerce
 Berakunya hukum bagi dunia maya
(virtual world)
 Informasi yang didapat dari internet berupa data/informasi
tertulis, suara dan gambar (integrated service digital
network/ISDN).
 Disebut virtual world (dunia maya) sebagai lawan real world
(dunia nyata), hal yang dapat dilakukan di dunia nyata, dapat
pula dilakukan di dunia maya.
 Interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui
atau di dunia maya adalah sesungguhnya interaksi antara
sesama manusia dari dunia nyata dan apabila terjadi
pelanggaran hak atas perbuatan hukum melalui atau di dunia
maya itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
manusia di dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak
manusia dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus
diterapkan adalah hukum dari dunia nyata. 9

10. 10
Aspek-aspek Hukum dari E- Commerce
 Penggunaan Domain name
 Penentuan alamat dalam dunia maya dikenal dengan istilah
domain name. Contoh. Klikbca.com
 Caranya dengan mendaftarkan pada InterNIC untuk mencek
apakah domain name tersebut telah digunakan oleh pihak
lain atau belum. InterNIC adalah suatu organisasi yang
mendaftar domain name dan mengikuti perkembangannya
melalui database searcher yang disebut whois.
 Di USA sedang dibuat undang-undang mengenai
penggunaan domain name pada jaringan internet dan
melarang seseorang untuk mendaftarkan suatu nama yang
seharusnya tidak dimiliki oleh pihak tersebut. Pihak yang
mendaftarkan suatu nama harus memberikan alasan
mengapa pihak tersebut ingin mendaftarkan dengan nama
tertentu.
10

11. 11
Aspek-aspek Hukum dari E- Commerce
• Alat bukti
• Transaksi tradisional menggunal kertas (paper based
transaction), apabila terjadi sengketa dokumen
kertas itu sebagai alat bukti masing-masing pihak
untuk memperkuat posisi hukum masing-masing.
• Transaksi e-commerce adalah paperless transaction,
dokumen yang digunakan adalah digital document.
• Toh See Kiat berpendapat bahwa bukti yang di
printed out di dalam hard copy, bukti dari suatu
komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah
tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud dan sulit
dibaca.
11

12. 12
Aspek-aspek Hukum dari E- Commerce
• Pengakuan pemberitahuan e-mail sebagai
pemberitahuan tertulis
• Dalam undang-undang terdapat ketentuan tertulis
yang mengharuskan adanya “pemberitahuan
tertulis” sebagai syarat dari suatu perjanjian.
• Apakah “pemberitahuan e-mail” dapat
menggantikan fungsi “pemberitahuan tertulis”
sebagaimana dimaksud dalam suatu perjanjian
atau suatu peraturan perundang-undangan ?.
12

13. 13
Aspek-aspek Hukum dari E- Commerce
 Hubungan hukum para pihak
 Contoh penggunaan kartu kredit. Bank
dihadapkan atas suatu kasus di mana pemegang
kartu (card holder) menolak bertanggungjawab
atas pelaksanaan pembayaran atas beban credit
card miliknya.
 Kasus di atas, menimbulkan masalah hukum
apakah pembayaran yang dilakukan dengan
credit card merupakan pembayaran mutlak, atau
pembayaran bersyarat kepada penjual barang.
Dalam hukum di Indonesia, hal ini belum diatur.
13

14. 14
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-
Commerce
• Keandalan dan tingkat keamanan web
site penjual.
• Kontrak baku dan ketentuan jual beli.
• Hukum yang berlaku dan konpetensi
forum.
• Konsumen dan nasabah bank.
14

15. 15
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce
 Keandalan dan tingkat keamanan web site
penjual.
 Apakah website yang menawarkan barang-
barang itu benar-benar bonafid?.
 Apakah ada jaminan bahwa transaksi benar-
benar aman?.
 Kerahasiaan nomor kartu kredit benar-benar
terjamin dan tidak dapat diakses oleh pihak
lain yang tidak bertanggung jawab.
 Konsumen disarankan untuk tidak
menggunakan kartu kredit yang memiliki
batas kredit tinggi untuk transaksi melalui
internet, gunakanlah kartu kredit tertentu
satu saja yang limit kreditnya rendah dan
mudah monitoringnya.
15

16. 16
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-
Commerce
• Kontrak baku dan ketentuan jual beli
• Konsumen umumnya disodori kontrak baku
yang tertuang dalam website untuk
berbelanja.
• Konsumen harus secara seksama membaca
klausula-klausula kontrak yang ada sebelum
memberikan persetujuannya.
• Konsumen harus berani menolak atau
membatalkan (“cancel”) jika terdapat klausul
kontrak yang menyatakan bahwa barang
yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan atau
dikembalikan.
16

17. 17
Hukum VS Etika
• Hukum adalah tindakan yang diambil pemerintah
dan dikembangkan melalui peraturan-peraturan
sah yang tegas untuk mengatur tingkah laku
penduduknya sesuai dengan peraturan-peraturan
yang ada.
• Etika adalah suatu bagian pemikiran yang
menyatakan apa yang benar dan salah. Etika
didukung oleh persetujuan dari suatu lingkungan
masyarakat atas tindakan yang benar atau salah.
• Suatu tindakan yang melanggar etika, belum
tentu melanggar hukum dan sebaliknya.

18. 18
Etika Dalam E-commerce
1. Penggunaan Internet Kantor Diluar Tugas
• Email digunakan untuk mengganggu karyawan lain
• Perjudian ilegal di internet
• Emal digunakan untuk bisnis pribadi
• Menghabiskan waktu dengan memakai internet diluar
tugas kantor,dll.
2. Kode Etik
• Membatasi penggunaan internet non-pekerjaan
kantor dengan mengeluarkan kebijakan penggunaan
internet
• Kode etik harus menunjukkan peraturan formal dan
sikap atau kelakuan yang diharapkan dari karyawan,
harus menjelaskan siapa yang boleh/tidak
mengakses informasi di internet, penggunaan , dan
surfing non-pekerjaan kantor selama jam kerja.

19. 19
Intellectual Property Rights
• Kekayaan Intelektual : kreasi dari pikiran: penemuan,
pekerjaan artistik, simbol, nama, gambar, desain yang
digunakan dalam perdagangan
• Hak atas kekayaan intelektual adalah pemberian
perlindungan kepada siapapun yang memiliki kekayaan
intelektual
• Dalam e-commerce ada 4 tipe kekayaan intelektual, yaitu
• Copyright,
• Trademark,
• Nama domain dan
• Patent
• Tanpa hak atas kekayaan intelektual, dunia industri naik
film, musik, software, penerbitan, obat, dan bioteknologi
akan jatuh

20. Heru Wijayanto, MM., MBA., M.MT
(heru@sociopreneur.id)
siheyu siheyu
Heru Wijayanto https://www.linkedin.com/in/heruwijayanto/