1. Pelestarian Budaya
Ala Unesco,
Harus Aktif
hal
2
Spirit Baru Jawa Timur
surabaya.tribunnews.com
surya.co.id
| SELASA, 05 NOVEMBER 2013 | Terbit 2 halaman
edisi pagi
Dirut Pertamina Batal Diperiksa KPK
MENUNGGU NYALI KPK
SURYA Online - PT Pertamina
(Persero), perusahaan negara
yang bergerak dibidang perminyakan, sejak Kemerdekaan RI,
baru kali ini terseret-seret dalam kasus besar yang mencuat
di publik, yakni terungkapnya
dugaan suap Rudi Rubiandini,
mantan Kepala SKK Migas oleh
PT Kernel Oil Pte Ltd Indonesia
yang nilainya cukup menarik,
US$ 700.000.
Padahal, konon cerita,
Pertamina adalah perusahaan
negara kelas premier di negeri
ini, sehingga menjadi rebutan
banyak pihak, baik itu pejabat
karir hingga politikus. Kondisi
ini membuat etalase kehidupan pejabat-pejabat Pertamina,
baik tingkat daerah hingga
tingkat pusat mempunyai
performa tersendiri di mata
masyarakat.
Maklum, penguasaan
Pertamina, tidak hanya dalam
distribusi minyak dan gas
(Migas) di dalam dan luar
negeri, tetapi mulai hulu
hingga hilir hingga penentuan
regulasi perminyakan nasional
ikut terlibat di dalamnya.
Penguasaan terhadap semua
lini, apalagi menjadi sebuah
perusahaan dengan kategori
khusus, menjadikan Pertamina
lahan basah untuk
perbuatan-perbuatan yang tidak
tersentuh publik
secara terbuka.
Kondisi ini juga yang
akhirnya membuat
stikma masyarakat
awam terhadap PT
Pertamina kurang positif, karena masyarakat
selalu bertanya-tanya,
mengapa Indonesia
yang menjadi negara
penghasil minyak tetapi
harga minyak Indonesia
mengalami kenaikan
yang terus menerus dan
ditentukan oleh pihak luar
negeri. Anehnya, kenaikkan
harga minyak tersebut selalu
terjadi di momen-momen
Pemerintah Indonesia dalam
keadaaan tidak menguntungkan.
Terungkapnya kasus dugaan suap Rudi Rubiandini,
mantan Kepala SKK Migas
oleh PT Kernel Oil Pte Ltd
Indonesia membuka harapan
segar bagi keterbukaan PT
Pertamina untuk berbenah
dan berbuat lebih baik untuk
Negeri Tercinta. Karena dengan
terungkapnya kasus Rudi tersebut, bisa memberikan
pembenaran terhadap
stigma masyarakat selama
ini terhadap Pertamina. Dan
tentunya perlu kerja keras
dari aparat penegak hukum
(KPK) untuk bertindak lebih
agresif di tubuh perusahaan
join facebook.com/suryaonline
yang didirikan seharusnya
untuk mensejahterakan rakyat
Indonesia itu.
Sementara perkembangan
terbaru dari pengungkapan
kasus suap Rudi Rubiandini,
Direktur Umum PT Pertamina
(Persero), Karen Agustiawan dipastikan tidak dapat memenuhi
panggilan
penyidik Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
sebagai saksi dalam kasus suap
SKK Migas untuk tersangka Rudi
Rubiandini, Senin (4/11/2013).
“Rencana semula memang
begitu. Beliau akan dimintai
keterangan sebagai saksi
terkait kasus suap SKK,” kata
VP Corporate Communication,
Ali Mundakir kepada VIVAnews
melalui pesan tertulisnya,
Senin (4/11/2013).
Namun karena beberapa kegiatan yang sudah dijadwalkan
jauh sebelum surat panggilan
KPK, Ali menegaskan, Karen
terpaksa tidak dapat
memenuhi panggilan
penyidik KPK. Pihaknya
berharap, KPK menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Dirut
Pertamina itu.
