1. KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
PENGUMUMAN
NOMOR : 01/PENG/SET.KY/09/2013
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SARJANA
(GOLONGAN III) DAN DIPLOMA 3 (GOLONGAN II) PADA SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2013
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 207 Tahun 2013 membuka
kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan
komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan
II di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai berikut :
I. RINCIAN JABATAN DAN JUMLAH FORMASI
No. Nama Jabatan Kualifikasi
Pendidikan
Jumlah Uraian Pekerjaan
1. Penyusun Bahan Rekrutmen
Hakim
S1 Hukum 3
Klik Lihat
S1 Psikologi 1
2. Analis Peningkatan Kapasitas
Hakim
S1 Hukum 1
Klik Lihat
S1 Filsafat 1
3. Analis Laporan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik
dan/atau Pedoman Perilaku
Hakim *)
S1 Hukum 12
Klik Lihat
S1 Ahwal Al-
Syakhshiyah
1
4. Pemeriksa Dugaan
Pelanggaran Kode Etik
dan/atau Pedoman Perilaku
Hakim
S1 Hukum 4
Klik Lihat
5. Pemantau Perilaku Hakim S1 Hukum 3
Klik Lihat
6. Investigator **) *) S1 Hukum 16
Klik Lihat
S1 Ahwal Al-
Syakhshiyah
1
S1 Sistem
Informasi
1
S1 Teknik
Informatika
1
D3 Komputer 1
7. Analis Peraturan Perundang-
Undangan
S1 Hukum 3
Klik Lihat
Jumlah 49
Keterangan :
*) Nama jabatan yang dapat dilamar oleh Pelamar Disabilitas (cacat kaki).
**) 1 Formasi khusus untuk Putra/Putri Papua.

2. II. PERSYARATAN UMUM
a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI);
b. Tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika/sejenisnya;
c. Usia per tanggal 1 Desember 2013 minimal 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun
(lahir setelah tanggal 30 November 1978);
d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
e. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hukum tetap;
f. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD/swasta;
g. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun
Calon/Anggota TNI/POLRI;
h. Tidak berkedudukan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik;
i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
j. Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) yang sesuai
dengan formasi yang dibutuhkan;
k. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter
Pemerintah.
III. PERSYARATAN KHUSUS
a. Persyaratan Akademis untuk Pendidikan S1 dan D3 :
Lulusan Program Studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional dengan
kategori minimal B pada saat tanggal kelulusan, dan Nilai Indeks Prestasi Komulatif
(IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dalam skala 4 (empat);
b. Menguasai bahasa inggris dengan baik (lisan dan tulisan) diutamakan yang
memiliki sertifikat Institutional Testing Program (ITP) TOEFL minimal dengan Skor
450 atau IELTS minimal dengan Skor 5;
c. Bila diterima, bersedia menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak keluar dari
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial minimal selama 5 (lima) tahun;
d. Bagi mereka yang telah dinyatakan lulus hingga tahapan terakhir seleksi dan telah
diusulkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, tetapi mengundurkan diri dikenakan
sanksi dengan diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan Panitia
sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk disetorkan kepada
Kas Negara;
e. Bagi peserta yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat
sebagai CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, ijazah
tersebut tidak dapat digunakan untuk penyesuaian kenaikan pangkat setelah
diterima sebagai PNS di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
f. Bagi Peserta yang mendaftar formasi khusus untuk putra/putri Papua, minimal salah
satu orangtua kandung adalah penduduk asli Papua.

3. IV. TATACARA PENDAFTARAN
a. Melakukan pendaftaran online melalui situs https://cpns.komisiyudisial.go.id mulai
tanggal 09 September 2013 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 23 September
2013 pukul 23.59 WIB;
b. Pelamar yang telah mengisi formulir pendaftaran secara on-line dapat mengunduh
dan mencetak bukti pendaftaran;
c. Setiap Pelamar hanya diperkenankan mendaftar 1 (satu) jabatan;
d. Disamping melakukan pendaftaran online, peserta wajib mengirimkan berkas
lamaran kepada Tim Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Tahun 2013 Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 melalui Pos mulai
tanggal 09 September 2013 (CAP POS) sampai dengan tanggal 23 September
2013 (CAP POS), serta sudah harus diterima Panitia selambat-lambatnya
tanggal 26 September 2013, dengan melampirkan :
 Surat lamaran (ditulis tangan) menggunakan tinta hitam dan ditandatangani
sendiri oleh pelamar sesuai dengan format seperti pada
situs https://cpns.komisiyudisial.go.id;
 Fotokopi ijazah dan transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir (cap basah dan
tanda tangan asli) oleh pejabat berwenang:
o Universitas oleh Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik;
o Sekolah Tinggi oleh Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik;
o Akademi dan Politeknik oleh Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik.
 Print Out Bukti pendaftaran;
 Pas Foto warna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (ditempel pada bukti
pendaftaran dan Daftar Riwayat Hidup);
 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku dan dilegalisir;
 Daftar Riwayat Hidup sesuai format pada situs https://cpns.komisiyudisial.go.id;
 Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah;
 Fotokopi ketetapan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 Surat Pernyataan sesuai format pada situs https://cpns.komisiyudisial.go.id
e. Seluruh berkas dimasukan kedalam Stop-map berwarna :
 Biru : Untuk S1
 Merah : Untuk D3
 Hijau : Untuk pelamar disabilitas
 Kuning : Untuk pelamar formasi khusus Papua
V. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI
a. Seleksi Administrasi
 Pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan dilakukan pemeringkatan
berdasarkan Nilai IPK;
 Jumlah Pelamar yang dipanggil untuk mengikuti Tes Kompetensi Dasar adalah
maksimal 20 kali jumlah formasi pada setiap kualifikasi pendidikan, berdasarkan
nilai IPK tertinggi;

