Makalah ini membahas tentang budaya politik dan praktiknya di Indonesia. Secara garis besar, budaya politik didefinisikan sebagai seperangkat sikap, kepercayaan, dan perasaan warga negara terhadap sistem politik dan simbol-simbol politik. Makalah ini menjelaskan berbagai bentuk budaya politik di Indonesia, termasuk budaya politik partisipatif, dan menganalisis kasus praktik budaya politik partisan melalui pemilihan umum di Indonesia.

1. BUDAYA POLITIK DAN PRAKTIKNYA
DI INDONESIA
Nama : Efrem Gaho
NPM : 131005163
Program studi : Sosiologi
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Politik
Semester : Gasal T.A. 2013/2014

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan yang maha kuasa, atas berkat dan penyertaannya
sehingga saya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini bertopik “Budaya Politik di Indonesia dan Praktiknya” saya susun dengan tujuan
Untuk memenuhi UAS mata kuliah Pengantar Ilmu Politik sebagai syarat ujian. Kemudian
saya mencoba ikut berpartisipasi memberikan perspektif tentang budaya politik dan unsur-unsurnya
khususnya Budaya Politik Partisan dengan menganalisa satu kasus sebagai objek
pengkajian. Selain dari pada itu, saya juga ikut mensosialisasikan budaya politik khususnya di
Indonesia.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak yang mengampu mata kuliah dalam hal
ini Bapak Nindito,,,,,S.Sos.,MA yang telah banyak membimbing dan memberikan tugas yang
mulia ini sebagai syarat Ujian Akhir Semester dan sekaligus telah menambah pengalaman
serta ilmu dalam menjalani perkuliahan.
Tak lupa juga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Sosiologi semua
angkatan dan secara khususnya teman-teman angkatan 2013 yang telah banyak membantu
dalam menyelesaikan makalah ini.
Begitu juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak
memberikan informasi sehingga saya dapat mudah menyelesaikan makalah ini.
Walaupun makalah menurut saya telah tersusun dengan baik, namun saya merasa masih
banyak kekurangan yang terdapat baik dari segi cara menganalisa, mengkaji, memaparkan,
maupun dari segi penyusunanya. Pepatah mengatakan “ Tak ada gading yang tak retak” Oleh
karena itu masukan yang bersifat membangun seperti saran, kritik, sanggahan maupun yang
lainya saya terima dengan senang hati demi penyempurnaan makalah ini selanjutnya. Terima
kasih..
Bireuen, April 2014
Penyusun

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………….. 1
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………… 2
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………...…………. 3
A. LATAR BELAKANG ………………………………………………………………. 3
B. RUMUSAN MASALAH ……………………………………….…………………… 3
C. TUJUAN PENUKISAN……………………………………………………………… 4
BAB II PEMBAHASAN ……………………………………………………………………….. 5
A. PENGERTIAN DAN DEFENISI ……………………………………………………. 5
1. Pengertian …………………………………………………………………………. 5
2. Defenisi …………………………………...……………………………………….. 5
3. Hubungan Budaya Politik dengan Perilaku Politik…………………………….….. 7
B. BENTUK-BENTUK BUDAYA POLITIK DI INDONESIA……………………….. 8
C. PRAKTIK BUDAYA POLITIK PARTISAN DI INDONESIA
SEBAGAI ANALISIS KASUS ………………………………….. ………………….. 9
1. Tujuan Pemilihan Umum …………………………………………………………. 9
2. Manfaat Pemilihan Umum ……………………………………………………….. 10
3. Sistem Pemilihan Umum …………………………………………………………. 10
4. Asas Pemilihan Umum ……………………………………...……………………. 10
5. Praktik Pemilu yang baik di Indonesia ………………………………...…………. 11
BAB III PENUTUP ……………………………………………………………………………. 14
A. KESIMPULAN …………………………………………………………...………… 14
B. SARAN……………………………………...………………………………………. 15
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………..………………… 16

4. BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Banyak kita jumpai bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, mahasiswa/i, profesional,
pedagang, nelayan, buruh, petani, politisi, yang hanya memilih, mencalonkan diri
(golput), menerima kritik dan berpikir solutif. Semuanya adalah cerminan budaya
politik.
Budaya politik sering diartikan sebagai sebagai seperangkat sikap, kepercayaan, dan
perasaan, warga negara terhadap sistem politik dan simbol-simbol (seperti bendera,
bahasa, dan lembaga-lembaga politik) yang dimilikinya. Dalam masyarakat manapun
sudah tentu terdapat sikap-sikap ataupun kepercayaan yang perlu dijadikan sebagai
patokan dari pada tingkah laku anggota-anggotanya.
Dengan kata lain budaya politik diartikan sebagai bagian dari pada kebudayaan
masyarakat, dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi legitimasi,
pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai-partai
politik, perilaku aparat negara, serta gejolak Masyarakat terhadap kekuasaan yang
memerintah.
Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial,
kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Maka budaya politik langsung mempengaruhi
kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola
pengelokasian.
Nah, dalam makalah ini penyusun mencoba mengkaji pengertian budaya politik serta
unsur unsurnya dan menganalisis kasus budaya politik Negara kita Indonesia khususnya
Budaya Politik Partisan salahsatunya Pemilihan Umum sebagai ruang partisipasi
masyarakat serta untuk mengisi jabatan-jabatan politik.
B. RUMUSAN MASALAH
Pada penjabaran latar belakang diatas, maka saya mencoba membuat beberapa
perumusan Analisis permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dibawah ini :
1. Apa itu budaya politik dan defenisinya?
2. Apa saja bentuk budaya politik khususnya di negara Indonesia?
3. Bagaimana penguraian budaya politik?
4. Apa saja praktik budaya politik di Indonesia?
C. TUJUAN PENULISAN
1. Untuk memenuhi UAS mata kuliah Pengantar Ilmu Politik sebagai syarat Ujian.

5. 2. Mencoba ikut berpartisipasi memberikan perspektif tentang budaya politik dan unsur-unsurnya
khususnya Budaya Politik Partisan dan menganalisa satu kasus sebagai objek
pengkajian.
3. Ikut mensosialisasikan budaya politik khususnya di Indonesia.

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN DAN DEFENISI
1. Pengertian
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh
masyarakat, namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti
antara masyarakat denagan para elitnya.
Menurut Almond dan Powell berpendapat bahwa budaya politik merupakan dimensi
psikologis dari sistem politik, yang mana budaya politik bersumber dari perilaku
lahiriah dari manusia yang bersumber pada penalaran-penalaran yang sadar.
Pembahasan mengenai budaya politik (political culture) seharusnya bersamaan dengan
struktur politik (political structure) karena berhubungan dengan fungsi konversi
(conversation functions) dan kapabilitas (capabilities) sistem.
2. Defenisi
Beberapa defenisi budaya politik menurut para ahli dapat kita lihat sebagai berikut :
a. Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan
politik yang dihayati oleh anggota sistem politik.
b. Roy Macridis mengatakan bahwa Budaya politik sebagai tujuan bersama dan peraturan
yang harus diterima bersama.
c. Finer mengungkapkan bahwa Budaya politik lebih menekankan pada aspek legitimasi
peraturan-peraturan, lembaga politik serta prosedur.
Dari defenisi-defenisi diatas dapat ditarik garis besarnya bahwa budaya politik sebagai
hal yang berhubungan dengan lingkunagan, perasaan dsn sikap dimana sistem politik itu
berlangsung yang termasuk didalamnya sistem tradisi, kenangan sejarah,motif, norma
perasaan, dan sistem atau secara lebih tegas sebagaimana yang digambarkan Almond
dan Verba menyangkut aspek :
- Orientasi kognitif : pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan
segala kewajibannya serta input dan outputnya.
- Orientasi Afektif : kecenderungan emosi dan perasaan terhadap sistem politik,
peranannya, para aktor dan penampilanya.
- Orientasi evaluatif : pertimbangan terhadap sistem politik menyangkut keputusan dan
pendapat tentang obyek-obyek politik secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai
sistem dengan informasi dan perasaan.

