SlideShare a Scribd company logo
E – Government
BP2T Kota malang
ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA
140401049
Pendahuluan :
Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui kontak
langsung antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Pemerintahan daerah
bersamaan dengan keluarnya Inpres No. 3 Tahun 2003 tersebut memulai mengembangkan e-
Government didaerahnya dengan pembuatan program jaringan Online, program jaringan Online
tersebut mempunyai maksud dan tujuan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi
dengan memanfaatkan Pendahuluan Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia pada
umumnya dilakukan melalui kontak langsung antara penyelenggara pelayanan publik dan
masyarakat.
Study kasus .
Jenis penelitian yang di pakai didalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif.
Menurut Sugiyono (2012, h.8) penelitian kualitatif di maknai sebagai metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah,
sedangkan penelitian deskriptif kualitatif diuraikan sesuai dengan pendapat responden, apa
adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis sesuai dengan prilaku
responden, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi.
Proses study kasus :
• Publikasi.
hanya mempublikasikan segala informasi maupun data yang bisa diakses oleh
masyarakat secara umum secara bebas dan langsung.
• Interaksi.
Interaksi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat
maupun untuk pihak internal melakukan interaksi.
• Transaksi.
Di BP2T jenis transaksi ini merupakan jenis e-Government yang mana
terdapat perpindahan uang maupun data.
• Input.
sebagai segala sesuatu yang masuk kedalam sistem.
Proses produksi :
• Output.
untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau pihak-pihak
yang berkepentingan lainnya.
MANFAAT
Pertama :
Mendapatkan informasi yang dapat diakses secara bebas
Kedua :
hubungan yang intraktif dengan dunia usaha.
KEKURANGAN :
• Kurangnya infrastruktur yang memadai pada BP2T kota malang .
• Didalam BP2T masih belum terlihat penerapan pelayanan e-Government
yang memadai.
• Penyelengaaraan e-Government pada BP2T yang masih konvensional
dikarenakan, belum adanya dasar hukum yang jelas berkaitan dengan e-
Government sendiri di Malang.
e goverment
e goverment
e goverment
e goverment
e goverment

More Related Content

Similar to e goverment

Bab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kBab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan k
ChintiaRahmi
 
Makalah Teori Birokrasi.pdf
Makalah Teori Birokrasi.pdfMakalah Teori Birokrasi.pdf
Makalah Teori Birokrasi.pdf
NugrohoAdi26
 
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTURKEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTUR
IndahnyaBerbagi8
 
Pedoman Cara Berekspresi secara Online ( Citizens in Action )
Pedoman Cara Berekspresi secara Online ( Citizens in Action )Pedoman Cara Berekspresi secara Online ( Citizens in Action )
Pedoman Cara Berekspresi secara Online ( Citizens in Action )
Business Opportunity
 
E-Literasi di Indonesia
E-Literasi di IndonesiaE-Literasi di Indonesia
E-Literasi di Indonesia
LPSR
 
Peraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentPeraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e government
Sofyan Sanjoyo
 
2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf
RahmatR8
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Kurniawan Saputra
 
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu onlineTahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Oktavia Anggreani
 
BAB 2
BAB 2BAB 2
Inovasi dan Teknologi Laporan
Inovasi dan Teknologi Laporan Inovasi dan Teknologi Laporan
Inovasi dan Teknologi Laporan
Berry Adam
 
Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 Tahun 2012
Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 Tahun 2012Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 Tahun 2012
Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 Tahun 2012
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
zidantalfayaed
 
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi PublikBuku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
Yogi Fachri Prayoga
 
PPT SIDANG Irqi Saputra Kriminologi.pptx
PPT SIDANG Irqi Saputra Kriminologi.pptxPPT SIDANG Irqi Saputra Kriminologi.pptx
PPT SIDANG Irqi Saputra Kriminologi.pptx
IrfanRamadhan55
 
Tugas metodepenelitian
Tugas metodepenelitianTugas metodepenelitian
Tugas metodepenelitian
corenida
 
