Dokumen tersebut membahas tentang kekuatan hukum yang mempengaruhi bisnis internasional, termasuk hukum internasional publik dan privat, sumber hukum internasional seperti perjanjian bilateral dan multilateral, bentuk kekayaan intelektual seperti paten dan hak cipta, serta dampak hukum terhadap transaksi bisnis seperti sanksi dan embargo.

1. Kekuatan Hukum Yang Mempengaruhi Bisnis
Internasional
Mata Kuliah : Bisnis Internasional
Disusun Oleh :
Riska Anggraini (43117010041)
Dosen Pengampu :
Prof. Dr. H. Hapzi Ali, Ir, Pre-MSc, CMA, MM, MPM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2018/2019

2. Kekuatan hukum yang dihadapi bisnis Internasional sangat rumit karena bisnis di pengaruhi
oleh berbagai undang – undang dan peraturan yang dibuat oleh Negara bagian/ daerah,
Negara maupun organisasi internasional
Pemerintah yang stabil dan adanya system pengadilan yang baik diperlukan untuk menjamun
lingkungan kondusif bagi pelaku bisnis
Sumber Hukum Internasional
Treaties (Perjanjian) bilateral dan multilateral.
Treatries: perjanjian antar Negara; disebut juga conventions, convenant, compact atau
protocols
Bentuk Hukum Internasional
• Hukum internasional publik: hubungan hukum antar pemerintah, termasuk hubungan
diplomati, dan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu Negara
berdaulat.
• Hukum Internasional Privat/Swasta: hukum transaksi antar individu dan perusahaan
yang melalui batas Negara.
Kekayaan Intelektual: semua hasil dari penerapan intelektual seseorang
• Paten adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu suatu produk
atau proses untuk membuat, mengexploitasi, menggunakan dan menjual penemuan
atau proses tersebut.
• Nama dagang adalah rancangan dan nama suatu produk yang digunakan oleh para
pedagang atau pabrikan dan biasanya terdaftar secara resmi.
• Hak cipta adalah hak yang sah yang diberikan kepada penulis, composer, pencipta
perangkat lunak, artis dan penerbit untuk mempublikasikan dan menjual karya
mereka.
• Rahasia dagang adalah informasi tentang bisnis yang di rahasiakan.
• Spionase Industri adalah usaha sebuah perusahaan untuk mencuri rahasia dagang
perusahaan lain. Hal ini adalah suatu tindakan pidana yang dapat dihukum berbagai
Negara dengan denda atau kurungan. (Anang Harianto)
HUKUM LANGSUNG MEMPENGARUHI TRANSAKSI BISNIS
• Sanksi : larangan perdagangan dengan negara tersebut. Seperti : larangan akses ke
barang-barang berteknologi tinggi, penarikan perlakuan tarif istimewa, pemboikotan
barang-barang tersebut, penolakan pinjaman baru.
• Embargo : sanksi menyeluruh terhadap perdagangan dengan negara tertentu, dapat
dilakukan serentak atau sendiri-sendiri
• Fungsi ganda : pengendalian ekspor untuk barang-barang berteknologi tinggi yang
banyak digunakan untuk kepentingan militer atau sipil.
• Ekstrateritorialisme: mengatur aktivitas-aktivitas bisnis yang di jalankan diluar
perbatasannya.

3. HUKUM YANG DITUJUKAN KE PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ASING
Nasionalisasi
Adalah perubahan atau memindahkan kepemilikan sumber daya dari sektor swasta ke
sektor pemerintah. Nasionalisasi yang paling rentan terhadap tindakan semacam ini adalah
industri yang tidak mudah dipindahkan : industri-industri sumber daya alam seperti produksi
minyak mentah dan pertambanganan industri-industri padat modal seperti baja, kimia, dan
penyulingan minyak.
Privatisasi
Adalah perubahan kekayaan milik negara menjadi kekayaan milik swasta.
Sebagian besar BUMN yang dijual ke swasta karena kekurangan modal, kelebihan karyawan,
atau tidak menguntungkan serta tekanan persaingan yang di hadapi perusahaan.
Pembatasan Atas Kepemilikan Asing. Banyak pemerintah membatasi kepemilikan asing
terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk menghindari perekonomian dan industri-
industri utamanya dikendalikan pihak asing. (Siti rahmawati,2011)
Kasus kemasan rokok polos dengan Australia
Pada Juni 2018, Indonesia kembali menelan kekalahan di WTO dalam kasus kemasan
rokok berdesain polos. Indonesia beserta negara produsen rokok lainnya, Kuba, Honduras,
dan Republik Dominika, menggugat kebijakan kemasan rokok yang diterapkan di Australia
tersebut.
Australia memang menerapkan kebijakan itu untuk pengendalian konsumsi rokok di negara
mereka. Tapi Indonesia dan tiga negara penggugat lainnya menilai kebijakan ini melanggar
hak atas kekayaan intelektual dari produsen. Gugatan ditolak oleh WTO dan Australia
menang. (Dewi Rina Cahyani,2018)
Daftar Pustaka:
Dewi Rina Cahyani,2018: https://bisnis.tempo.co/read/1114737/tiga-kasus-sengketa-dagang-
indonesia-yang-berakhir-di-meja-wto/full&view=ok. (16 Mei 2019, jam 11:44)
Anang Harianto:
https://www.academia.edu/14441791/KEKUATAN_HUKUM_DAN_POLITIK_DALAM_B
ISNIS_INTERNASIONAL . (16 Mei 2019, jam 11:15)
Siti Rahmawati, 2011: http://sitirahmawatii.blogspot.com/2011/10/kekuatan-hukum-
teknologi-dan-politik.html . (16 Mei 2019, jam 11:26)