7. - Pentingnya Budaya Politik
Kebudayaan politikmenjadi penting untuk dianalisis karena ada dua sistem :
Pertama : sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan
sistem politik. Sikap dan orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam
tuntutan, hal yang diminta, cara tuntutan itu diutarakan, respon dan dukungan terhadap
golongan elit politik, respons dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa.
Kedua : dengan diketahui sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan
pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih
membawa perubahan sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil.
6. Hubungan Budaya Politik dengan Perilaku Politik
Menurut Robert K Carr merumuskan bahwa perilaku politik adalah suatu telaahan
mengenai tindakan menusia dalam situasi politik. Situasi politik itu sendiri sangat luas
cakupannya antara lain respon emosional berupa dukungan atau tuntutan (supply or
demand) maupun sikap apatis terhadap pemerintah dan kebijakan publik dan lain – lain.
Tindakan dan pola perilaku individu sangat ditentukan oleh pola orientasi umum
(common orientation patterns) yang nampak secara jelas sebagai cerminan budaya
politik. Dengan demikian cerminan budaya politik merupakanalat pembentuk konsep
(conceptual tool) yang sangat berharga, yang dapat menghubungkan atau
mempertemukan telaahan tentang individu dalam lingkungan politik dengan sistem
politik sebagai kesatuan.
B. BENTUK – BENTUK BUDAYA POLITIK
- Tipe Budaya Politik
a. Budaya Politik Parokial (parochial political culture)
Menyangkut budaya yang terbatas pada wilayah atau ruang lingkup kecil, sempit
misalnya yang bersifat provincial.
b. Budaya Politik Kaula
Anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap
sistem sebagai keseluruhan tertutama pada aspek outputnya.
c. Budaya Politik Partisan
Anggota masyarakat memiliki kesadaran secara utuh bahwa mereka adalah aktor
politik. Oleh karena masyarakat dan budaya politik partisan dapat menilai dengan penuh
kesadaran baik sistem sebagai totalitas,input dan output maupun posisi dirinya sendiri.
d. Budaya Politik Campuran

8. Gabungan karakteristik tipe-tipe kebudayaan politik yang murni yang diuraikan diatas.
- Budaya Politik Indonesia
Penelaahan terhadap politik di Indonesia harus memperhatikan peranan budaya politik
karena ternyata mempunyai refleksi pada pelembagaan politik bahkan pada proses
politik.
Dengan demikian pembangunan politik di Indonesia dapat diukur berdasarkan
keseimbangan atau harmoni yang dicapai antara lain oleh budaya politik dengan
pelembagaan politik yang ada atau yang akan ada.
Konstalasi tentang budaya politik di indonesia dapat ditelaah melalui beberapa variabel:
- Konfigurasi subkultur di Indonesia. Fenomena pluralisme di Indonesia di satu pihak
menjadi mozaid dan keindahan dan dilain pihak menjadi sumber konflik. Oleh
karenanya upaya nation building melalui character building harus menjadi pilihan.
- Budaya politik di Indonesia bersifat parochial kaula disatu pihak dan budaya politik
partisan dipihak lain, disatu pihak massa masih ketertinggalan dalam menggunakan hak
dan dalam memikul tanggung-jawab politiknya.
- Sifat ikatan primordil yang masih kuat berakar yang dikenal indikator berupa sentimen
kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu.
Puritanisme dan non-puritanisme.
- Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih diwarnai dengan sikap paternalisme
dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya : bapakisme asal bapak senang dan lain –
lain.
- Dilema interaksi tentang introduksi moderniasi (dengan segala konsekuensinya) dengan
pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
Ciri-ciri kecenderungan militansi perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari
alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang, bila terjadi
krisis maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan
yang salah dan masalah yang mempribadi selalu positif dan membakar emosi.
Sedangkan, ciri – ciri kecenderungan toleransi adalah pemikiran berpusat pada masalah
atau kritis uang harus dinilai, berusaha mecari konsensus yang wajar yang mana selalu
membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral dan krisis terhadap ide orang, tetapi
bukan curiga terhadap orang.
Budaya politik yang absolut memiliki value dan kepercayaan yang dianggap sempuna
dan permanen. Tipe budaya politik absolut beramsumsi bahwa perubahan sebagai yang
membahayakan.

