Recommended
More Related Content
Similar to ebook panduan
Similar to ebook panduan (20)
ebook panduan
- 1. OPTIMALISASI PENGAWASAN PERATURAN DAERAH DENGAN PEMBUATAN E-BOOK PANDUAN DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG Nama : Asbi Adi Nugraha, S.H. NIP : 19951031 202203 1 002 Jabatan : Ahli Pertama – Polisi Pamong Praja Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Mentor : M. Muryanto, S.H.
- 2. ALAMAT KANTOR DASAR HUKUM Dasar hukum embentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang tertuang dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan diatur di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja VISI “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban serta Pelindungan Kepada Masyarakat Pandeglang dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pembangunan” MISI “Meningatkan Upaya-Upaya Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Secara Premitif, Propertif, dan Reprensif Non Yudisial Kepada Para Pelanggar Secara Terarah.” TUGAS DAN FUNGSI Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG Jalan Yusuf Martadilaga Nomor 53 Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang
- 3. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Saat ini penggunaan teknologi sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan teknologi menjadi indikator kemajuan suatu negara. Teknologi diartikan sebagai suatu ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan sehari-hari. Berkembangnya digitalisasi di era modern seperti saat ini, memungkinkan informasi akan sangat cepat dalam menjangkau lapisan masyarakat lokal maupun interlokal. Dalam mendukung inovasi yang terus berkembang pesat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang juga berupaya dalam memberikan pelayanan yang responsif sebagai contoh adalah layanan aduan yang dikirimkan melalui email, fax, atau telepon atau media sosial sehingga aduan tidak harus dilakukan secara manual melalui surat atau tatap muka. Masyarakat dapat mengakses media sosial satpol pp untuk memberikan aduan, saran dan dapat mengakses informasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Satpol PP Pandeglang. Kegiatan-kegiatan yang telah dipublikasikan harapannya bisa memenuhi aspek akuntabilitas organisasi. Selain itu, dengan adanya digitalisasi diharapkan pelayanan yang diberikan oleh personil kepada masyarakat dalam menegakan peraturan di era digital menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi digital juga dapat diterapkan dalam Laporan setiap kegiatan di Satpol PP. laporan merupakan satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan yang ditujukan kepada atasan. Pembuatan laporan ini biasanya dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan. Dalam setiap sub-bagian melakukan kegiatan lapangan, Pengelolaan data hasil kegiatan di Satpol PP Kabupaten Pandeglang belum teroganisir dengan baik. Hal ini dikarenakan belum ada pengelolaan satu pintu atau satu sumber yang terintegrasi secara digital. Digitalisasi dapat mempermudah personil Satpol PP Pandeglang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah. Penegakan peraturan daerah tidak terlepas dari kegiatan Pengawasan. Pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang diatur sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Penulis mengamati Saat ini panduan sumber hukum dalam pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah masih menggunakan bahan hardcopy/cetak. Saat ini di bidang penegakan perundang-undangan daerah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Peraturan Daerah, diketahui belum memiliki pedoman teknis yang dipakai secara bersama dalam melakukan tindak pengawasan tugas dilapangan. Jika hal tersebut tidak diselesaikan maka akan mengakibatkan seringnya terjadi perbedaan persepsi antar personil dalam mengartikan isi dari Peraturan Daerah, dan menghambat pelaksanaan pengawasan, jika hardcopy dokumen Perda tidak dibawa pada saat pelaksanaan maka personil di lapangan akan bingung dan tidak memiliki panduan yang jelas. Latar Belakang OPTIMALISASI PENGAWASAN PERATURAN DAERAH DENGAN PEMBUATAN E-BOOK PANDUAN DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG Belum terorganisirnya pengelolaan data laporan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Belum Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peraturan Daerah. Belum adanya konten edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian Peraturan Daerah.
- 4. Belum terorganisir nya pengelolaan data kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah.. Belum Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peraturan Daerah. Belum adanya konten edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian Peraturan Daerah
- 6. Gagasan Pemecahan Masalah Setelah diketahui yang menjadi isu utama adalah “Belum Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peraturan Daerah”, dan penyebab utama isu adalah “Tidak adanya Panduan Digital Pengawasan Peraturan Daerah”. maka setelah itu menentukan gagasan penyelesaian isu dari isu prioritas. maka penulis menetapkan Gagasan Penyelesaian Isu diantaranya: Gagasan 1 Efektifitas 5 Efisien Membuat E-Book Panduan Pengawasan Peraturan Daerah Kemudahan 5 4 Gagasan 1 Efektifitas 4 Efisien Membuat Video Tutorial Pengawasan Peraturan Daerah Kemudahan 3 5 14 12 Mc. Namara Berdasarkan hasil analisis Mc Namara ditemukan Gagasan penyelesaian isu yaitu Membuat E-Book Panduan Pengawasan Peraturan Daerah.
- 7. • Mencari Referensi terkait pembuatan e-book • Mengumpulkan Bahan Materi • Menyusun Bahan Materi • Meminta Persetujuan Atasan Merancang e-Book Panduan Pengawasan Peraturan Daerah (EBP3D) • Membuat Design e-Book Panduan Pengawasan Peraturan Daerah (EBP3D) • Mengunggah bahan materi e-Book Panduan Pengawasan Peraturan Daerah (EBP3D) • Membuat Link dan QR Code e-book Panduan Pengawasan Peraturan Daerah (EBP3D) Pembuatan e-Book Panduan Pengawasan Peraturan Daerah (EBP3D) • Membuat Materi Sosialisasi e-book Panduan Pengawasan Peraturan Daerah (EBP3D) • Melaksanakan Sosialisasi dan Simuasi Penggunaan e-book Panduan Pengawasan Peraturan Daerah (EBP3D) Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan e-book Panduan Pengawasan Peraturan Daerah (EBP3D) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
- 10. You can Resize without losing quality You can Change Fill Color & Line Color www.allppt.com FREE PPT TEMPLATES Fully Editable Icon Sets: A
- 11. You can Resize without losing quality You can Change Fill Color & Line Color www.allppt.com FREE PPT TEMPLATES Fully Editable Icon Sets: B
- 12. You can Resize without losing quality You can Change Fill Color & Line Color www.allppt.com FREE PPT TEMPLATES Fully Editable Icon Sets: C