PPT.pptx
PPT.pptxPPT.pptx
PPT.pptx
TubagusJaja
 
Laporan praktek kerja nyata ppt
Laporan praktek kerja nyata pptLaporan praktek kerja nyata ppt
Laporan praktek kerja nyata pptFebri Galuh
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digital
temanna #LABEDDU
 
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
Universitas Sriwijaya
 

Similar to e goverment (20)

Bab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kBab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan k
 
Makalah Teori Birokrasi.pdf
Makalah Teori Birokrasi.pdfMakalah Teori Birokrasi.pdf
Makalah Teori Birokrasi.pdf
 
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTURKEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTUR
 
Pedoman Cara Berekspresi secara Online ( Citizens in Action )
Pedoman Cara Berekspresi secara Online ( Citizens in Action )Pedoman Cara Berekspresi secara Online ( Citizens in Action )
Pedoman Cara Berekspresi secara Online ( Citizens in Action )
 
E-Literasi di Indonesia
E-Literasi di IndonesiaE-Literasi di Indonesia
E-Literasi di Indonesia
 
Peraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentPeraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e government
 
2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
 
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu onlineTahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
 
BAB 2
BAB 2BAB 2
BAB 2
 
Inovasi dan Teknologi Laporan
Inovasi dan Teknologi Laporan Inovasi dan Teknologi Laporan
Inovasi dan Teknologi Laporan
 
Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 Tahun 2012
Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 Tahun 2012Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 Tahun 2012
Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 Tahun 2012
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
 
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi PublikBuku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
 
PPT SIDANG Irqi Saputra Kriminologi.pptx
PPT SIDANG Irqi Saputra Kriminologi.pptxPPT SIDANG Irqi Saputra Kriminologi.pptx
PPT SIDANG Irqi Saputra Kriminologi.pptx
 
Tugas metodepenelitian
Tugas metodepenelitianTugas metodepenelitian
Tugas metodepenelitian
 
PPT.pptx
PPT.pptxPPT.pptx
PPT.pptx
 
Laporan praktek kerja nyata ppt
Laporan praktek kerja nyata pptLaporan praktek kerja nyata ppt
Laporan praktek kerja nyata ppt
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digital
 
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
 

e goverment

  • 1. E – Government BP2T Kota malang ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA 140401049
  • 2. Pendahuluan : Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui kontak langsung antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Pemerintahan daerah bersamaan dengan keluarnya Inpres No. 3 Tahun 2003 tersebut memulai mengembangkan e- Government didaerahnya dengan pembuatan program jaringan Online, program jaringan Online tersebut mempunyai maksud dan tujuan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan Pendahuluan Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui kontak langsung antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Study kasus . Jenis penelitian yang di pakai didalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012, h.8) penelitian kualitatif di maknai sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, sedangkan penelitian deskriptif kualitatif diuraikan sesuai dengan pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis sesuai dengan prilaku responden, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi.
  • 3. Proses study kasus : • Publikasi. hanya mempublikasikan segala informasi maupun data yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum secara bebas dan langsung. • Interaksi. Interaksi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun untuk pihak internal melakukan interaksi. • Transaksi. Di BP2T jenis transaksi ini merupakan jenis e-Government yang mana terdapat perpindahan uang maupun data. • Input. sebagai segala sesuatu yang masuk kedalam sistem. Proses produksi : • Output. untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
  • 4. MANFAAT Pertama : Mendapatkan informasi yang dapat diakses secara bebas Kedua : hubungan yang intraktif dengan dunia usaha.
  • 5. KEKURANGAN : • Kurangnya infrastruktur yang memadai pada BP2T kota malang . • Didalam BP2T masih belum terlihat penerapan pelayanan e-Government yang memadai. • Penyelengaaraan e-Government pada BP2T yang masih konvensional dikarenakan, belum adanya dasar hukum yang jelas berkaitan dengan e- Government sendiri di Malang.