“Berhubung beliau
sudah ada agenda
yang terjadwal,
maka dimintakan
untuk dijadwal
ulang hari Kamis
depan,” ujarnya.
Sebelumnya,
KPK menjadwalkan wanita yang
masuk dalam 50
besar Forbes itu
untuk hadir dalam pemeriksaan
kasus suap SKK Migas Rudi
Rubiandini, mantan Kepala SKK
Migas yang tersandung skandal
suap
Selain Karen, penyidik KPK
kembali memeriksa Sekretaris
Jenderal Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), Waryono Karno.
Waryono sudah tiba di depan
komisi sejak pukul 09.00 WIB.
Dia mengenakan baju batik
biru dan belum berkomentar
mengenai pemeriksaan.
Sekjen itu sempat diperiksa,
21 Oktober 2013. Tapi, dirinya
tidak berkomentar apa pun
mengenai pemeriksaan selama
sepuluh jam itu.
Kasus suap SKK Migas terungkap setelah KPK menangkap
Rudi Rubiandini, Selasa
(13/8/2013). Rudi diduga
menerima suap dari Manager
PT Kernel Oil Simon Gunawan
Tanjaya, melalui seorang kurir
bernama Ardi, pelatih golf
Rudi. Rudi, Simon, dan Ardi
kini berstatus tersangka dan
ditahan di Rutan KPK.
KPK juga telah menggeledah
sejumlah tempat terkait kasus
tersebut, diantaranya di rumah
Rudi, KPK menemukan uang
US$ 400.000 dan motor gede
merek BMW. Uang tersebut
diduga suap dari PT Kernel Oil
Pte Ltd Indonesia.
Uang tersebut diketahui merupakan bagian dari komitmen
suap US$ 700.000 yang diduga
untuk memenangkan tender
kondensat di SKK Migas. Selain
itu, KPK juga menemukan uang
US$ 200.000 di ruang Sekretaris
Jenderal Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), Waryono Karno.
(berbagai sumber)
follow @portalsurya

2. 2
SURYA Online - UNESCO,
Organisasi PBB untuk urusan
Pendidikan, Ilmu Pengetahuan
dan Budaya, telah mengakui
850 situs di dunia menjadi
warisan budaya (The World
Heritage), termasuk 14 warisan
diantaranya milik Indonesia
yang dikelompokkan dalam
tiga kategori berbeda, yaitu
warisan alam, cagar alam atau
situs dan karya tak benda.
Penghargaan teranyar diberikan UNESCO, Desember 2012,
berupa penetapan Noken, tas
rajut kerajinan tradisional khas
masyarakat Papua, sebagai
warisan tak benda. Jumlah 14
warisan tersebut sesungguhnya
masih relatif kecil bila dibandingkan dengan kekayaaan
yang dimiliki Indonesia, baik
berupa warisan alam, cagar
alam maupun karya tak benda
lainnya.
Warisan-warisan berupa
cagar budaya yang diakui
UNESCO, yakni Kompleks Candi
Borobudur (1991), Kompleks
Candi Prambanan (1991), Situs
Manusia Purba Sangiran (1996),
Subak sebagai Lanskap Budaya
Bali (2012).
Selanjutnya, warisan Budaya
Tak Benda, yakni Wayang
(2003), Keris (2005), Batik
(2009), Angklung (2010), Tari
Saman (2011) dan Noken
(2012). Sedangkan warisan
alam dunia, yakni Taman
Nasional Ujung Kulon di Banten
(1991), Taman Nasional Komodo
di NTT (1991), Taman Nasional
Lorentz di Papua (1999), Hutan
Hujan Tropis Sumatera (2004)
Untuk mendapat pengakuan
dunia atas warisan budaya
nasional, Indonesia harus
mengikuti tahapan dan format
yang ditentukan UNESCO.