9. Menurut David Apter menjelaskan bahwa kondisi politik yang menimbulkan agama,
politik yaitu kondisi politik yang sentralistik dengan peranan birokrasi & militer yang
kuat.
Ada tiga model kebudayaan politik yaitu antara lain :
- Model masyarakat demokratik,
- Model sistem otoriter,
- Model demokratik pra industrial.
C. PRAKTIK BUDAYA POLITIK PARTISAN DI INDONESIA
SEBAGAI ANALISIS KASUS
6. Pemilihan Umum
Pemilihan Umummerupakan salah satu budaya politik dan sarana demokrasi khusunya
di Indonesia. Pesta demokrasi yangmerupakan perwujudan tatanan kehidupan negara
dan masyarakat yang berkedaulatan rakyat, pemerintah dari dan untuk rakyat. Melalui
pemilu, setidaknya dapat dicapai tiga hal. Pertama, lewat pemilu kita dapat menguji
hak-hak politik rakyat secara masif dan serempak. Kedua, melalui pemilu kita dapat
berharap terjadinya proses rekrutmen politik secara adil, terbuka, dan kompetitif.
Ketiga, dari pemilihan umum kita menginginkan adanya pola pergiliran kekuasaan yang
damai. Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada
merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada
masa.
Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
Rakyat yang diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Tujuan Pemilihan Umum
Tujuan diselenggarakannya Pemilihan Umum adalah untuk menentukan Kepala Negara
(Presiden dan wakil Presiden), Kepala Daerah/Provinsi (Gubernur dan Wakil
Gubernur),
Kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati dan walikota), sampai pada perdesaan/kelurahan
(Kepala Desa/lurah), DPD, dan juga Wakil Rakyat baik pusat maupun Daerah (DPR-RI,
DPRD-Provinsi, DPRD Kabupaten) serta untuk membentuk Pemerintahan yang
Demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari Rakyat dalam rangka mewujudkan
tujuan Nasional.

10. 8. Manfaat Pemilihan Umum
Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan
Rakyat serta wujud paling konkret partisipasi Rakyat dalam penyelenggaraan Negara.
Oleh karena itu,sistem dan penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi perhatian utama
karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilu diharapkan dapat
benar-benar mewujudkan Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat.
9. Sistem Pemilihan Umum
- Sistem Distrik
- Sistem Perwakilan Berimbang atau
- Sistem Proporsional
10. Asas Pemilihan Umum
- Langsung
- Bebas
- Umum
- Rahasia
- Jujur
- Adil
11. Praktik Pemilu yang baik di Indonesia
Bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan Pemilu
2004 dengan format berbeda dengan sebelumnya, sehingga Azas Langsung, Umum,
Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dapat dilaksanakan secara benar, konsekuen dan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara Hukum, Moral, maupun politis.
- Pemilu 1955
Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota
DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan
dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali
Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala
pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan
pada tanggal 29 September1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini
diselenggarakan Pemilu 1971 pada tanggal 15 Desember1955.

11. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul
Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli1971.
Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 9 Partai politik dan
1 organisasi masyarakat.
Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai
Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. cus
Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik
dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua
partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia)
dan satu Golongan Karya.
- Pemilu 1977-1997
Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1977, Pemilihan Umum Anggota
DPR dan DPRD Indonesia 1982, Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia
1987, Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1992, dan Pemilihan
Umum Anggota DPR dan DPRD.
Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-
Pemilu ini seringkali disebut dengan “Pemilu Orde Baru”. Sesuai peraturan Fusi Partai
Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu
Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan
Karya.
- Pemilu 1999
Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1999, Pemilu berikutnya,
sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999
dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni1999) di bawah
pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.
Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar,
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat
Nasional.
Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan
perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari
partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa,

12. yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal
ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih
anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan
oleh anggota MPR.
- Pemilu 2004
Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan
baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah.
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pertama kali diadakan dalam
Pemilu 2004.
- Pemilu 2004
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004. Pemilu 2004
merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan
wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang
Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan
calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk
memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang
akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang
belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara. Satu-satunya cacat
pada pergantian kekuasaan ini adalah tidak hadirnya Megawati pada upacara pelantikan
Yudhoyono sebagai presiden.
Pemilu 2009
Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-
Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh
suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan
Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

13. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari semua penjabaran diatas maka pada bab ini, saya menyimpulkan bahwa :
- Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh
masyarakat, namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti
antara masyarakat dengan para elitnya.
- Menurut Almond dan Powell berpendapat bahwa budaya politik merupakan dimensi
psikologis dari sistem politik, yang mana budaya politik bersumber dari perilaku
lahiriah dari manusia yang bersumber pada penalaran-penalaran yang sadar.
- Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan
politik yang dihayati oleh anggota sistem politik.
- Roy Macridis mengatakan bahwa Budaya politik sebagai tujuan bersama dan peraturan
yang harus diterima bersama.
- Finer mengungkapkan bahwa Budaya politik lebih menekankan pada aspek legitimasi
peraturan-peraturan, lembaga politik serta prosedur.
- Tipe Budaya Politik
- Budaya Politik Parokial (parochial political culture)
- Budaya Politik Kaula
- Budaya Politik Partisan
- Budaya Politik Campuran
- Budaya Politik Indonesia
Ada tiga model kebudayaan politik yaitu antara lain :
- Model masyarakat demokratik,
- Model sistem otoriter,
- Model demokratik pra industrial.
- Salah satu Praktik Budaya Politik adalah Pemilihan Umum.
D. SARAN
Dari awal analisa dan pengkajian materi makalah ini yang saya utarakan hingga pada
penyampaian saran ini, saya berharap kiranya makalah ini dapat bermanfaat bagi kita
semua terutama bagi yang membaca sebagai acuan pengenalan Budaya Politik
khususnya di negara kita Indonesia.

14. Terkadang banyak akademisi yang masih gelap mengetahui sistem budaya politik
maupun unsur-unsurnya, ini terjadi karena kurangnya penjelasan tentang budaya politik
itu sendiri.
Nah, dengan adanya Makalah ini saya menyumbang analisa dan pengkajian dari
berbagai literatur yang tentunya memperjelas tentang budaya politik terutama analisis
kasus Budaya Politik Partisan yang ada di Indonesia.
Tak lupa juga, tentunya semua uraian materi Makalah ini banyak kekurangan yang
ditemukan maupun banyak penjelasan yang kurang tepat baik dari segi bahasanya
maupun dari segi penyusunanya.
Oleh karenanya, masukan yang bersifat membangun dan berupa saran, kritik,
sanggahan, maupun yang lainnya saya terima dengan senang hati sebagai bahan
penyempurnaan makalah ini selanjutnya.
Terima kasih…

15. DAFTAR PUSTAKA
Kantaprawira Rusadi, Dr, 2004, Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Sinar
Baru Agensindo, Bandung
Rahman. A Syahrial, MA, Dkk, 2000, Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Mas’oed Mohtar dan Andrew Mac Colin, 2000, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta.
H.I Rahman A. 2007, Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Sjamsuddin Nazaruddin, 1993, Dinamika Sistem Politik Indonesia, Gramedia Pusaka
Utama, Jakarta.