4.  Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan dipanggil mengikuti Tes
Kompetensi Dasar diumumkan melalui situs https://cpns.komisiyudisial.go.id
dan/atau https://komisiyudisial.go.id pada tanggal 27 September 2013;
b. Tes Kompetensi Dasar
 Tempat Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar adalah Kantor Komisi Yudisial, Jl.
Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat;
 Pelamar yang akan mengikuti Tes Kompetensi Dasar diwajibkan membawa
“Kartu Peserta Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2013”
yang dapat diunduh melalui situs https://cpns.komisiyudisial.go.id dengan
terlebih dahulu melakukan login system menggunakan ID Pengguna dan
password yang telah dimiliki pelamar;
 Peserta yang tidak mengikuti Tes Kompetensi Dasar sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan dinyatakan gugur;
c. Tes Kompetensi Bidang (Asesmen Kompetensi dan Wawancara)
 Peserta yang dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar berhak mengikuti Asesmen
Kompetensi;
 Peserta yang lulus Asesmen Kompetensi berhak mengikuti Wawancara;
 Peserta Wajib membawa “Kartu Peserta Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial Tahun 2013”;
 Tes dilaksanakan di Kantor Komisi Yudisial, Jl. Kramat Raya Nomor 57, Jakarta
Pusat;
 Pengumuman jadwal tes dan kelulusan Asesmen Kompetensi serta kelulusan
wawancara dapat dilihat melalui https://cpns.komisiyudisial.go.id dan/atau
https://komisiyudisial.go.id;
VI. KETENTUAN LAIN-LAIN
a. Pengumuman, tempat, dan waktu pelaksanaan tes untuk formasi khusus putra-putri
Papua akan ditentukan kemudian;
b. Pelamar tidak dipungut biaya apapun selama proses penerimaan CPNS;
c. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan CPNS Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2013 hanya dapat dilihat dalam
situs https://cpns.komisiyudisial.go.id dan/atau https://komisiyudisial.go.id. Para
Pelamar disarankan untuk terus memantau situs dimaksud;
d. Kelulusan pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi
Pelamar. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tidak bertanggung
jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang
mengatasnamakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia atau Tim
Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2013;
e. Berkas lamaran yang dikirimkan kepada Tim Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial Tahun 2013 sebelum pengumuman ini dianggap tidak berlaku;
f. Pelamar yang memberikan keterangan/data yang tidak benar, akan dibatalkan
keikutsertaannya pada tahapan ujian dan/atau diberhentikan sebagai CPNS/PNS
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana
ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu;

5. g. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2013
dalam hal kelulusan Pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak
dapat diganggu gugat.
Jakarta, September 2013
Tim Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial Tahun 2013
Ketua Tim Pelaksana
Andi Djalal Latief
NIP 19590524 198603 1 004

6. Uraian Tugas masing-masing jabatan pada Penerimaan CPNS Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial Tahun 2013
1. Penyusun Bahan Rekrutmen Hakim
Menyusun bahan penyelenggaraan rekrutmen Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan Hakim
dengan cara melakukan analisis data hakim, menyiapkan rapat pimpinan, mengetik konsep
surat, serta menyiapkan seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan pengangkatan Hakim
sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar kegiatan rekrutmen hakim
berjalan sesuai dengan rencana
2. Analis Peningkatan Kapasitas Hakim
Menyiapkan bahan, menyusun, menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas hakim
serta menganalisis kebutuhan peningkatan kesejahteraan hakim sesuai ketentuan.
3. Analis Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
Melakukan analisis terhadap laporan/informasi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan
pedoman perilaku hakim dengan cara menyusun resume, melakukan verifikasi, menyusun
anotasi serta melakukan telaahan berkas laporan/informasi dugaan pelanggaran kode etik
dan pedoman perilaku hakim beserta kelengkapannya sebagai bahan pengambilan
keputusan pimpinan.
4. Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
Mengolah berkas yang dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar tercapai sasaran yang diharapkan, meliputi kegiatan membuat draft surat,
melaksanakan pemeriksaan, dan membuat konsep laporan-laporan yang akan digunakan
oleh komisioner sebagai bahan dalam pengambilan keputusan atas berkas terkait, serta
membuat draft Keputusan Sidang Pleno sebagai output Komisi Yudisial dalam penanganan
berkas
5. Pemantau Perilaku Hakim
Menerima dan menganalisis permohonan pemantauan perilaku hakim serta menyiapkan,
menyusun laporan dan mendokumentasikan tugas-tugas Pemantauan Perilaku Hakim
berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku.
6. Investigator
Menyiapkan bahan, melakukan analisis informasi investigasi, pendalaman kasus dan
penelusuran rekam jejak serta menyusun konsep hasil investigasi (pendalaman dan
penelusuran rekam jejak) dan mendokumentasikan hasil investigasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam membuat keputusan.
7. Analis Peraturan Perundang-Undangan
Memeriksa dan menganalisis legal drafting, mendokumentasikan peraturan dan produk
hukum (Surat Keputusan) yang diterbitkan oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal Komisi
Yudisial, menyiapkan bahan publikasi, sosialisasi seta mempersiapkan bahan/konsep usul
materi bantuan hukum dalam konteks pembuatan daftar bukti, duplik, kesimpulan, jawaban,
memori banding, memori kasasi dalam suatu perkara hukum yang ditujukan kepada Ketua
Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara cepat dan tepat.