Tahap pertama, cabang budaya
tersebut harus terdaftar sebagai warisan budaya nasional.
Setelah itu, tahap berikutnya
diusulkan kepada warisan
budaya dunia.
SELASA, 05 NOVEMBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com
Pelestarian Budaya ala UNESCO
HARUS AKTIF
Indonesia telah meratifikasi konvensi Tahun 1972 dan konvensi
2003 dan menyusul konvensi
Tahun 2005.
Perlu diusulkan
Wamendikbud Bidang
Kebudayaan Wiendu Nuryanti
mengakui, masih banyak
kekayaan budaya nasional yang
perlu diusulkan untuk mendapat pengakuan dunia. “Banyak
yang perlu kita persiapkan
untuk pengusulan-pengusulan.
Kita perlu secara aktif,
tidak boleh ada tahun tanpa
pengusulan warisan budaya.”
Untuk itu, pemerintah meluncurkan catatan berisi Warisan Budaya Nasional (Warbudnas) untuk melindungi budaya
nasional Indonesia. Menurut
Wiendu Nuryanti, pencatatan
warisan budaya nasional itu
selain untuk melindungi budaya
nasional Indonesia sekaligus
untuk menetapkan anggaran
join facebook.com/suryaonline
Tidak Cukup Mengusulkan
pelestarian budaya.
“Semua warisan budaya
nasional dicatat dan diregister
agar lebih tertib sekaligus
untuk menghindari kasus klaim-
klaim budaya nasional oleh
negara lain. Hingga Tahun 2011
setidaknya sudah ada 2.018
budaya di 33 provinsi yang
teregister,” katanya.
Ia meyakini melalui budaya,
bangsa Indonesia akan maju
sekaligus mencitrakan dirinya
sebagai negara adidaya sebab
untuk mengembangkan budaya
nasional ada beberapa hal
yang harus diperkuat, yaitu
terkait pembentukan karakter
bangsa, diplomasi budaya,
warisan budaya, SDM kebudayaan, dan sarana prasarana.
UNESCO telah menerbitkan
empat konvensi, yaitu konvensi
Tahun 1972 mengenai perlindungan warisan dunia, konvensi
Tahun 2001 mengenai perlindungan benda warisan budaya
bawah air, konvensi Tahun 2003
mengenai perlindungan warisan
budaya tak benda, dan terakhir
konvensi Tahun 2005 mengenai
proteksi dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya. Dari
keempat konvensi tersebut,
Di antara hak yang diperoleh
atas kekayaan alam, situs
dan warisan tak benda yang
diakui dunia, maka terdapat
kewajiban yang harus dipenuhi
yakni sanggup untuk menjaga,
melestarikan dan mewariskan
secara estafet kepada generasi
berikutnya. Disamping secara
berkala, Indonesia harus memberikan laporan ke UNESCO
mengenai kondisi keterawatan
warisan-warisan tersebut.
Karena jika tidak, UNESCO
akan menurunkan sanksi hingga
penghapusan, seperti yang
dialami warisan alam dunia
di Sumatera, Hutan Hujan
Tropis Sumatera. Warisan
alam tersebut telah berulang
kali direkomendasikan masuk
dalam daftar in danger, pada
pertengahan 2011. “Penyebabnya adalah pembalakan dan
perambahan liar, perburuan
satwa dan pembangunan jalan.
Rekomendasi status in danger
sudah sejak Tahun 2004, dan
hampir setiap tahun sesudahnya UNESCO merekomendasikan hal serupa pada Taman
Nasional Gunung Leuser, Taman
Nasional Kerinci Seblat dan
Taman Nasional Bukit Barisan
Selatan. “Pemerintah Indonesia
perlu ada berkoordinasi secara
efektif untuk menyelamatkan
tiga taman nasional tersebut
sebagai satu unit warisan
dunia.” (antara)
follow @portalsurya