Dokumen tersebut membahas tentang penerapan e-Government di BP2T Kota Malang. Saat ini pelayanan publik masih dilakukan secara konvensional melalui kontak langsung. BP2T mulai mengembangkan e-Government melalui program jaringan online untuk meningkatkan sistem informasi dan komunikasi. Namun penerapan e-Government di BP2T masih terbatas karena kurangnya infrastruktur yang memadai dan belum adanya kerangka hukum yang jelas mengenai